Xcloud.id

Tag: Shinta Kamdani

  • Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Cuti Bersama 18 Agustus Bukan Libur Nasional, Pengusaha Buka Suara

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) angkat bicara soal penetapan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut cuti bersama ini bukan hari libur nasional dan bersifat opsional, terutama bagi sektor swasta.

    Shinta menilai langkah pemerintah ini sebagai upaya untuk memberi ruang masyarakat memperingati Hari Kemerdekaan sekaligus mendorong konsumsi domestik dan sektor pariwisata. Namun, ia menekankan pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

    “Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan keputusan sesuai karakteristik operasional dan kebutuhan produksinya. Bagi industri yang memiliki ritme produksi berkelanjutan seperti manufaktur, cuti bersama dapat disesuaikan agar tidak mengganggu target produksi atau distribusi,” ujar Shinta kepada detikcom, Jumat (8/8/2025).

    Sebaliknya, sektor usaha yang lebih fleksibel bisa memanfaatkan cuti bersama sebagai jeda kerja yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi lainnya. Ia berharap ke depan penetapan cuti bersama dilakukan dengan masukan lintas sektor agar tetap memberi manfaat tanpa mengganggu sektor strategis.

    Pemerintah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang mengatur perubahan jadwal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025. Dalam SKB terbaru, 18 Agustus 2025 ditetapkan sebagai cuti bersama tambahan.

    “Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” ujar Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

    Pemerintah mengajak masyarakat aktif mengikuti kegiatan seperti upacara, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga acara kebudayaan dan edukatif dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan RI.

    SKB ini ditandatangani oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Penetapan dilakukan dalam rapat di Kemenko PMK yang dipimpin oleh Deputi Warsito dan Imam Machdi serta dihadiri perwakilan kementerian terkait.

    (rrd/rrd)

  • Badai PHK Tak Cuma Hantam RI, Pengusaha Ungkap Fakta Ini

    Badai PHK Tak Cuma Hantam RI, Pengusaha Ungkap Fakta Ini

    Jakarta –

    Isu pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi sorotan publik beberapa waktu terakhir. Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam, PHK memang sedang terjadi di beberapa negara.

    Bob menyebut terjadinya PHK merupakan efek jangka panjang pandemi COVID-19. Pandemi menyebabkan kegiatan produksi terhambat, namun pencetakan uang terus berjalan.

    “Kalau soal PHK, kita bilang sekarang di negara manapun PHK, karena ekonomi menciut, ekonomi dunia begini loh. Waktu COVID kita nggak memproduksi apa-apa. Tapi hanya satu yang kita produksi. Printing money. Jadi duitnya dipakai macam-macam. Nah sekarang saatnya kita harus bayar, sehingga ekonomi itu shrinking,” katanya saat dijumpai di kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (30/7/2025).

    Akibat kondisi itu roda ekonomi dunia menjadi semakin tertekan. Efek dominonya terasa hingga sektor ketenagakerjaan dan menyebabkan terjadinya badai PHK. Bob memberi contoh China dan Singapura yang juga menghadapi isu ketenagakerjaan.

    “Memang dalam waktu tertentu ini ekonomi akan tertekan. Jadi PHK akan jadi mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di semua negara juga. Bahkan sekarang surprise ya kalau kita dengar youth unemployment di China itu udah 20-30%, jangan salah. Bahkan Singapura pun dia akan mengurangi tenaga kerja di sektor perbankan karena ada digital transformasi,” bebernya.

    Dalam kondisi ini Bob menyebut yang perlu dilakukan adalah terus menyediakan lapangan kerja. Artinya jika ada 10 buruh terkena PHK maka harus ada 15 lowongan kerja baru yang dibuka.

    “Ya memang harus ada effort dari kita untuk bagaimana men-create employment. Cuma yang bahayanya begini, begitu ekonomi lagi melemah, pemerintah kan kurang penerimaan. Nah karena kurang penerimaan, pajak dinaikkan. Yang bayar pajak siapa? Ya mereka yang bekerja, ya mereka yang berusaha,” ujar Bob.

    Saat ditanya soal tarif 19% dari Amerika Serikat (AS) terhadap sektor ketenagakerjaan Indonesia, Bob menyebut yang perlu diwaspadai adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Bila pelemahan rupiah bisa diatasi maka Indonesia akan terhindar dari badai PHK.

    Saat ini beberapa industri berorientasi ekspor memang masih mengandalkan bahan baku dari impor yang menggunakan dolar AS untuk transaksi. Di sisi lain, ekspor ke AS berpotensi turun karena adanya tarif yang lebih tinggi.

    “Kalau PHK sih pastilah kita akan menghadapi situasi seperti itu. Tapi yang penting dia dapat kerja baru. Nah jadi harus dibuka ladang-ladang pekerjaan baru. Oleh karena itu regulasi harus lebih elastis, jangan terlalu ribet,” tutupnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani menyebut PHK hingga Juni 2025 sudah memakan korban hingga 150 ribu orang. Angka tersebut merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kalo kami di APINDO kami pakai data PHK itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita melihat yang keluar dari BPJS itu kan PHK sampai dengan Januari sampai Juni 2025 itu kan sudah 150 ribu. Dan yang klaim itu 100 ribuan. Jadi ini angka yang dipakai, dasarnya dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (19/7/2025).

    Angka itu lebih tinggi dari data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker mencatat jumlah korban PHK pada Januari sampai bulan Juni mencapai 42.385 pekerja, naik sekitar 32,19% dari periode yang sama di tahun yang sebesar 32.064 pekerja.

    Lihat juga Video: Momen Kapolri Lepas 1.575 Buruh Korban PHK untuk Bekerja Kembali

    (ily/kil)

  • Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Ternyata RI Tak Langsung Kena Tarif 19% 1 Agustus, Ini Alasannya

    Jakarta –

    Tarif yang diberlakukan Amerika Serikat (AS) ke Indonesia, menurut pengusaha, tidak langsung berlaku 19% pada 1 Agustus 2025. Sebelumnya, pemberlakuan tarif pada tenggat waktu tersebut diumumkan Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani menjelaskan saat ini proses negosiasi dagang masih berlangsung antara Indonesia dan AS. Namun sudah ada satu framework agreement yang dicapai kedua belah pihak.

    Sebagai informasi, sebelum kena tarif 19% dari AS Indonesia terancam oleh tarif 32%. Namun, lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap AS berhasil menurunkan besaran tarif tersebut.

    “Ini semua masih dalam proses. Jadi, negosiasi ini secara teknis belum selesai. Dan selama dia belum selesai, dan targetnya bukan 1 Agustus untuk Indonesia karena Indonesia sudah mencapai satu framework di mana ini akan terus berlanjut negosiasinya,” jelas Shinta dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Artinya selama belum ada kesepakatan teknis yang dicapai maka Indonesia hanya terkena tarif 10%. Artinya, meskipun negosiasi berlangsung lama tapi Indonesia tetap terkena tarif 10%.

    “Selama kita belum mencapai kesepakatan secara teknis, maka yang dikenakan hanya resiprokal sebesar 10%. Jadi dengan kata lain kita mau berlama-lama negosiasi juga nggak apa-apa juga karena yang kita dapatkan 10%. Belum ada yang kita kondisi-kondisi yang juga harus kita siapkan,” sebut Shinta.

    Ia juga mengomentari permintaan AS untuk dibebaskan TKDN terhadap barang mereka yang masuk Indonesia. Menurut Shinta, dalam penerapannya tidak bisa langsung dan tentu harus mengikuti aturan yang disepakati dalam negosiasi.

    “Nah, yang penting adalah nantinya dalam proses negosiasi secara teknis legal, karena kalau perjanjian itu nantinya akan legal, itu binding legal, itu ada kata-kata seperti apa? Karena setahu saya tetap ada aturan-aturan yang harus diikuti. Jadi ini kan proses negosiasi, kita tidak bisa hanya, oh pokoknya tidak ada local content. Tidak mungkin posisi seperti itu. Apa? Tidak ada local content seperti apa?” tutur Shinta.

    (ily/hns)

  • Pengusaha Ungkap 150.000 Orang Jadi Korban PHK, Diprediksi Bertambah!

    Pengusaha Ungkap 150.000 Orang Jadi Korban PHK, Diprediksi Bertambah!

    Jakarta –

    Angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) meningkat tahun ini. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, PHK hingga Juni 2025 sudah memakan korban hingga 150 ribu.

    Angka tersebut merujuk pada data yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, kata Shinta, 100 ribu di antaranya terdata sudah mengajukan klaim manfaat.

    “Kalau kami di APINDO kami pakai data PHK itu kan dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi kita melihat yang keluar dari BPJS itu kan PHK sampai dengan Januari sampai Juni 2025 itu kan sudah 150 ribu. Dan yang klaim itu 100 ribuan. Jadi ini angka yang dipakai, dasarnya dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya dalam konferensi pers di Kantor APINDO, Jakarta, Selasa (19/7/2025).

    Angka itu lebih tinggi dari data yang disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kemnaker mencatat jumlah angka korban PHK pada Januari sampai bulan Juni mencapai 42.385 pekerja. Angka ini naik sekitar 32,19% dari periode yang sama di tahun lalu yakni sebanyak 32.064 pekerja.

    Namun, Shinta menyebut tak ingin berdebat soal perbedaan angka PHK. Ia hanya menekankan bukti PHK itu ada, dan angkanya meningkat cukup tinggi.

    “Tapi tentunya kita juga melihat bahwa dalam Kemenaker punya laporan dari Disnaker dan lain-lain. Jadi makanya saya bilang kita nggak usah berdebat soal angka, data. Tapi yang jelas kelihatan tadi kenaikan itu ada, pemerintah mengatakan 32%. Itu kan angka tinggi, kenaikan tinggi. Dan ini memang sudah dirasakan juga dari survey yang dibuat APINDO,” beber Shinta.

    Shinta berpendapat gelombang PHK masih akan terus bergulir. Apalagi dengan adanya tarif 19% dari Amerika Serikat, hal itu berpotensi mengganggu kinerja industri berorientasi ekspor.

    “Jadi kita sama-sama sepakat bahwa ini bukan hanya PHK biasa, tapi ini PHK sedang benar-benar berjalan dan masih terus bergulir. Makanya dari sisi tarif Trump dan lain-lain itu jangan sampai kita bertambah lagi. Karena yang kena kan ekspor yang kena di sana TPT (Tekstil dan Produk Tekstil)” sebut Shinta.

    “Kalau sekarang kita nggak punya tarif yang lebih baik dari kompetitor dan ada pengalihan order, itu kan akan mengganggu nantinya tenaga kerja di Indonesia juga, nanti PHK-nya akan semakin bertambah,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Airlangga Bantah Ancaman Tambahan Tarif 10% dari Trump ke Negara-negara BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah adanya tambahan tarif impor sebesar 10% yang dikenakan oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia di atas tarif resiprokal 32%. 

    Hal itu merujuk pada ancaman Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara yang menjalankan kebijakan dianggap Anti-Amerika dari BRICS. Pada saat ancaman itu disampaikan, Presiden Prabowo Subianto tengah menghadiri KTT BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.

    Meski demikian, saat dimintai konfirmasi, Airlangga membantah adanya tambahan tarif tersebut kepada Indonesia yang saat ini sudah diganjar tarif impor 32%.

    “Jadi pertama, tambahan itu tidak ada,” kata Airlangga di sela-sela kunjungan Presiden Prabowo di Brussel, Belgia, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

    Selain itu, Menko Perekonomian sejak 2019 itu menyebut saat ini Indonesia dan AS masih memasuki periode pause, alias penundaan dalam penerapan tarif impor tersebut. Kedua pihak, katanya, tengah menyelesaikan perundingan perdagangan. 

    Tim yang dipimpin Airlangga pun belum lama ini bertolak ke AS untuk kembali bernegosiasi dengan Departemen Perdagangan dan Perwakilan Dagang AS, utamanya setelah Presiden Trump mengumumkan akan tetap mengganjar Indonesia dengan tarif impor sebesar 32%.

    Tarif terhadap barang maupun produk impor dari Indonesia itu rencananya akan diterapkan 1 Agustus 2025 apabila tidak tercapat negosiasi antara kedua negara. Beberapa negara lain pun juga diancam tarif impor dengan besaran berbeda. 

    “Jadi penundaan, penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata politisi Partai Golkar itu.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut membantah bahwa negosiasi antara Indonesia dan AS berlangsung alot lantaran keanggotaan Indonesia di BRICS. Apalagi, ancaman tarif impor tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja. 

    “Pengenaan tarif 32% itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir enggak ada hubungannya gitu,” paparnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Meski demikian, kalangan pengusaha telah mewanti-wanti pemerintah agar bisa dengan tepat mengantisipasi ancaman Trump itu. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani mengatakan kondisi ini disebut sebagai sinyal negosiasi geopolitik yang harus segera dimitigasi dan diperhitungkan risikonya. 

    “Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS sejatinya adalah langkah strategis untuk memperluas jejaring Global South, akses pendanaan alternatif, dan diversifikasi pasar ekspor,” ujar Shinta kepada Bisnis, Selasa (8/7/2025). 

    Shinta mewaspadai ancaman tarif proteksionis AS terhadap negara-negara BRICS yang disebut Trump sebagai anti-Amerika. Hal ini menunjukkan kondisi dinamika perdagangan global semakin sarat dengan bargaining politik. 

    Dia menuturkan, negosiasi dengan pihak AS, khususnya di era Presiden Trump perlu dilakukan dengan kewaspadaan tinggi karena keputusan kebijakan dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan kepentingan politik domestik AS.

    “Sebagai mitra strategis pemerintah, Apindo sejak awal telah aktif mengawal jalannya negosiasi kebijakan tarif resiprokal dengan Amerika Serikat, yang kini memasuki tenggat penting pada 9 Juli 2025,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengancam pemberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara mana pun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung BRICS.

    Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang AS.

    “Negara mana pun yang berpihak pada kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini,” tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social dikutip dari Bloomberg Senin (7/7/2025).

  • Pengusaha Sambut Baik Pabrik Baterai EV CATL, Ciptakan Insentif Pasar Hilirisasi Nikel

    Pengusaha Sambut Baik Pabrik Baterai EV CATL, Ciptakan Insentif Pasar Hilirisasi Nikel

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik mega proyek ekosistem baterai kendaraan listrik (EV). Ekosistem itu dinilai dapat menciptakan insentif pasar bagi hilirisasi nikel.

    Adapun proyek yang dimaksud adalah proyek hasil investasi bersama perusahaan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dan PT Industri Baterai Indonesia (IBC). CBL merupakan anak usaha dari Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL).

    Proyek tersebut pun baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Minggu (29/6/2025).  proyek hilirisasi nikel ini dibangun di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu.

    Sementara untuk hilir, dibangun pabrik di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menilai, ekosistem pabrik itu dapat mendukung industri EV yang sedang berkembang di Indonesia. Pabrik itu juga menjadi katalisator untuk  percepatan industrialisasi pada sektor-sektor lainnya di Tanah Air.

    “Kehadiran ekosistem baterai EV bisa dipastikan akan sangat membantu dan menciptakan insentif pasar bagi hilirisasi nikel dan barang tambang lainnya di Indonesia,” ucap Shinta kepada Bisnis.

    Namun, lanjut Shita, perlu dipahami bahwa ekosistem baterai EV hanya bisa menciptakan insentif pasar yang tinggi, apabila dikelola dengan mengindahkan prinsip berkelanjutan/sustainable, minim dampak lingkungan, dan rendah emisi.

    Oleh karena itu, seluruh supply chain ekosistem EV perlu memperhatikan dan mengedepankan implementasi prinsip keberlanjutan dalam seluruh proses bisnisnya. Ini mulai dari penambangan nikel hingga proses manufaktur baterai.

    “Kami berharap agar seiring dengan terbentuknya ekosistem baterai EV, praktik penambangan, supply chain dan proses produksi EV di Indonesia juga semakin mengadopsi sustainability excellence,” kata Shina.

    Menurutnya, hal ini menjadi keniscayaan agar dampak ekonomi yang ingin diciptakan lebih optimal. Shinata juga mengatakan, nilai ini dapat dilakukan secara nasional, pihaknya meyakini hilirisasi pada sektor-sektor lain di luar EV, bisa lebih mudah dan lebih cepat direplikasi.

    Terkait dampaknya, dia meyakini kehadiran ekosistem baterai EV di Indonesia akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Ini khususnya di sektor EV nasional.

    “Ini karena bila baterai EV bisa diproduksi sepenuhnya di Indonesia, supply chain EV di Indonesia bisa menjadi jauh lebih efisien dan kompetitif,” ujarnya.

    Kendati, Shinta mengatakan hal itu dilakukan dengan catatan. Menurutnya, pemerintah harus bisa memastikan kepastian berusaha dan efisiensi iklim investasi Indonesia di sektor terkait. Hal ini bisa dilakukan dengan simplifikasi regulasi, debirokratisasi, dan harmonisasi berbagai peraturan industri serta peraturan perdagangan supply chain terkait.

    “Kami berharap pemerintah juga fokus melakukan upaya-upaya upskilling atau reskilling pekerja agar penyerapan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan ekosistem EV bisa lebih mudah dan cepat dilakukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri yang ada,” tutup Shinta.

    Asal tahu saja, proyek hilirisasi nikel ini dibangun di Kawasan Industri PT Feni Haltim (FTH), Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, untuk hulu. FTH sendiri merupakan perusahaan patungan antara Hong Kong CBL Limited (HKCBL) dan ANTAM.

    Sementara untuk hilir, dibangun pabrik di kawasan Artha Industrial Hill (AIH) dan Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat. Proyek yang dibangun di atas lahan seluas 3.023 hektare (Ha) itu memiliki masa pembangunan selama lima tahun (2024-2029). Sedangkan khusus di hilir atau pabrik di Karawang dibangun di lahan seluas 43 Ha.

    Proyek ini ini mencakup enam sub proyek utama. Perinciannya, lima sub proyek di Halmahera yakni pengembangan tambang nikel laterit, peleburan pirometalurgi, peleburan hidrometalurgi, produksi material baterai, dan daur ulang baterai. Sedangkan, satu sub proyek di Karawang, yakni manufaktur baterai. 

    Khusus proyek pabrik baterai lithium ion di Karawang, IBC dan CBL membentuk perusahaan patungan bernama PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB).

    Pabrik ini direncanakan memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 GWh per tahun pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir 2026, dan akan diekspansi hingga mencapai kapasitas total 15 GWh per pada fase kedua. Adapun total investasi dari proyek ini mencapai US$5,9 miliar atau setara Rp96,04 triliun (asumsi kurs Rp16.278 per dolar AS).

  • Pengusaha Merapat! Ikutan Diplomat Success Challenge Season 16 Yuk Biar Naik Kelas

    Pengusaha Merapat! Ikutan Diplomat Success Challenge Season 16 Yuk Biar Naik Kelas

    Jakarta: Buat kamu para pengusaha yang ingin naik level yuk merapat. Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 resmi dibuka hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.

    Program Inkubasi kewirausahaan terbesar di Indonesia kembali hadir dengan membawa
    semangat baru dan komitmen untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. DSC Season 16 tahun 2025 hadir di tengah dinamika kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesor 4,87% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 5,11%. 

    Lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu faktor terjadinya banyak PHK yang terjadi sejak awal tahun 2025 ini. Oleh karena itu, DSC Season 16 berkomitmen untuk menciptakan solusi bagi tantangan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Beragamnya tantangan ekonomi Indonesia saat ini, menjadikan semangat kolaborasi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi pondasi bagi terciptanya solusi inovatit di masa depan. Oleh karena itu, DSC di tahun ini banyak menggandeng perwakilan dari sektor usaha, seperti APINDO dan Food Startup Indonesia (FSI), hingga kolaborasi dengan Institusi pendidikan dan budaya.” ujar Founding Father don Ketua Dewan Komisioner DSC, Surjanto Yasaputera dalam acara Kick Off DSC Season 16 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.

    Baca juga: Lebih dari 9.700 Pelajar Terinspirasi Jadi Wirausahawan Muda

    Kolaborasi DSC dengan banyak pihak eksternal merupakan sebuah inisio menjawab tantangan ekonomi indonesia saat ini. Dengan kata lain, DSC berkomitmen untuk menjadi penggerak bagi munculnya kolaborasi dan dampak dari sektor ekonomi dan usaha dalam negeri.

    “DSC adalah salah satu partner strategis APINDO untuk mewujudkan Indonesia Incorporated, di mana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bisa terjalin demi menciptakan ekonomi yang lebih resilien dan berdaya saing tinggi ke depan.” ungkap Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO.
     

    Menginjak tahun ke-16 ini, DSC mengusung tema ‘Wujud sinergi Kolaborasi’ untuk menguatkan posisinya sebagai ecosystem hub bagi pelaku usaha di Indonesia. Ekosistem kewirausahaan ini merupakan kumpulan DEN (Diplomat Entrepreneurs Network) atau alumni peserta DSC setiap musimnya. 

    Ekosistem ini terbukti berhasil melahirkan beberapa kolaborasi antar-DEN yang tidak hanya memperkuat bisnis mereka masing-masing, tetapi juga menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru yang lebih berdampak kepada masyarakat.

    “Kolaborasi merupakan cerminan budaya Indonesia yang sejak dahulu mengajarkan kita bagaimana kolaborasi bisa mendekatkan segala perbeddan struktural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, #BersamaDSC Season 16 di tahun ini akan menjadi tempat berkumpulnya segala inovasi usaha yang sudah memanfaatkan kemajuan era
    digital tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu semangat gotong-royong dan kebersamaan,” kata Bogi Edric Chandra, Program Initiator Diplomat Success Challenge.

    Selain menjadi ajang kompetisi usaha dengan total hibah sebesar Rp 2,5 miliar, DSC Season 16 juga akan menghadirkan para coach berpengalaman seperti M. Jupaka (Serialpreneur), Andanu Prasetyo (CEO of Maka Group, Founder Toko Kopi Tuku), Nilamsari (Founder Kebab Turki Baba Rafi, CEO PT Nava Sari Kreasi), dan Arief Budiman (CEO Agrindo). Mereka hadir untuk mendampingi perjalanan para Challengers dan DEN dalam peran mereka sebagai Incubator Master.

    DSC Season 16 juga kemball menghadirkan para Dewan Komisioner DSC, seperti Surjanto Yasaputera (Ketua Dewan Komisioner DSC), Helmy Yahya, dan Antarina SF Amir. Para Challengers dan DEN akon berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan dewan komisioner yang tentu saja bisa menambah menaikkan level pengusahan, baik dari valeu pengembangan diri dan aspek bisnis pengusaha ke depan.
    Cara Ikutan DSC Season 16

    Season 16 mengundang para pelaku usaha tanah air yang mewujudkan ide bisnis ataupun meningkatkan skala bisnisnya. Segera daftarkan ide bisnismu sebelum 13 September 2025 melalui laman www.diplomatsukses.com.

    Jakarta: Buat kamu para pengusaha yang ingin naik level yuk merapat. Diplomat Success Challenge (DSC) Season 16 resmi dibuka hari ini, Jumat, 13 Juni 2025.
     
    Program Inkubasi kewirausahaan terbesar di Indonesia kembali hadir dengan membawa
    semangat baru dan komitmen untuk menciptakan peluang-peluang usaha baru yang bisa berdampak kepada masyarakat. DSC Season 16 tahun 2025 hadir di tengah dinamika kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesor 4,87% jika dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar 5,11%. 
     
    Lesunya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini menjadi salah satu faktor terjadinya banyak PHK yang terjadi sejak awal tahun 2025 ini. Oleh karena itu, DSC Season 16 berkomitmen untuk menciptakan solusi bagi tantangan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Beragamnya tantangan ekonomi Indonesia saat ini, menjadikan semangat kolaborasi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi pondasi bagi terciptanya solusi inovatit di masa depan. Oleh karena itu, DSC di tahun ini banyak menggandeng perwakilan dari sektor usaha, seperti APINDO dan Food Startup Indonesia (FSI), hingga kolaborasi dengan Institusi pendidikan dan budaya.” ujar Founding Father don Ketua Dewan Komisioner DSC, Surjanto Yasaputera dalam acara Kick Off DSC Season 16 di Jakarta, Jumat, 13 Juni 2025.
     
    Baca juga: Lebih dari 9.700 Pelajar Terinspirasi Jadi Wirausahawan Muda
     

    Kolaborasi DSC dengan banyak pihak eksternal merupakan sebuah inisio menjawab tantangan ekonomi indonesia saat ini. Dengan kata lain, DSC berkomitmen untuk menjadi penggerak bagi munculnya kolaborasi dan dampak dari sektor ekonomi dan usaha dalam negeri.
     
    “DSC adalah salah satu partner strategis APINDO untuk mewujudkan Indonesia Incorporated, di mana kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bisa terjalin demi menciptakan ekonomi yang lebih resilien dan berdaya saing tinggi ke depan.” ungkap Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO.
     

    Menginjak tahun ke-16 ini, DSC mengusung tema ‘Wujud sinergi Kolaborasi’ untuk menguatkan posisinya sebagai ecosystem hub bagi pelaku usaha di Indonesia. Ekosistem kewirausahaan ini merupakan kumpulan DEN (Diplomat Entrepreneurs Network) atau alumni peserta DSC setiap musimnya. 
     
    Ekosistem ini terbukti berhasil melahirkan beberapa kolaborasi antar-DEN yang tidak hanya memperkuat bisnis mereka masing-masing, tetapi juga menciptakan peluang terbukanya lapangan pekerjaan baru yang lebih berdampak kepada masyarakat.
     
    “Kolaborasi merupakan cerminan budaya Indonesia yang sejak dahulu mengajarkan kita bagaimana kolaborasi bisa mendekatkan segala perbeddan struktural yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, #BersamaDSC Season 16 di tahun ini akan menjadi tempat berkumpulnya segala inovasi usaha yang sudah memanfaatkan kemajuan era
    digital tanpa melupakan nilai-nilai kebangsaan kita, yaitu semangat gotong-royong dan kebersamaan,” kata Bogi Edric Chandra, Program Initiator Diplomat Success Challenge.
     
    Selain menjadi ajang kompetisi usaha dengan total hibah sebesar Rp 2,5 miliar, DSC Season 16 juga akan menghadirkan para coach berpengalaman seperti M. Jupaka (Serialpreneur), Andanu Prasetyo (CEO of Maka Group, Founder Toko Kopi Tuku), Nilamsari (Founder Kebab Turki Baba Rafi, CEO PT Nava Sari Kreasi), dan Arief Budiman (CEO Agrindo). Mereka hadir untuk mendampingi perjalanan para Challengers dan DEN dalam peran mereka sebagai Incubator Master.
     
    DSC Season 16 juga kemball menghadirkan para Dewan Komisioner DSC, seperti Surjanto Yasaputera (Ketua Dewan Komisioner DSC), Helmy Yahya, dan Antarina SF Amir. Para Challengers dan DEN akon berkesempatan untuk bertemu dan berinteraksi dengan dewan komisioner yang tentu saja bisa menambah menaikkan level pengusahan, baik dari valeu pengembangan diri dan aspek bisnis pengusaha ke depan.
    Cara Ikutan DSC Season 16

    Season 16 mengundang para pelaku usaha tanah air yang mewujudkan ide bisnis ataupun meningkatkan skala bisnisnya. Segera daftarkan ide bisnismu sebelum 13 September 2025 melalui laman www.diplomatsukses.com.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Resmi Dikukuhkan, DPP Apindo Banten Janji Ciptakan Iklim Investasi hingga Lapangan Kerja – Page 3

    Resmi Dikukuhkan, DPP Apindo Banten Janji Ciptakan Iklim Investasi hingga Lapangan Kerja – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta – Kepengurusan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Banten (Apindo) 2024-2029 resmi dikukuhkan, Selasa (3/6/2025). Tak hanya melakukan pengukuhan, agenda tersebut juga meliputi Rapat Kerja serta Konsultasi Provinsi Banten tahun 2025.

    Dalam agenda itu, dihadiri oleh jajaran pengurus Apindo dari tingkat nasional dan daerah, Wakil Gubernur Banten, asosiasi dunia usaha, akademisi, serta mitra strategis dari berbagai sektor industri.

    Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Shinta Kamdani menjelaskan target Apindo Banten secara nasional. Pihaknya tetap akan fokus terhadap visi Apindo.

    “Ke depan saat ini kami fokus daripada visi Apindo. Ini adalah untuk bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, berkelanjutan, tapi yang utama untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

    Shinta juga menjelaskan, pihaknya akan fokus terhadap empat area utama. Yaitu ketenagakerjaan, investasi, UMKM dan advokasi kebijakan.

     

  • RI Krisis Lapangan Kerja! Lulusan PT Makin Banyak yang Menganggur

    RI Krisis Lapangan Kerja! Lulusan PT Makin Banyak yang Menganggur

    Jakarta, Beritasatu.com – Kericuhan saat acara Job Fair Bekasi Pasti Kerja Expo yang digelar Pemkab Bekasi di Convention Center President University, Cikarang Utara, Selasa (27/5/2025), menjadi potret krisis lapangan kerja melanda Tanah Air. 

    Para pencari kerja berdesak-desakan, bahkan diwarnai perkelahian saat berebut scan QR Code. Belasan orang pingsan dalam kericuhan tersebut. 

    Plt Kadisnaker Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati mengatakan sekitar 25.000 pencari kerja mengikuti job fair. Padahal, hanya 2.517 lowongan kerja yang disediakan dari 64 perusahaan.

    Brief Update BDS Alliance oleh Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) menyebut peristiwa itu menggambarkan kerasnya persaingan mendapatkan pekerjaan di Indonesia. 

    Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional BPS yang dirilis pada 5 Mei 2025 terlihat, per Februari 2025 jumlah angkatan kerja sebanyak 149,38 juta orang. Dari jumlah itu, 4,76% di antaranya menganggur, atau sekitar 7,28 juta orang. 

    “Jumlah penganggur naik dari 7,20 juta menjadi 7,28 juta orang,” ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Pengangguran Lulusan Perguruan Tinggi Makin Meningkat, SD-SMA Menurun 

    Angka pengangguran ini naik 83,45 ribu orang (11,1%), dibandingkan pada Februari 2024. Lulusan SMA merupakan porsi terbesar, yakni 28,01%. Disusul SMK 22,37%, lalu SD atau lebih rendah 17,09%, dan tamatan SMP sebanyak 16,20%. 

    Kemudian lulusan diploma IV hingga S-3 sebanyak 13,89%, dan terendah lulusan diploma I-III sebanyak 2,44%.

    Namun, bila melihat tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan tertinggi (PT), tamatan SMA dan SMK, mencatat tren penurunan. 

    Per Februari 2025, tamatan SMA tercatat 6,35%, turun dari 6,73% pada 2024, dan 7,69% pada 2023. Sementara SMK tahun ini tercatat 8%, turun dari 8,62% Februari 2024 dan 9,6% pada 2023. 

    Sebaliknya, pengangguran lulusan perguruan tinggi justru konsisten meningkat. Per Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi (D-IV hingga S-3) mencapai 6,23%. Naik dari 5,52% pada Februari 2023, dan naik lagi menjadi 5,63% pada Februari 2024. 

    Proporsinya juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Februari 2023 jumlahnya 9,43%, pada Februari 2024 naik jadi 12,21%, hingga tahun ini menjadi 13,89%. Dengan kata lain, 1,01 juta sarjana yang masih menganggur tahun ini.

    Kesulitan para lulusan perguruan tinggi mendapatkan pekerjaan juga terpotret dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) terbaru. Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja pada April 2025 untuk kelompok sarjana berada di 104,6. Masih di level optimistis, di atas 100.

    Tetapi, angka ini turun dari Maret pada 107,2 dan Februari 115,8. Dalam 4 bulan, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja bagi kelompok sarjana sudah turun 28,4 poin. Sementara kelompok SMA sudah 2 bulan di level pesimistis, di bawah 100. Per April 2025 berada di angka 95,4, terendah sejak April 2022.

    Dalam kajiannya, ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia melihat, pada saat ekonomi merosot, tingkat pengangguran dengan pendidikan menengah dan tinggi cenderung meningkat lebih tajam dibanding pengangguran tamatan pendidikan rendah. 

    Saat krisis 1998, pengangguran lulusan pendidikan menengah dan tinggi masing-masing 10,95% dan 11,00%, sementara untuk yang tidak memiliki pendidikan formal atau hanya berpendidikan dasar jauh lebih rendah, 1,04% dan 2,70%. Begitu pula krisis 2008, pengangguran kelompok terdidik 11-12%, sementara yang kurang terdidik di bawah 6%. Dari pola itu, terlihat peningkatan pengangguran terdidik bisa menjadi indikator kemerosotan ekonomi.

    Kondisi lapangan kerja di Indonesia memang masih suram. Apalagi, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut. 

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani mengatakan sepanjang Januari-Maret 2025 sudah 73.992 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang berhenti dari kepesertaannya karena terkena PHK. 

    Ini selayaknya menjadi perhatian serius pemerintahan Presiden Prabowo. Bagaimanapun krisis lapangan kerja berpotensi menyulut krisis sosial lainnya. 

  • FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA tolak usulan revisi PP 28/2024 demi Indonesia Emas 2045

    FAKTA Indonesia merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menolak usulan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2024 yang mengatur tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan atas kepentingan lain.

    “Kami menolak segala bentuk upaya revisi PP Nomor 28 Tahun 2024 demi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Ketua FAKTA Indonesia Ary Subagyo Wibowo di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu disampaikan untuk merespon pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, yang disampaikan melalui media dan menyarankan revisi atas PP 28 Tahun 2024.

    Menurut Ary, pernyataan tersebut terkesan lebih berpihak pada kepentingan industri tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    Alasan yang menyebut bahwa peraturan ini merugikan industri dinilai tidak tepat, karena justru peningkatan prevalensi PTM akan menambah beban pembiayaan negara dan menurunkan produktivitas nasional.

    “Argumentasi APINDO yang lebih mementingkan kepentingan industri bertentangan dengan amanat konstitusi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional,” ucap Ary.

    Ary menjelaskan, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas, dan gangguan kesehatan lainnya yang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

    Salah satu faktor yang turut berkontribusi yakni tingginya konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Berdasarkan data International Diabetes Federation tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kelima dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes usia dewasa terbanyak.

    Selain itu, Ary menyebut pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

    Selain itu, pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa, Kesehatan adalah hak asasi setiap orang dan merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak ini terpenuhi bagi seluruh warga negaranya”.

    “Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi warga negara dari dampak buruk zat adiktif yang terkandung dalam produk tembakau dan MBDK,” ujar Ary.

    Adapun perlindungan terhadap kesehatan masyarakat, kata Ary, semestinya menjadi prioritas utama dibandingkan kepentingan industri.

    Apalagi, untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita, khususnya pada poin keempat tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang kesehatan. Maka implementasi PP 28 Tahun 2024 perlu didukung sepenuhnya.

    “Asta Cita bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata Presiden dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berdaya saing,” ucap Ary.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.