Tag: Shireen Abu Akleh

  • Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Personel Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat – Halaman all

    Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Personel Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat – Halaman all

    Jenin Melawan Operasi Tembok Besi Israel, Tentara IDF Brigade Kfir Tewas Kena Tembak Milisi Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang tentara Israel tewas dan lima lainnya terluka saat warga Palestina melawan serangan besar Israel di Jenin yang dimulai tepat setelah gencatan senjata menghentikan perang Israel selama 15 bulan di Gaza. 

    Militer Israel (IDF) mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa sersan Liam Hazi (20) dari unit pengintaian Haruv Brigade Kfir, dari kota Rosh Haayin, tewas pada Kamis (30/1/2025).

    Mengonfirmasi bahwa salah satu korban luka dalam kondisi serius, IDF mengatakan kalau pasukannya terlibat baku tembak dengan sedikitnya dua pria Palestina bersenjata setelah memasuki sebuah bangunan di kamp Jenin.

    Kedua pria bersenjata itu tampaknya berhasil melarikan diri dari lokasi kejadian.

    Kematian tentara Israel itu terjadi di tengah agresi besar-besaran oleh pasukan rezim zionis di Tepi Barat utara yang dilancarkan minggu lalu.

    Pada hari Kamis, dua warga Palestina tewas dan beberapa lainnya, termasuk tiga wanita, terluka oleh tembakan Israel selama bentrokan di kamp pengungsi Jenin.

    Sumber-sumber lokal mengatakan kendaraan militer lapis baja Israel memasuki kamp tersebut pada Kamis malam, dan saling tembak dengan pejuang perlawanan Palestina.

    Kantor berita Palestina WAFA, mengutip Kementerian Kesehatan, melaporkan kalau kedua orang tersebut ditembak mati oleh pasukan Israel.

    Sumber keamanan Palestina mengidentifikasi warga Palestina yang tewas sebagai Yazan Hatem al-Hassan dan Amir Abu Hassan. Jenazah mereka telah ditahan oleh otoritas Israel.

    PASUKAN ISRAEL – Kendaraan militer Pasukan Pendudukan Israel (IDF) di Hebron, Tepi Barat. Menjelang gencatan senjata di Jalur Gaza, pasukan Israel mengintensifkan pengamanan di semua wilayah Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    IDF Kurung Tepi Barat

    Ketegangan meningkat di Tepi Barat akibat perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 47.460 orang dan melukai 111.580 lainnya sejak 7 Oktober 2023. 

    Gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menghentikan perang genosida Israel di wilayah pesisir tersebut.

    Selama periode yang sama, setidaknya 893 warga Palestina terbunuh dan lebih dari 6.700 terluka oleh pasukan Israel di Tepi Barat, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Setidaknya 19 warga Palestina telah tewas di Jenin sejak gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku di Gaza. Puluhan orang terluka, ditahan, dan diusir paksa oleh keluarga-keluarga selama periode tersebut.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) telah melaporkan bahwa militer Israel menghalangi upayanya untuk menjangkau yang terluka dan mengambil jenazah mereka. 

    Menurut PRCS, puluhan pos pemeriksaan dan penghalang militer telah didirikan di Tepi Barat, yang menyebabkan penundaan yang signifikan bagi warga sipil, dengan waktu tunggu antara enam hingga delapan jam.

    PENGEBOMAN – Asap hitam mebumbung dari lokasi pengeboman Israel di Jenin, Tepi Barat, Palestina. Israel memutuskan untuk memperluas agresi militer skala besar mereka ke kota-kota lain di Tepi Barat. (khaberni/tangkap layar)

    Operasi Tembok Besi

    Sebagai informasi, militer Israel (IDF) melancarkan operasi yang disebut “Tembok Besi” di kota Jenin dan kamp-kamp pengungsi Jenin yang berdekatan.

    Operasi militer ini berkembang dan meluas – termasuk di Tulkarm- di berbagai kota-kota Palestina di Tepi Barat.

    Serangan militer itu terjadi setelah penggerebekan selama berminggu-minggu oleh pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) di kamp pengungsi Jenin, tempat mereka menargetkan para pejuang Palestina setempat.

    Aksi represif PA ini didalilkan sebagai apa yang mereka definisikan sebagai upaya untuk memulihkan hukum dan ketertiban, tetapi banyak warga Palestina lihat sebagai tindakan keras terhadap kelompok bersenjata Palestina independen yang melawan pendudukan Israel.

    Di Mana Kekerasan Terjadi di Tepi Barat?

    Sebagai catatan, operasi militer IDF ini diiringi dengan pembiaran pada aksi-aksi kekerasan pemukim Yahudi ekstremis Israel yang menyerang warga Palestina dan propertinya di Tepi Barat.

    Al Jazeera melansir, kekerasan pemukim Israel difokuskan pada sedikitnya enam desa: Sinjil, Turmus Aya, Ein Siniya dan al-Lubban Ashaqiya (dekat Ramallah) dan Funduq dan Jinsafut, (keduanya dekat Nablus), Tepi Barat. 

    Menurut Guardian, keenam desa tersebut diidentifikasi sebagai pemukiman bagi perempuan dan anak-anak yang dibebaskan oleh pemerintah Israel sebagai bagian dari gencatan senjata.

    Di kota Jenin, tentara Israel telah mengepung rumah sakit yang dikelola pemerintah dan kamp pengungsi di dekatnya, dan dilaporkan memerintahkan evakuasi ratusan orang.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menggambarkan operasi di Jenin sebagai “perubahan dalam… strategi keamanan” .

     Ia mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari rencana militer Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki dan merupakan “pelajaran pertama dari metode serangan berulang di Gaza”.

    Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) mengatakan bahwa mereka dicegah mencapai korban terluka dan jenazah korban meninggal oleh militer Israel.

    Puluhan pos pemeriksaan dan penghalang militer telah didirikan di Tepi Barat, yang menyebabkan antrean warga sipil berlangsung antara enam hingga delapan jam.

    EVAKUASI PAKSA – Pasukan Israel mengevakuasi warga Palestina dari lingkungan di Kamp Pengungsi Jenin, memaksa mereka meninggalkan daerah tersebut karena serangan dan kekerasan terus berlanjut setelah gencatan senjata di Gaza, pada tanggal 23 Januari 2025 di Jenin, Tepi Barat. (Anadolu Agency/Issam Rimawi)

    Apakah Jenin Pernah Menjadi Sasaran Serangan Sebelumnya?

    Jawabannya, sudah.

    Israel telah lama menuduh Iran menyalurkan senjata ke kelompok bersenjata di Jenin dan khususnya kamp pengungsinya.

    Jenin telah lama menjadi sarang perlawanan Palestina, dan pertumbuhan kelompok bersenjata independen, Brigade Jenin, telah membuat Israel khawatir.

    Brigade Jenin merupakan cabang dari Brigade Al-Quds, sayap militer dari gerakan Palestine Islamic Jihad (PIJ) yang disebut-sebut terafiliasi Iran.

     

    PASUKAN PA – Personel keamanan Otoritas Palestina (PA) di Jenin, Samaria utara, Tepi Barat yang diduduki Israel pada 16 Desember 2024. PA melakukan aksi-aksi represif ke warga Palestina di Tepi Barat dengan dalil penertiban stabilitas keamanan. (Foto oleh Nasser Ishtayeh/Flash90.)

    Pada bulan Desember, PA melancarkan apa yang dilaporkan sebagai konfrontasi terbesar dan paling keras dengan kelompok bersenjata di Tepi Barat sejak pengusirannya dari Gaza oleh Hamas pada tahun 2007.

    Banyak analis yang menganggap PA telah memosisikan dirinya sebagai administrator alami Gaza pascaperang , namun dituduh meniru taktik yang digunakan oleh pasukan Israel dalam serangan masa lalu terhadap Jenin dan di tempat lain.

    Taktik tiruan itu antara lain: mengepung kamp dengan pengangkut personel lapis baja, menembaki warga sipil tanpa pandang bulu, menahan dan menyiksa pemuda secara tiba-tiba, serta memutus pasokan air dan listrik ke warga sipil di dalamnya.

    Sebelum serangan oleh PA, ada sejumlah serangan terhadap Jenin oleh militer Israel.

    Koresponden Al Jazeera Shireen Abu Akleh dibunuh oleh Israel dalam salah satu serangan tersebut , pada bulan Mei 2022.

    Israel menargetkan Jenin pada bulan Juli 2023, sebelum pecahnya perang di Gaza. Selama serangan itu, tentara Israel menewaskan 12 orang dan melukai sekitar 100 orang, salah satu korban jiwa paling signifikan sejak operasi militer yang terkenal pada tahun 2002, selama Intifada kedua.

    Lima puluh dua warga Palestina , setengahnya warga sipil, dan 23 tentara Israel yang menyerang tewas selama serangan itu.

    Amnesty dan Human Rights Watch keduanya menuduh Israel melakukan kejahatan perang selama serangan tahun 2002.

    Eskalasi di Tepi Barat Terkait Gencatan Senjata Gaza?

    Jawaban singkat, iya dan tidak.

    Sementara sebagian besar tentara Israel diduduki di Gaza dan Lebanon, pemukim Israel melancarkan serangan paling kejam yang pernah tercatat di Tepi Barat.

    “Gencatan senjata tidak cukup bagi Israel,” kata Murad Jadallah dari kelompok hak asasi manusia Al-Haq dari Ramallah di Tepi Barat.

     “Kesepakatan penyanderaan tidak terasa seperti kemenangan yang telah dijanjikan,” imbuhnya, yang menunjukkan konsekuensi dari kekecewaan yang tampak setelah kematian lebih dari 47.000 orang kini terjadi di seluruh Tepi Barat dan di Jenin.

    Secara keseluruhan, menurut statistik dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) , pemukim Israel melancarkan setidaknya 1.860 serangan antara 7 Oktober 2023 – hari serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel – dan 31 Desember 2024.

    “Ini bukan seperti apa gencatan senjata,” kata Shai Parness dari kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem kepada Al Jazeera.

    “Sejak Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata sementara di Jalur Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera dan tahanan, Israel telah mengintensifkan kekerasannya terhadap warga Palestina di Tepi Barat.”

    Parness menambahkan: “Jauh dari menahan serangan terhadap Palestina, tindakan Israel menunjukkan bahwa mereka tidak berniat melakukan itu. Sebaliknya, mereka hanya mengalihkan fokus dari Gaza ke wilayah lain yang mereka kuasai di Tepi Barat.”

    Sejumlah faktor termasuk susunan pemerintah Israel yang berhaluan kanan ekstrem dan berkuasanya pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sangat pro-Israel menandakan masa-masa sulit yang akan datang bagi Tepi Barat.

    Sementara pendahulu Trump, Presiden Joe Biden menawarkan dukungan tegas terhadap perang Israel di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan 47.283 orang , beberapa kekhawatiran diungkapkan oleh pemerintahannya atas kekerasan tak terkendali yang dilakukan oleh para pemukim di Tepi Barat, yang dipandang pemerintahan Biden sebagai sesuatu yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.

    Namun, pencabutan sanksi Trump yang dijatuhkan pada para pemukim oleh pemerintahan Biden menawarkan gambaran awal potensial tentang apa yang diharapkan banyak orang dalam kelompok sayap kanan Israel – kebijakan AS yang lebih lunak terhadap ambisi para pemukim di Tepi Barat.

    Di Israel, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi pemberontakan dari kubu kanan, dengan Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Itamar Ben-Gvir mengundurkan diri dari kabinet koalisi Netanyahu terkait kesepakatan gencatan senjata.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak merahasiakan ambisinya untuk mencaplok Tepi Barat, tetap berada di pemerintahan, tetapi berjanji akan mengundurkan diri jika gencatan senjata Gaza mengakhiri perang.

    “Smotrich memiliki lebih banyak kekuatan dan pengaruh daripada sebelumnya,” kata Jadallah tentang negosiasi untuk mempertahankan Smotrich di jajaran direksi.

    “Pada akhirnya ia ingin mengesampingkan pemerintahan sipil Israel dan membiarkan Tepi Barat dikelola secara eksklusif oleh para pemukim,” imbuh Jadallah, merinci pandangannya mengenai langkah awal menuju aneksasi penuh Tepi Barat oleh Israel.

    Bukti pendekatan baru terhadap Tepi Barat dan para pemukimnya sudah terlihat jelas sebelum gencatan senjata dan masa jabatan presiden Trump.

    Pada Jumat pekan lalu, Katz mengumumkan bahwa semua pemukim yang masih ditahan di bawah penahanan administratif, sebuah proses penahanan tanpa batas waktu tanpa dakwaan, akan dibebaskan.

    Penahanan administratif sebagian besar telah digunakan untuk tahanan Palestina, meskipun sebelumnya telah diterapkan pada beberapa warga Israel.

    Terkait pembebasan para pemukim, Katz menulis dalam sebuah pernyataan bahwa “lebih baik bagi keluarga pemukim Yahudi untuk berbahagia daripada keluarga teroris yang dibebaskan”, mengacu pada perempuan dan anak-anak Palestina yang dibebaskan oleh Israel pada hari Minggu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata.

     

    (oln/khbrn/aja/*)

  • Persis Israel, Otoritas Palestina Larang Al Jazeera Masuk dan Meliput di Tepi Barat  – Halaman all

    Persis Israel, Otoritas Palestina Larang Al Jazeera Masuk dan Meliput di Tepi Barat  – Halaman all

    Persis Israel, Otoritas Palestina Larang Al Jazeera Meliput di Tepi Barat 

    TRIBUNNEWS.COM – Gerakan Fatah yang menaungi pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA), pada Senin (23/12/2024) dilaporkan mengeluarkan larangan terhadap kantor berita asal Qatar Al Jazeera untuk meliput kawasan di Tepi Barat.

    Alasan PA melarang masuknya kantor berita tersebut ke Tepi Barat karena menganggap liputan media tersebut tentang operasi Otoritas Palestina di kamp pengungsi Jenin sebagai hasutan terhadap pasukan keamanan Palestina.

    Pasukan PA diketahui menjalankan kampanye militer dalam operasi ‘Melindungi Tanah Air’ yang menargetkan milisi bersenjata yang berafiliasi dengan kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ).

    Al Jazeera yang juga dianggap Israel sebagai corong organisasi pembebasan Palestina, Hamas, dinilai secara sistematis menggambarkan Otoritas Palestina secara negatif.

    Al Jazeera juga dinilai melakukan hasutan untuk menentang operasi pasukan keamanan Otoritas Palestina dengan cara yang membahayakan nyawa mereka.

    Sebagai catatan, Personel Al Jazeera dilarang meliput pemakaman seorang perwira yang tewas di kamp pengungsi Jenin pada Selasa pekan lalu.

    “Kepada semua karyawan Al Jazeera yang bekerja di wilayah Palestina, kami berharap Anda merenungkan tindakan Anda dan mengundurkan diri dari saluran yang bias ini yang telah menghancurkan dan terus menghancurkan dunia Arab,” tulis Fatah kepada staf saluran tersebut.

    “Al Jazeera membanjiri media dengan kebohongan, terutama di Palestina, berpihak pada sekelompok tentara bayaran yang bermusuhan di kamp Jenin dan mencoba menampilkan mereka sebagai pahlawan yang melawan pendudukan,” tambahnya.

    Pernyataan itu ditujukan kepada staf Al Jazeera yang beroperasi di wilayah Palestina tempat saluran tersebut melanjutkan kegiatannya.

    Pasukan IDF bertopeng lengkap dengan membawa sejumlah senjata tempur memaksa masuk gedung siaran, menyusuri tiap lorong studio TV yang menjadi kantor pusat biro Al Jazeera di Tepi Barat. Penggrebekan itu dilakukan sembari menuduh saluran TV Al Jazeera telah membantu kelompok perlawanan Palestina Hamas. (Al Jazeera)

    Persis Aksi Israel

    Aksi PA melarang Al Jazeera meliput ini persis apa yang dilakukan pihak pendudukan Israel.

    Pada awal September silam, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) bersenjata lengkap dan bertopeng bahkan menyerbu kantor berita Al Jazeera di Tepi Barat yang diduduki.

    Selama penggerebekan tersebut, IDF menyampaikan perintah penutupan selama 45 hari kepada kantor media milik Qatar tersebut, pada Minggu (22/9/2024) pagi.

    Dari video yang diberitakan dan beredar luas di jejaring sosial, terlihat rombongan IDF dengan paksa memasuki gedung yang kantor Al Jazeera.

    Di video itu, seorang tentara IDF tampak menyerahkan surat perintah penutupan 45 hari kepada Kepala Biro Al Jazeera Tepi Barat, Walid al-Omari.

    Al-Omari mengatakan surat perintah penutupan yang diberikan IDF berisi tuduhan kalau jaringan tersebut melakukan hasutan dan dukungan terhadap terorisme.

    Jivara Budeiri dari Al Jazeera mengatakan pasukan Israel menggunakan gas air mata di sekitar kantor Al Jazeera dan Lapangan Al-Manara di jantung kota Tepi Barat yang diduduki.

    Ia menambahkan bahwa tentara Israel menyita kamera mereka.

    Budeiri mengatakan ia khawatir militer mungkin mencoba menghancurkan arsip Al Jazeera, yang disimpan di kantor tersebut.

    Kendaraan militer Israel meninggalkan Ramallah setelah serangan itu.

    Pada tahun 2022, pasukan Israel membunuh koresponden veteran Al Jazeera Shireen Abu Akleh saat dia melaporkan dari Jenin di Tepi Barat yang diduduki.

    Setahun sebelumnya, militer Israel juga mengebom sebuah menara yang menampung kantor jaringan tersebut di Gaza.

    Al Jazeera mengecam larangan pelaporan di Israel awal tahun ini, menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi.

    Izin pers jurnalis Al Jazeera dicabut

    Pada pertengahan September ini, Israel mengumumkan telah mencabut izin pers empat jurnalis Al Jazeera yang bekerja di negara itu, Kamis (12/9/2024).

    Dalam sebuah pernyataan Direktur Kantor Pers Pemerintah Nitzan Chen menyebut, Al Jazeera adalah media yang menyebarkan konten palsu, yang menghasut warga Israel dan Yahudi.

    “(Al Jazeera) merupakan ancaman bagi tentara Pasukan Pertahanan Israel (IDF),” katanya, Kamis (12/9/2024).

    Wartawan di Israel tidak diwajibkan memiliki kartu pers yang dikeluarkan Kantor Pers Pemerintah.

    Namun, tanpa kartu tersebut akan sulit mengakses parlemen atau kantor kementerian pemerintah.

    Pernyataan tersebut mengatakan penggunaan kartu pers oleh para jurnalis Al Jazeera dapat “membahayakan keamanan negara pada saat darurat militer ini.”

    Keempat jurnalis Al Jazeera yang bekerja penuh waktu itu adalah warga negara Israel atau penduduk Palestina di Yerusalem timur yang dianeksasi, menurut kantor berita AFP.

    Staf Al Jazeera yang tersisa, termasuk produser video dan fotografer, diizinkan bekerja di sana karena pemerintah menganggap mereka tidak secara aktif memproduksi konten, VOA News melaporkan.

    Namun Walid Omary, Kepala Biro Al Jazeera untuk wilayah Palestina mengatakan kepada AFP, pemerintah Israel belum memberi tahu kantor beritanya terkait keputusan tersebut.

    Israel menuduh Al Jazeera bias dalam liputannya tentang perang Israel-Hamas.

     

  • Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Israel Hentikan Siaran Al Jazeera di Negaranya

    Jakarta

    Jaringan TV Al Jazeera tidak lagi mengudara di Israel pada Minggu (05/05), setelah Kabinet Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menangguhkan lembaga penyiaran tersebut.

    Keputusan itu menyusul adanya undang-undang (UU), yang disebut sebagai “UU Al Jazeera”, yang disahkan oleh Knesset Israel (parlemen Israel) untuk mengizinkan penutupan lembaga penyiaran asing yang dianggap menimbulkan ancaman keamanan negara di tengah konflik perang Israel-Hamas di Gaza.

    “Pemerintahan saya memutuskan dengan suara bulat: saluran penghasut Al Jazeera akan ditutup di Israel,” unggah Netanyahu di akun X/Twitter.

    Media Al Jazeera pada Minggu (05/05), telah kembali menolak tuduhan Israel yang menyebut laporannya tentang Gaza itu bias. “Pemerintah Netanyahu telah memutuskan langkah yang begitu menyesatkan dan memfitnah untuk mendorong perintah penutupan kantor Al Jazeera di Israel,” ungkap media tersebut.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pihak Al Jazeera menyebut langkah tersebut sebagai “tindakan kriminal” yang melanggar hak asasi manusia dalam mengakses informasi.

    “Kami mengonfirmasi bahwa kami akan menempuh semua jalur di organisasi internasional dan hukum untuk melindungi hak-hak kami dan para staf kami,” ucap Al Jazeera tanpa menjelaskan lebih lanjut.

    Apa isi larangan tersebut?

    Menurut media Israel, perintah itu akan menghentikan penyiaran media tersebut selama 45 hari. Perintah ini juga yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyita peralatan penyiaran.

    Koresponden senior Al Jazeera berbahasa Inggris di Israel, Imran Khan, mengatakan bahwa selain saluran TV, situs web media itu juga diblokir.

    Dia juga mengungkapkan bahwa perangkatnya yang digunakan untuk menyediakan konten bagi Al Jazeera juga dilarang. Itu berarti, ponsel miliknya dapat disita, jika dia menggunakan itu untuk meliput berita.

    “Ini adalah larangan yang berdampak luas dan kami tidak tahu berapa lama larangan ini akan berlaku,” tambah Khan, dalam pernyataannya di situs web Al Jazeera.

    “Latar belakang keputusan ini bukan dari sisi profesional atau jurnalistik … ini politis,” kata Waleed Omari, kepala biro Al Jazeera di Israel dan wilayah Palestina, seraya menambahkan bahwa media ini sedang mempersiapkan tanggapan secara hukum.

    Bagaimana hubungan Israel dengan lembaga penyiaran Qatar itu?

    Israel memiliki hubungan yang cukup memanas dengan media berita yang berbasis di Qatar itu. Al Jazeera secara intens telah meliput konflik perang yang sedang berlangsung di Gaza dengan fokus khusus pada pihak Palestina.

    Sebagai salah satu dari sedikitnya kantor media yang masih beroperasi di Gaza sejak ekskalasi konflik pada 7 Oktober tahun lalu, Al Jazeera telah menyiarkan foto dan video dari dampak serangan-serangan udara yang mematikan dan kondisi rumah sakit yang penuh sesak setelah serangan tembakan Israel.

    Israel bahkan menuduh Al Jazeera bekerja sama dengan Hamas, kelompok militan Palestina yang dianggap sebagai organisasi teror oleh Israel, Amerika Serikat (AS), Jerman, dan negara Barat lainnya.

    Qatar, pemilik lembaga penyiaran tersebut, telah terlibat dalam berbagai mediasi upaya gencatan senjata antara Israel-Hamas. Sejumlah wartawan telah terbunuh di Gaza dalam serangan militer Israel, termasuk beberapa jurnalis yang bekerja untuk Al Jazeera.

    Kematian reporter Palestina-AS, Shireen Abu Akleh, pada Mei 2022 lalu juga telah memicu kemarahan global. Akleh tewas tertembak saat meliput serangan Israel di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki. Al Jazeera menyalahkan militer Israel atas kematian repoternya itu dan membawa kasus ini ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Namun, Israel telah menolak tuduhan tersebut.

    kp/pkp/ (Reuters, AP, AFP)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Akhirnya, Israel Minta Maaf Atas Kematian Jurnalis Al Jazeera

    Akhirnya, Israel Minta Maaf Atas Kematian Jurnalis Al Jazeera

    Tel Aviv

    Angkatan Bersenjata Israel (IDF) akhirnya meminta maaf atas kematian seorang jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Permintaan maaf itu disampaikan setahun usai jurnalis wanita veteran itu tewas akibat tembakan di belakang kepalanya saat meliput operasi militer Israel di Jenin, Tepi Barat.

    Seperti dilansir CNN, Jumat (12/5/2023), ini merupakan pertama kalinya militer Israel meminta maaf atas terbunuhnya koresponden terkemuka untuk Al Jazeera itu, setelah tahun lalu mengakui adanya ‘kemungkinan besar’ Abu Akleh ditembak oleh seorang tentara Israel.

    Permintaan maaf itu disampaikan oleh juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari dalam wawancara dengan jurnalis CNN, Eleni Giokos, dalam acara ‘Connect the World’ pada Kamis (11/5) waktu setempat.

    “Saya pikir ini adalah kesempatan bagi saya untuk mengatakan bahwa kami sangat meminta maaf atas kematian Shireen Abu Akleh,” ucap Hagari.

    “Dia merupakan seorang jurnalis, seorang jurnalis yang sangat terkemuka,” imbuhnya merujuk pada Abu Akleh.

    “Di Israel, kami menghargai demokrasi kami dan dalam demokrasi, kami melihat nilai tinggi dalam jurnalisme dan kebebasan pers. Kami menginginkan wartawan merasa aman di Israel, terutama pada masa perang, bahkan jika mereka mengkritik kami,” tegas Hagari dalam pernyataannya.

    Investigasi CNN pada Mei tahun lalu mengungkapkan bukti-bukti, termasuk dua video dari lokasi penembakan, yang menunjukkan tidak ada pertempuran aktif, ataupun keberadaan militan Palestina, di dekat Abu Akleh sebelum penembakan yang menewaskannya.