Xcloud.id

Tag: Shinta Kamdani

  • APINDO Ingin Kenaikan UMP 2025 Diselesaikan Secara Bipartit Acu PP 51

    APINDO Ingin Kenaikan UMP 2025 Diselesaikan Secara Bipartit Acu PP 51

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 yang paling adil adalah tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    “Rumus yang ada saat ini, yang terakhir, PP 51, itu adalah perubahan yang keempat kalinya, amandemen yang keempat kalinya, yang menurut kita sudah cukup fair,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam dalam media briefing di Jakarta, Selasa (26/11).

    Kendati demikian, Bob mengatakan APINDO lebih mendorong pengaturan upah di atas upah minimum melalui negosiasi bipartit di masing-masing perusahaan.

    “Kita sebenarnya ingin mendorong upah bipartit yaitu upah yang diputuskan di masing-masing perusahaan karena yang paling tahu maju dan mundurnya perusahaan ya perusahaan itu dan serikat pekerjanya,” katanya.

    Bob mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli membahas soal UMP. Pengusaha katanya telah menyampaikan kekecewaan kepada Yassierli karena formuasi UMP yang berubah-ubah sehingga membuat investor enggan masuk ke Indonesia.

    Ia mencatat setidaknya sudah tiga kali Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara maju karena isu perburuhan selama 13 tahun terakhir.

    “Jadi tiga kali lost opportunity hanya karena masalah upah minimum dan sampai 13 tahun belum selesai. Kita sampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan kita kecewa,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan perubahan formula UMP memang membuat investor asing enggan menanamkan modalnya ke Indonesia. Ia sendiri mengaku sudah mendengar langsung keluhan tersebut.

    “Ini menimbulkan ketidakpastian bagi investor. Saya baru lawatan luar negeri di mana kita mempromosikan Indonesia selalu mengatakan open for business, tapi dengan kondisi seperti ini saya banyak dapat pertanyaan ini apa yang terjadi, kenapa banyak ketidakpastian, mengapa ada perubahan (UMP) lagi. Ini semua banyak pertanyaannya,” katanya.

    Shinta mengatakan pengusaha selama ini telah mengikuti aturan upah yang selama ini ditetapkan pemerintah. Padahal keinginan pengusaha katanya sebenarnya sudah tidak terpenuhi dengan aturan yang ada.

    “Di PP 36 yang diputuskan (formula UMP) adalah pertumbuhan ekonomi atau inflasi, mana yang lebih tinggi. Itu sudah diubah jadi PP 51 itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi plus koefisien. Jadi kalau ditanya keinginan pelaku usaha apa, itu sudah lewat dari keinginan. Jadi sekarang kita udah enggak ngomongin keinginan,” katanya.

    (del/agt)

  • Forum Bisnis Indonesia-Brasil Hasilkan Kerja Sama Rp42 Triliun

    Forum Bisnis Indonesia-Brasil Hasilkan Kerja Sama Rp42 Triliun

    Jakarta: Forum Bisnis Indonesia-Brasil (FBIB) menghasilkan lima nota kesepakatan (MoU). Kerja sama antara korporasi Indonesia dan korporasi Brasil itu menyentuh angka USD2,65 miliar atau sekitar Rp42 triliun.
     
    Turut menyaksikan penandatanganan MoU adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Utusan Khusus Presiden/Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo; dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
     
    “Forum ini menekankan komitmen Indonesia mendorong pembangunan berkelanjutan lewat kemitraan dengan negara-negara seperti Brasil,” kata Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri FBIB di sela penyelenggaraan KTT G20, di Istana Copacabana, Rio De Janeiro, Brasil, dikutip dari Antara, Senin, 18 November 2024.
    Prabowo mengatakan Indonesia dan Brasil merupakan negara yang kaya sumber daya alam dan biodiversitas. Artinya, memiliki peluang kerja sama tidak hanya terkait perdagangan, tetapi juga dalam mewujudkan agenda pembangunan global. 
     
    Kerja sama berbagai sektor
    FBIB sepakat bekerja sama dalam isu-isu utama seperti energi terbarukan, agrikultur berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon. Prabowo berharap kerja sama ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan hubungan bisnis kedua negara.
     
    “Kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi kedua negara dan berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan global,” kata Prabowo.
     
    Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S Djojohadikusumo mengapresiasi penandatanganan MoU antarperusahaan besar kedua negara. “Forum ini menandakan Indonesia terbuka untuk bisnis,” ujar Hashim.
     
    Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengaku bangga menjadi bagian dari kerja sama transformatif ini. “MoU ini merepresentasikan babak baru dari kolaborasi kita (Indonesia-Brasil), utamanya di sektor vital seperti energi terbarukan, agrikultur, dan teknologi,” kata dia.
     
    Tentang FBIB
    FBIB digelar dalam konteks berbagi komitmen di antara Indonesia dan Brasil untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia dan Brasil sama-sama merupakan rumah dari hutan hujan tropis terbesar dunia dan berperan penting bagi regulasi iklim dan pelestarian biodiversitas.
     
    FBIB juga fokus mengeksplorasi peluang-peluang kolaborasi baru, teruta terkait perdagangan, investasi, energi, dan pembangunan berkelanjutan. Tema-tema itu sekaligus menjadi tema utama dari Presidensi G20 di Brasil, yakni Building a Just World and a Sustainable Planet.
     
    Acara FBIB diprakarsai Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kadin Indonesia, serta berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Brasil dan bermitra dengan RGE di Brasil melalui Bracell.
     
    Hadirkan CEO Dialogue
    Usai penandatanganan MoU, FBIB menghadirkan CEO Dialogue. Pesertanya adalah gabungan antara CEO Indonesia dan Brasil. 
     
    CEO Dialogue menghadirkan paparan dari pelaku bisnis Indonesia yang memiliki usaha di Brasil. Salah satunya adalah Managing Director Royal Golden Eagle (RGE) Anderson Tanoto. Anderson berbagi wawasan tentang kontribusi RGE di sektor biofuel di Brasil. 
     
    Hadir juga Country Head FKS Group di Indonesia, Yanuar Samron. Dia menekankan poin pembelajaran dari praktik perkebunan tebu di Brasil serta potensi aplikasinya di industri bioetanol Indonesia.
     
    Acara FBIB diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kadin Indonesia, serta berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Brasil dan bermitra dengan RGE di Brasil melalui Bracell.
     
    Kerja sama Indonesia-Brasil
    Kerja sama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Brasil terus meningkat beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Indonesia mengekspor barang senilai USD1,91 miliar dengan produk utama sawit, minyak kelapa, dan karet.
     
    Sebaliknya, Brasil mengekspor barang senilai USD359 juta pada 2024 dengan menghasilkan neraca perdagangan positif senilai USD169 juta. 
     
    “Dengan memanfaatkan kekuatan ekonomi masing-masing dan keahlian di industri kunci seperti agribisnis, biofuel, dan pertambangan, kita mendorong pertumbuhan ekonomi sambil berbagi tanggung jawab memastikan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang,” kata Presiden Brazilian National Confederation of Industry (CNI), Ricardo Alban.
     

    Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kadin Indonesia, Shinta Kamdani, mengatakan FBIB menjadi contoh bagaimana pengaruh kemitraan internasional dalam menciptakan solusi nyata untuk mengatasi tantangan global. 
     
    Tidak hanya memperkuat ikatan bisnis, FBIB juga membangun aliansi untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan di berbagai sektor dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 
     
    “Hari ini diskusi dan penandatanganan MoU menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengatasi tantangan kunci seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan energi terbarukan,” kata Shinta yang juga merupakan International Advocacy Caucus B20 2024 Brasil.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Trump Sementara Unggul, Apa Dampak Hasil Pilpres AS terhadap Indonesia?

    Trump Sementara Unggul, Apa Dampak Hasil Pilpres AS terhadap Indonesia?

    Jakarta –

    Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

    Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga “potensi ketegangan geopolitik” di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

    Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

    Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

    Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

    “Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden,” ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

    “Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% – 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah,” kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

    Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, “akan relatif sama”.

    Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

    Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

    “Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia,” kata dia.

    Getty Images

    Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

    “Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%,” jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

    “Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi.”

    Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

    Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

    “Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel,” kata dia.

    Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

    Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia “masih berkiblat pada China”.

    Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

    Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

    Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

    Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi “lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia”.

    “Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja.”

    Baca juga:

    Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

    Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

    “China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin,” jelas Andry.

    Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan “limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp, TikTok, X, Instagram dan Facebook.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

    BBC

    Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

    “Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping,” cetus Andry.

    Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

    Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

    Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

    Getty Images

    “Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia,” tambah Andry.

    Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

    Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih “mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS”.

    Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan “national security”.

    Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

    Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

    Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih “berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China”.

    “Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional,” terang dia.

    Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

    Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

    Getty Images

    Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

    “Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak,” tambah dia.

    Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

    Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

    “Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

    Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko “action-reaction”.

    Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

    Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

    Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie “hanya mementingkan kebutuhan korporasi” dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

    Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

    “[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya,” tukas Suzie.

    Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

    “Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan,” Suzie memprediksi.

    Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

    Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Getty Images

    Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

    Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

    Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

    Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

    Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

    Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

    Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

    “Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

    Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

    Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

    “Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja,” ujar Marty.

    “Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya,” usul Marty.

    “Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan,” tutur Marty.

    (ita/ita)

  • Bahas UMP 2025 Bersama Apindo, Airlangga Harap Pengupahan Cerminkan Perkembangan Ekonomi

    Bahas UMP 2025 Bersama Apindo, Airlangga Harap Pengupahan Cerminkan Perkembangan Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dan jajarannya. Pertemuan ini membahas kebijakan pemerintah terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025. Airlangga berharap pengupahan mencerminkan perkembangan perekonomian.

    “Pertemuan kali ini adalah pertemuan untuk mendengar masukan dari Apindo. Kita ketahui bahwa Apindo ini bagian dari tripartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan pengupahan,” ujar Airlangga, di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Airlangga mengatakan, pengusaha berharap kebijakan upah minimum bagi pekerja dapat mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya, mencerminkan perkembangan perekonomian, berbasis regulasi, tak hanya berpatokan pada UMP tetapi juga mempertimbangkan struktur skala upah, serta menyesuaikan produktivitas perusahaan.

    “Tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya. Dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo yang terdiri dari berbagai sektor, termasuk otomotif, kawasan industri, retail, dan tekstil. Mereka mengharakan pengupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Shinta menuturkan bahwa para pengusaha merekomendasikan kepada pemerintah agar penetapan UMP 2025 dapat menyesuaikan kondisi perusahaan, khususnya yang bergerak di industri padat karya yang tengah terpukul.

    “Oleh karenanya kami mengimbau bahwa tantangan ini harus kita perhatikan bersama. Dengan kondisi seperti ini, kita juga perlu mewaspadai, dan jangan sampai kondisi yang sudah berat ini akan bisa tambah besar yang harus dihadapi,” kata Shinta.

    Shinta menyampaikan, Apindo juga sebelumnya telah merekomendasikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) agar pengupahan pekerja tidak hanya berpatokan dengan UMP, tetapi penetapannya harus diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing.

    “Tadi kami mengedepankan mengenai isu bipartit. Jadi di atas UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing, karena kondisinya juga berbeda-beda. Jadi ini ada negosiasi bipartit dan social dialogue yang terus kami ke depankan dengan para pekerja,” pungkasnya.

  • Apindo Minta Penghitungan UMP 2025 Sesuai PP Pengupahan

    Apindo Minta Penghitungan UMP 2025 Sesuai PP Pengupahan

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah untuk tetap menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan sebagai dasar penyusunan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Regulasi tersebut dinilai sudah memiliki komponen yang tepat dalam penyusunan UMP.

    Hal ini sebagai respons Apindo terhadap permintaan serikat pekerja yang meminta kenaikan upah minimum hingga 10% pada 2025. Kalangan pengusaha menilai setiap daerah memiliki standar yang berbeda untuk menentukan UMP.

    “Jadi tidak bisa disamaratakan semua daerah di Indonesia. Provinsi, kabupaten, dan kota itu semua sudah ada formulanya. Jadi kami harapkan dan mengimbau bahwa kita tetap ada konsisten kepada formula yang sudah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (30/10/2024).

    Dalam PP 51/2023 disebutkan, kenaikan upah minimum dengan rumus inflasi ditambahkan pertumbuhan ekonomi dan dikalikan dengan indeks. Koefisien merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,1 sampai dengan 0,3.

    “Karena kalau kita setiap kali harus mengubah aturan kan jadi susah. Ini kan yang penting buat pengusaha itu kepastian. Formula itu ada kan untuk kita ikuti,” tutur Shinta.

    Sementara, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar mengatakan, dengan deflasi yang terjadi selama 5 bulan terakhir menunjukkan bahwa daya beli masyarakat turun.

    Menurut dia, untuk mengembalikan daya beli masyarakat, khususnya untuk segmen pekerja, seharusnya pemerintah memberikan perlakuan khusus terhadap kenaikan upah minimum pada 2025.

    “Permintaan serikat pekerja dengan kenaikan hingga 10% cukup rasional,” kata Timboel.

    Dia mengatakan, apabila kenaikan upah minimum 2025 menggunakan formula dalam PP 51/2023, maka daya beli buruh belum mampu untuk pulih sehingga penurunan daya beli buruh masih berlanjut.

    “Oleh karenanya penting adanya kebijakan khusus dengan menetapkan indeks menjadi 0,8-1, sehingga kenaikan upah minimum bisa di atas 6%. Dengan asumsi inflasi 2,5 % dan pertumbuhan ekonomi 5%,” terang Timboel.

    Kemudian, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta, kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8% hingga 10%. Adapun dasar perhitungan kenaikan tersebut, yakni pertama, inflasi 2025 yang diperkirakan sebesar 2,5% dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Jika dijumlahkan, maka inflasi dan pertumbuhan ekonomi menghasilkan angka 7,7%.

    Selain itu, di kawasan industri, pada 2024, buruh  memiliki tambahan biaya hidup yang belum diakomodasi dari kenaikan gaji. Sebagai contoh, inflasi di kawasan industri, terutama di Jabotabek, tercatat 2,8%, sementara kenaikan upah hanya 1,58%.

    “Artinya, buruh harus nombok sekitar 1,3% dari selisih antara inflasi 2,8% dan kenaikan upah 1,58%. Berdasarkan perhitungan tersebut angka 8%  berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi ditambah faktor tambahan biaya hidup sebesar 1,3%,” tutur Said.

    Kedua, ada faktor disparitas upah yang juga menjadi perhatian. Di wilayah-wilayah yang berbatasan, kesenjangan upah atau disparitas masih tinggi. Misalnya, upah di Karawang lebih tinggi dibandingkan di Purwakarta, dan upah di Purwakarta lebih tinggi dibandingkan di Subang. Untuk mengatasi kesenjangan ini, ditambahkan angka disparitas sebesar 2%.

    “Berdasarkan analisis litbang Partai Buruh dan KSPI, tambahan ini menghasilkan kenaikan 10%, untuk mencegah kesenjangan yang semakin melebar,” ujar Said.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam mengatakan, perusahaan tidak hanya memperhatikan UMP tetapi juga harus memperhatikan struktur dan skala upah. Upaya kenaikan upah diperhitungkan berdasarkan produktivitas. Lantaran perhitungan berdasarkan UMP hanya untuk masa kerja sampai dengan satu tahun.

    “Kita mendorong dengan perhitungan struktur dan skala upah, jadi jangan setiap tahun kita ribut upah minimum tetapi lupa untuk bicara mengenai upah yang di atas upah minimum yang sesuai dengan produktivitas,” kata Bob.

    Dia mengatakan, apabila produktivitas karyawan tinggi dan kinerja perusahaan bagus, maka perusahaan bisa memberikan kenaikan gaji berdasarkan struktur dan skala upah. Namun, hal itu harus berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja.

    “Jadi demokratisasi itu harus dimulai dari level perusahaan. Upah minimum tetap ada tetapi lebih dari itu sebaiknya diakomodasi melalui struktur upah masing-masing perusahaan karena yang paling tahu maju mundurnya perusahaan itu adalah bipartit perusahaan,” terang Bob.