Xcloud.id

Tag: Shinta Widjaja Kamdani

  • Ekonomi RI 2026 Diprediksi Tumbuh, Apindo Wanti-wanti Risiko Q2-Q3

    Ekonomi RI 2026 Diprediksi Tumbuh, Apindo Wanti-wanti Risiko Q2-Q3

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 tetap stabil pada kisaran 5 hingga 5,4%. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyebut proyeksi tersebut tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya karena dinamika global masih menjadi faktor penentu.

    Shinta menjelaskan, rentang proyeksi yang cukup lebar mencerminkan adanya ketidakpastian ekonomi dunia yang berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi nasional. “Untuk 2026, Apindo masih melihat pertumbuhan pada angka 5 sampai 5,4%. Rentangnya besar karena ketidakpastian global masih tinggi,” ujarnya di kantor DPN Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Apindo, kuartal I 2026 diprediksi menjadi periode paling kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dorongan musiman dari libur tahun baru, Imlek, dan Ramadan diperkirakan dapat mengangkat konsumsi rumah tangga, sektor perdagangan, hingga pariwisata.

    “Kuartal I 2026 akan jadi periode terkuat berkat konsolidasi seasonal driver, seperti tahun baru, Imlek, dan Ramadan,” kata Shinta.

    Namun, ia mengingatkan kuartal II dan III harus diwaspadai. Hilangnya faktor musiman tersebut bisa membuat ekonomi melambat jika tidak diimbangi peningkatan investasi dan produktivitas. “Kuartal kedua dan ketiga memerlukan kewaspadaan karena potensi stagnasi sekuler,” jelasnya.

    Meski demikian, dunia usaha tetap melihat prospek positif. Apindo menegaskan pelaku usaha optimistis, tetapi tetap berhati-hati, mengingat berbagai risiko eksternal mulai dari geopolitik hingga dinamika perdagangan internasional masih bisa memengaruhi laju ekonomi nasional.

    “We are optimistic but cautious. Optimistis dengan penuh kehati-hatian,” tutup Shinta.

  • Ekonomi RI 2026 Diprediksi Tumbuh, Apindo Wanti-wanti Risiko Q2-Q3

    Apindo Prediksi Ekonomi RI pada 2026 Tumbuh 5-5,4 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada pada kisaran 5 persen hingga 5,4 persen. Rentang proyeksi yang cukup lebar ini mencerminkan ketidakpastian global yang masih membayangi ekonomi nasional.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan prospek ekonomi 2026 relatif tidak jauh berbeda dengan 2025.

    “Kenapa rentangnya begitu besar? Karena kita masih melihat banyak sekali ketidakpastian juga,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Apindo, kuartal I 2026 berpeluang menjadi periode pertumbuhan ekonomi terkuat, didorong faktor musiman seperti tahun baru, Imlek, dan Ramadan. Momentum ini biasanya meningkatkan konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan aktivitas pariwisata.

    Namun, Shinta mengingatkan bahwa kuartal II dan III 2026 perlu diwaspadai. Hilangnya faktor musiman dapat menekan laju pertumbuhan apabila tidak diimbangi oleh dorongan investasi dan peningkatan produktivitas.

    Meski demikian, pelaku usaha tetap melihat peluang positif pada 2026, meski dibayangi risiko global seperti ketegangan geopolitik dan dinamika perdagangan internasional.

    “We are optimistic but cautious. Jadi, saya selalu bilang optimistis dengan penuh kehati-hatian,” pungkas Shinta.

  • Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menimbulkan kerugian signifikan bagi dunia usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan. Namun, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terus dipantau karena proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat membantu para korban di wilayah terdampak. Evaluasi dampak bencana terhadap kinerja ekonomi 2026 belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

    “Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor Pusat Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak berada di lapisan bawah perekonomian, yakni UMKM dan perdagangan lokal. Banyak pelaku usaha kecil kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Dari pemetaan yang sementara kami terima, itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya,” jelas Shinta.

    Dampak bencana juga merambat ke sektor manufaktur dan industri pengolahan, terutama yang bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatra. Selain terganggunya permintaan, gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat operasional industri.

    “Terganggunya juga permintaan manufaktur dan industri pengolahan terutama yang bergantung pada suplai bahan baku dari Sumatera. Jadi ini juga satu sektor yang harus jadi perhatian kita,” ucap Shinta.

    Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian. Dampak lanjutan juga dirasakan sektor transportasi dan logistik menyusul terputusnya akses jalan dan jembatan di sejumlah daerah terdampak. Kondisi ini memicu gangguan pasokan dan meningkatkan biaya logistik secara agregat.

    “Transportasi dan logistik karena terputusnya akses jalan, jembatan dan lain-lain. Kondisi ini juga menciptakan supply shock ya, menekan output regional dan meningkatkan biaya logistik juga secara agregat,” kata Shinta.

    Meski demikian, Shinta menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan kemungkinan tidak terlalu besar, meskipun tetap perlu diwaspadai.

    “Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan, so far sih kelihatannya nggak akan sampai,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menambahkan bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh masih lemahnya kepedulian terhadap aspek lingkungan, sehingga memperbesar risiko dan dampak kerusakan yang terjadi di berbagai daerah.

    “Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi,” ujar Sanny.

  • Apindo Prediksi Ekonomi RI Kuartal IV 2025 hanya 5,3 Persen

    Apindo Prediksi Ekonomi RI Kuartal IV 2025 hanya 5,3 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 hanya berada dalam kisaran 5,1 persen hingga 5,3 persen. Proyeksi ini lebih rendah dari target pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan mencapai 5,6 persen pada akhir tahun.

    “Pertumbuhan kuartal keempat diperkirakan itu akan mencapai 5,1 sampai 5,3 persen. Jadi mungkin kita tidak seoptimistis pemerintah sampai 5,6 persen,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, dalam konferensi pers di kantor DPN Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Meski berada di bawah target pemerintah, Apindo menilai masih ada peluang penguatan ekonomi pada kuartal IV 2025 berkat momentum musiman akhir tahun, seperti Natal dan tahun baru yang biasanya mendorong konsumsi dan aktivitas perdagangan nasional.

    Shinta menambahkan, percepatan belanja pemerintah dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) ke perbankan nasional sebesar Rp 276 triliun juga memberi dorongan tambahan bagi ekonomi pada akhir tahun.

    Secara keseluruhan, Shinta menilai perekonomian Indonesia sepanjang 2025 masih terjaga dengan pola pertumbuhan stabil. Ekonomi nasional tumbuh 4,78 persen pada kuartal I, meningkat menjadi 5,12 persen pada kuartal II, dan berada di 5,04 persen pada kuartal III.

    Untuk sepanjang 2025, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5 persen hingga 5,2 persen secara tahunan (yoy). 

  • Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akhirnya resmi menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) usai sempat mandek selama hampir 10 tahun. Kesepakatan dagang tersebut diharapkan akan membuka peluang akses pasar dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi kedua pihak.

    Dalam kesepakatan dagang ini, UE dan Indonesia akan menghapus tarif atas lebih dari 98% pos tarif dan 99% dari total nilai impor. Sebanyak 80% tarif akan dihapus segera saat perjanjian mulai berlaku, Kemudian, setelah masa transisi selama 5 tahun, liberalisasi akan mencakup 96% dari total perdagangan.

    Saat implementasi kesepakatan tersebut, produk Indonesia langsung akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar UE dan dengan pengurangan tarif lebih lanjut yang akan menyusul secara bertahap. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.

    Sebagai gantinya, Indonesia akan membebaskan bea masuk produk industri asal UE yang saat ini dikenai tarif tinggi, seperti tarif untuk mobil buatan UE akan diturunkan dari 50% menjadi 0% dalam 5 tahun. Kemudian, sebagian tarif mesin dan peralatan listrik, serta produk farmasi yang saat ini dikenai hingga 15% akan bebas bea masuk saat perjanjian berlaku. Lalu, tarif bahan kimia yang mencapai 25% juga akan bebas bea.

    Tak hanya itu, perjanjian ini juga akan menghapus tarif atas ekspor produk agro-pangan UE, seperti makanan olahan, sebagian produk susu, dan produk daging.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini IEU-CEPA dapat memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas ekspor dan mengamankan akses pasar yang lebih luas di UE.

    UE sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang terus menunjukkan tren positif yang mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Kerja sama juga akan berdampak pada 723 juta orang dari kedua pihak dengan nilai ekonomi sebesar US$21 triliun sehingga ada banyak peluang dan masa depan yang bergantung pada blok perdagangan besar ini.

    Proyeksi menunjukkan bahwa dalam awal implementasi, ekspor Indonesia ke UE diproyeksikan dapat meningkat signifikan hampir 60% dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Airlangga juga mengatakan terdapat beberapa industri prioritas seperti industri tekstil, sepatu, pakaian, furnitur, dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia yang saat ini mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Industri tersebut akan turut merasakan dampak dari IEU-CEPA.

    “Jadi, 5 juta orang ini sekarang merayakan bahwa mereka memiliki prospek yang baik di masa depan karena pasar menjadi semakin besar, dan tentu saja kita berharap untuk rantai pasokan antara Indonesia dan Eropa, termasuk mineral kritis, energi terbarukan, inovasi, serta investasi,” kata Airlangga usai penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA di Bali, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, perjanjian ini juga membuka peluang investasi, salah satunya yang potensial adalah investasi UE di industri otomotif.

    Airlangga menyebut, sedang berbicara dengan Eropa untuk kerja sama yang lebih erat di bidang otomotif. Menurutnya, Eropa memiliki kepentingan soal kerja sama tersebut, terutama dalam suplai mineral kritis untuk produksi baterai kendaraan listrik.

    “Dan tentu salah satu yang Eropa berkepentingan dan minat itu di industri otomotif termasuk untuk menyuplai ataupun mengembangkan electric vehicle [EV] di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan, sekitar €600 juta (US$700 juta) bea masuk akan dihemat oleh eksportir Eropa sebagai hasil dari perjanjian dagang ini.

    “Kami benar-benar membuka babak baru yang sangat besar,” kata Sefcovic dalam wawancara bersama Bloomberg News.

    “Perdagangan kami dengan Indonesia selama ini jauh di bawah potensi,” ujarnya, mengingat bahwa ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan gabungan ekonomi Vietnam, Filipina, dan Thailand.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya UE untuk mendiversifikasi rantai pasoknya, terutama dalam hal bahan baku, serta membuka pasar baru di tengah kebijakan tarif sebesar 15% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar produk ekspor UE.

    Peluang dan Tantangan

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, penandatanganan IEU-CEPA memberi peluang perdagangan yang lebih berkeadilan bagi Indonesia. Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, potensi ekspor bisa ditingkatkan hingga US$60 miliar, dengan volume ekspor yang bisa meningkat hingga 50% dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia, ini berarti komoditas sawit, tekstil, peralatan pangan, dan perikanan mendapatkan pijakan yang lebih adil di Eropa. Bagi Uni Eropa, ini berarti akses ke pasar Indonesia yang kuat dengan 280 juta penduduk dan peluang di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa,” ucap Shinta.

    Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, kebijakan IEU-CEPA yang akan membebaskan tarif bea masuk produk Indonesia ke Eropa dapat meningkatkan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada 2027 dengan signifikan.

    “Pertumbuhan ekspor TPT diperkirakan akan bergerak positif, meski sangat bergantung pada kemampuan industri dalam memenuhi standar kualitas, keberlanjutan, dan regulasi teknis Uni Eropa yang ketat,” kata David kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Penurunan tarif bea masuk ke Eropa membuat daya saing produk Indonesia makin kompetitif di wilayah tersebut. IEU-CEPA memberikan peluang percepatan ekspor, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah.

    Bahkan, kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia, baik dari investor asing maupun domestik.

    “Dengan terbukanya pasar Eropa, Indonesia akan makin menarik bagi investor untuk membangun pabrik, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan alih teknologi dalam rantai pasok TPT,” tuturnya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu.

    Kendati demikian, David melihat terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi industri tekstil dan produk tekstil. Pertama, produk yang berbahan serat alam khususnya rayon dari Indonesia harus lulus sertifikasi European Union Best Available Techniques (EU-BAT).

    “Jika tidak maka benang atau kain berbahan rayon Indonesia tidak dapat dipasarkan di Eropa,” tuturnya.

    Kedua, adanya kewajiban fabric forward atau two-steps process, di mana pakaian jadi yang diekspor ke Uni Eropa harus menggunakan kain yang ditenun atau dirajut di Indonesia.

    Menurut David, ketentuan ini berpotensi meningkatkan aktivitas produksi industri pertenunan, perajutan, dan penyempurnaan kain dalam negeri. Namun, mesti didukung dengan kebijakan strategis untuk meregulasi impor kain sehingga kebutuhan bahan baku ekspor dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Ketiga, seluruh produk yang masuk ke pasar Eropa diwajibkan menggunakan energi ramah lingkungan, sedangkan mayoritas industri TPT Indonesia masih bergantung pada energi berbasis batu bara.

    “Ini menuntut adanya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dan harga gas yang kompetitif, agar industri mampu bertransformasi menuju energi yang lebih bersih dan berdaya saing,” jelasnya.

    Dengan memahami peluang, tantangan, dan potensi investasi tersebut, pihaknya berkomitmen memanfaatkan IEU-CEPA secara maksimal melalui peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi, pemenuhan standar keberlanjutan, serta optimalisasi bahan baku dalam negeri.

    Namun, dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor akan sangat menentukan agar perjanjian ini tidak hanya membuka pasar, tetapi juga mendorong transformasi struktural industri TPT Indonesia menjadi lebih kuat, modern, berdaya saing, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

    Sementara itu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor ke Eropa hingga 25% setelah perjanjian dagang IEU-CEPA ditarget efektif pada Januari 2027. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, IEU-CEPA dan kebijakan strategis yang tercakup dalam perjanjian ini akan memperluas akses produk furnitur Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

    “Kami di Himki memproyeksikan bahwa ekspor furnitur ke Eropa bisa meningkat antara 15%-25% dalam 3 tahun pertama sejak perjanjian berlaku penuh,” kata Sobur kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025). 

    Potensi Serbuan Produk UE ke RI

    Pelaku usaha melihat potensi masuknya produk UE ke RI tanpa dikenai bea masuk bukanlah suatu ancaman. Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Indonesia menilai penurunan tarif bea masuk untuk produk Uni Eropa ke Indonesia justru dapat mendukung kebutuhan kualitas dan teknologi tinggi untuk kemajuan industri, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan yang mesti dipertimbangkan.

  • Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 bakal fokus pada model bisnis hijau (green business).

    Forum internasional tersebut rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-11 Oktober 2025.

    “Tema-temanya itu mulai dari nature-based solution, mulai dari energy transition, ada global energy, kemudian kita juga melihat ekonomi sirkular. Kita melihat opportunity juga tidak hanya di green economy, tapi juga blue economy, dan elemen faktornya, ada human capital, green jobs, tapi juga financing,” kata Shinta dalam acara Road to ISF 2025 di Menara Kadin, Jakarta, Rabu.

    ISF edisi ketiga ini telah terbukti mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

    Menurut Shinta, fokus tahun ini adalah pembiayaan di green business seiring dengan dorongan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang juga mulai menyalurkan dukungan terhadap pembiayaan proyek hijau.

    Meski demikian, Shinta mengakui tantangan global masih besar, terutama akibat tekanan ekonomi global yang masih tinggi.

    Dia menilai sebagian kalangan masih menganggap bisnis berkelanjutan atau green business membutuhkan biaya lebih besar.

    Namun, tren global menunjukkan konsumen tetap menuntut standar keberlanjutan dalam kondisi apa pun.

    “Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Shinta menekankan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan investasi hijau, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi terbesar di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk peringkat kedua dunia dalam kapasitas panas bumi (geothermal).

    Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di tenaga surya, hidro, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik (EV).

    “Jadi Indonesia berada di posisi yang sangat strategi, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita juga punya mineral kritis yang juga dibutuhkan, seperti untuk EV, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Shinta berharap ISF 2025 dapat menghasilkan langkah nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pemerintah mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) 2060.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sudah dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang aturan baru impor.

    Aturan baru impor tersebut rencananya bakal mulai berlaku pada 29 Agustus mendatang.

    Saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, Shinta menuturkan sejak awal pemerintah secara konsisten menjalin konsultasi dengan dunia usaha guna memahami tantangan di masing-masing sektor.

    “Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini,” ujarnya.

    Menurutnya, kebijakan impor memang tidak bisa diterapkan dengan perlakuan yang sama untuk seluruh sektor. Sebab, masing-masing sektor usaha memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang sudah siap, ada pula yang masih membutuhkan penyesuaian.

    Maka dari itu, revisi dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertujuan untuk memastikan aturan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

    “Makanya saya rasa Kemendag ini kemudian mencoba untuk direvisi kembali untuk memperbaiki dari sisi supaya implementasinya agar bisa lebih jalan,” katanya pula.

    Adapun Permendag 16/2025 merupakan hasil perubahan regulasi impor yang sebelumnya diatur dalam Permendag 36/2023. Aturan tersebut sempat menimbulkan masalah serius, karena menyebabkan 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak selama tiga bulan.

    Sejak saat itu, aturan tersebut beberapa kali direvisi mulai dari Permendag 3/2024, 7/2024, 8/2024, hingga yang teranyar Permendag 16/2025.

    Dari permendag tersebut, kemudian dibagi per klaster yakni Permendag Nomor 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Permendag Nomor 18/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    Lalu, Permendag Nomor 19/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; serta Permendag Nomor 20/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang.

    Selanjutnya, Permendag Nomor 21/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; Permendag Nomor 22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu; Permendag Nomor 23/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis (28/8) mendatang dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

    “Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu yang kami harapkan,” ujar Shinta saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk buruh. Namun, ia berharap aksi besar yang akan digelar besok tidak mengganggu stabilitas dan tetap dalam koridor hukum.

    “Kalau hak ya itu tentu saja (hak) mereka, saya rasa kita juga siap untuk memastikan bahwa ini tidak akan melebar merusak kondisi,” kata dia lagi.

    Terkait tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum, Shinta menilai hal itu perlu disikapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta proses regulasi ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

    “Saya rasa kita lihat saja dengan kondisi yang ada, jadi kami saat ini juga sedang melakukan persiapan-persiapan untuk UU Ketenagarkerjaan yang baru, proses ini sedang berlangsung, saya rasa kita harus menghormati proses yang ada,” ujarnya pula.

    Adapun puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta bakal dipastikan turun ke jalan pada Kamis (28/8).

    Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan sebagai bagian dari gerakan nasional bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini sebagai momentum strategis bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi secara nasional.

    Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu ada dorongan konkret kepada pemerintah.

    Di Jakarta, aksi diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh, sementara secara nasional jumlah peserta bisa mencapai 75 ribu orang di berbagai daerah.

    Salah satu tuntutan yang akan dibawa yaitu kenaikan upah minimum nasional.

    Buruh akan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1-5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipastikan bakal menghadiri peluncuran media baru SUAR, yakni media berbasis jurnalisme solusi untuk dunia usaha.

    Media baru tersebut Resmi diluncurkan pada Kamis (21/8/2025) malam di Jakarta melalui acara bertajuk “Menyalakan SUAR”. Peluncuran ini ditandai dengan penyalaan suar secara simbolis oleh Pemimpin Redaksi SUAR, Sutta Dharmasaputra, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

    Acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Ketua Apkasi Bursah Zarnubi, ekonom senior Hendri Saparini, dan cendekiawan Yudi Latif. Hadir pula pengusaha terkemuka seperti Budiarto Abadi, Aliuyanto, dan Vidjongtyus.

    Dari jajaran pejabat pemerintah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta pengusaha muda Didit Hediprasetyo Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat melalui tayangan video.

    Sutta menegaskan bahwa SUAR bukan sekadar penyampai kabar, melainkan ruang strategis yang memberikan arah dan solusi di tengah kabut ketidakpastian global. Dia menambahkan SUAR terinspirasi dari kata mercusuar—simbol arah dan harapan.

    “Kami tidak hanya mengejar kecepatan berita, tetapi kedalaman dan arah. Jurnalis di SUAR bukan sekadar peliput, melainkan penggerak,” katanya.

  • Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi motor penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi program ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor industri manufaktur.

    Selama ini, lanjutnya, KUR banyak membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, tetapi kendala administratif masih menjadi hambatan awal. 

    “UMKM perorangan, terutama skala mikro, masih sering kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB dan pembukaan rekening bank, yang kadang memakan waktu cukup lama,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

    Tak hanya itu, pendampingan bagi debitur KUR juga menjadi aspek krusial yang belum maksimal. 

    Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kecakapan dasar dalam pencatatan keuangan maupun strategi pengembangan usaha.

    Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, sambungnya, potensi gagal bayar atau stagnasi usaha masih membayangi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah struktur penyaluran KUR yang masih didominasi sektor jasa dan perdagangan. 

    “Penyaluran KUR untuk sektor manufaktur harus diperluas, baik dari sisi porsi maupun plafon kredit. Industri manufaktur lokal sangat dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat pasar domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan UMKM di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang. 

    Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja. 

    Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.

    Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.

    “Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan,” kata Shinta baru-baru ini.