Xcloud.id

Tag: Shinta Kamdani

  • APINDO: Lebaran Kali Ini Diwarnai Pelemahan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

    APINDO: Lebaran Kali Ini Diwarnai Pelemahan Daya Beli Masyarakat – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan, perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini diwarnai oleh melemahnya daya beli masyarakat yaang belum sepenuhnya pulih sejak akhir 2024.

    “Lebaran tahun ini masih dibayang-bayangi sentimen daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih sejak akhir tahun lalu,” kata Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani kepada Tribunnews, Rabu (2/4/2025).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September 2024 dan kemudian berlanjut hingga dua bulan pertama 2025.

    Pada Februari 2025, BPS mengumumkan deflasi tahunan sebesar 0,09 persen dan deflasi bulanan mencapai 0,48 persen.

    “Ini adalah deflasi tahunan yang pertama dalam sekitar dua dekade terakhir, sekaligus menjadi perhatian bersama karena terjadi menjelang periode musiman Ramadan dan Lebaran,” kata Shinta.

    Shinta juga merujuk pada data dari Kementerian Perhubungan yang memproyeksikan jumlah pemudik pada libur Lebaran 2025 mencapai 146,48 juta orang.

    Angka proyeksi tersebut turun 24,33 persen dibandingkan survei tahun lalu yang mencatat 193,6 juta pemudik.

    Sektor-sektor seperti perhotelan dan retail, menurut Shinta, juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Sehingga, meskipun periode lebaran biasanya terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, kami mencermati bahwa peningkatan konsumsi tahun ini berpotensi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Namun, Shinta juga menyoroti bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Februari 2025 masih berada pada level optimis, yakni 126,4, meski sedikit menurun dari bulan sebelumnya yang tercatat 127,2.

    Hal itu diharapkan dapat memberikan dorongan bagi konsumsi selama periode Lebaran.

    Angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan angka indeks PMI Manufaktur yang dikeluarkan oleh S&P Global juga menjadi hal yang dicermati APINDO.

    Kedua indeks tersebut menunjukkan indikator ekspansi di bulan Februari 2025 atau saat menjelang Ramadhan.

    IKI pada Februari 2025 menunjukkan ekspansi dengan nilai 53,15, naik dari Januari 2025. Sementara itu, capaian PMI Manufaktur Indonesia juga meningkat ke level 53,6 pada bulan Februari 2025.

    Angka tersebut merupakan ekspansi tiga bulan beruntun sejak Desember 2024, setelah lima bulan sebelumnya terus menerus mengalami kontraksi.

    Meskipun ada tanda-tanda ekspansi, Shinta mengingatkan bahwa dunia usaha tetap waspada terhadap berbagai risiko seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan biaya bahan baku, serta ketidakstabilan permintaan global.

    “Jadi meskipun ekspansi sedang berlangsung, perusahaan tetap selektif dalam memperbesar kapasitas produksinya,” katanya.

     

  • Bos Apindo Akui Perekonomian Lebaran 2025 Tak ‘Semeriah’ Biasanya, Ini Alasannya

    Bos Apindo Akui Perekonomian Lebaran 2025 Tak ‘Semeriah’ Biasanya, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. 

    Menurut Shinta, kondisi itu sejalan dengan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menunjukkan bahwa jumlah pemudik tahun ini juga turun. 

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025). 

    Kendati geliat perekonomian Lebaran tidak sebesar biasanya, Shinta menilai momentum perputaran uang selama libur Idulfitri tetap ada. Utamanya pada sektor transportasi, makanan dan minuma serta restoran. 

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global. 

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail. 

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah iprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun akademisi, jumlah pemudik Lebaran 2025 diprediksi sebanyak 146,48 juta orang atau 52% persen dari penduduk Indonesia. 

    Jumlah itu turun sebesar 24% persen dibandingkan 2024 lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

    Sarman lalu mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun,maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun. 

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar  Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis. 

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat. 

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun. 

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

  • Danantara Diminta Aktif Ajak Swasta Buat Genjot Investasi di RI – Page 3

    Danantara Diminta Aktif Ajak Swasta Buat Genjot Investasi di RI – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah diresmikan. Badan baru ini diharapkan bisa menggandeng pelaku usaha swasta untuk ikut terlibat.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menilai, kehadiran Danantara bisa membawa citra positif ke peluang investasi di Indonesia. Untuk itu, dia juga terbuka menjalin kerja sama dengan Danantara.

    “Kami melihat potensi kolaborasi yang besar, khususnya dalam optimalisasi aset negara yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Shinta, saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).

    Ada Forum Komunikasi Khusus dengan Pengusaha

    Untuk memastikan rencana itu bisa terwujud, Shinta berharap ada forum komunikasi khusus antara pelaku usaha swasta dan Danantara. Harapannya, arah dorongan investasi bisa sejalan antara swasta dan BUMN di bawah kelolaan Danantara.

    “Hal ini penting agar arah investasi dan kebijakan yang diambil senantiasa sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan industri serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penciptaan lapangan kerja,” terangnya.

    Shinta berharap Danantara tidak hanya menjadi entitas pengelola aset, tetapi berperan aktif sebagai bagian dalam memperkuat industri nasional. Termasuk berupaya mendorong inovasi teknologi, serta mengakselerasi transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan peningkatan nilai tambah.

    “Ke depan, penting untuk memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap dampak kegiatan investasi Danantara terhadap indikator utama pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan sektor riil, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing industri dalam negeri,” tuturnya.

     

  • Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung dialog sosial sebagai upaya strategis untuk memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang tercermin dalam tingginya angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta​ orang.

    Sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih signifikan.

    “Pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja merupakan bagian konsep Hubungan Industrial Pancasila, yang menekankan penyelesaian masalah secara dialogis, bukan konfrontatif,” ucap Shinta dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Pengusaha dan pekerja memahami posisi serta kepentingan masing-masing sehingga dapat mencapai keseimbangan yang saling menguntungkan,” sambungnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,91 persen, sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja. 

    Padahal, Pasal 27 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

    Apindo menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dan mendorong perundingan bipartit di tingkat perusahaan.

    Komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja akan menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan. 

    “Social dialogue, seperti pelaksanaan acara bersama Apindo dan KSBSI ini, menjadi sarana utama untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan tenaga kerja,” jelas dia.

    Ke depan, Apindo akan terus memperkuat dialog sosial dengan berbagai organisasi serikat pekerja guna berkontribusi dalam penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. 

    Karena pada akhirnya, perlindungan tenaga kerja yang paling kuat adalah melalui penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

  • Sritex hingga Sanken PHK Massal, Pengusaha: Indonesia Sedang Tak Baik-baik Saja – Page 3

    Sritex hingga Sanken PHK Massal, Pengusaha: Indonesia Sedang Tak Baik-baik Saja – Page 3

    Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menilai bahwa dinamika ketenagakerjaan saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat mikro atau terkait kondisi internal keuangan perusahaan masing-masing, maupun faktor yang sifatnya makro termasuk kondisi ekonomi global, perubahan tren industri, kenaikan biaya produksi dan kompetisi dengan produk impor, serta kebijakan ketenagakerjaan yang berlaku.

    “Dalam menanggapi dinamika ini, perlu dilakukan analisis secara komprehensif dan berbasis data dengan melihatnya secara case by case. Penting untuk memahami apakah dinamika ketenagakerjaan yang terjadi merupakan keputusan bisnis yang bersifat individual atau mencerminkan tantangan industri secara makro,” kata Shinta Kamdani, Selasa (4/3/2025).

    Shinta mengungkapkan, pihaknya mencermati bahwa beberapa sektor industri saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, yang berdampak pada keputusan bisnis yang sulit, termasuk pengurangan tenaga kerja.

    Dia mengutip Outlook Ekonomi dan Bisnis 2025 yang telah dirilis Apindo sebelumnya, bahwa industri padat karya diprediksi masih akan menghadapi berbagai tantangan besar sepanjang tahun ini.

    “Salah satu isu fundamental yang harus kita hadapi bersama adalah gejala deindustrialisasi dini, yang ditandai dengan terus menurunnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB, dari 29% pada tahun 2001 menjadi hanya 19% pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa sektor industri, khususnya padat karya, membutuhkan kebijakan yang lebih mendukung agar tetap mampu bersaing dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” paparnya.

    Shinta pun menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri padat karya masih berkisar pada struktur biaya operasional yang tinggi.

    Tingginya biaya tersebut mencakup logistik, kenaikan biaya produksi, kenaikan UMP yang cukup signifikan, serta tekanan dari kompetitor di negara lain yang memiliki biaya tenaga kerja lebih rendah, juga pergantian regulasi ketenagakerjaan yang terlalu sering yang menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada minat investasi.

     

     

  • Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    Penerbitan Izin Usaha Memakan Waktu Lama, Kementerian BKPM akan Lakukan Evaluasi

    JABAR EKSPRES – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan bahwa proses perizinan di Indonesia memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan.

    Dalam hal ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tengah menggodok untuk penerapan sistem penerbitan izin usaha menggunakan skema fiktif positif.

    Riyatno selaku Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menjelaskan skema fiktif postif yaitu penerbitan izin secara otomatis jika tenggat waktu yang ditentukan dalam proses perizinan sudah melewati batas.

    BACA JUGA: Menteri Investasi atau BKPM Segera Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU

    “Kami sudah memetakan fiktif positif itu apa saja, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya, akan diluncurkan oleh Pak Menteri,” kata dia.

    Riyatno mengatakan pihaknya sudah membahas secara internal mengenai penerapan skema izin usaha tersebut dengan membagi dua macam perizinan.

    “Untuk perizinan berusaha itu ada sekitar 900an izin. Dan ini dibagi menjadi dua, ada yang hak akses, dan ada integrasi. Jadi ini akan dilakukan secara bertahap nantinya,” katanya.

    Sementara itu, Shinta Kamdani Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan jika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menerapkan skema tersebut dalam proses perizinan, hal ini akan menjadi suatu hal penting dalam kemajuan iklim usaha.

    BACA JUGA: Tetap Perhatikan Hak Warga Terdampak, BKPM Kebut Proyek Pembangunan Rempang Eco City

    “Saya rasa dengan cara ini, kami semakin yakin, dan perlu diberikan kepastian. Apabila proses perizinan dalam beberapa hari belum terbit, maka itu secara otomatis akan terbit,” katanya.

    Adapun merujuk pada laporan kesiapan bisnis (business ready) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia rata-data memiliki nilai 63 poin atau masuk ke dalam kategori level secondary.

    Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dari laporan itu terdapat bahwa proses perizinan masuknya suatu bisnis (business all entry) ke Tanah Air yakni rata-rata 65 hari, sementara biasanya di negara maju, proses tersebut hanya memakan waktu 1 hingga 3 hari.

  • Sosok Pengusaha Indonesia Masuk Daftar Wanita Inspiratif 50 Over 50 Global 2025 versi Forbes – Page 3

    Sosok Pengusaha Indonesia Masuk Daftar Wanita Inspiratif 50 Over 50 Global 2025 versi Forbes – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Majalah Forbes kembali merilis Daftar 50 Over 50 Global 2025. Daftar yang menampilkan 50 wanita inspiratif berusia di atas 50 tahun.

    Mereka yang masuk dalam daftar ini merupakan  para pelopor dalam berbagai bidang, berasal dari 32 negara. Para perempuan yang berkontribusi membentuk segala hal mulai dari keamanan siber, sains terkait masalah keselamatan lalu lintas.

    Adapula yang berkecimpung membangun perusahaan pelayaran raksasa, bioteknologi inovatif, dan perusahaan modal ventura.

    Melansir laman Forbes, Jumat (24/1/2025), para perempuan ini dinilai mampu membangun kekayaan, menciptakan lapangan kerja, dan membuktikan bahwa usia bukanlah halangan untuk memberikan dampak yang besar bagi dunia.

    Beberapa tokoh perempuan terkemuka dari kawasan Asia-Pasifik masuk dalam daftar. Mereka antara lain Kiran Mazumdar-Shaw dari Biocon (India), Annabelle Yu Long dari BAI Capital (Tiongkok), Bonnie Chan dari Hong Kong Exchanges and Clearing (Hong Kong),Maggi Chen dari Chenbro Micom (Taiwan), Lourdes Gutierrez-Alfonso dari Megaworld (Filipina), Mitsuko Tottori dari Japan Airlines (Jepang).

    Dari daftar tersebut ternyata terselip juga salah satu pengusaha perempuan Indonesia. Dia adalah Shinta Widjaja Kamdani. Sang CEO Sintesa Group, salah satu perusahaan investasi di Indonesia yang mencakup berbagai industri, termasuk minyak kelapa sawit, energi panas bumi, real estat, dan bisnis lainnya.

    Shinta Kamdani menjadi CEO grup tersebut pada tahun 1999 dan selama berada di posisi kepemimpinannya dinilai telah mampu menerapkan praktik keberlanjutan bagi perusahaannya.

    Dia membawa perusahaan berfokus pada energi panas bumi dan tenaga surya, selain energi bertenaga gas. Di saat bersamaan terus mendorong sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan.

    Saat ini, Shinta Kamdani menjabat sebagai ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sempat menjabat sebagai Presiden B20 pada tahun 2022.

  • Pengusaha Ingatkan Pemerintah Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Jangan Sampai Rugikan Industri – Halaman all

    Pengusaha Ingatkan Pemerintah Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Jangan Sampai Rugikan Industri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengingatkan pemerintah jangan sampai cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) merugikan industri.

    Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menyebut bahwa cukai MBDK akan diterapkan pada semester II tahun 2025.

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani masih akan memantau kebijakan ini akan memberi dampak seperti apa ke depannya.

    “Jadi di sini kita mau melihat yang penting implementasinya bakal seperti apa gitu, jangan kemudian malah menjadi sesuatu yang merugikan untuk industri. Jadi ini kita mesti perhatikan dulu,” katanya kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (14/1/2025).

    Menurut Shinta, kebijakan pengenaan cukai ini seharusnya tidak terlalu terburu-buru diambil oleh pemerintah.

    Ia memandang, seharusnya konsumen lah yang diberikan edukasi dan pengetahuan mengenai konsumsi MBDK.

    “Kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas gitu loh untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi,” ujar Shinta.

    “Jadi saya rasa ini kita gak bisa terlalu terburu-buru untuk menetapkan sebuah kebijakan karena perlu jelas pengetahuan yang lebih luas,” lanjutnya.

    Menjelang penerapannya, ia mengatakan kalangan pengusaha sedang gencar mengadakan diskusi untuk membahas isu ini.

    Beberapa isu yang dibahas antara lain mengenai ketentuan kadar gula yang ditetapkan dalam MBDK.

    “Banyak produk Indonesia kan dia enggak bisa langsung mengganti kadar seperti itu kan, jadi itu perlu waktu gitu. Nah ini kita sedang mendengarkan juga masukan-masukan dari mereka,” ucap Shinta.

    “Nanti kami bisa sampaikan lebih jelas, kita terus intensif berkomunikasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan terutama ke Kementerian Kesehatan,” sambungnya.

    Sebagai informasi, penerapan cukai MBDK pada semester II 2025 sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 dan telah tercantum dalam APBN 2025.

    Saat ini, pemerintah masih perlu menyusun aturan pendukung berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) maupun Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen),

    Cukai MBDK hanya untuk jenis konsumsi gula tambahan bukan konsumsi gula utama seperti nasi.

    Sebab, tujuan cukai MBDK adalah mengurangi konsumsi gula tambahan pada masyarakat yang menjadi penyebab utama penyakit tidak menular (PTM) seperti obesitas dan diabetes.

  • Apindo: SDM berkualitas kunci peningkatan daya saing ekonomi Indonesia

    Apindo: SDM berkualitas kunci peningkatan daya saing ekonomi Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyampaikan, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing ekonomi dengan negara-negara lain.

    Ia mengingatkan bahwa tenaga kerja Indonesia masih didominasi kelompok dengan status pendidikan terakhirnya berada di level rendah. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Shinta menyebutkan persentase masyarakat yang lulusan sekolah dasar (SD) masih tinggi yakni mencapai lebih dari 30 persen.

    “Pendidikan harus menjadi satu kunci. Kemudian kita lihat masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan baru, berarti kan pelatihannya, ada upskilling dan reskilling. Ini juga harus menjadi perhatian Indonesia,” kata Shinta usai ditemui dalam acara Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin.

    Shinta menambahkan bahwa SDM dengan kemampuan mumpuni juga dibutuhkan untuk mendukung Indonesia memasuki industri manufaktur tingkat tinggi serta industri berbasis digital. Dengan begitu, dunia usaha dan daya tarik investasi Indonesia lebih kompetitif dibandingkan negara lain.

    Terkait dengan tenaga kerja asing (foreign talent) yang masuk pasar Indonesia, ia terbuka dengan hal tersebut selama kebutuhan tenaga asing memang diperlukan untuk bisa membantu Indonesia dalam hal transfer teknologi.

    Meski begitu, Shinta tetap menekankan fokus peningkatan SDM dalam negeri sehingga kebutuhan industri bisa dipenuhi oleh bangsa sendiri.

    “Kalau kita membawa foreign talent untuk bisa membantu dari segi transfer teknologi, dari segi peningkatan industri, oke-oke saja. Tapi jangan lupa bahwa kita PR kita ada di masyarakat kita dengan workforce kita di dalam negeri,” kata dia.

    Di samping dari sisi SDM, ia turut menggarisbawahi kunci lain yang harus diperbaiki agar Indonesia bisa menjadi lebih kompetitif, yakni ketersediaan infrastruktur pendukung untuk bisa meningkatkan kemampuan pengembangan dunia usaha.

    Terakhir, menurutnya, reformasi birokrasi juga perlu dilakukan pemerintah Indonesia sehingga minat investasi semakin meningkat. Hal ini misalnya terkait dengan kepastian hukum, konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, dan sebagainya.

    “Ini sebenarnya juga sudah mulai dilakukan pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan lain-lain. Tapi memang masih banyak implementasi yang harus menjadi perhatian. Jadi, reformasi birokrasi bukan suatu hal yang baru bagi pemerintah Indonesia, tapi ini masih menjadi salah satu dasar untuk daya saing dan competitiveness,” kata Shinta.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, Bagaimana Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi? – Page 3

    PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, Bagaimana Dampak ke Pertumbuhan Ekonomi? – Page 3

    Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta pemerintah memberikan penjelasan secara rinci soal penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Utamanya bagi pelaku usaha dan konsumen.

    Diketahui, pemerintah resmi memutuskan kenaikan PPN jadi 12 persen bagi barang kategori mewah. Shinta menilai, perlu ada sosialisasi secara menyeluruh.

    “Kami tetap mengingatkan pentingnya pelaksanaan kebijakan ini yang harus diiringi dengan sosialisasi yang jelas dan terperinci,” kata Shinta kepada Liputan6.com, dikutip Sabtu (4/1/2025).

    “Hal ini penting untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha maupun konsumen dengan pelaksana kebijakan di lapangan,” sambung dia.

    Dia berharap, kebijakan yang ditetapkan ini sejalan dengan implementasinya di lapangan. Tujuannya tidak menghadirkan kebingungan dengan sederet formula baru yang ditetapkan pemerintah.

    “Kami berharap dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang baik, kebijakan ini dapat menjaga konsumsi masyarakat tetap stabil, terutama dari segmen menengah ke bawah,” ujarnya.

    Pada aspek bisnis, Shinta menilai pengecualian PPN 12 persen bagi sejumlah barang kebutuhan pokok bisa berdampak positif. Termasuk kepada kalangan pengusaha dan ekonomi nasional secara jangka panjang.

    “Dalam hal ini, APINDO berharap pemerintah dapat terus melakukan dialog dengan dunia usaha untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mampu menghadirkan manfaat yang lebih maksimal bagi seluruh pihak,” pintanya.