Xcloud.id

Tag: Shinzo Abe

  • Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Permintaan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) terganjal restu Israel yang tengah menerima kritikan keras atas serangan militernya di Gaza.

    Dilansir Nikkei Asia, Minggu (4/2), Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, keberadaan Israel di klub negara-negara maju memberikan dampak bagi dalam negeri.

    OECD mempunyai 38 anggota termasuk negara-negara di Amerika Utara dan Eropa serta Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Chili.

    Sejak didirikan pada 1961, jumlah negara anggotanya secara bertahap bertambah.

    Disebut sebagai lembaga pemikir terbesar di dunia, OECD merekomendasikan kebijakan ekonomi bagi anggotanya dan memiliki pengaruh besar terhadap pembuatan peraturan internasional, seperti perpajakan.

    Sumber diplomatik mengatakan Israel keberatan memulai proses aksesi Indonesia pada pertemuan duta besar OECD pada Senin dan Selasa (5 dan 6 Februari 2024).

    Israel memang tidak serta merta menentang keanggotaan Indonesia, tetapi dikatakan bahwa situasi di Timur Tengah dan kurangnya hubungan diplomatik sebagai alasannya. Karena memerlukan kebulatan suara di antara negara-negara anggotanya untuk mengambil keputusan, maka OECD tidak dapat memulai proses aksesi tanpa persetujuan Israel.

    Israel dan anggota OECD lainnya siap untuk melanjutkan diskusi. Tahun ini menandai peringatan 60 tahun keanggotaan Jepang dalam kelompok tersebut, dan Negeri Sakura tersebut akan memimpin pertemuan dewan menteri yang dijadwalkan pada Mei 2024.

    Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proses aksesi Indonesia pada saat pertemuan dewan tersebut, yang diperkirakan akan dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

    Bergabungnya Indonesia sebagai anggota telah lama dinantikan oleh Jepang dan sekretariat OECD.

    Sebab, Jepang telah meluncurkan Program Regional Asia Tenggara OECD pada 2014, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe saat itu, dan sangat mendukung upaya Indonesia dan negara-negara lain untuk bergabung.

    Indonesia telah melakukan persiapan matang untuk bergabung dengan OECD. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sudah bertemu dengan para pemimpin Belanda, Perancis dan Italia di sela-sela KTT G20 pada September 2023 untuk mencari dukungan bagi keanggotaan OECD.

    Pada November, Jokowi juga mengunjungi AS dan mendapatkan dukungan dari Presiden Joe Biden untuk memulai proses tersebut.

    (ldy/sfr)

  • Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Menteri-menteri Undur Diri Usai Jepang Diguncang Skandal Korupsi

    Jakarta –

    Para menteri di Jepang mundur dari jabatannya gara-gara isu korupsi. Padahal isu korupsi ini masih diselidiki alias belum ada putusan inkrah. Menurut Anda, sikap pejabat Jepang itu baik atau buruk untuk diteladani?

    Sebelum beropini, simak dulu berita yang dilansir AFP, Kamis (14/12/2023) ini.

    Kasus heboh di Negeri Matahari Terbit ini menyeret nama besar di pemerintahan yakni Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida. Fumio adalah politikus dari Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Skandal korupsi terbaru ini melibatkan faksi terbesar dalam LDP, yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang mantan PM Shinzo Abe sebelum dia tewas dibunuh tahun lalu. Faksi yang sama dipimpin oleh Kishida pada saat ini.

    Laporan harian terkemuka Jepang, Asahi Shimbun, menyebut Kishida diduga gagal mendeklarasikan lebih dari 20 juta Yen dalam tiga tahun hingga tahun 2020 lalu. Kishida, dalam pernyataan yang disampaikan sehari sebelumnya, menyebut dirinya akan menangani tuduhan-tuduhan itu ‘secara langsung’.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    “Saya melakukan upaya-upaya bersemangat dan memimpin LDP untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tegasnya kepada wartawan setempat.

    Lantas apa sih kasus korupsi terbaru yang bikin banyak menteri di Jepang mundur? Memalukan banget kah? Simak halaman selanjutnya:

    Lihat juga Video: Proyek Ambisius Jepang ke Bulan Pakai Roket Bertenaga Kotoran Sapi

    Suap untuk dongkrak penjualan tiket

    Kasus terbaru kali ini mencuat. Ada kasus korupsi mengenai suap sebagai hadiah bagi orang yang berhasil menjual jumlah tiket melampaui target. Tiket yang dijual adalah tiket acar partaii politik.

    Duit suap itu bukan main, yakni sebesar 500 juta Yen atau sekitar Rp 54,7 miliar. Skandal ini menjerat para anggota LDP, partai tempat PM Fumio Kishida berasal. Padahal, LDP telah menguasai pemerintahan Jepang selama beberapa dekade tanpa adanya gangguan.

    Laporan media lokal menyebut jaksa akan mulai menggeledah kantor-kantor dan menginterogasi puluhan anggota parlemen Jepang pada akhir pekan ini.

    Dalam kasus yang sedang diselidiki ini, uang suap diduga diberikan kepada beberapa anggota partai yang mampu melebihi kuota penjualan tiket untuk acara penggalangan dana partai.

    “Jika Anda yakin mampu menjual (tiket), jika Anda bisa menjual lebih dari yang diwajibkan, itu semuanya menjadi pemasukan Anda, jadi mudah dan hebat,” tutur seorang pejabat senior yang pernah bekerja di kantor salah satu anggota parlemen dari LDP saat berbicara kepada televisi lokal ANN.

    Identitas pejabat senior itu dirahasiakan, dengan wajahnya disensor dan suaranya disamarkan.

    Namun pemerintahan PM Fumio Kishida bukannya tanpa cela. Hasil jajak pendapat terbaru terhadap Kishida tercatat sebagai yang terburuk di antara PM Jepang mana pun sejak LDP berkuasa lagi tahun 2012 lalu, dengan adanya kemarahan pemilih terhadap inflasi dan cara pemerintahannya menangani serentetan skandal sebelumnya.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini sebenarnya bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi bahwa dirinya mungkin akan menyerukan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin LDP secara internal tahun depan.

    Selanjutnya, daftar menteri-menteri yang mundur gara-gara skandal korupsi tersebut:

    Daftar menteri-menteri yang mundur

    Seperti dilansir AFP, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengonfirmasi dirinya mengundurkan diri dari jabatannya. Berikut adalah daftar menteri-menteri dan pejabat terkemuka yang mundur:

    – Kepala Sekretaris Kabinet, Hirokazu Matsuno
    – Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura
    – Menteri Dalam Negeri, Junji Suzuki
    – Menteri Pertahanan, Ichiro Miyashita
    – Penasihat khusus PM sekaligus kepala jubir pemerintahan, Michiko Ueno
    – Lima wakil menteri

    Menteri Ekonomi dan Industri, Yasutoshi Nishimura, menilai tengah dikerubungi keraguan publik. Di tengah atmosfer itu, dia menilai langkah mundur lebih baik ketimbang bertahan di jabatannya.

    “Keraguan masyarakat ada di sekitar saya mengenai dana politik, yang menyebabkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ketika penyelidikan sedang berlangsung, saya pikir saya akan memperbaiki keadaan,” ucap Menteri Ekonomi dan Industri, Nishimura, saat berbicara kepada wartawan setempat.

    Fenomena pejabat mundur gara-gara isu kasus korupsi atau sorotan publik ini agaknya menjadi kekhasan negara-negara maju. Banyak pula menteri dan pejabat di Indonesia yang mundur setelah menjadi tersangka korupsi. Anda punya komentar terhadap cara pejabat Jepang menghadapi kasus seperti itu?

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PM Jepang Rombak Kabinet karena Skandal Keuangan

    PM Jepang Rombak Kabinet karena Skandal Keuangan

    Jakarta –

    Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada hari Rabu (13/12) malam waktu setempat mengatakan bahwa ia sedang menyelesaikan perombakan kabinet menyusul skandal penggalangan dana kampanye partai berkuasa di Jepang.

    Tidak lama berselang pada hari Kamis (14/12), Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dan Menteri Perindustrian Yasutoshi Nishimura mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri. Sementara mantan Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi mengonfirmasi bahwa ia telah diminta untuk bergabung kembali dengan kabinet menggantikan Matsuno.

    “Mengingat berbagai tuduhan terkait dana politik yang menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap politik dan berbagai tuduhan terkait dana politik saya sendiri, saya telah mengajukan pengunduran diri,” kata Matsuno dalam konferensi pers, Kamis (14/12).

    Empat menteri dan beberapa wakil menteri lainnya juga akan diganti, menurut laporan media lokal. Perombakan kabinet ini merupakan yang ketiga kalinya dilakukan PM Kishida sejak menjabat lebih dari dua tahun yang lalu. Keempat menteri tersebut berasal dari faksi terbesar dan terkuat dalam Partai Demokratik Liberal, LDP, yang secara resmi dipimpin oleh mantan PM Shinzo Abe.

    Penyelidikan terhadap LDP

    Jaksa penuntut telah menyampaikan penyelidikan kriminal terhadap fraksi tersebut dan mulai hari Kamis (14/12), pihaknya akan meminta keterangan dari puluhan anggota parlemen atas tuduhan suap sekitar 500 juta yen dalam bentuk penggalangan dana yang hilang dari rekening resmi partai, demikian dilaporkan berbagai media.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {

    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    adSlot.innerHTML = “;

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’)
    .addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;
    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”;
    ads[currentAdIndex]();
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.intersectionRatio > 0.1) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    } else {
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.1 });

    function checkVisibility() {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    } else {
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    }

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function () {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) {
    console.error(“❌ Elemen #ad-slot tidak ditemukan!”);
    return;
    }
    ads[currentAdIndex]();
    observer.observe(adSlot);
    });

    var mutationObserver = new MutationObserver(function (mutations) {
    mutations.forEach(function (mutation) {
    if (mutation.type === “childList”) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    requestAnimationFrame(checkVisibility);
    }
    });
    });

    mutationObserver.observe(document.getElementById(“ad-slot”), { childList: true, subtree: true });

    Kantor kejaksaan mengatakan bahwa mereka belum dapat mengomentari investigasi yang sedang berlangsung ketika dihubungi Reuters.

    Beberapa pengamat politik telah membandingkan skandal ini dengan apa yang disebut “skandal rekrut” pada akhir 1980-an ketika tuduhan perdagangan orang dalam membuat PM Noboru Takeshita dan beberapa pejabat tinggi pemerintah lainnya mengundurkan diri.

    Sejak berita tentang skandal terbaru ini merebak beberapa minggu yang lalu, dukungan publik terhadap Kishida turun menjadi sekitar 23%, terendah sejak ia menjabat pada Oktober 2021, demikian hasil jajak pendapat terbaru.

    Dukungan untuk LDP juga turun di bawah 30% untuk pertama kalinya sejak 2012, ketika LDP kembali berkuasa setelah hampir mendominasi politik Jepang.

    Perdana menteri tidak perlu mengadakan pemilihan umum hingga Oktober 2025 dan oposisi yang terpecah secara historis telah berjuang untuk membuat terobosan yang berkelanjutan terhadap cengkeraman kekuasaan LDP. Namun, para analis mengatakan masih harus dilihat berapa lama Kishida dapat bertahan pada jabatan puncak tersebut karena skandal itu membuat pemerintahannya berantakan.

  • PM Jepang Akan Pecat Beberapa Menteri karena Tuduhan Gratifikasi

    PM Jepang Akan Pecat Beberapa Menteri karena Tuduhan Gratifikasi

    Tokyo –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida dilaporkan akan memecat beberapa menteri penting yang sedang diselidiki atas dugaan penipuan dan gratifikasi. Ini akan menjadi perombakan kabinet kedua dalam tiga bulan terakhir.

    Seperti dilansir AFP, Senin (11/12/2023), para menteri yang dicopot dari jabatannya, kemungkinan besar diumumkan paling cepat pekan ini, mencakup tangan kanan Kishida, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, dan Menteri Ekonomi, Industri dan Perdagangan Yasutoshi Nishimura.

    Menurut laporan Asahi Shimbun, jumlah menteri dan pejabat tinggi yang akan dipecat oleh Kishida mencapai 15 orang, termasuk beberapa wakil menteri dan wakil menteri parlemen.

    Semua pejabat yang dipecat itu tergabung dalam faksi yang sebelumnya dipimpin oleh mendiang PM Shinzo Abe — salah satu dari setidaknya lima kelompok besar yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kekuasaan di dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang.

    Laporan media lokal Jepang menyebut para jaksa setempat sedang menyelidiki tuduhan yang menyebut faksi tersebut gagal melaporkan dana puluhan ribu dolar yang dikumpulkan melalui penggalangan dana oleh partai.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Satu pejabat tinggi lainnya yang dilaporkan terlibat adalah mantan Menteri Olimpiade Seiko Hashimoto.

    Kishida, pada Senin (11/12) waktu setempat, menolak untuk membahas kemungkinan perombakan kabinet — yang bisa dilakukan setelah sidang parlemen berakhir pada Rabu (13/12) waktu setempat. Namun dia menegaskan dirinya menanggapi dengan serius tuduhan penipuan oleh jajaran menterinya.

    “Saya berpikir untuk mengambil tindakan yang tepat, pada waktu yang tepat, demi pemulihan kepercayaan masyarakat (terhadap pemerintah), dan untuk mencegah penundaan dalam operasi pemerintah,” tutur Kishida kepada wartawan setempat.

    Angka kepuasan kinerja Kishida berada pada level terendah sejak dia menjabat dua tahun lalu, sebagian akibat kegelisahan pemilih terhadap inflasi.

    Kishida yang berusia 66 tahun ini bisa memimpin hingga tahun 2025 mendatang, namun ada spekulasi dia akan mengumumkan digelarnya pemilu lebih awal menjelang pemilihan pemimpin internal LDP tahun depan.

    Laporan media lokal Jiji Press menyebut kubu oposisi dijadwalkan mengajukan mosi tidak percaya kepada parlemen Jepang pada Senin (11/12) malam. Namun mosi tersebut kemungkinan besar tidak akan disetujui.