Xcloud.id

Tag: Shinta Widjaja Kamdani

  • Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Menakar Untung-rugi Barter Dagang RI-Uni Eropa

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa akhirnya resmi menandatangani kesepakatan substantif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) usai sempat mandek selama hampir 10 tahun. Kesepakatan dagang tersebut diharapkan akan membuka peluang akses pasar dan mendatangkan manfaat ekonomi yang besar bagi kedua pihak.

    Dalam kesepakatan dagang ini, UE dan Indonesia akan menghapus tarif atas lebih dari 98% pos tarif dan 99% dari total nilai impor. Sebanyak 80% tarif akan dihapus segera saat perjanjian mulai berlaku, Kemudian, setelah masa transisi selama 5 tahun, liberalisasi akan mencakup 96% dari total perdagangan.

    Saat implementasi kesepakatan tersebut, produk Indonesia langsung akan menikmati tarif 0% di 90,40% pasar UE dan dengan pengurangan tarif lebih lanjut yang akan menyusul secara bertahap. Komoditas unggulan seperti produk padat karya (alas kaki, tekstil, garmen), minyak sawit, perikanan, serta sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik akan mendapat perlakuan preferensial yang lebih adil.

    Sebagai gantinya, Indonesia akan membebaskan bea masuk produk industri asal UE yang saat ini dikenai tarif tinggi, seperti tarif untuk mobil buatan UE akan diturunkan dari 50% menjadi 0% dalam 5 tahun. Kemudian, sebagian tarif mesin dan peralatan listrik, serta produk farmasi yang saat ini dikenai hingga 15% akan bebas bea masuk saat perjanjian berlaku. Lalu, tarif bahan kimia yang mencapai 25% juga akan bebas bea.

    Tak hanya itu, perjanjian ini juga akan menghapus tarif atas ekspor produk agro-pangan UE, seperti makanan olahan, sebagian produk susu, dan produk daging.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakini IEU-CEPA dapat memberikan manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam memperluas ekspor dan mengamankan akses pasar yang lebih luas di UE.

    UE sendiri merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang terus menunjukkan tren positif yang mencapai US$30,1 miliar pada 2024. Neraca perdagangan antara kedua pihak juga mencatatkan surplus bagi Indonesia dengan peningkatan signifikan dari US$2,5 miliar pada 2023 menjadi US$4,5 miliar pada 2024.

    Kerja sama juga akan berdampak pada 723 juta orang dari kedua pihak dengan nilai ekonomi sebesar US$21 triliun sehingga ada banyak peluang dan masa depan yang bergantung pada blok perdagangan besar ini.

    Proyeksi menunjukkan bahwa dalam awal implementasi, ekspor Indonesia ke UE diproyeksikan dapat meningkat signifikan hampir 60% dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Airlangga juga mengatakan terdapat beberapa industri prioritas seperti industri tekstil, sepatu, pakaian, furnitur, dan sebagian besar industri padat karya di Indonesia yang saat ini mempekerjakan sekitar 5 juta orang. Industri tersebut akan turut merasakan dampak dari IEU-CEPA.

    “Jadi, 5 juta orang ini sekarang merayakan bahwa mereka memiliki prospek yang baik di masa depan karena pasar menjadi semakin besar, dan tentu saja kita berharap untuk rantai pasokan antara Indonesia dan Eropa, termasuk mineral kritis, energi terbarukan, inovasi, serta investasi,” kata Airlangga usai penandatanganan kesepakatan substantif IEU-CEPA di Bali, Selasa (23/9/2025).

    Selain itu, perjanjian ini juga membuka peluang investasi, salah satunya yang potensial adalah investasi UE di industri otomotif.

    Airlangga menyebut, sedang berbicara dengan Eropa untuk kerja sama yang lebih erat di bidang otomotif. Menurutnya, Eropa memiliki kepentingan soal kerja sama tersebut, terutama dalam suplai mineral kritis untuk produksi baterai kendaraan listrik.

    “Dan tentu salah satu yang Eropa berkepentingan dan minat itu di industri otomotif termasuk untuk menyuplai ataupun mengembangkan electric vehicle [EV] di Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maros Sefcovic mengatakan, sekitar €600 juta (US$700 juta) bea masuk akan dihemat oleh eksportir Eropa sebagai hasil dari perjanjian dagang ini.

    “Kami benar-benar membuka babak baru yang sangat besar,” kata Sefcovic dalam wawancara bersama Bloomberg News.

    “Perdagangan kami dengan Indonesia selama ini jauh di bawah potensi,” ujarnya, mengingat bahwa ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan gabungan ekonomi Vietnam, Filipina, dan Thailand.

    Kesepakatan dengan Indonesia akan memainkan peran penting dalam upaya UE untuk mendiversifikasi rantai pasoknya, terutama dalam hal bahan baku, serta membuka pasar baru di tengah kebijakan tarif sebesar 15% yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap sebagian besar produk ekspor UE.

    Peluang dan Tantangan

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut, penandatanganan IEU-CEPA memberi peluang perdagangan yang lebih berkeadilan bagi Indonesia. Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, potensi ekspor bisa ditingkatkan hingga US$60 miliar, dengan volume ekspor yang bisa meningkat hingga 50% dalam 3 hingga 4 tahun ke depan.

    “Bagi Indonesia, ini berarti komoditas sawit, tekstil, peralatan pangan, dan perikanan mendapatkan pijakan yang lebih adil di Eropa. Bagi Uni Eropa, ini berarti akses ke pasar Indonesia yang kuat dengan 280 juta penduduk dan peluang di bidang pertanian, manufaktur, dan jasa,” ucap Shinta.

    Senada, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, kebijakan IEU-CEPA yang akan membebaskan tarif bea masuk produk Indonesia ke Eropa dapat meningkatkan kinerja ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia pada 2027 dengan signifikan.

    “Pertumbuhan ekspor TPT diperkirakan akan bergerak positif, meski sangat bergantung pada kemampuan industri dalam memenuhi standar kualitas, keberlanjutan, dan regulasi teknis Uni Eropa yang ketat,” kata David kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025).

    Penurunan tarif bea masuk ke Eropa membuat daya saing produk Indonesia makin kompetitif di wilayah tersebut. IEU-CEPA memberikan peluang percepatan ekspor, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah.

    Bahkan, kebijakan tersebut juga dinilai akan mendorong masuknya investasi baru ke Indonesia, baik dari investor asing maupun domestik.

    “Dengan terbukanya pasar Eropa, Indonesia akan makin menarik bagi investor untuk membangun pabrik, memperluas kapasitas produksi, serta meningkatkan alih teknologi dalam rantai pasok TPT,” tuturnya.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk hulu tekstil (HS 50-54) ke wilayah Eropa Barat mencapai US$24,6 juta pada 2024 dengan volume 8,17 kg, sementara ke Eropa Utara mencapai US$986,080 dengan volume 365,691 kg.

    Di sisi lain, ekspor produk serupa ke Eropa Selatan mencapai US$24,6 juta dengan volume 8,4 juta kg pada 2024, sedangkan ekspor ke Eropa Timur mencapai US$6,5 juta dengan volume 5 juta kg pada tahun lalu.

    Kendati demikian, David melihat terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi industri tekstil dan produk tekstil. Pertama, produk yang berbahan serat alam khususnya rayon dari Indonesia harus lulus sertifikasi European Union Best Available Techniques (EU-BAT).

    “Jika tidak maka benang atau kain berbahan rayon Indonesia tidak dapat dipasarkan di Eropa,” tuturnya.

    Kedua, adanya kewajiban fabric forward atau two-steps process, di mana pakaian jadi yang diekspor ke Uni Eropa harus menggunakan kain yang ditenun atau dirajut di Indonesia.

    Menurut David, ketentuan ini berpotensi meningkatkan aktivitas produksi industri pertenunan, perajutan, dan penyempurnaan kain dalam negeri. Namun, mesti didukung dengan kebijakan strategis untuk meregulasi impor kain sehingga kebutuhan bahan baku ekspor dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Ketiga, seluruh produk yang masuk ke pasar Eropa diwajibkan menggunakan energi ramah lingkungan, sedangkan mayoritas industri TPT Indonesia masih bergantung pada energi berbasis batu bara.

    “Ini menuntut adanya dukungan pemerintah, terutama dalam penyediaan fasilitas dan harga gas yang kompetitif, agar industri mampu bertransformasi menuju energi yang lebih bersih dan berdaya saing,” jelasnya.

    Dengan memahami peluang, tantangan, dan potensi investasi tersebut, pihaknya berkomitmen memanfaatkan IEU-CEPA secara maksimal melalui peningkatan kapasitas produksi berbasis teknologi, pemenuhan standar keberlanjutan, serta optimalisasi bahan baku dalam negeri.

    Namun, dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor akan sangat menentukan agar perjanjian ini tidak hanya membuka pasar, tetapi juga mendorong transformasi struktural industri TPT Indonesia menjadi lebih kuat, modern, berdaya saing, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

    Sementara itu, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menargetkan pertumbuhan kinerja ekspor ke Eropa hingga 25% setelah perjanjian dagang IEU-CEPA ditarget efektif pada Januari 2027. 

    Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, IEU-CEPA dan kebijakan strategis yang tercakup dalam perjanjian ini akan memperluas akses produk furnitur Indonesia ke pasar Uni Eropa. 

    “Kami di Himki memproyeksikan bahwa ekspor furnitur ke Eropa bisa meningkat antara 15%-25% dalam 3 tahun pertama sejak perjanjian berlaku penuh,” kata Sobur kepada Bisnis, Selasa (23/9/2025). 

    Potensi Serbuan Produk UE ke RI

    Pelaku usaha melihat potensi masuknya produk UE ke RI tanpa dikenai bea masuk bukanlah suatu ancaman. Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin (Gamma) Indonesia menilai penurunan tarif bea masuk untuk produk Uni Eropa ke Indonesia justru dapat mendukung kebutuhan kualitas dan teknologi tinggi untuk kemajuan industri, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan yang mesti dipertimbangkan.

  • Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Kadin sebut ISF 2025 fokus pada sektor bisnis hijau

    Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani menyebut, Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025 bakal fokus pada model bisnis hijau (green business).

    Forum internasional tersebut rencananya akan digelar di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-11 Oktober 2025.

    “Tema-temanya itu mulai dari nature-based solution, mulai dari energy transition, ada global energy, kemudian kita juga melihat ekonomi sirkular. Kita melihat opportunity juga tidak hanya di green economy, tapi juga blue economy, dan elemen faktornya, ada human capital, green jobs, tapi juga financing,” kata Shinta dalam acara Road to ISF 2025 di Menara Kadin, Jakarta, Rabu.

    ISF edisi ketiga ini telah terbukti mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk kementerian, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil.

    Menurut Shinta, fokus tahun ini adalah pembiayaan di green business seiring dengan dorongan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang juga mulai menyalurkan dukungan terhadap pembiayaan proyek hijau.

    Meski demikian, Shinta mengakui tantangan global masih besar, terutama akibat tekanan ekonomi global yang masih tinggi.

    Dia menilai sebagian kalangan masih menganggap bisnis berkelanjutan atau green business membutuhkan biaya lebih besar.

    Namun, tren global menunjukkan konsumen tetap menuntut standar keberlanjutan dalam kondisi apa pun.

    “Walaupun tantangan secara global ini banyak, tapi kita punya peluang yang sangat besar,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Shinta menekankan, Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan investasi hijau, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya.

    Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi terbesar di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT), termasuk peringkat kedua dunia dalam kapasitas panas bumi (geothermal).

    Di samping itu, Indonesia juga memiliki potensi besar di tenaga surya, hidro, hingga mineral kritis yang dibutuhkan untuk pengembangan kendaraan listrik (EV).

    “Jadi Indonesia berada di posisi yang sangat strategi, karena kita punya sumber daya alam yang luar biasa, kita juga punya mineral kritis yang juga dibutuhkan, seperti untuk EV, dan lain-lain,” imbuhnya.

    Shinta berharap ISF 2025 dapat menghasilkan langkah nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu pemerintah mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) 2060.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Kadin pastikan dunia usaha dilibatkan dalam revisi aturan impor baru

    Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sudah dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang aturan baru impor.

    Aturan baru impor tersebut rencananya bakal mulai berlaku pada 29 Agustus mendatang.

    Saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Rabu, Shinta menuturkan sejak awal pemerintah secara konsisten menjalin konsultasi dengan dunia usaha guna memahami tantangan di masing-masing sektor.

    “Jadi memang dari awal kami nyatakan memang ada banyak tantangan, tapi pemerintah mencoba untuk melihat bagaimana yang terbaik untuk sektor-sektor ini,” ujarnya.

    Menurutnya, kebijakan impor memang tidak bisa diterapkan dengan perlakuan yang sama untuk seluruh sektor. Sebab, masing-masing sektor usaha memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang sudah siap, ada pula yang masih membutuhkan penyesuaian.

    Maka dari itu, revisi dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) bertujuan untuk memastikan aturan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

    “Makanya saya rasa Kemendag ini kemudian mencoba untuk direvisi kembali untuk memperbaiki dari sisi supaya implementasinya agar bisa lebih jalan,” katanya pula.

    Adapun Permendag 16/2025 merupakan hasil perubahan regulasi impor yang sebelumnya diatur dalam Permendag 36/2023. Aturan tersebut sempat menimbulkan masalah serius, karena menyebabkan 26.415 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak selama tiga bulan.

    Sejak saat itu, aturan tersebut beberapa kali direvisi mulai dari Permendag 3/2024, 7/2024, 8/2024, hingga yang teranyar Permendag 16/2025.

    Dari permendag tersebut, kemudian dibagi per klaster yakni Permendag Nomor 17/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil; Permendag Nomor 18/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan.

    Lalu, Permendag Nomor 19/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan; serta Permendag Nomor 20/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya dan Bahan Tambang.

    Selanjutnya, Permendag Nomor 21/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika; Permendag Nomor 22/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu; Permendag Nomor 23/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi; serta Permendag Nomor 24/2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Kadin berharap aksi buruh 28 Agustus berlangsung kondusif

    Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani berharap aksi unjuk rasa buruh yang digelar pada Kamis (28/8) mendatang dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

    “Saya rasa kalau namanya aksi itu kan hak ya, kami harap tentunya tetap menghargai sesuai dengan aturan main harus menjaga keamanan dan lain-lain. Saya rasa itu yang kami harapkan,” ujar Shinta saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Ia menilai aksi demonstrasi merupakan hak setiap warga negara, termasuk buruh. Namun, ia berharap aksi besar yang akan digelar besok tidak mengganggu stabilitas dan tetap dalam koridor hukum.

    “Kalau hak ya itu tentu saja (hak) mereka, saya rasa kita juga siap untuk memastikan bahwa ini tidak akan melebar merusak kondisi,” kata dia lagi.

    Terkait tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum, Shinta menilai hal itu perlu disikapi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional serta proses regulasi ketenagakerjaan yang sedang berlangsung.

    “Saya rasa kita lihat saja dengan kondisi yang ada, jadi kami saat ini juga sedang melakukan persiapan-persiapan untuk UU Ketenagarkerjaan yang baru, proses ini sedang berlangsung, saya rasa kita harus menghormati proses yang ada,” ujarnya pula.

    Adapun puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah di Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta bakal dipastikan turun ke jalan pada Kamis (28/8).

    Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan sebagai bagian dari gerakan nasional bernama HOSTUM (Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah).

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut aksi ini sebagai momentum strategis bagi kaum pekerja untuk menyuarakan aspirasi secara nasional.

    Ia menilai kebijakan ketenagakerjaan yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan buruh, sehingga perlu ada dorongan konkret kepada pemerintah.

    Di Jakarta, aksi diperkirakan diikuti sekitar 10 ribu buruh, sementara secara nasional jumlah peserta bisa mencapai 75 ribu orang di berbagai daerah.

    Salah satu tuntutan yang akan dibawa yaitu kenaikan upah minimum nasional.

    Buruh akan menuntut kenaikan upah minimum nasional sebesar 8,5-10,5 persen mulai tahun 2026. Perhitungan ini didasarkan pada kombinasi angka inflasi (3,26 persen) dan pertumbuhan ekonomi (5,1-5,2 persen), serta mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Menko Airlangga dan Apindo Hadiri Peluncuran Media Baru SUAR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dipastikan bakal menghadiri peluncuran media baru SUAR, yakni media berbasis jurnalisme solusi untuk dunia usaha.

    Media baru tersebut Resmi diluncurkan pada Kamis (21/8/2025) malam di Jakarta melalui acara bertajuk “Menyalakan SUAR”. Peluncuran ini ditandai dengan penyalaan suar secara simbolis oleh Pemimpin Redaksi SUAR, Sutta Dharmasaputra, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat.

    Acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, antara lain Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Ketua Apkasi Bursah Zarnubi, ekonom senior Hendri Saparini, dan cendekiawan Yudi Latif. Hadir pula pengusaha terkemuka seperti Budiarto Abadi, Aliuyanto, dan Vidjongtyus.

    Dari jajaran pejabat pemerintah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, serta pengusaha muda Didit Hediprasetyo Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat melalui tayangan video.

    Sutta menegaskan bahwa SUAR bukan sekadar penyampai kabar, melainkan ruang strategis yang memberikan arah dan solusi di tengah kabut ketidakpastian global. Dia menambahkan SUAR terinspirasi dari kata mercusuar—simbol arah dan harapan.

    “Kami tidak hanya mengejar kecepatan berita, tetapi kedalaman dan arah. Jurnalis di SUAR bukan sekadar peliput, melainkan penggerak,” katanya.

  • Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Ekonom: KUR Masih Jadi Motor Pembiayaan UMKM

    Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih menjadi motor penting dalam membuka akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, terutama di sektor-sektor produktif.

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan meskipun demikian, sejumlah tantangan masih menghambat optimalisasi program ini, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan sektor industri manufaktur.

    Selama ini, lanjutnya, KUR banyak membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha, tetapi kendala administratif masih menjadi hambatan awal. 

    “UMKM perorangan, terutama skala mikro, masih sering kesulitan dalam mengurus Nomor Induk Berusaha atau NIB dan pembukaan rekening bank, yang kadang memakan waktu cukup lama,” ujarnya, dikutip Senin (11/8/2025).

    Tak hanya itu, pendampingan bagi debitur KUR juga menjadi aspek krusial yang belum maksimal. 

    Banyak pelaku usaha mikro yang belum memiliki kecakapan dasar dalam pencatatan keuangan maupun strategi pengembangan usaha.

    Tanpa pembinaan yang berkelanjutan, sambungnya, potensi gagal bayar atau stagnasi usaha masih membayangi. Hal lain yang menjadi sorotan adalah struktur penyaluran KUR yang masih didominasi sektor jasa dan perdagangan. 

    “Penyaluran KUR untuk sektor manufaktur harus diperluas, baik dari sisi porsi maupun plafon kredit. Industri manufaktur lokal sangat dibutuhkan untuk menggantikan ketergantungan pada produk impor dan memperkuat pasar domestik,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan UMKM di Indonesia saat ini berada dalam situasi yang menantang. 

    Menurutnya, di tengah perlambatan ekonomi global, daya beli domestik yang menurun, dan ketatnya kompetisi pasar, UMKM harus menghadapi realita keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, pasar, hingga keterampilan tenaga kerja. 

    Hasil survei Apindo menunjukkan 51% pelaku UMKM mengalami kendala akses modal, 35% kesulitan mengakses pasar dan promosi, serta hanya sekitar 7% yang terhubung ke rantai pasok industri besar.

    Sementara itu, kata Shinta, UMKM adalah silent backbone dari ekonomi Indonesia, menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 61% dari PDB nasional.

    “Artinya, bila tidak ditangani dengan baik, tantangan yang dihadapi UMKM dapat menciptakan efek domino terhadap resiliensi ekonomi nasional. Narasi harus digeser, UMKM adalah aset strategis yang perlu dibangun secara serius dan berkelanjutan,” kata Shinta baru-baru ini. 

  • Tarif Trump Berlaku 7 Agustus, Begini Respons Apindo

    Tarif Trump Berlaku 7 Agustus, Begini Respons Apindo

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Hal ini menyusul dengan diberlakukannya tarif resiprokal dari Presiden AS Donald Trump mulai 7 Agustus 2025.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, surplus perdagangan Indonesia diperkirakan masih bisa bertahan dengan adanya impor beberapa produk dari Negara Paman Sam, seperti minyak dan gas (migas), pesawat, hingga pangan.

    “Pasca 7 Agustus, kami meyakini surplus masih bisa bertahan hingga adanya realisasi impor migas, pesawat, dan pangan dari AS,” kata Shinta kepada Bisnis, Jumat (1/8/2025).

    Kendati demikian, Shinta menilai pasca realisasi komitmen impor tersebut potensi terjadinya surplus dagang secara nasional —berdasarkan agregat perdagangan Indonesia dengan seluruh dunia— akan semakin menyusut. Bahkan, dia menyebut penurunan surplus neraca perdagangan dengan AS diperkirakan akan mudah terlihat.

    “Surplus dagang dengan AS diperkirakan akan menjadi yang pertama-pertama terlihat jelas kontraksinya,” ujarnya.

    Di samping itu, Apindo juga meragukan apakah surplus perdagangan Indonesia—AS tetap dapat bertahan tanpa efek samping seperti retaliasi tarif dari AS seperti yang terjadi antara AS dengan Kanada dan Meksiko.

    “… karena basis kesepakatan bilateral yang diciptakan Indonesia—AS untuk penurunan tarif resiprokal ke 19% adalah penurunan atau penghilangan surplus dagang Indonesia terhadap AS,” imbuhnya.

    Dengan kata lain, sambung Shinta, Indonesia tidak bisa lagi berharap mengantongi surplus dagang dengan AS jika mau tarif perdagangan dengan AS tetap rendah atau kompetitif.

    Meski begitu, Apindo berharap agar pemerintah bisa segera merealisasikan deregulasi untuk peningkatan efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi di dalam negeri untuk mendorong diversifikasi ekspor.

    “Kami juga berharap ada stimulasi ekspor yang lebih signifikan untuk meningkatkan volume perdagangan Indonesia dengan berbagai negara di dunia agar potensi penciptaan surplus perdagangan kita tetap tinggi atau setidaknya stabil bila pasar AS tidak lagi memberikan surplus perdagangan yang sebesar saat ini,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mengumumkan neraca perdagangan Indonesia Juni 2025 surplus US$4,10 miliar. Nilainya turun jika dibandingkan Mei 2025 yang mencapai US$4,30 miliar. Adapun, ekspor US$23,44 miliar pada Juni 2025. Jumlahnya terdiri dari ekspor nonmigas senilai US$22,33 miliar dan ekspor migas senilai US$1,11 miliar.

    Sementara itu, Indonesia mencatatkan impor US$19,33 miliar pada Juni 2025. Jumlahnya terdiri dari impor nonmigas senilai US$17,11 miliar dan impor migas senilai US$2,22 miliar.

    Adapun secara kumulatif, BPS mencatat tiga negara penyumbang surplus neraca dagang terbesar adalah Amerika Serikat (AS) sebesar US$8,57 miliar, India sebesar US$6,59 miliar, dan Filipina sebesar US$4,4 miliar sepanjang Januari—Juni 2025. Sedangkan tiga negara penyumbang defisit terdalam adalah China sebesar US$9,73 miliar, Singapura sebesar US$3,09 miliar, dan Australia US$2,66 miliar.

  • Tarif Impor AS Turun jadi 19%, Angin Segar Buat Lapangan Kerja RI – Page 3

    Tarif Impor AS Turun jadi 19%, Angin Segar Buat Lapangan Kerja RI – Page 3

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) akan berembuk dalam menghitung dampak lanjutan pasca pengenaan tarif impor 19% dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Termasuk kaitannya pada penghapusan tarif masuk barang-barang asal AS.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani menyampaikan sebagian produk asal Negeri Paman Sam sudah dikenakan tarif impor rendah, berkisar 0-5%. Namun, dia akan membahas kembali dampak turunannya secara lebih lanjut.

    “Kami melihat untuk penghapusan tarif impor oleh Indonesia terhadap produk AS, secara umum sebagian besar produk tersebut saat ini memang sudah memiliki tarif rendah, nol hingga lima persen,” kata Shinta saat dihubungi Liputan6.com, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Pada pembahasan dengan pelaku usaha nantinya, Shinta akan mendalami dampak produk atas negosiasi tarif Trump yang telah berjalan.

    “Dalam hal ini kita akan melihat dan mendalami lagi dampaknya secara product by product dari hasil negosiasi yang ada,” kata dia.

    Sebagai informasi, Donald Trump menyebut produk Indonesia dikenakan tarif Impor 19% untuk masuk AS. Di sisi lain, barang-barang yang masuk ke Indonesia bakal tanpa tarif.

     

     

  • Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Sinyal Kuat RI Sedang Krisis Lapangan Kerja

    Jakarta –

    Fenomena minimnya lowongan kerja formal hingga antrean pelamar kerja yang semakin membludak untuk satu lapangan kerja terus terjadi beberapa waktu terakhir. Kondisi ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia dilanda krisis lapangan kerja.

    Sejumlah konten video hingga foto di media sosial dalam beberapa waktu terakhir viral, menampilkan antrean panjang di job fair maupun walk-in. Terbaru, antrean pelamar kerja terlihat mengular di kawasan Santiong, Cianjur, hanya untuk satu lowongan toko ritel.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan pada prinsipnya dunia usaha memiliki komitmen untuk menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor krusial yang menimbulkan gap antara supply dan demand tenaga kerja.

    Pertama, RI sedang menghadapi fase yang kompleks, terutama di industri padat karya akibat dinamika geopolitik dan perlambatan global, pelemahan konsumsi di level domestik yang menekan permintaan produk manufaktur, hingga biaya berusaha yang tinggi.

    “Indeks PMI Manufaktur Indonesia terakhir untuk bulan Juni 2025 tercatat turun menjadi 46,9 yang menandakan kontraksi sudah terjadi selama tiga bulan, mencerminkan industri yang semakin tertekan,” kata Shinta, kepada detikcom, Rabu (16/7/2025).

    Kedua, akselerasi transformasi digital, otomasi, hingga teknologi artificial intelligence (AI) juga berkontribusi pada job displacement di level tertentu. Shinta juga melihat, penanaman modal semakin didominasi oleh investasi padat modal yang secara alamiah menyerap jumlah tenaga kerja yang lebih terbatas.

    Ini tercermin pada kecenderungan penurunan daya serap tenaga kerja. Shinta mencontohkan, bila tahun 2013 investasi Rp 1 triliun mampu menyerap lebih dari 4.500 tenaga kerja, sekarang di kuartal I 2025 hanya mampu menyerap 1.277 orang. Artinya, jenis pekerjaan konvensional yang dulunya padat karya, kini mulai berkurang.

    “Tantangannya adalah bagaimana kita menyiapkan talenta yang upskilled dan reskilled agar dapat bermigrasi ke sektor-sektor baru yang lebih produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri masa depan,” ujarnya.

    Ketiga, ‘regulatory bottleneck’ yang masih harus dibenahi bersama. Menurutnya, dunia usaha memerlukan iklim investasi yang benar-benar enabling dan pro-growth, agar ekspansi usaha dapat tercipta, dan memberikan multiplier effect pada penciptaan lapangan kerja baru.

    “Jadi jika ditanya, apakah kondisi ini ‘darurat’? kami lebih menyebutnya sebagai ‘wake-up call’. Ini sinyal keras bahwa kita harus melakukan reformasi struktural di pasar kerja, menata ekosistem investasi, dan mendorong peningkatan employability tenaga kerja kita,” kata Shinta.

    Shinta juga mengingatkan bahwa kondisi ini bukan semata-mata sinyal ‘darurat tenaga kerja’, tetapi sebuah cerminan adanya mismatch struktural di pasar tenaga kerja kita. Jika tidak segera diintervensi secara tepat, berpotensi menekan daya saing nasional dalam jangka panjang.

    Tonton juga video “Fenomena Lulusan Sarjana Jadi Sopir hingga ART, Ada Apa?” di sini:

    (shc/rrd)

  • Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Pengumuman BI Rate Juli 2025, Pelaku Usaha Minta Bank Indonesia Dorong Sektor Riil

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia akan merilis besaran suku bunga acuan BI Rate pada esok Rabu, 16 Juni 2025. Atas rencana ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan otoritas moneter itu untuk melakukan pemangkasan suku bunga acuan pada bulan ini. Langkah pemangkasan ini diyakini membantu ekonomi riil bangkit seiring dengan indikasi pelemahan ekonomi baik secara global maupun domestik.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyatakan stabilitas suku bunga acuan di level 5,50% saat ini telah menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pelaku usaha. Hanya saja, dia menilai ruang pelonggaran kebijakan moneter tetap perlu dibuka apabila kondisi makroekonomi memungkinkan.

    “Kami berharap BI dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga secara prudent, agar biaya pinjaman bagi dunia usaha lebih kompetitif dan mampu mendorong momentum pertumbuhan, terutama di sektor padat karya,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (15/7/2025).

    Shinta pun menjelaskan bahwa tekanan terhadap dunia usaha saat ini semakin nyata. Indeks Manufaktur Indonesia (PMI) yang dirilis S&P Global tercatat turun menjadi 46,9 pada Juni 2025, yang menandakan kontraksi telah berlangsung selama tiga bulan berturut-turut.

    Sebagai konteks, indeks manufaktur menggunakan nilai 50 sebagai angka netral. Nilai di atas 50 menunjukkan tingkat keyakinan para manajer pengadaan di pabrik untuk ekspansi. Sedangkan sebaliknya, nilai di bawah 50 mencerminkan pesimisme dan penurunan kinerja.

    “Kontraksi ini mencerminkan tekanan pada sektor industri padat karya akibat pelemahan permintaan dan kenaikan biaya produksi,” jelasnya.

    Meski demikian, Apindo juga memahami pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar dan arus modal di tengah dinamika eksternal yang masih bergejolak. Dalam konteks itu, Apindo juga masih bisa menerima apabila BI memutuskan untuk menahan suku bunga di level saat ini, asalkan didukung stimulus dari sisi fiskal dan sektoral.

    “Jika pelonggaran belum memungkinkan, maka stimulus fiskal dan kebijakan sektoral perlu dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung iklim usaha,” kata Shinta.

    Sebagai informasi, BI terakhir kali menaikkan suku bunga pada April 2024 ke level 5,50% untuk meredam tekanan eksternal dan menjaga stabilitas nilai tukar. Sejak saat itu, BI menahan suku bunga di level tersebut, meskipun tekanan inflasi relatif terjaga.

    Sementara itu, mayoritas ekonom memproyeksikan BI akan kembali menahan suku bunga acuan pada level 5,50% Juli 2025. Konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg menunjukkan dari proyeksi 32 ekonom, muncul nilai tengah atau median yang berada di angka 5,50%. 

    Meski demikian, tidak sedikit pula yang memproyeksikan BI akan memangkas suku bunga 25 basis poin dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada Rabu (16/6/2025). Setidaknya 15 dari 32 ekonomi masih optimistis bank sentral akan memangkas BI Rate.