Xcloud.id

Tag: Shinta Kamdani

  • Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan dengan formula yang adil. Sebagai informasi, pemerintah sedang menggodok UMP 2026, yang rencananya akan diumumkan paling lambat 21 November nanti.

    Ketua Apindo Shinta Kamdani meminta agar penyesuaian UMP di tahun ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.

    Shinta menyinggung tentang kenaikan UM sebesar 6,5% untuk tahun 2025 tanpa formula yang jelas hingga mengejutkan banyak pihak, termasuk pengusaha sendiri. Dalam hal ini, terdapat sejumlah pengusaha yang keberatan karena kondisi industrinya.

    “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja. Karena kondisi industri saat ini masih sangat beragam,” kata Shinta, ditemui usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Shinta, formula yang tepat diperlukan agar penetapan UMP tidak disamaratakan di seluruh daerah. Kalau tidak, bisa-bisa membuat pelaku usaha justru malah terbebani dan sulit untuk bertahan.

    Ia juga berpandangan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik wajar mendapatkan kenaikan upah yang lebih tinggi. Sedangkan daerah dengan daya dukung ekonomi yang masih terbatas perlu diberikan ruang penyesuaian.

    “Harapan kami kali ini ada formula yang fair, yang bisa mencerminkan berbagai elemen kontribusi di tiap daerah. Karena memang upah minimum dasarnya berbeda-beda, tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua,” ujarnya.

    Shinta menambahkan, selama ini formula penghitungan UMP yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan arah dan kepastian bagi investor. Formula itu telah mempertimbangkan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

    Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuat pemerintah harus kembali merumuskan ulang formula yang sebelumnya telah berjalan.

    Ia berharap, semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja, dapat memahami kondisi ekonomi RI saat ini. Menurutnya, UMP sejatinya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, bukan patokan tunggal upah di semua sektor.

    (shc/hns)

  • Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Pemerintah Siapkan UMP 2026, Pengusaha Minta Jangan Bikin Kaget

    Jakarta –

    Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan dengan formula yang adil. Sebagai informasi, pemerintah sedang menggodok UMP 2026, yang rencananya akan diumumkan paling lambat 21 November nanti.

    Ketua Apindo Shinta Kamdani meminta agar penyesuaian UMP di tahun ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang ada di masing-masing daerah.

    Shinta menyinggung tentang kenaikan UM sebesar 6,5% untuk tahun 2025 tanpa formula yang jelas hingga mengejutkan banyak pihak, termasuk pengusaha sendiri. Dalam hal ini, terdapat sejumlah pengusaha yang keberatan karena kondisi industrinya.

    “Harapannya keputusan UMP tahun ini tidak mengagetkan, tapi benar-benar fair bagi pengusaha dan pekerja. Karena kondisi industri saat ini masih sangat beragam,” kata Shinta, ditemui usai acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

    Menurut Shinta, formula yang tepat diperlukan agar penetapan UMP tidak disamaratakan di seluruh daerah. Kalau tidak, bisa-bisa membuat pelaku usaha justru malah terbebani dan sulit untuk bertahan.

    Ia juga berpandangan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik wajar mendapatkan kenaikan upah yang lebih tinggi. Sedangkan daerah dengan daya dukung ekonomi yang masih terbatas perlu diberikan ruang penyesuaian.

    “Harapan kami kali ini ada formula yang fair, yang bisa mencerminkan berbagai elemen kontribusi di tiap daerah. Karena memang upah minimum dasarnya berbeda-beda, tidak ada upah minimum nasional yang sama untuk semua,” ujarnya.

    Shinta menambahkan, selama ini formula penghitungan UMP yang diatur melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan arah dan kepastian bagi investor. Formula itu telah mempertimbangkan dengan kondisi tiap-tiap daerah.

    Namun Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 membuat pemerintah harus kembali merumuskan ulang formula yang sebelumnya telah berjalan.

    Ia berharap, semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja, dapat memahami kondisi ekonomi RI saat ini. Menurutnya, UMP sejatinya berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja, bukan patokan tunggal upah di semua sektor.

    (shc/hns)

  • Prabowo Tiba di Korea Selatan untuk Hadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju

    Prabowo Tiba di Korea Selatan untuk Hadiri KTT APEC 2025 di Gyeongju

    Bisnis.com, GYEONGJU — Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Korea untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 yang diselenggarakan di Kota Gyeongju, Provinsi Gyeongsang Utara, pada Kamis (30/10/2025) malam.

    Pesawat Garuda Indonesia-1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan mendarat di Pangkalan Udara Gimhae, Busan, pada pukul 22.27 waktu setempat (WS).

    Di bawah tangga pesawat, Presiden disambut oleh Menteri Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Republik Korea, Mayjen (Purn) Seok Jong Gun, Menteri Luar Negeri RI Sugiono, Wakil Wali Kota Gyeongju Song Ho-Jun, Duta Besar RI untuk Republik Korea Cecep Herawan, serta Athan KBRI Seoul Kolonel Pnb Muhammad Arief.

    Setelah melewati jajar kehormatan, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Gyeongju, tempat diselenggarakannya pertemuan puncak APEC 2025.

    Selanjutnya, orang nomor satu di Indonesia itu pun tiba di hotel tempatnya bermalam pada pukul 23.37 dan disambut sejumlah delegasi Indonesia yang telah lebih dulu tiba di lokasi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Tak hanya itu, terlihat juga Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Anindya Bakrie, serta Ketua Apindo Shinta Kamdani, Gandi Sulistiyanto, dan sejumlah diaspora Indonesia di Korea Selatan juga turut menyambut kedatangan Kepala Negara.

    Menurut pantauan Bisnis, Kepala Negara turut bertegur sapa dengan sejumlah perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea Selatan dan pengusaha.

    “Dari mana semua ini?” tanya Prabowo kepada rombongan yang menyambutnya.

    “Dari KBRI, Pak. Pengusaha juga, Pak,” jawab salah seorang di antara mereka.

    Prabowo kemudian melanjutkan dengan nada akrab, “Kerja di sini semua? Sudah berapa lama?”

    “Saya sudah 15 tahun, Pak,” ujar salah satu perwakilan diaspora.

    Mendengar hal itu, Presiden Prabowo tersenyum dan menimpali, “Wah, hebat. Sukses ya.”

    KTT APEC 2025: Tema dan Fokus Utama

    Rangkaian KTT APEC 2025 dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2025 di Hwabaek International Convention Center (HICO), Gyeongju. Tahun ini, di bawah keketuaan Republik Korea, forum tersebut mengusung tema “Building a Sustainable Tomorrow: Connect, Innovate, Prosper.”

    Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama negara-negara anggota APEC untuk membangun masa depan yang berkelanjutan dan inklusif bagi generasi mendatang.

    KTT kali ini menyoroti tiga prioritas utama, yaitu Connect (Terhubung) guna memperkuat fasilitasi perdagangan, investasi, dan konektivitas antarwarga (people-to-people connection); Innovate (Berinovasi) guna mendorong transformasi digital dan ekonomi berkelanjutan; dan Prosper (Sejahtera) untuk memperkuat peran UMKM, kelompok rentan, dan keseimbangan pertumbuhan demografis di kawasan.

    Dalam APEC Economic Leaders’ Meeting (AELM), Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan pandangan Indonesia mengenai penguatan kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

    Kehadiran Indonesia dalam forum ini memiliki arti strategis, mengingat APEC mencakup 60% Produk Domestik Bruto (PDB) dunia dan 36% populasi global.

    Partisipasi aktif Indonesia di APEC 2025 juga menjadi momentum penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai penjembatan kepentingan negara maju dan berkembang, serta memastikan kerja sama ekonomi kawasan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, pelaku usaha, dan dunia kerja.

    Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan dari Jakarta menuju Republik Korea adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

  • Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Nyaris 60% Pekerja RI Kerja di Sektor Informal, Pemerintah Bisa Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sekitar 60% pekerja di Tanah Air bekerja di sektor informal pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa jumlah tersebut diperoleh dari total 146 juta pekerja yang tercatat saat ini. Sementara itu, sekitar 40% sisanya bekerja di sektor formal.

    “Mereka ini tersebar di berbagai sektor industri, dengan kondisi tempat kerja yang beragam dan tingkat kesejahteraan yang beragam,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (29/10/2025).

    Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mencoba mencari solusi terbaik agar tingkat kesejahteraan para pekerja dapat meningkat.

    Upaya utama yang disampaikan Yassierli adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang pada tahun ini ditetapkan satu angka, yakni 6,5% secara nasional.

    Terkait kenaikan UMP 2026, Yassierli belum bersedia membocorkan formula perhitungan yang digunakan, tetapi menyampaikan komitmen untuk mengikis disparitas upah antardaerah.

    Upaya lainnya adalah pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir online, pemberian diskon 50% jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM), hingga bantuan subsidi upah (BSU).

    Mengenai serapan tenaga kerja, dia menyampaikan bahwa 2 juta pekerja formal terserap dari kenaikan investasi sebesar 14% secara tahunan (year-on-year) hingga September 2025, berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Yassierli melanjutkan, jumlah itu belum memperhitungkan serapan kerja dari berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, hingga Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP).

    Jumlah pekerja informal diperkirakan mencapai 2,5 juta orang pada setahun terakhir, misalnya dari program MBG dengan adanya dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) hingga ekosistem pendukung seperti pemasok bahan makanan.

    “Kalau hitungan teori, ada 30.000 SPPG beroperasi, sementara 1 SPPG ada 50 orang. Berarti [serapan tenaga kerja] 1,5 juta orang. Ditambah ekosistemnya sekitar 2,5 juta,” tuturnya.

    Kendati demikian, Yassierli menuturkan bahwa data tersebut akan divalidasi secara terperinci melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil sigi hingga periode Agustus 2025 akan dirilis pada November mendatang.

    PHK dan Serapan Tenaga Kerja

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal turut dipengaruhi tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan bahwa di tengah gejolak perekonomian saat ini, sejumlah sektor usaha mengalami tekanan kinerja, khususnya industri padat karya. Hal ini berbarengan dengan kurangnya penciptaan lapangan kerja pada sektor tersebut.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Menurutnya, tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal merupakan pertanda tekanan struktural perekonomian nasional, yang patut menjadi perhatian bersama. Tak hanya dari sisi perusahaan, Shinta menilai pemerintah dapat berperan dengan menggulirkan berbagai insentif ketenagakerjaan.

    Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih hanya menyerap tenaga kerja informal.

    Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal memaparkan visi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan pro-buruh, salah satunya dengan memberikan kepastian status kerja.

    Dia tak menampik bahwa berbagai program prioritas pemerintah tersebut melibatkan banyak pekerja, tetapi menilai bahwa pemerintah seharusnya tak menghitung pekerja serabutan sebagai indikator capaian.

    “Penyerapan tenaga kerja yang sekarang terjadi kan di sektor informal. Misalnya MBG, betul MBG menyerap tenaga kerja, tetapi informal. Gajinya di bawah upah minimum, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan pensiun,” kata Said saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025.

    BPS mengategorikan kegiatan informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    Berdasarkan hasil survei Satuan Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, terdapat tiga provinsi dengan persentase tertinggi pekerja informal, yakni Papua Pegunungan sebesar 94,71%, Papua Tengah sebanyak 88,51%, serta Nusa Tenggara Timur sebanyak 74,42%.

    Sementara itu, Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Banten menjadi tiga provinsi teratas dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja formal, masing-masing sebesar 67,54% serta 62,05% dan 53,37%.

    “Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di kegiatan informal. Pekerja informal lebih banyak pada laki-laki, sementara di perdesaan dan perkotaan berimbang banyaknya,” demikian catatan BPS dalam booklet Sakernas Februari 2025.

  • Apindo Semringah Investasi Domestik Ngebut per Kuartal III/2025

    Apindo Semringah Investasi Domestik Ngebut per Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons positif terkait meningkatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) hingga kuartal III/2025. Namun, di lain sisi, penanaman modal asing (PMA) justru terkontraksi.

    Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi pada Juli–September naik 13,9% year on year (YoY) menjadi Rp491,4 triliun, lebih lambat dari laju 15,3% YoY pada periode sama tahun lalu, akibat penurunan penanaman modal asing (PMA). 

    Kontraksi investasi asing telah berlangsung selama dua kuartal beruntun, saat penanaman modal dalam negeri (PMDN) terakselerasi.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani melihat penurunan PMA yang diimbangi dengan akselerasi PMDN justru menciptakan sentimen positif di kalangan pengusaha domestik. 

    “Ketika PMDN tumbuh lebih cepat daripada PMA, itu berarti ada trust dividend yang tumbuh di dalam negeri. Dunia usaha percaya terhadap stabilitas makro, arah kebijakan pemerintah dalam mengatasi tantangan struktural, dan keberlanjutan iklim berusaha,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Sabtu (18/10/2025).

    Dia mengatakan, data sepanjang Januari–September 2025, PMA tercatat Rp644,6 triliun, hanya sedikit terkoreksi dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp654,4 triliun. Sementara itu, PMDN melonjak dari Rp607,03 triliun menjadi Rp789 triliun, atau tumbuh sekitar 30,09% untuk periode yang sama. 

    “Artinya, arus modal asing masih solid, namun dinamika porsi berubah karena motor domestik kini berakselerasi lebih cepat,” jelasnya.

    Kemudian, pola kuartalan pada kuartal II dan III tahun ini mencerminkan rebalancing strategi investor global, namun bukan berarti penurunan kepercayaan terhadap Indonesia. 

    Menurutnya, di tengah ketidakpastian global, mulai dari selisih tingkat suku bunga, tekanan geopolitik, hingga fragmentasi rantai pasok, investor global cenderung bersikap ‘wait and calibrate’. 

    “Namun, nilai PMA kuartal III justru naik menjadi Rp212 triliun dibanding kuartal II sebesar Rp202,2 triliun, menandakan capital appetite yang masih terjaga dengan pertumbuhan sekitar 4,85% quarter to quarter,” katanya.

    Alhasil, dengan pergeseran tren investasi ini, menurut Shinta, dunia usaha justru melihat ruang yang lebih besar untuk kemitraan dan sinergi antara PMA dan PMDN.  

    “Bagi dunia usaha, kualitas investasi dalam bentuk nilai tambah, teknologi, lapangan kerja, dan keberlanjutan rantai pasok, jauh lebih relevan untuk menilai arah ekonomi Indonesia ke depan,” kata Shinta.

  • Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Prabowo ungkap arah pemikiran ekonominya dibentuk pemikiran Sumitro

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berbicara dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Rabu malam, mengungkap arah pemikiran ekonominya turut dibentuk oleh pemikiran ayahnya, yang merupakan begawan ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo.

    Dalam sesi dialog bersama Pimpinan Utama Forbes, Steve Forbes, Presiden Prabowo menceritakan bagaimana pemikiran ekonomi kakeknya, Margono Djojohadikusumo, kemudian ayahnya, Sumitro, juga dibentuk oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme.

    “Ayah saya bersekolah di Belanda, dan lulus di sana dengan gelar (sarjana) ekonomi, ini sekitar tahun 1940-an, dan kita (di Indonesia) saat itu ada pada masa perjuangan untuk merdeka. Saat itu, jujur saja, sebagian besar pemimpin negara-negara Asia dan Afrika, para elite, merupakan penganut sosialis, karena saat itu, Sosialisme, faktanya bahkan Marxisme, Komunisme, merupakan gerakan yang menentang kolonialisme, dan imperialisme. Saya pikir itu juga yang membuat banyak gerakan pemuda di Asia dan Afrika sayap kiri, Sosialis, Komunis. Ayah saya pun seorang Sosialis pada masa mudanya, dia memimpin Partai Sosialis Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat berbicara mengenai pengaruh pemikiran sosialis dari Sumitro pada masa mudanya.

    Prabowo melanjutkan pemikiran ekonomi Sumitro, yang pada masa itu berkiblat pada Sosialisme, kemudian berkembang saat ayahnya itu ditugaskan ke New York, untuk berbicara mewakili Indonesia di Markas PBB, Amerika Serikat. Di AS, Prabowo melanjutkan, Sumitro bertemu dan bersahabat dengan banyak pemimpin-pemimpin di Amerika, termasuk para pebisnis-pebisnis yang berkiblat pada Kapitalisme. Saat itu, Prabowo menyebut Kapitalisme yang dianut oleh para ekonom dan pebisnis di AS juga dimotori semangat anti-imperialisme dan anti-kolonialisme.

    “Amerika saat itu ada di garda terdepan untuk memaksa negara-negara kolonialis untuk de-kolonisasi. Saya pikir, ayah saya itu, dan dia mendapat banyak bantuan dari banyak pemimpin-pemimpin usaha di AS,” sambung Presiden Prabowo.

    Prabowo menambahkan ayahnya kemudian bersahabat dengan salah satu pebisnis besar di AS yang turut membantu perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka.

    “Ketika dia (Sumitro) kembali ke tanah air, (pemikiran) dia menjadi lebih seimbang, tentunya arah pemikirannya berkiblat pada Sosialisme, tetapi dia memahami ada poin penting dari Kapitalisme dan Pasar Bebas. Saat itu, saya masih muda, saya bertanya kepada ayah saya: Apa sistem ekonomi terbaik menurutmu? Dia jawab: Sebenarnya, sistem ekonomi terbaik untuk kita, Indonesia, merupakan sistem ekonomi campuran, kita harus mengambil yang terbaik dari Sosialisme, dan yang terbaik dari Kapitalisme,” ujar Presiden Prabowo menceritakan kisahnya bersama ayahnya, yang kemudian turut membentuk arah pemikiran ekonominya kelak.

    Di hadapan para CEO, yang jumlahnya sekitar 400-an orang lebih, Presiden Prabowo kemudian menyebut dirinya pun sepakat dengan pemikiran ayahnya, terutama sejak memasuki Abad Ke-21, sulit untuk berkiblat hanya pada satu sistem ekonomi.

    “Kita harus, menurut saya, kita harus mencari sistem terbaik yang bekerja untuk negara (kita masing-masing),” ujar Presiden Prabowo.

    Presiden Prabowo berdialog dengan Steve Forbes dalam sesi puncak Forbes Global CEO Conference 2025 yang bertajuk “A Meeting of Minds”.

    Forbes Global CEO Conference dilaksanakan pertama kali oleh majalah Forbes pada 2001 di Singapura, dan konferensi itu pun rutin digelar di negara-negara berbeda tiap tahunnya. Jakarta pernah menjadi tuan rumah Forbes CEO Global Forum pada 2016.

    Forbes Global CEO Conference 2025, yang digelar di Jakarta pada 14 Oktober sampai dengan 15 Oktober, menghadirkan sejumlah CEO dan inovator dari berbagai sektor, termasuk dari Indonesia ada Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan P. Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Direktur Utama DCI Indonesia Otto Toto Sugiri, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, Managing Director Tanoto Foundation Belinda Tanoto, Executive Director Salim Group Axton Salim, dan Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Marak PHK, Apindo Soroti Lonjakan Pekerja Informal

    Marak PHK, Apindo Soroti Lonjakan Pekerja Informal

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti lonjakan pekerja di sektor informal, imbas maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani mengatakan, dengan kondisi ekonomi saat ini, ada beberapa sektor usaha yang masih terpengaruh, terutama dari industri padat karya yang masih tertekan.

    “Jadi tentunya memengaruhi lapangan pekerjaan. Kita juga lihat sekarang, kalau dilihat secara menyeluruh, [tenaga kerja] ini banyak beralih ke sektor informal,” ujar Shinta kepada Bisnis, dikutip Senin (13/10/2025).

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan proporsi pekerja informal di Indonesia menjadi sekitar 86,58 juta orang atau 59,4% dari total penduduk bekerja per Februari 2025. Kategori informal mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

    “Jadi, karena kita tidak cukup bisa menciptakan lapangan kerja yang formal, dari industri padat karya, terutama yang manufaktur dan lain-lain itu bergesernya ke sektor informal sekitar 59%,” jelasnya.

    Shinta memandang bahwa tren PHK dan pergeseran tenaga kerja ke sektor informal saat ini adalah sinyal penting dari tekanan struktural perekonomian nasional yang perlu menjadi perhatian bersama.

    “Ini sekarang kondisi yang harus diperhatikan, karena informal sektor ini yang harus kita bagaimana caranya untuk mereka bisa diperhatikan lah, karena ini besar sekali jumlahnya,” ujarnya.

    Di lain sisi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) bertambah 830 orang sehingga totalnya menjadi 44.333 orang sepanjang Januari-Agustus 2025.

    Kemenaker melaporkan jumlah pekerja yang kena PHK pada Agustus 2025 tercatat menurun dibandingkan Juli 2025 sebanyak 1.118 orang. Namun demikian, apabila ditotal, Kemnaker mencatat jumlah PHK sepanjang 8 bulan tahun ini mencapai 44.333 orang.

    Alhasil, Shinta berharap angka PHK bisa ditekan, seiring dengan pemerintah yang akan memperluas insentif.

    “Jadi kita melihat dari sisi perusahaan-perusahaan yang masih PHK ini, apa nih solusinya?. Saat ini sekarang kan pemerintah juga menggulirkan insentif-insentif,” pungkas Shinta.

    Sebelumnya, pemerintah tengah menyusun perluasan sektor yang menjadi sasaran insentif pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah (DTP).

    Insentif pembebasan pajak itu saat ini hanya berlaku untuk buruh di sektor padat karya dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Namun dalam perluasan yang tengah digodok, PPh 21 DTP bakal turut menyasar pekerja sektor hotel, restoran, katering (horeka) atau pariwisata.

  • Gaji Program Magang Pemerintah di Jakarta Bisa Tembus Rp 5 Juta

    Gaji Program Magang Pemerintah di Jakarta Bisa Tembus Rp 5 Juta

    Jakarta –

    Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan peserta program magang nasional menerima besaran upah setara dengan upah minimum. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kemnaker Agung Nur Rohmad.

    “Besarannya uang saku setara UMK (upah minimum kabupaten/kota),” katanya kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Agung menerangkan besaran upah yang diterima peserta magang tergantung lokasi perusahaan. Apabila penempatannya di daerah, ia menyebut besarannya mengikuti UMK daerah.

    Ia mencontohkan wilayah Bekasi yang menerapkan UMK dan DKI Jakarta yang menerapkan UMP. Dengan begitu, Agung pun menyebut peserta magang di Jakarta bisa menerima insentif upah sebesar Rp 5,39 juta.

    “Iya (sesuai dengan UMP Jakarta). Kalau bekasi UMK Bekasi. Kebetulan Jakarta semua sama pakai UMP. Kalau magangnya di kantor cabang mengikuti daerahnya,” terang Agung.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan besaran upah untuk peserta magang di DKI Jakarta sesuai dengan nilai UMP DKI Jakarta. Upah ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah.

    “Dan untuk upah DKI Jakarta menggunakan besaran UMP Jakarta,” ujar Shinta kepada detikcom.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan fresh graduate mempunyai batas maksimalkan selama 6 bulan untuk mengikuti program ini. Selama kurun waktu tersebut mereka akan diberikan gaji sebesar Upah Minimum.

    “(Gajinya) upah minimum kota atau kabupaten,” kata Airlangga usai melakukan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait paket kebijakan dan stimulus ekonomi di kantor BPI Danantara, di Plaza Mandiri, Jakarta pada Rabu (1/10/2025).

    (rea/rrd)

  • Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Begini Skema Pemberian Upah Setara UMP di Program Magang Pemerintah

    Jakarta –

    Program magang yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera dimulai. Dalam program ini, pemerintah memastikan memberikan kompensasi yang layak kepada para peserta magang yang lolos seleksi. Lantas bagaimana skema pemberiannya?

    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan anggaran pemberian uang saku peserta magang diberikan langsung oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

    “Untuk anggarannya sendiri diberikan oleh pemerintah dengan tata cara tercantum pada Permenaker Nomor 8 tahun 2025,” kata Shinta kepada detikcom, Senin (6/10/2025).

    Shinta menjelaskan pasal 13 dalam beleid tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang akan menyalurkan upah dalam program tersebut melalui bank penyalur. Adapun bank penyalurnya merupakan bank Himbara, seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN, hingga BSI.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang anggaran untuk pemberiannya disediakan oleh pemerintah dengan rata-rata uang saku Rp 3,3 juta. Selain itu, Sarman menyebut pemerintah juga menyediakan jaminan sosial sebesar Rp 16.800 selama enam bulan.

    “Adapun teknis pembayaran uang saku tersebut tentu akan kami serahkan ke kebijakan pemerintah. Seyogyanya agar tidak memerlukan birokrasi lebih baik uang saku tersebut langsung dibayarkan oleh pemerintah ke rekening masing-masing peserta magang, tidak perlu melalui perusahaan tempat magang,” ujar Sarman kepada detikcom

    Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Agung Nur Rohmad menerangkan upah dalam program tersebut langsung ditransfer dari KPPN melalui Himbara.

    “Iya (dari pemerintah langsung ke peserta magang) dari KPPN melalui bank himbara ke peserta magang,” ujar Agung kepada detikcom.

    Dalam beleid Permenaker 8/2025 pasal 13, proses penyaluran upah dalam program magang oleh bank penyalur dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dana dari bank penyalur kepada rekening peserta.

    “Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menyalurkan Bantuan Pemerintah Program Pemagangan kepada Peserta Pemagangan melalui Bank Penyalur,” tulis pasal 13 ayat 1.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan peserta magang menerima upah dikirim lewat Himbara. Untuk itu, ia mendorong agar peserta magang mempunyai rekening bank Himbara.

    “Jadi nanti sesudah mereka mendaftar, diterima, nanti diumumkan kerja, nanti honornya dikirim ke rekening masing-masing. Dan diusulkan mereka mempunyai bank Himbara, akun di bank Himbara,” ujar Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    (rea/rrd)

  • Apindo: Masa Depan RI Terhalang Kapasitas Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    Apindo: Masa Depan RI Terhalang Kapasitas Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus CEO Sintesa Group, Shinta Kamdani, menilai masa depan Indonesia masih menghadapi hambatan serius akibat rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

    Shinta menekankan kunci menuju masa depan Indonesia terletak pada investasi terhadap manusia.

    “Karena sebenarnya ini salah satu modal demografi yang sangat besar buat Indonesia,” kata Shinta dalam acara Meet the Leaders bertema Indonesia Incorporated: Driving Job Creation and Economic Resilience in an Era of Global Uncertainty, pada Rabu (10/9/2025).

    Shinta memaparkan, Indonesia memiliki total penduduk sekitar 286 juta orang, dengan 260 juta di antaranya berusia di atas 15 tahun, serta 153 juta merupakan angkatan kerja aktif. Hal tersebut menurutnya membuat usia produktif menjadi aset terbesar bangsa.

    Namun, dia menekankan kapasitas penciptaan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. 

    “Masa depan Indonesia sendiri itu terhambat oleh rendahnya kapasitas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi ini saya rasa menjadi kunci, kenapa kita lihat bahwa dari sisi supply dan demand, itu penyediaan lapangan kerja di Indonesia belum sebanding dengan kebutuhannya,” paparnya.

    Berdasarkan data Apindo, kebutuhan lapangan kerja pada 2024 mencapai 12,2 juta orang, sementara lapangan kerja baru yang tersedia hanya 4,4 juta orang. Dari angka tersebut, hanya 4,8 juta tenaga kerja yang terserap, sedangkan jumlah pengangguran eksisting mencapai 7,8 juta orang.

    Shinta menambahkan, kualitas tenaga kerja juga masih jauh dari kebutuhan industri. Hanya 26% pelaku usaha yang menilai kualitas tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, hanya 9% tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi tinggi, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga.

    Situasi tersebut turut berdampak pada meningkatnya pengangguran muda, yang saat ini mencapai 67% pada kelompok usia 15–29 tahun, serta dominasi sektor informal yang hampir menyentuh 60%.

    Lebih jauh, Shinta mengatakan kewirausahaan dapat menjadi salah satu solusi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi. Kendati demikian, tingkat entrepreneurship di Indonesia baru sekitar 3,5% dari populasi, tertinggal dibandingkan Thailand (4,8%) dan Singapura (9–12%).

    “Jadi narasi kami adalah investasi pada manusia, menciptakan lapangan pekerjaan melalui industri, dan kewirausahaan,” ungkapnya. 

    Shinta juga menyinggung konsep Indonesia Incorporated yang sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto, di mana pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan di bawah satu komando presiden untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera dan bermartabat.

    Dia merinci empat kunci yang perlu diperhatikan Indonesia Incorporated. Pertama maju dalam karya, di mana masa depan bangsa harus bertumpu pada inovasi anak bangsa, bukan hanya bergantung pada sumber daya alam.

    Kedua, adil dalam kesempatan, setiap warga negara, termasuk perempuan, harus memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Saat ini partisipasi tenaga kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki.

    Ketiga, hijau dalam alam, di mana pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan, mengingat kerugian akibat perubahan iklim pada 2020–2024 mencapai Rp544 triliun.

    Terakhir, bersatu dalam keragaman dengan 1.340 suku bangsa dan keragaman budaya, keberagaman harus menjadi kekuatan untuk memperkuat bangsa.

    “Jadi kalau saya lihat ini, kita tidak bicara hanya dari segi maju dalam karya, bahwa kita itu punya negara yang besar. Tapi di sini, sebenarnya apa yang kita butuhkan ini adalah bahwa masa depan kita itu tidak hanya karena sumber daya, tapi juga karena karya dan inovasi daripada anak bangsanya sendiri,” kata Shinta.