Tag: Shinta Kamdani

  • Investasi China di Indonesia tambah lowongan kerja

    Investasi China di Indonesia tambah lowongan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda pasar ketenagakerjaan Indonesia sejak tahun lalu dan berlanjut hingga awal 2025, pemerintah terus menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan investasi, baik investasi yang bersumber dari dalam negeri maupun asing, termasuk dari China.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, sebanyak 257.471 peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami PHK. Sementara itu, pada kuartal pertama (Q1) 2025, yakni Januari hingga Maret, jumlah PHK di Tanah Air tercatat mencapai 73.992 kasus.

    Pada 2024, realisasi investasi Indonesia tumbuh 20,8 persen dalam basis tahunan (year on year/yoy) mencapai Rp1.714,2 triliun. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp1.650 triliun, dengan tingkat pencapaian sebesar 103,9 persen. Selain itu, investasi tersebut turut mendorong penciptaan lebih dari 2,4 juta lapangan kerja di berbagai sektor.

    Salah satu kontributor utama dalam arus investasi ke Indonesia adalah investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), yang pada Q1 2025 tumbuh 12,7 persen (yoy) menjadi Rp230,4 triliun. Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia (RI) Rosan Roeslani menjelaskan bahwa Singapura menjadi penyumbang terbesar dengan nilai investasi mencapai 4,6 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.460), disusul oleh Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong di China sebesar 2,2 miliar dolar AS, China Daratan 1,8 miliar dolar AS, serta Malaysia dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS.

    Investasi dari China mencakup berbagai sektor strategis seperti manufaktur, kendaraan energi baru (NEV), energi hijau, hingga teknologi digital. Contohnya, Hongshi Holding Group berencana mengucurkan investasi senilai 5 miliar dolar AS secara bertahap untuk pengembangan kawasan industri yang memproduksi silikon, polisilikon (bahan baku panel surya), baterai, serta membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 2 GW.

    Pembangunan pabrik ditargetkan rampung pada akhir 2026, dengan produksi mobil listrik dimulai segera setelahnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Jawa Barat, investasi ini diproyeksikan akan menciptakan sekitar 18.000 lapangan kerja baru dan berkontribusi besar terhadap penguatan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri.

    Sementara itu, Jiangsu Xinfang Technology Group, produsen benang asal China, sedang membangun pabrik berorientasi ekspor di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Proyek tahap pertama bernilai 30 juta dolar AS, dan diproyeksikan menyerap ratusan tenaga kerja lokal.

    Di bidang NEV, salah satu investasi besar yang menonjol datang dari BYD Auto Industry Co., Ltd. BYD berinvestasi sebesar Rp16,3 triliun di Indonesia melalui pembangunan pabrik mobil listrik di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Fasilitas ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 108 hektare, menjadikannya salah satu kawasan industri otomotif terbesar di Indonesia.

    Upacara pembukaan empat dealer Denza di Indonesia. ANTARA/Xinhua.

    Di sektor digital, raksasa teknologi China, Tencent, turut berinvestasi sebesar 500 juta dolar AS untuk membangun pusat data ketiganya di Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen China terhadap pengembangan ekosistem digital di Tanah Air.

    Bukan hanya itu, kerja sama strategis Indonesia-China juga diwujudkan melalui inisiatif Dua Negara, Taman Kembar (Two Countries Twin Park/TCTP) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Program ini diperkirakan akan menarik investasi hingga Rp60 triliun dan menciptakan sekitar 10.000 lapangan kerja baru.

    Nota kesepahaman (MoU) kerja sama ini ditandatangani oleh pihak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang dan China State Construction Engineering Cooperation (CSCEC), disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong, pada 20 Maret lalu.

    “TCTP bukan sekadar investasi, melainkan juga mencakup integrasi rantai pasokan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas industri nasional agar semakin kompetitif di pasar global,” ujar Airlangga.

    Melalui berbagai inisiatif dan kerja sama strategis tersebut, investasi, khususnya dari China, diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi tantangan ketenagakerjaan yang saat ini dihadapi Indonesia.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Santoso
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saksikan Indonesia Investment Talk Series! Buka-bukaan Jurus Jaring Investasi

    Saksikan Indonesia Investment Talk Series! Buka-bukaan Jurus Jaring Investasi

    Jakarta

    Upaya pemerintah menarik investasi semakin penuh tantangan imbas meningkatnya ketidakpastian global. Ketidakpastian itu muncul dari pecahnya perang dagang yang memaksa pengusaha harus menghitung ulang strategi investasi mereka.

    Kondisi ini tentu harus direspons sigap, mengingat target yang dipasang Presiden Prabowo Subianto untuk investasi tak main-main. Tahun ini saja investasi ditargetkan bisa mencapai Rp 1.905 triliun, dan terealisasi Rp 465 triliun pada kuartal I 2025.

    Dari dalam negeri, tantangan lainnya adalah proses perizinan yang banyak dikeluhkan pengusaha. Rumitnya perizinan bisa memakan waktu lama dan berpotensi menghambat datangnya investor.

    Di sisi lain Indonesia harus bersaing ketat dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, atau Malaysia yang juga berburu investor. Lantas, strategi apa yang harus dijalankan menjaring investasi? Hal ini akan dibahas mendalam dalam acara Indonesia Investment Talk Series.

    Dalam sesi panel Indonesia Investment Talk Series yang ditayangkan pada hari ini Rabu 30 April 2025 pukul 13.00 WIB, narasumber dari perwakilan pemerintah, pengusaha dan pengamat akan duduk bersama membahas upaya menjaring investasi masuk Indonesia.

    Diskusi ini juga akan membahas peluang dan tantangan hilirisasi industri di Indonesia, dari kacamata pemerintah, pelaku usaha, hingga akademisi.

    Berikut daftar lengkap narasumber yang menjadi pembicara:

    • Nurul Ichwan – Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM
    • Muhammad Toha – Ketua Bidang Kajian Mineral Strategis, Mineral Kritis & Hilirisasi Mineral PERHAPI
    • M. Rizal Taufiqurrahman – Kepala Pusat Makroekonomi dan Finance INDEF
    • Shinta Kamdani – Ketua Umum APINDO

    Buat kamu yang tertarik dengan isu-isu ekonomi strategis, wajib banget pantengin!

    Tayangan ini bisa disaksikan langsung di detikcom lewat link berikut ini: dtk.id/investmenttalkseries.

    Acara ini disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan SSP, dua pemain penting di industri hilirisasi dalam negeri. Jangan sampai ketinggalan, ya. Yuk, jadi bagian dari diskusi penting untuk masa depan ekonomi Indonesia!

    (ily/hns)

  • Danantara Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Danantara Bisa Genjot Pertumbuhan Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, mengatakan dengan pengelolaan yang profesional dan aset yang besar, BPI Danantara berpeluang menjadi lembaga investasi negara yang mampu bersaing dengan institusi ternama di kawasan seperti Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia).

    “Dengan ukuran asset yang besar tidak mustahil bahwa suatu hari Danantara bisa menyaingi tamasek dan khazanah,” kata Shinta kepada Liputan6.com, Selasa (29/4/2025).

    Ia pun menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, kehadiran lembaga ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara agar lebih produktif dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian nasional.

    “Keberadaan badan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemanfaatan aset dan menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujarnya.

    Bisa Genjot Ekonomi

    Lebih lanjut, kata Shinta, APINDO menilai bahwa BPI Danantara dapat menjadi katalis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi nasional.

    Jika dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan berorientasi pada profesionalisme, badan ini diyakini dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset negara.

    “Jika dijalankan dengan tata kelola yang baik dan profesionalisme tinggi, BPI Danantara berpotensi menjadi instrumen penting untuk mendorong investasi, membuka peluang kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global, khususnya pada sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

     

  • AS Keberatan Aturan Impor RI, Pengusaha Minta Ini

    AS Keberatan Aturan Impor RI, Pengusaha Minta Ini

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) menyatakan keberatannya terhadap kebijakan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023. Keberatan tersebut tercermin dalam laporan tahunan National Trade Estimate report on Foreign Trade Barriers yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang As (USTR).

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk melindungi industri tekstil. Ia menilai, pemerintah perlu lebih jeli melihat keberatan tersebut dengan tetap memperhatikan pasar domestik.

    “Kita melihat kalau untuk industri tekstil, garment, itu justru kita tidak mau (impor) terbuka lebar, karena akan semakin bermasalah untuk industri dalam negeri,” kata Shinta kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Shinta menegaskan, Permendag 36/2023 mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasar domestik dari dumping, di mana produk impor membanjiri pasar dengan harga yang lebih rendah.

    “Kita lakukan itu, sekali lagi, kita juga memperhatikan industri dalam negeri kita. Makanya saya katakan, ini kan semua berkaitan ya, jadi soal dumping, soal ini sekarang ini kan pasar Indonesia begitu besar,” tegasnya.

    Apalagi, kondisi tarif tinggi yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump membuka ruang bagi masuknya berbagai produk impor ke pasar domestik. Menurutnya, Permendag 36/2023 itu perlu tetap ada agar pasar terjaga.

    “Jadi kita juga mesti berhati-hati dengan adanya kondisi Trump seperti ini, janganlah kita mendapatkan dumping dari negara lain. Jadi kita harus siap-siap dengan safeguard, dengan anti-dumping measures-nya,” tegasnya.

    “Jadi mesti dijaga keseimbangannya di dalam industri, soalnya kami juga sebagai pelaku usaha dalam negeri juga diajak, mesti diajak konsultasi kan, diajak bicara gitu,” imbuhnya.

    Shinta menambahkan, keberatan yang disampaikan AS dapat diasumsikan hanya menyasar beberapa sektor, seperti digital. Sepanjang impor yang dilakukan tidak mempengaruhi industri dalam negeri, ia mengaku tak keberatan jika pemerintah longgarkan kebijakan impor.

    “Kalau tidak mempengaruhi Indonesia, ya mungkin sesuatu yang kalau tidak mempengaruhi industri dan negeri, ya itu mungkin sesuatu yang bisa dibuka kesempatannya,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Pengusaha Ngeluh Premanisme Ganggu Investasi, Minta Pemerintah Turun Tangan

    Pengusaha Ngeluh Premanisme Ganggu Investasi, Minta Pemerintah Turun Tangan

    Jakarta

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) meminta pemerintah untuk membenahi iklim investasi agar terhindar dari aksi premanisme. Pasalnya, aksi tersebut dinilai sangat mengganggu investasi masuk ke Indonesia.

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani, mengaku telah berbicara dengan pemerintah terkait aksi premanisme. Dalam pertemuan tersebut, APINDO meminta pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dalam menekan aksi premanisme.

    “Kami juga sudah sampaikan ini kepada pemerintah. Makanya pemerintah juga sudah (melakukan) tindakan-tindakan lah, gimana caranya untuk bisa membantu pelaku usaha di dalam menjalankan operasional. Jelas ini sangat mengganggu,” kata Shinta kepada wartawan di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Shinta menegaskan, aksi premanisme yang kerap kali memungut biaya-biaya secara liar tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu sudah berlangsung sejak lama.

    “Sebenarnya ini bukan masalah baru. Cuma ini sekarang mengemuka. Dan mungkin sekarang juga jadi lebih banyak yang berani untuk bicara,” jelasnya.

    Namun begitu, Shinta tak menyebut jumlah kerugian yang ditaksir akibat aksi premanisme tersebut. Pasalnya, besaran pungutan liar yang diminta preman berbeda di tiap daerah.

    “Kita nggak bisa ini kan translate ke biaya ekonomi berapa, tapi yang jelas kita melihat bahwa memang ini mengganggu lah daripada ekosistem investasi di Indonesia,” tutupnya.

    Untuk diketahui, kasus premanisme kembali mencuat beberapa waktu lalu. Namun bukan pada skala personal, aksi premanisme ini bahkan disebut-sebut menggoyang citra Indonesia di mata para investor.

    Peristiwa yang dimaksud adalah gangguan ormas terhadap pembangunan pabrik produsen mobil listrik asal China, BYD. Hal ini mencuat kala Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno memaparkan kejadian tersebut saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, China.

    Eddy mendorong agar pemerintah segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Ia menyebut, rasa aman perlu ditingkatkan agar para investor merasa nyaman untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

    “Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy, dikutip dari detikOto.

    “Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” lanjut Eddy.

    (acd/acd)

  • Mau Investasi, Pengusaha Korsel Minta Pemerintah Hapus Hambatan Impor

    Mau Investasi, Pengusaha Korsel Minta Pemerintah Hapus Hambatan Impor

    Jakarta

    Delegasi Federation of Korean Industries (FKI) meminta pemerintah Indonesia memperbaiki regulasi yang menghambat impor. Hal itu diungkap dalam acara Business Roundtable di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Ketua Delegasi FKI sekaligus Ketua LOTTE Group Shin Dongbin mengatakan, perbaikan diperlukan untuk mendukung investasi Korea Selatan di Indonesia. Ia mengatakan, FKI hendak berinvestasi pada sektor-sektor kunci di Indonesia, seperti semikonduktor, infrastruktur, hingga keuangan.

    “Untuk mewujudkan semua ini, kami mengharapkan dukungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk pembangunan infrastruktur yang memadai serta perbaikan regulasi, termasuk penghapusan hambatan-hambatan impor,” kata Shin dalam sambutannya di acara Business Roundtable, The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Adapun saat ini, Shin mengatakan Korea Selatan telah menggelontorkan dana investasi langsung ke Indonesia sebesar US$ 2,28 miliar pada 2023. Angka tersebut diklaim meningkat lebih dari 54% dibanding tahun sebelumnya.

    “Fakta ini menunjukkan bahwa dunia usaha Korea semakin memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang sangat penting,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menekankan pentingnya kolaborasi di berbagai proyek strategis. Kolaborasi ini dinilai mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan.

    Shinta juga menyebut, pemerintah akan melakukan reformasi iklim investasi di Indonesia dengan berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi serta meningkatkan transparansi agar lebih berkeadilan bagi para investor.

    “Kami menegaskan komitmen kami untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk lebih menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan persaingan yang adil bagi semua investor, termasuk mitra Korea kami,” kata Shinta.

    (acd/acd)

  • Pengusaha RI Gandeng Korsel Geber Investasi Kendaraan Listrik-Petrokimia

    Pengusaha RI Gandeng Korsel Geber Investasi Kendaraan Listrik-Petrokimia

    Jakarta

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menandatangani nota kesepahaman membangun investasi dan kerja sama bilateral bersama Federation of Korean Industries (FKI) dalam acara Business Roundtable di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani mengatakan, investasi Korea Selatan di Indonesia secara footprint tercatat mencapai US$ 15,4 miliar atau sekitar Rp 252,9 triliun (asumsi kurs Rp 16.862) pada tahun 2023. Melalui penandatanganan tersebut, FKI hendak memperkuat investasi di berbagai sektor, seperti manufaktur, kendaraan listrik, ritel, petrokimia, teknologi hijau, hingga fintech.

    “Delegasi bisnis Korea hari ini yang mewakili yang terbaik dari Korea membawa serta total investasi sebesar US$ 15,4 miliar di Indonesia,” kata Shinta dalam sambutannya dalam acara Business Roundtable di The Langham Hotel, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Shinta mengatakan, hubungan APINDO-FKI menandai tonggak sejarah yang merumuskan kemitraan ekonomi strategis. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga sekaligus membentuk Dewan Bisnis Korea-Indonesia.

    Shinta mengatakan, FKI merupakan asosiasi yang mewadahi lebih dari 560 perusahaan besar dan 34 dewan bisnis bilateral di 32 negara. Sementara APINDO, asosiasi pengusaha di 22 sektor ekonomi yang hadir di 34 provinsi dan lebih dari 305 kota.

    “Nota kesepahaman ini memformalkan komitmen kami untuk memperkuat hubungan bisnis dan mempromosikan investasi dan perdagangan di seluruh sektor utama yang menjadi kepentingan bersama,” ungkapnya.

    Dalam acara tersebut, APINDO dan FKI juga membahas lima isu prioritas yang berkaitan dengan investasi Korea Selatan di Indonesia. Pertama, Indonesia akan berkomitmen memperkuat iklim investasi, termasuk dengan perusahaan Korea Selatan.

    Kedua, APINDO mendorong kolaborasi melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketiga, Indonesia berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan persaingan yang adil bagi semua investor.

    Keempat, Indonesia menegaskan komitmennya tentang pengembangan ekosistem kendaraan listrik Korea Selatan. Kelima, kolaborasi antara Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat rantai pasok serta perdagangan bilateral di tengah ancaman tarif impor Amerika Serikat.

    “Indonesia menawarkan basis alternatif strategis yang stabil bagi industri Korea,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Delegasi FKI sekaligus Ketua LOTTE Group Shin Dongbin mengatakan, Korea Selatan telah menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Melalui kerja sama ini, FKI akan memperkuat kolaborasi dengan sumber daya Indonesia dan teknologi manufaktur canggih milik Korea Selatan.

    “Maka kita dapat mendorong pertumbuhan industri hilirisasi (downstream industry) di Indonesia, yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah industri nasional. Contohnya, Hyundai Motor dan LG Energy Solution telah membentuk usaha patungan untuk membangun fasilitas produksi kendaraan listrik dan baterai sel di Indonesia,” jelasnya.

    Selain itu, Shin juga menyebut banyak perusahaan Korea Selatan lain yang juga berdiri di Indonesia. Kehadiran perusahaan tersebut dilakukan untuk membangun rantai pasok yang mencakup pengolahan nikel hingga produksi barang jadi.

    Sementara di sektor keuangan, Korea Selatan juga hadir melalui perbankan KB Financial Group dan asuransi Hanwha Life. Kedua perusahaan tersebut telah memperluas kerja sama dengan menawarkan layanan perbankan dan asuransi di Indonesia.

    “Melalui penandatanganan MOU antara Federasi Pengusaha Korea dan APINDO hari ini, kita akan membangun kerja sama ekonomi bilateral yang lebih erat dan berkelanjutan,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • Pengusaha Respons LG Hengkang dari Proyek Baterai Mobil Listrik Rp 129 T

    Pengusaha Respons LG Hengkang dari Proyek Baterai Mobil Listrik Rp 129 T

    Jakarta

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani merespons mundurnya LG dari proyek investasi baterai kendaraan listrik senilai Rp 129 triliun di Indonesia. Shinta menilai hal ini berkaitan dengan turunnya permintaan terhadap kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

    “Jadi menurut saya ini cuma suatu kondisi di mana ada mungkin market demand-nya yang mungkin perlu waktu. Jadi bukannya kemudian mereka nggak ini, tapi mungkin ada penundaan lah, saya bilangnya penundaan,” ujarnya di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta Selatan, Rabu (23/4/2025).

    Meski begitu, ia meyakini minat Korea Selatan terhadap investasi di Indonesia tetap tinggi. Meski LG hengkang dari satu proyek, Shinta menyebut banyak perusahaan Korea lain yang akan menanamkan modal di Indonesia.

    “Karena kan ini kan memang situasi pada market EV ini yang dikatakan ya, mungkin pada saat ini timing-nya aja. Jadi menurut saya sih, Korea itu sangat tertarik untuk Indonesia, untuk investasi Indonesia dan masih banyak usaha-usaha Korea,” tuturnya.

    Terkait kabar investasi baterai EV yang bakal digantikan oleh investor lain, Shinta menyebut Indonesia memang membuka kesempatan untuk semua pihak.

    Sebelumnya, LG dilaporkan mundur dari proyek investasi senilai 11 triliun won atau US$ 7,7 miliar, atau setara Rp 129 triliun (kurs Rp 16.800) di Indonesia. Investasi itu terkait proyek rantai pasok baterai EV.

    Semula, konsorsium yang meliputi LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp dan mitra lainnya akan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan BUMN dalam proyek baterai EV. Kerja samanya mencakup pengadaan bahan baku, produksi prekursor, bahan katode, hingga pembuatan sel baterai.

    Menurut sumber yang mengetahui kabar itu, batalnya investasi disebabkan karena adanya pergeseran dalam lanskap industri, yang mana ada perlambatan sementara dalam permintaan EV global.

    “Mempertimbangkan kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek tersebut,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir dari Yonhap News Agency, Senin (21/4/2025).

    (ily/ara)

  • Pemerintah Mau Tambah Impor dari AS, Pengusaha Tak Ingin Industri Lokal Terganggu – Page 3

    Pemerintah Mau Tambah Impor dari AS, Pengusaha Tak Ingin Industri Lokal Terganggu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berencana untuk menambah volume impor dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian negosiasi soal tarif baru. Pengusaha mewanti-wanti soal ketahanan industri lokal.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menyadari perlu adanya upaya mengurangi defisit perdagangan AS dan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan negosiasi terhadap tarif resiprokal 32 persen bagi barang asal Indonesia yang ditetapkan AS.

    “Yang sekarang harus diperhatikan adalah soal tadi, mengurangi defisit kalau kita mau ya negosiasi sama Amerika,” kata Shinta di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Selasa (8/4/2025).

    Seperti diketahui, neraca perdagangan AS terhadap Indonesia masih defisit sekitar USD 18 miliar. Besarnya angka ini yang disebut jadi salah satu alasan Presiden AS Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal buat barang asal Indonesia.

    Shinta mengatakan agar angka defisit bagi AS itu berkurang, maka Indonesia harus menambah impornya. Kendati demikian, dia tak ingin barang-barang yang diimpor itu berdampak buruk terhadap industri lokal Tanah Air.

    “Gimana cara mengurangi defisit? Berarti kan harus meningkatkan impor apa mereka yang tidak mengganggu industri dalam negeri, karena kita enggak mau ini mengganggu industri kita,” tuturnya.

    Dia mengatakan telah juga mengusulkan adanya perjanjian dagang terbatas di beberapa aspek. Misalnya soal impor kapas dari AS dan ekspor pakaian jadi dari Indonesia.

    “Jadi kita tadi mengusulkan juga adanya limited trade deal, jadi limited trade deal dengan Amerika itu adalah dengan beberapa aspek seperti kapas ya, jadi dengan tekstil, itu kan kita ekspor lumayan besar, tapi kita juga bisa impor kapas, dimana bisa menaikkan (produksi) tekstil,” terangnya.

     

  • Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Jumlah Pemudik Lebaran 2025 Turun, Masyarakat ‘Ngirit’ atau Ekonomi Lagi Sulit?

    Bisnis.com, JAKARTA – Pergerakan masyakarat pada mudik Lebaran 2025 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan utamanya terjadi pada pengguna transportasi umum, sehingga turut berdampak pada perputaran ekonomi yang biasanya selalu mendapatkan momentum saat libur Lebaran.

    Adapun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat arus mudik Lebaran 2025 dimulai pada 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Puncak arus mudik pun terjadi pada 28 Maret 2025, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada esok hari atau 6 April 2025.

    Pada puncak arus mudik atau H-3 Idulfitri, pergerakan masyarakat harian di sejumlah moda transportasi sempat mencapai level tertingginya selama masa angkutan Lebaran 2025. Pergerakan tertinggi berada di moda angkutan udara atau pesawat yang mencapai 303.468 penumpang.

    Kemudian, penumpang angkutan penyeberangan tercatat menyentuh level 297.342 penumpang dan kereta api sebanyak 247.611 penumpang. Adapun angkutan laut sekitar 115.993 penumpang.

    Perbedaan hanya ada pada angkutan bus di mana pergerakan tertinggi jatuh pada H-4 Idulfitri atau 27 Maret 2025 sebesar 300.793 orang.

    Adapun sampai dengan H+1 Idulfitri atau 1 April 2025, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi tercatat turun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun ini, jumlah penumpang angkutan umum secara akumulasi sejak 21 Maret-1 April 2025 baik kereta api, udara, laut, penyeberangan dan bus sebesar 12,1 juta penumpang.

    Jumlah itu turun dari akumulasi 2024 yakni 12,5 juta penumpang atau terjadi penurunan sebesar 3,57%. Penurunan utamanya terjadi pada moda angkutan laut, penyeberangan dan bus. Moda kereta api dan udara tercatat masih naik dari periode 2024.

    Berbeda dengan moda angkutan umum, jumlah pemudik dengan moda angkutan pribadi pada 2025 masih tercatat naik dari 2024. Berdasarkan data yang dihimpun posko Angkutan Lebaran Kemenhub, jumlah penumpang angkutan pribadi dari 21 Maret hingga 1 April 2025 tercatat sebanyak 47,1 juta orang atau naik dari tahun sebelumnya 44,1 juta. Kenaikan itu sebesar 6,85%.

    Penurunan jumlah pemudik sebelumnya telah terlihat dari survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub bersama dengan Badan Litbang Kompas. Pada Idulfitri 2025, potensi pergerakan diprediksi sebanyak 146,48 juta jiwa.

    Angka prediksi itu turun dari angka prediksi Lebaran 2024 yang mencapai 193 juta pemudik. Bahkan, angka realisasinya jauh lebih tinggi yakni mencapai sekitar 242 juta orang.

    Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengamini penurunan jumlah pemudik tahun ini. Dia menilai penurunan utamanya terjadi pada angkutan bus, sebagaimana terlihat di empat terminal seperti Pulo Gebang, Tanjung Priok, Kalideres dan Poris.

    Menurut Djoko, pemudik banyak yang masih memilih moda sepeda motor. Dia juga melihat tren yang berbeda tahun ini, di mana masyarakat mudik tanpa dibarengi dengan belanja.

    “Bisa juga orang mudik yang penting kumpul tetapi tidak belanja. Buktinya di daerah juga kuliner-kuliner tidak seramai dulu, hotel-hotel juga enggak marak,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).

    Djoko memandang penurunan jumlah pemudik turut disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, kalangan aparatur sipil negara (ASN) menahan belanjanya saat mudik Lebaran karena penghasilannya yang tidak setinggi dulu lagi.

    Hal itu diketahui lantaran efisiensi anggaran pemerintahan yang diberlakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran kementerian.

    Konsekuensinya, kata Djoko, ASN yang biasanya mendapatkan tambahan penghasilan dari seminar, diskusi maupun dinas ke luar kota kini harus menahan belanja saat momen Lebaran.

    “Hanya dapat gaji saja. Ya terus mau apa? Berat mereka itu. Kalau pejabatnya eselon 2 dan 3 dapat tunjangan. Apalagi eselon 1. Coba yang staf-stafnya, belum lagi [swasta, red] yang kena PHK atau yang honorer-honorer itu. Terasa mereka,” terang akademisi Universitas Unika Soegijapranata itu.

    Pengusaha Buka Suara

    Kalangan pengusaha pun turut melihat adanya penurunan jumlah pemudik dan potensi penurunan perputaran uang saat Lebaran 2025, apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengakui bahwa perekonomian masyarakat saat momentum Idulfitri 2025 tidak sebesar saat Idulfitri tahun-tahun sebelumnya. Hal itu kendari momentum pergerakan ekonomi Lebaran tetap terjadi utamanya di sektor-sektor seperti transportasi, makanan dan minuman serta restoran.

    “Jadi dengan sendirinya ada penurunan dari momentum Lebaran yang biasanya selalu ada peningkatan. Mungkin lebaran tahun ini tetap ada peningkatan, tetapi tidak sebesar seperti biasanya,” ujarnya kepada wartawan pada sela-sela acara gelar griya Idulfitri 2025 di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Shinta juga memandang bahwa perekonomian domestik saat Idulfitri tahun ini juga tidak sebesar biasanya karena adanya faktor global.

    CEO Sintesa Group itu juga menggarisbawahi upaya pemerintah dalam memberikan insentif berupa diskon untuk tiket pesawat maupun retail.

    “Itu terus digenjot, jadi walaupun mungkin tidak sekuat seperti biasa itu tetap dilakukan untuk meningkatkan lebih banyak lagi peningkatan dari pada promosi,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menyebut perputaran uang selama libur Idulfitri 1446 Hijriah diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang turun.

    Prediksi itu didasarkannya pada survei potensi pemudik pada Idulfitri 2025 dan 2024.

    Sarman mencatat, apabila tahun lalu asumsi perputaran uang selama Idulfitri 2024 mencapai Rp157,3 triliun, maka asumsi perputaran uang libur Idulfitri tahun ini diprediksi mencapai Rp137,9 triliun.

    Sarman menjelaskan, prediksi tersebut dihitung dari jumlah pemudik tahun ini sejumlah 146,48 juta orang atau setara dengan 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Apabila rata-rata keluarga membawa uang sebesar Rp3,75 juta, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp137,9 triliun.

    “Jumlah ini masih berpotensi naik, angka rata-rata per keluarga diambil angka yang minimal dan moderat. Jika per keluarga membawa rata-rata Rp4 juta maka potensi perputaran bisa mencapai Rp145 triliun,sehingga potensi perputaran di kisaran Rp137 triliun-Rp145 triliun,” terangnya dalam keterangan tertulis.

    Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membantah prediksi adanya penurunan geliat ekonomi pada Lebaran 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, menurutnya pemerintah telah menggelontorkan berbagai program maupun bansos untuk menggerakkan ekonomi dan daya beli masyarakat.

    Airlangga menilai geliat ekonomi pada Lebaran tahun sebelumnya turut didongkrak oleh Pilpres dan Pileg. Untuk itu, dia memprediksi pergerakan ekonomi Lebaran tahun ini cenderung moderat, bukan turun.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi beda. Moderat,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

    Sementara itu, pemerintah menyatakan bakal memastikan kelancaran dan keselamatan arus balik Lebaran 2025. Persiapan sudah dilakukan termasuk menyediakan opsi Work From Anywhere (WFA) untuk ASN agar bisa mengurai kepadatan arus balik yang diprediksi memuncak esok hari, Minggu (6/4/2025).

    “Kami akan mengelola arus balik semaksimal mungkin, seperti halnya arus mudik kemarin. Pelaksanaan arus mudik menjadi catatan dan pembelajaran dalam menyiapkan arus balik. Persiapan sarana dan prasarana tidak ada yang berubah. Kami juga tetap bersiap mengantisipasi penumpukan kendaraan pada waktu-waktu tertentu,” ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy di Jakarta, Jumat (4/4/2025), dikutip dari siaran pers.