Xcloud.id

Tag: Sigit Widodo

  • Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Adhie M Massardi Semprot Raja Juli Antoni dan Kader PSI: Bancakan Dana FOLU adalah Pikiran Sesat

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, menerima gaji bulanan sebesar Rp50 juta.

    “Penanggung jawabnya (Raja Juli Antoni) ternyata masih mendapat gaji bulanan Rp 50 juta,” sebutnya.

    Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab mendapatkan Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, dan Ketua Pelaksana Rp30 juta.

    “Masing-masing ketua bidang digaji RP 30 juta, anggota Rp 20 Juta dan stafnya Rp 7 juta,” Jhon menuturkan.

    Jhon Sitorus menyinggung bahwa kebijakan ini bertolak belakang dengan prinsip efisiensi anggaran.

    Sementara dugaan keterlibatan kader PSI dalam tim ini semakin memperkuat kritik soal nepotisme di pemerintahan.

    “Hidup Efesiensi, Makmur Kroni-kroni, Mingkem PSI,” tandasnya.

    Diketahui, struktur organisasi Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di Kemhut tengah menjadi sorotan.

    Sejumlah pihak mempertanyakan komposisi tim yang diduga mayoritas diisi oleh kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam dokumen yang beredar, tercantum nama-nama anggota tim FOLU Kemhut beserta besaran honor yang mereka terima setiap bulan.

    Posisi Penanggung Jawab/Pengarah dalam struktur ini dijabat langsung oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus PSI.

    Adapun honorarium untuk posisi tersebut mencapai Rp50 juta per bulan.

    Yang menjadi perhatian, beberapa nama dalam struktur organisasi ini diduga merupakan kader PSI.

    Di antaranya, Staf Bidang Kesekretariatan, Romilla Sari dan Endika Fitra Wijaya.

    Pada posisi anggota Ketua Bidang Peningkatan Cadangan Karbon ada nama Sigit Widodo. Sementara untuk staf Kesekretariatan Bidang, Rama Hadi Prasetyo.

  • Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aktor kondang, Fedi Nuril memberikan sindiran terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Seperti yang diketahui, beberapa nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disorot.

    Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni banyak disorot.

    Sorotan-sorotan tersebut datang karena belasan kader PSI masuk dalam kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Diketahui, dalam struktur FOLU Net Sink 2030 yang bergaji Rp8-50 juta itu, terselip beberapa nama pejabat teras DPP PSI.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyindir terkait hal ini.

    Ia mengaku tak pernah terbayang terkait beberapa nama yang mengisi kepengurusan di Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030

    “Gue juga gak pernah terbayangkan empat personil tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dukung penculik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    Beberapa nama yang disorot diantaranya ada Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni

    Kemudian ada, Koko Digantoro, Andy Budiman bersama sang istri Suci Mayang Sari dan Sigit Widodo

    “Cc @psi_id @RajaJuliAntoni @Andy_Budiman_ @kokokdirgantoro @sigitwid,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.

  • Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Menhut Raja Juli Tempatkan Banyak Kader PSI di FOLU Net Sink 2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menempatkan sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke dalam Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
    Penempatan ini tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030, per tanggal 31 Januari 2025.
    Kabar penempatan kader
    PSI
    ini ramai dibicarakan di media sosial. Raja Juli yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PSI telah mengakui kebenaran kepmen tersebut.
    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujar Raja Juli dalam keterangannya, dikutip pada Jumat (7/3/2025).
    Dalam struktur baru, Raja Juli bertindak sebagai Penanggung Jawab/Pengarah, sedangkan
    kader PSI
    lainnya ditempatkan di beberapa posisi jabatan.
    Dalam Kepmen tersebut juga dijelaskan mengenai honor bulanan yang akan mereka terima, yaitu mulai dari Rp 8.000.000 hingga Rp 50.000.000 untuk level Penanggung Jawab/Pengarah.
    Berikut daftar kader PSI yang ditunjuk ke dalam
    OMO FOLU 2025
    :
    1. Andy Budiman
    2. Endika Fitra Wijaya
    3. Sigit Widodo
    4. Suci Mayang Sari
    5. Kokok Dirgantoro
    6. Furqan Amini Chaniago
    7. Rama Hadi Prasetyo
    8. Nadya Maharani Irawan
    9. Yus Arianto
    10. Danik Eka
    11. Andi Syaiful Oeding.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    Lebih Tinggi dari Gaji Guru Honerer, 11 Kader PSI Terima Gaji Puluhan Juta Per Bulan dari Kemenhut

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah ramai atas komentarnya tentang Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM, Raja Juli Antoni tarik 11 anggota PSI ke struktur OMO FOLU Net Sink 2030. Bahkan gajinya tak main-main.

    Dalam sebuah posingan terlihat salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 tertanggal 31 Januari 2025 yang terdapat 11 anggota PSI masuk dalam struktur OMO FOLU Net Sink 2030.

    OMO FOLU Net Sink 2030 sendiri merupakan tim yang dibentuk untuk menjalani strategi pemerintah dalam menekan emisi karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya guna mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2030.

    Selain nama pengisi struktur organisasi, dalam SK yang tersebar juga menyebutkan gaji yang akan diterima oleh para pemegang jabatan.

    Dari postingan struktur anggota OMO FOLU Net Sink 2030, terdapat 11 nama anggota PSI atau Partai Solidaritas Indonesia dengan berbagai jabatan.

    Adapun anggota PSI yang masuk dalam kepengurusan itu di antaranya Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari. 

    Terdapat juga nama Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.

    Sedangkan penghasilan para anggota OMO FOLU Net Sink 2030 untuk Penanggung Jawab atau Pengarah mencapai Rp50 juta per bulan. 

    Adapun untuk anggota dan staf kesekretariatan masing-maing mencapai Rp20 juta per bulan dan Rp8 juta per bulan.

  • Heboh Kader PSI dan Raja Juli Masuk FOLU Net Sink 2030, Dapat Honor Rp50 Juta

    Heboh Kader PSI dan Raja Juli Masuk FOLU Net Sink 2030, Dapat Honor Rp50 Juta

    Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Raja Juli Antoni, bergabung di Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Hal itu terungkap usai beredarnya salinan SK Menteri Kehutanan No. 32 per tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.234 tahun 2024, tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Penetapan itu sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. 

    Berdasarkan beleid dari Kepmen yang ditetapkan di Jakarta pada 31 Januari 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030. 

    Adapun, kader PSI yang masuk dalam kepengurusan tersebut mulai dari Andy Budiman sebagai dewan penasehat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari.

    Tak hanya itu terdapat nama lainnya, seperti Sigit Widodo tercantum dalam daftar anggota bidang peningkatan cadangan karbon, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota bidang konservasi, dan Suci Mayang Sari sebagai anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas.  

    Nantinya, setiap pengurus akan mendapat honor untuk setiap tingkatan. Misalnya, penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp50 juta setiap bulan, anggota bidang Rp20 juta setiap bulan, dan staf Rp8 juta per bulannya. 

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun mengonfirmasi dokumen yang beredar di masyarakat adalah benar dan otentik dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” ujarnya melalui rilis Kementerian Kehutanan, Kamis (6/3/2025).

    Berikut daftar rincian honor bulanan bagi anggota FOLU Net Sink 2030

    1. Penanggung jawab atau pengarah: Rp 50 juta

    2. Wakil Penanggung jawab atau pengarah: Rp 40 juta

    3. Dewan Penasihat Ahli: Rp 25 juta

    4. Ketua Pelaksana: Rp 30 juta

    5. Ketua Harian I: Rp 30 juta 

    6. Ketua Harian II: Rp 30 juta

    7. Sekretaris atau Koordinator Sekretariat: Rp 30 juta

    8. Ketua Bidang: Rp 30 juta 

    9. Anggota: Rp 20 juta 

    10. Staf Kesekretariatan Bidang: Rp 8 juta

    Sumber: SK Menteri Kehutanan No 32/2025, diolah 

  • Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    Fedi Nuril Sindir Dedek Prayudi Soal Cuitan Lama di X: Presiden Kapan Bersih-Bersih Dosa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aktor sekaligus pegiat media sosial Fedi Nuril kembali menjadi sorotan setelah menyinggung cuitan lama politikus PSI, Dedek Prayudi, di platform X.

    Dalam unggahannya, Fedi merespons pernyataan Dedek yang menyebut bahwa Presiden sedang melakukan bersih-bersih.

    “Mantap! Tapi, Presiden kapan bersih-bersih dirinya sendiri dari dosa 4 hari 4 malam, penculikan, dan kebohongan, Ki?,” kata Fedi melalui akun X @realfedinuril (2/3/2025).

    Unggahan Fedi tersebut disertai tangkapan layar beberapa cuitan lama yang menyinggung isu penculikan aktivis pada masa lalu, yang kerap dikaitkan dengan Presiden Prabowo.

    Salah satu tangkapan layar itu menunjukkan cuitan Dedek Prayudi yang berbunyi, “Presiden sedang bersih-bersih. Jangan main-main.”

    Sontak, respons Fedi terhadap Dedek Prayudi itu memicu perdebatan di kalangan warganet.

    Banyak yang menilai sindiran tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang kerap dikritik terkait dugaan pelanggaran HAM di masa lalu.

    Cuitan Fedi pun langsung viral dengan lebih dari 2.600 kali retweet, 9.910 tanda suka, dan 228 ribu tayangan hanya dalam beberapa jam setelah diposting.

    Sekadar diketahui, sejumlah cuitan lawas kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), termasuk Sigit Widodo dan Dedek Prayudi (Uki), kembali viral.

    Unggahan mereka di platform X (Twitter) yang dulu keras mengkritik Presiden Prabowo Subianto kini ramai diperbincangkan setelah PSI menunjukkan dukungan terhadap pemerintah baru.

    Dalam tangkapan layar yang beredar, Sigit Widodo pernah mengungkapkan apresiasi kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena memecat Prabowo Subianto dari TNI terkait dugaan penculikan aktivis.

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    Prabowo Tawarkan Koaliasi Permanen ke KIM Plus, PSI: Penting dan Dibutuhkan

    FAJAR.CO,ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo memberi komentar terkait tawaran Presiden Prabowo Subianto soal koalisi permanen.

    Menurutnya, ini adalah langkah penting dan dibutuhan untuk saat ini. Apalagi mendukung visi dari Pemerintahan.

    “Koalisi permanen penting dan dibutuhkan untuk mendukung visi jangka panjang pemerintahan,” tulisnya dicuitan akun X pribadinya dikutip Senin (17/2/2025).

    Satu alasan kuat ia mendukung adanya koaliasi permanen ini agar ke depannya tidak terjadi pergantian visi dan kebijakan di tengah jalan.

    Karena pergantian-pergatian seperti ini bisa menjadi penghambat pembangunan dan kemanjuan menurutnya.

    “Agar tidak terjadi gonta-ganti visi dan kebijakan di tengah jalan yang akan menghambat pembangunan dan cita-cita kemajuan,” tuturnya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto mengajukan ide pembentukan koalisi permanen pada silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Kemudian, ide tersebut kembali mengemuka dalam acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Sigit Widodo Pertanyakan Fungsi Dokumen Dinotariskan di Rusia, Ferdinand: Otak Orang PSI Emang Tak Mampu Menjangkau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo menyinggung ihwal dokumen penting Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang dibawa dan dinotariskan di Rusia.

    “CMIIW, dokumen dinotariskan kan fungsinya untuk mengesahkan dokumen penting, seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak, ya?,” kata Sigit Widodo dalam Akun X, Senin, (30/12/2024).

    Dia mempertanyakan alasan dibawanya dokumen tersebut ke Rusia. “Kalau ada dokumen yang katanya dibawa ke Rusia untuk dinotariskan, buat apa ya? Biar sah menurut Hukum Rusia?,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mencoba memberikan penjelasan kepada Sigit Widodo. “Dinotariskan kan artinya tidak selalu dalam konteks pengesahan dokumen,” kata Ferdinand.

    Lebih jauh dia menjelaskan bahwa dinotariskan dalam hal ini untuk diamankan. Lalu dia menyentil Sigit Widodo sebagai Kader PSI. “Dinotariskan disini adalah diamankan, disimpan pada notaris untuk dicatat sebagai barang berharga pemilik. Ibarat wasiat disimpan di notaris,” ujarnya.

    “Yang begini otak orang PSI emang tak mampu menjangkau,” lanjut Ferdinand Hutahaean.

    Sebelumnya, Analis Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie mengaku dititipi dokumen penting oleh Hasto untuk disimpan dan dinotariskan di Rusia.

    “Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat saja,” kata Connie lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Kamis (25/12/2024).