Xcloud.id

Tag: Shinta Widjaja Kamdani

  • Imbas Putusan MK, Kemnaker Gandeng Kadin Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan

    Imbas Putusan MK, Kemnaker Gandeng Kadin Bentuk Satgas UU Ketenagakerjaan

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera membentuk satuan tugas (satgas) pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal dilibatkan.

    “Beliau (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) berkenan membentuk semacam working group atau task force (Satgas) antara pemerintah dan Kadin. Hal ini untuk memastikan bukan lagi hanya bicara, tapi data, substansi, dan juga solusinya bagaimana,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Desember 2024

    Anin, sapaan Anindya, melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Audiensi dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.

    Rencana pembentukan satgas ini merupakan respons dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Oktober lalu. MK dalam amar keputusannya meminta pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR, untuk mengeluarkan aturan Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, UU Ketenagakerjaan yang baru harus segera dibuat.
     
    Penuh tantangan
    Anin mengapresiasi pemerintah yang menggandeng Kadin untuk merumuskan UU Ketenagakerjaan. Menurut dia, Kadin dan pemerintah memiliki satu visi.

    “Bagaimana kita bisa membantu (pemerintah) bukan saja pertumbuhan ekonomi, tapi juga investasi. Juga, kita bersama memastikan bahwa kesejahteraan para buruh dan pekerja terjaga,” kata Anin.

    Anin mengakui proses pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti akan penuh tantangan, khususnya bagi para pelaku usaha. Namun, dengan komunikasi yang baik, dia meyakini tantangan itu bisa diatasi.

    “Karena bagaimana pun, Kadin ingin pertumbuhan ada, investasi ada, tapi kami juga mengerti bahwa kesejahteraan masyarakat dan Indonesia secara umum juga harus dikawal dengan baik,” kata dia.
     

    Pada pertemuan itu, Anin banyak korporasi yang bernaung di bawah Kadin, termasuk koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Sehingga kami melihat sekarang ini kuncinya bagaimana tidak ada pemberhentian tenaga kerja, harus diupayakan sesedikit mungkin,” kata Anin.
     
    Buat forum diskusi
    Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, turut menanggapi amar putusan MK. Menurut dia, tujuan utama UU Cipta Kerja itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan.

    Meski begitu, Shinta memahami bahwa dinamika ini merupakan salah satu proses yang harus dihadapi para pihak terkait, termasuk Kadin Indonesia. Menurut Shinta, proses penyiapan UU Ketenagakerjaan yang baru harus sudah dimulai. 

    Kadin bersama Kemenaker sudah bersepakat akan membuat forum diskusi. Shinta memastikan akan menghadirkan narasumber-narasumber independen yang bisa memberikan data-data terkini mengenai kondisi yang ada, khususnya industri-industri seperti padat karya.

    “Mungkin kami juga melibatkan Serikat Buruh untuk berdiskusi mengenai pembentukan UU Ketenagakerjaan ini. Nantinya juga akan dikawal di DPR,” kata Shinta.

    Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) segera membentuk satuan tugas (satgas) pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal dilibatkan.
     
    “Beliau (Menteri Ketenagakerjaan Yassierli) berkenan membentuk semacam working group atau task force (Satgas) antara pemerintah dan Kadin. Hal ini untuk memastikan bukan lagi hanya bicara, tapi data, substansi, dan juga solusinya bagaimana,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, melalui keterangan tertulis, Jumat, 20 Desember 2024
     
    Anin, sapaan Anindya, melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri (Wamen) Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Audiensi dilakukan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
    Rencana pembentukan satgas ini merupakan respons dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) akhir Oktober lalu. MK dalam amar keputusannya meminta pembentuk UU, yakni pemerintah dan DPR, untuk mengeluarkan aturan Ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, UU Ketenagakerjaan yang baru harus segera dibuat.
     
    Penuh tantangan
    Anin mengapresiasi pemerintah yang menggandeng Kadin untuk merumuskan UU Ketenagakerjaan. Menurut dia, Kadin dan pemerintah memiliki satu visi.
     
    “Bagaimana kita bisa membantu (pemerintah) bukan saja pertumbuhan ekonomi, tapi juga investasi. Juga, kita bersama memastikan bahwa kesejahteraan para buruh dan pekerja terjaga,” kata Anin.
     
    Anin mengakui proses pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti akan penuh tantangan, khususnya bagi para pelaku usaha. Namun, dengan komunikasi yang baik, dia meyakini tantangan itu bisa diatasi.
     
    “Karena bagaimana pun, Kadin ingin pertumbuhan ada, investasi ada, tapi kami juga mengerti bahwa kesejahteraan masyarakat dan Indonesia secara umum juga harus dikawal dengan baik,” kata dia.
     

    Pada pertemuan itu, Anin banyak korporasi yang bernaung di bawah Kadin, termasuk koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Sehingga kami melihat sekarang ini kuncinya bagaimana tidak ada pemberhentian tenaga kerja, harus diupayakan sesedikit mungkin,” kata Anin.
     
    Buat forum diskusi
    Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, turut menanggapi amar putusan MK. Menurut dia, tujuan utama UU Cipta Kerja itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan.
     
    Meski begitu, Shinta memahami bahwa dinamika ini merupakan salah satu proses yang harus dihadapi para pihak terkait, termasuk Kadin Indonesia. Menurut Shinta, proses penyiapan UU Ketenagakerjaan yang baru harus sudah dimulai. 
     
    Kadin bersama Kemenaker sudah bersepakat akan membuat forum diskusi. Shinta memastikan akan menghadirkan narasumber-narasumber independen yang bisa memberikan data-data terkini mengenai kondisi yang ada, khususnya industri-industri seperti padat karya.
     
    “Mungkin kami juga melibatkan Serikat Buruh untuk berdiskusi mengenai pembentukan UU Ketenagakerjaan ini. Nantinya juga akan dikawal di DPR,” kata Shinta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Kasih Peraturan, Ini Alasannya

    Pengusaha Minta Pemerintah Konsisten Kasih Peraturan, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar pemerintah menetapkan peraturan dan kebijakan yang konsisten untuk mendukung iklim investasi. Pasalnya, investor asing sangat memperhatikan hal ini untuk menanamkan modalnya.

    Deputi Hubungan Internasional Apindo Didit Ratam mengatakan bahwa konsistensi dalam menerapkan peraturan sangat diperhatikan investor asing.

    “Yang dibutuhkan adalah konsistensi peraturan. Karena konsistensi peraturan ini yang sangat dipandang oleh investor asing,” kata Didit dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, dikutip pada Sabtu (21/12/2024).

    Dia menyampaikan bahwa pemerintah harus memberikan peraturan yang konsisten, salah satunya terkait aturan upah minimum provinsi (UMP), sehingga investor yang bertandang ke Indonesia tahu persis apa yang semestinya dilakukan.

    “Konsistensi, misalnya mengenai aturan UMP, jadi investor yang masuk tahu apa yang dihadapi,” tuturnya.

    Selain aturan UMP, Didit menyampaikan bahwa aturan mengenai kebijakan impor hingga Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga harus konsisten.

    Terlebih, Apindo memandang banyak sekali aturan yang terkadang berubah alias inkonsisten.

    “Jadi banyak sekali aturan-aturan yang kadang-kadang berubah ke sana-ke mari, ini yang kami ingin memberikan masukan ke pemerintah bahwa ini adalah sesuatu yang harus konsisten,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani memandang, untuk mendukung iklim investasi, maka diperlukan penyederhanaan perizinan, peningkatan transparansi, dan konsistensi kebijakan.

    Shinta mengatakan bahwa dunia usaha masih menghadapi proses perizinan yang kompleks dengan banyaknya jenis perizinan, prosedur yang panjang, biaya yang tinggi, dan kurangnya transparansi sehingga menciptakan ketidakpastian bisnis.

    Di samping itu, lanjut dia, disharmoni antara kebijakan pusat dan daerah, serta perbedaan interpretasi kebijakan juga mengganggu iklim usaha.

    “Sosialisasi dan diseminasi kebijakan yang tidak efisien di saat bersamaan juga menjadi hambatan tambahan bagi pelaku usaha,” tutupnya.

  • Dampak PPN 12%, Ini Insentif untuk Buruh Sektor Padat Karya

    Dampak PPN 12%, Ini Insentif untuk Buruh Sektor Padat Karya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tidak akan mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, terutama pekerja di sektor padat karya maupun yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai program sebagai bentuk mitigasi untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di tengah kebijakan PPN 12% yang mulai berlaku pada awal Januari 2025.

    Yassierli menjelaskan, kenaikan PPN merupakan bagian dari kebijakan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mengusung prinsip keadilan.

    “Mereka yang mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara masyarakat yang tidak mampu akan mendapatkan perlindungan penuh dari negara,” kata Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/12/2024).

    Yassierli menyampaikan, untuk pekerja di sektor padat karya, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.

    Pemerintah juga memberikan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan relaksasi atau diskon 50% selama enam bulan. Insentif ini dilakukan untuk meringankan beban perusahaan dan pekerja.

    Selanjutnya, bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah menawarkan dukungan melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini meliputi manfaat tunai sebesar 60% flat dari upah selama lima bulan, pelatihan senilai Rp2,4 juta, serta kemudahan akses ke Program Prakerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa para pekerja yang kehilangan pekerjaan tetap memiliki daya beli dan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka,” ungkapnya.

    Yassierli menerangkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

    Lebih lanjut, dia menyatakan sederet upaya ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pengumpulan penerimaan negara dan pelindungan sosial. Dengan begitu, dampak kebijakan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

    “Kami ingin memastikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penerimaan negara melalui pajak, tetapi juga memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada pekerja dan buruh,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani menilai paket stimulus yang diberikan pemerintah seperti PPh Pasal 21 DTP tidak membantu industri padat karya. Sebab, insentif ini hanya untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

    “Yang kena manfaat itu adalah pekerja yang di bawah [gaji] Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya tidak terbantu,” ujar Shinta dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Maka dari itu, Apindo meminta agar pemerintah membantu PPh badan industri padat karya hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan.

  • RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan investor asing yang memasuki kawasan industri di Indonesia menuntut adanya digitalisasi dan komitmen terhadap keberlanjutan alias sustainability, terutama terkait pusat data atau data center.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyebut bahwa investor global kini lebih memilih adanya penguatan digitalisasi dan keberlanjutan.

    “Terkait dengan tuntutan dari investor, khususnya global multinasional companies yang memasuki ke kawasan-kawasan industri Indonesia, ini dua tuntutan, dua tren global saat ini yang terkait dengan digitalisasi dan sustainability sangat luar biasa sekali,” kata Sanny dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Bahkan, Sanny menyebut pusat data sangat menuntut adanya dua hal ini di Indonesia.

    “Dan sekarang ini banyak sekali memang industri-industri pusat data [data central] yang masuk sangat menuntut hal tersebut [digitalisasi dan sustainabilty],” ungkapnya.

    Untuk itu, Apindo meminta agar pemerintah mendukung dan memperkuat digitalisasi serta keberlanjutan di Tanah Air untuk menarik investor asing.

    “Tentunya dukungan pemerintah sangat dibutuhkan di dalam electric power supply, supply dari air bakunya dan segala macam,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo 2023—2028 Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa sektor hijau memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Sayangnya, sektor hijau masih menghadapi tantangan investasi yang rendah.

    Shinta menuturkan, investasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai US$1,5 miliar pada 2023, atau turun 9,3% dibanding tahun sebelumnya.

    Padahal, ungkap dia, transformasi hijau dapat meningkatkan PDB hingga Rp638 triliun pada 2030 dan diproyeksikan menciptakan 1,7 juta pekerjaan di sektor hijau pada 2045.

    Di samping itu, dia juga menyebut isu keberlanjutan seperti pengembangan pasar karbon menjadi krusial untuk mendukung transisi net zero dengan menciptakan sumber pendanaan baru.

    Dalam hal optimalisasi, Shinta menjelaskan perlu dukungan strategis dari pemerintah, mulai dari kompensasi biaya awal melalui insentif fiskal, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga bagi proyek hijau, dan peningkatan alokasi dana pengembangan riset dan teknologi.

    Selain itu, juga diperlukan pengembangan regulasi dan standar yang konsisten. Serta, penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dalam mendorong implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

    Menurut Shinta, dukungan ini bakal mempercepat transisi ekonomi hijau sekaligus memastikan manfaatnya bagi perekonomian nasional.

  • Respons Menaker soal Potensi Gelombang PHK di Sektor Padat Karya usai UMP Naik

    Respons Menaker soal Potensi Gelombang PHK di Sektor Padat Karya usai UMP Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi akan adanya potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya tekstil dan garmen. 

    Potensi gelombang PHK ini seiring dengan langkah pemerintah yang menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5%.

    Menaker Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menaruh perhatian besar terhadap ketenagakerjaan, termasuk di sektor padat karya. Dia menuturkan, sejatinya pencegahan PHK membutuhkan kerja sama lintas kementerian/lembaga.

    “Kami tentu sangat peduli [dengan industri tekstil]. Antisipasi PHK butuh kolaborasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Yassierli kepada Bisnis, Kamis (19/12/2024).

    Terlebih, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah telah meluncurkan tiga insentif terkait dengan ketenagakerjaan.

    Adapun, insentif yang dimaksud diantaranya pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan. Kemudian, optimalisasi Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai buffer bagi para pekerja yang mengalami PHK dengan tidak hanya manfaat tunai, namun juga manfaat pelatihan dan akses informasi pekerjaan.

    Serta, relaksasi atau diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sektor industri padat karya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023–2028 Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa kenaikan UMP 2025 berpotensi memicu gelombang PHK di sektor padat karya tekstil dan garmen.

    “Ini semua yang sekarang banyak sekali terkena [PHK] adalah industri padat karya, karena kondisinya kurang baik terutama tekstil, garmen yang sudah mulai melakukan banyak sekali PHK,” kata Shinta dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Sebab, Shinta menyebut, kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5% bukan hanya terkait pengupahan kepada karyawan, melainkan juga mengerek biaya operasional perusahaan

    “Yang paling sensitif adalah sektor padat karya, jelas. Itu yang paling sensitif terhadap pengupahan,” ungkapnya.

    Apalagi, lanjut dia, pemerintah menetapkan kenaikan PPN 12% per Januari 2025 yang akan membebankan masyarakat. Menurutnya, perlu ada kebijakan stimulus yang bisa membantu dari sisi persediaan (supply) dan permintaan (demand).

    “Kami melihat memang pemerintah awalnya ini sudah baik, paling tidak sudah mulai memberikan, cuma mungkin targetnya ini apakah memadai,” ujarnya.

    Jika dilihat dari pelaku usaha dan industri, Shinta menilai paket stimulus yang diberikan pemerintah seperti pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP tidak membantu industri padat karya. Sebab, insentif ini hanya untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan.

    “Yang kena manfaat itu adalah pekerja yang di bawah Rp10 juta. Jadi ini tidak membantu pelaku usahanya, industri padat karya tidak terbantu,” terangnya.

    Untuk itu, Apindo meminta agar pemerintah membantu PPh badan industri padat karya hingga beban iuran BPJS Ketenagakerjaan.

    Secara keseluruhan, Apindo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh di kisaran 4,9%—5,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Prediksi ini dengan melihat berbagai indikator, seperti kondisi lingkungan strategis global yang belum stabil dan inflasi global yang belum sepenuhnya terkendali.

    Kemudian, berlanjutnya penurunan kelas menengah akibat tekanan kenaikan PPN pada barang-barang tertentu, potensi PHK akibat kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan produktivitas, hingga berakhirnya era boom commodity (windfall) dari komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan batubara.

  • Natal Jadi Momentum Pererat Persaudaraan Internal Kadin

    Natal Jadi Momentum Pererat Persaudaraan Internal Kadin

    Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan peringatan hari Natal 2024 bisa menjadi momentum mempererat persaudaraan di internal Kadin. Dia barharap internal Kadin tetap kompak dan menjadi keutuhan serta memperkuat persahabatan.

    “Demi kemajuan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih diundang ke acara malam ini karena saya merasakan dukungan, kebersamaan, dan kekhidmatan. Inilah esensi dari Kadin Indonesia,” ujar Anin, sapaan Anindya, melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.

    Pernyataan Anin ini disampaikan pada acara Malam Renungan Natal Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 16 Desember malam. Dalam sambutannya, Anin berpesan agar seluruh jajaran Kadin Indonesia tetap kompak, menjaga keutuhan, serta memperkuat persaudaraan di internal.

    “Demi kemajuan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih juga diundang ke acara malam ini karena saya merasakan dukungan, kebersamaan, kehidmatan dan benar benar inilah esensi daripada Kadin Indonesia,” ujar Anin.

    “Dan malam ini, saya juga merasakan kedamaian dan cinta kasih sesuai spirit dan makna Natal tersebut,” kata dia.

    Tak lupa, Anin mengantarkan doa di penghujung tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Dia berharap seluruh anggota Kadin Indonesia dapat berkumpul bersama keluarga masing-masing untuk mensyukuri hal-hal yang telah dimiliki. 

    Anin juga meminta anggota Kadin mendoakan masyarakat dan saudara-saudara sebangsa yang saat ini kurang beruntung. Agar nantinya mereka bisa mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik.

    “Sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua,” kata dia.
     

    Turut hadir dalam acara Malam Renungan Natal Kadin Indonesia, yaitu Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady;  WKUK Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Shinta Widjaja Kamdani; dan Head of Kadin Communications Office (KCO) Primus Dorimulu.

    Tim pemusik dan tim pemuji acara meliputi Marchelly Simatupang dari Kadin Indonesia Chairman Office (Worship Leader/penyanyi), Donny Pangestu (penyanyi), Putri Juby (penyanyi), Maulana Taufan (Ochi) Salat (keyboardist), dan Gavrilla Setiawan (violin).

    Jakarta: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyatakan peringatan hari Natal 2024 bisa menjadi momentum mempererat persaudaraan di internal Kadin. Dia barharap internal Kadin tetap kompak dan menjadi keutuhan serta memperkuat persahabatan.
     
    “Demi kemajuan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih diundang ke acara malam ini karena saya merasakan dukungan, kebersamaan, dan kekhidmatan. Inilah esensi dari Kadin Indonesia,” ujar Anin, sapaan Anindya, melalui keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.
     
    Pernyataan Anin ini disampaikan pada acara Malam Renungan Natal Kadin Indonesia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin, 16 Desember malam. Dalam sambutannya, Anin berpesan agar seluruh jajaran Kadin Indonesia tetap kompak, menjaga keutuhan, serta memperkuat persaudaraan di internal.
    “Demi kemajuan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih juga diundang ke acara malam ini karena saya merasakan dukungan, kebersamaan, kehidmatan dan benar benar inilah esensi daripada Kadin Indonesia,” ujar Anin.
     
    “Dan malam ini, saya juga merasakan kedamaian dan cinta kasih sesuai spirit dan makna Natal tersebut,” kata dia.
     
    Tak lupa, Anin mengantarkan doa di penghujung tahun 2024 yang tinggal beberapa hari lagi. Dia berharap seluruh anggota Kadin Indonesia dapat berkumpul bersama keluarga masing-masing untuk mensyukuri hal-hal yang telah dimiliki. 
     
    Anin juga meminta anggota Kadin mendoakan masyarakat dan saudara-saudara sebangsa yang saat ini kurang beruntung. Agar nantinya mereka bisa mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik.
     
    “Sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua,” kata dia.
     

    Turut hadir dalam acara Malam Renungan Natal Kadin Indonesia, yaitu Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady;  WKUK Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan Shinta Widjaja Kamdani; dan Head of Kadin Communications Office (KCO) Primus Dorimulu.
     
    Tim pemusik dan tim pemuji acara meliputi Marchelly Simatupang dari Kadin Indonesia Chairman Office (Worship Leader/penyanyi), Donny Pangestu (penyanyi), Putri Juby (penyanyi), Maulana Taufan (Ochi) Salat (keyboardist), dan Gavrilla Setiawan (violin).

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Malam Renungan Natal Kadin Indonesia, Anindya Sampaikan Pesan Ini

    Malam Renungan Natal Kadin Indonesia, Anindya Sampaikan Pesan Ini

    loading…

    Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyampaikan pesan dalam acara Malam Renungan Natal Kadin Indonesia. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menghadiri acara “Malam Renungan Natal Kadin Indonesia”. Anindya Bakrie menyampaikan sejumlah pesan, antara lain agar seluruh jajaran Kadin kompak dan memperkuat persaudaraan.

    Malam Renungan Natal Kadin Indonesia digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (16/12/2024) malam. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Anin tersebut berpesan agar seluruh jajaran Kadin Indonesia tetap kompak, menjaga keutuhan serta memperkuat persaudaraan di dalam internal Kadin itu sendiri.

    “Demi kemajuan dan kesejahteraan. Saya berterima kasih juga diundang ke acara malam ini karena saya merasakan dukungan, kebersamaan, kekhidmatan, dan benar benar inilah esensi daripada Kadin Indonesia,” kata Anin.

    Bagi Anin, momen Natal adalah kesempatan untuk bersyukur atas segala pencapaian dan berbagi doa untuk sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. “Pada malam hari ini, saya juga merasakan kedamaian dan cinta kasih sesuai dengan spirit dan makna Natal tersebut,” ujarnya.

    Anin berharap agar seluruh anggota Kadin Indonesia dapat berkumpul bersama keluarga masing-masing untuk mensyukuri hal-hal yang telah dimiliki. Pengusaha kelahiran 10 November 1974 ini juga meminta untuk bersama-sama mendoakan masyarakat dan saudara-saudara sebangsa yang saat ini kurang beruntung, agar nantinya mereka bisa mendapatkan kehidupan dan masa depan yang lebih baik lagi.

    “Sekali lagi saya ucapkan Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua,” pungkasnya.

    Malam Renungan Natal Kadin Indonesia tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri James Riady yang juga sebagai pengisi acara. Hadir pula WKUK Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Shinta Widjaja Kamdani dan Head of Kadin Communications Office (KCO) Primus Dorimulu.

    (zik)

  • Kadin Indonesia Dukung Kepemimpinan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Malaysia 2025

    Kadin Indonesia Dukung Kepemimpinan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Malaysia 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan Kadin Indonesia siap membantu dan mendukung kepemimpinan Dewan Penasihat Bisnis ASEAN atau ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia 2025.

    Demikian disampaikan Anindya saat menerima kunjungan Ketua ASEAN BAC Malaysia Tun Sri Nazir Razak beserta rombongan di Menara Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta.

    “Pertama-tama, Pak Tan Sri Nazir Razak itu sahabat. Kedua, bukan hanya pimpinan dari ASEAN BAC Malaysia, tetapi beliau juga pimpinan dari ASEAN BAC secara keseluruhan. Tentu Indonesia sebagai bagian dari ASEAN akan mendukung penuh. Jadi sangat efektif,” kata dia, Jumat (6/12/2024).

    Anindya menambahkan, dalam pertemuan itu mereka membahas di antaranya sektor keuangan dan tenaga kerja yang diharapkan membawa kebaikan, bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga ASEAN secara keseluruhan.

    Anindya menilai ASEAN memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak, yakni sekitar 670 juta jiwa. Kemudian dari sisi produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,5 triliun dolar AS dan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI) 250 miliar dolar AS.

    “Jadi ini benar-benar kawasan yang penting. Yang paling saya ingin highlight adalah banyak sekali program-program yang menarik yang kami bicarakan seperti digital trade yang dijalankan, mengenai AI, dan juga mengenai keberlanjutan atau sustainability. Jadi banyak sekali,” ujarnya terkait Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Malaysia 2025.

    Anindya juga menjelaskan pertemuan itu menjadi momen penting, mengingat ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang besar. Menurutnya kerja sama tersebut dapat meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ke depan.

    Sementara itu, Tan Sri Nazir Razak mengucapkan apresiasi tingginya atas dukungan penuh dari Kadin Indonesia. Tan Sri Nazir mengakui dirinya banyak belajar dari kinerja Indonesia selama ini khususnya saat ASEAN BAC Indonesia memegang Kepemimpinan ASEAN pada 2023.

    “Saya telah belajar banyak dari menonton Indonesia menjadi Ketua ASEAN BAC pada 2023. Kami akan mengambil alih beberapa prioritas lain untuk tahun depan. Kami sangat berharap dengan dukungan dari Kadin. Pada 2025 akan menjadi tahun yang baik untuk integrasi negara-negara ASEAN,” jelas Tan Sri Nazir.

    Tan Sri Nazir menambahkan, pada 2025 pihaknya akan meneruskan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Indonesia sebelumnya terutama di sektor pemasaran dan sektor digital. Dirinya juga mengungkapkan betapa pentingnya dukungan serta kolaborasi antar-negara, terutama di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.

    Dalam pertemuan dengan ASEAN BAC Malaysia tersebut, Anindya Bakrie didampingi Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Vega, Anggota APEC BAC Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dan Anggota ASEAN BAC Indonesia Jhon Riady.

    Sementara itu, Tun Sri Nazir didampingi para pengurus Dewan Penasihat Bisnis ASEAN Malaysia di antaranya Direktur Eksekutif Jukhee Hong, Vice President Programmes & Events Frauline Hor, Manajer Senior Kimberly Leong, dan Special Officer Sabrina Azam. Tun Sri Nazir juga turut didampingi para pengusaha Malaysia yang mewakili perusahaan-perusahaan ternama Negeri Jiran di antaranya AirAsia, Carsome, Gentari, SD Guthrie, MyEG, dan OMS Group.

  • Terima Kunjungan ASEAN Bac Malaysia, Kadin Bahas Isu Keuangan hingga Peluang Kerja Sama – Halaman all

    Terima Kunjungan ASEAN Bac Malaysia, Kadin Bahas Isu Keuangan hingga Peluang Kerja Sama – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie menyatakan Kadin Indonesia siap membantu dan mendukung kepemimpinan ASEAN Business Advisory Council (BAC) Malaysia 2025 di ASEAN.

    Hal tersebut disampaikan Anindya saat menerima kunjungan Ketua ASEAN BAC Malaysia Tun Sri Nazir Razak beserta rombongan ke kantor Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Lantai 29, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    “Pertama-tama, Pak Tan Sri Nazir Razak itu sahabat. Dan yang kedua, bukan hanya pimpinan dari ASEAN BAC Malaysia, tapi beliau juga pimpinan dari ASEAN BAC secara keseluruhan. Tentu Indonesia sebagai bagian dari ASEAN akan mendukung penuh. Jadi sangat efektif,” ujar Anindya.

    Anindya menambahkan, dalam pertemuan itu mereka membahas di antaranya sektor keuangan dan tenaga kerja yang diharapkan membawa kebaikan, bukan hanya bagi kedua negara tapi juga ASEAN secara keseluruhan.

    Anindya menilai ASEAN memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat banyak, yakni sekitar 670 juta jiwa. Kemudian dari sisi produk domestik bruto (PDB) mencapai 3,5 triliun dolar AS dan Foreign Direct Investment (FDI/Penanaman Modal Asing Langsung) berada di angka 250 miliar dolar AS.

    “Jadi ini benar-benar kawasan yang penting. Dan yang paling saya ingin highlight adalah banyak sekali program-program yang menarik yang kami bicarakan seperti digital trade yang dijalankan, mengenai AI, dan juga mengenai keberlanjutan atau sustainability. Jadi banyak sekali,” tuturnya.

    Anindya juga menjelaskan pertemuan itu menjadi momen penting, mengingat ASEAN merupakan kawasan ekonomi yang besar. Menurutnya kerja sama tersebut dapat meningkatkan integrasi ekonomi kawasan ke depan. 

    Sementara itu, Tan Sri Nazir Razak mengucapkan apresiasi tingginya atas dukungan penuh dari Kadin Indonesia. Tan Sri Nazir mengakui dirinya banyak belajar dari kinerja Indonesia selama ini khususnya saat ASEAN BAC Indonesia memegang Kepemimpinan ASEAN tahun 2023. 

    “Saya telah belajar banyak dari menonton Indonesia menjadi Ketua ASEAN BAC di ASEAN tahun 2023. Dan kami akan mengambil alih beberapa prioritas lain untuk tahun depan. Kami sangat berharap dengan dukungan dari Kadin, tahun 2025 akan menjadi tahun yang baik untuk integrasi negara-negara ASEAN,” ujar Tan Sri Nazir.

    Tan Sri Nazir menambahkan, untuk tahun 2025 mendatang pihaknya akan meneruskan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Indonesia sebelumnya terutama di sektor pemasaran dan sektor digital. Dirinya juga mengungkapkan betapa pentingnya dukungan serta kolaborasi antar-negara, terutama di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.

    Dalam pertemuan dengan ASEAN BAC Malaysia tersebut, Anindya Bakrie didampingi oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia Bernardino Vega, Anggota APEC BAC Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, dan Anggota ASEAN BAC Indonesia Jhon Riady.

    Sementara, Tun Sri Nazir didampingi para pengurus ASEAN BAC Malaysia di antaranya Direktur Eksekutif Jukhee Hong, Vice President Programmes & Events Frauline Hor, Manajer Senior Kimberly Leong, dan Special Officer Sabrina Azam. Tun Sri Nazir juga turut didampingi para pengusaha Malaysia yang mewakili perusahaanperusahaan ternama Negeri Jiran di antaranya AirAsia, Carsome, Gentari, SD Guthrie, MyEG, dan OMS Group.

     

  • Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Pengusaha Keluhkan Dampak Kenaikan Upah Minimum Nasional 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah meningkatkan upah minimum nasional sebesar 6,5% dapat mengganggu kelangsungan dunia usaha di Tanah Air. Dalam hal ini pemerintah perlu melihat lebih lanjut kesanggupan dari dunia usaha untuk menjalankan kebijakan pengupahan tersebut.

    “Jika perusahaan tidak mampu menanggung kenaikan biaya tenaga kerja, maka keputusan rasional terhadap penghitungan usaha akan dapat terjadi ke depan, yaitu penundaan investasi baru dan perluasan usaha, efisiensi besar-besaran yang dapat berdampak pada pengurangan tenaga kerja, atau keluarnya usaha dari sektor industri tertentu,” ucap Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (1/12/2024).

    Bob Azam menyayangkan bahwa masukan dunia usaha tidak didengarkan dalam penetapan kebijakan ini. Padahal selama ini Apindo  telah berpartisipasi secara aktif dan intensif dalam diskusi terkait penetapan kebijakan upah minimum. 

    Dalam hal ini Apindo memberikan masukan secara komprehensif dan berbasis data mengenai fakta ekonomi, daya saing usaha, serta produktivitas tenaga kerja.

    “Namun, masukan dari dunia usaha sebagai aktor utama yang menjalankan kegiatan ekonomi tampaknya belum menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan,” tutur dia tentang upah minimum nasional ini.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menegaskan pihaknya menunggu penjelasan pemerintah terkait dasar perhitungan yang digunakan untuk menentukan kenaikan sebesar 6,5%. Dia mengatakan sampai saat ini belum ada penjelasan komprehensif terkait metodologi perhitungan kenaikan ini, terutama apakah telah memperhitungkan variabel produktivitas tenaga kerja, daya saing dunia usaha, dan kondisi ekonomi aktual. 

    Metodologi penghitungan tersebut penting, agar kebijakan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha.

    “Penjelasan penetapan upah minimum 2025 ini juga diperlukan bagi dunia usaha untuk mengambil sikap ke depan terhadap ketidakpastian kebijakan pengupahan yang masih terus berlanjut,” tutur dia terkait upah minimum nasional ini.

    Apindo berpandangan kenaikan upah minimum yang cukup signifikan ini akan berdampak langsung pada biaya tenaga kerja dan struktur biaya operasional perusahaan, khususnya di sektor padat karya. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi tantangan global dan tekanan domestik, kenaikan ini berisiko meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing produk Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional.

    “Hal ini dikhawatirkan akan dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) serta menghambat pertumbuhan lapangan kerja baru,”  terang Shinta.

    Kondisi tersebut  menjadi perhatian serius karena kebijakan yang tidak seimbang dapat memberikan dampak yang tidak diinginkan bagi keberlangsungan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Presiden hendaknya juga mendengar aspirasi pengusaha sebagai pemberi kerja yang juga ingin pekerjanya maju dan berkembang.

    Meskipun demikian, Apindo tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha dan daya saing ekonomi Indonesia.

    “Kami mendorong kepada pemerintah agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai dasar penetapan kenaikan upah minimum ini serta mempertimbangkan masukan dari dunia usaha untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan,” pungkas Shinta soal upah minimum nasional 2025 ini.