Tag: Shinjiro Koizumi

  • Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Peringatan China ke Jepang Jika Ikut Campur soal Taiwan

    Beijing

    China memberi peringatan keras kepada Jepang soal Taiwan. China meminta Jepang tak ikut campur urusannya dengan Taiwan.

    Dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), Kementerian Pertahanan China memperingatkan Jepang akan membayar ‘harga yang menyakitkan’ jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan itu disampaikan China merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 Km saja dari pantai Taiwan.

    Tensi antara kedua negara itu meningkat dalam krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dipicu Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi yang mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan Tokyo berencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni. Lokasi itu merupakan pulau yang berjarak sekitar 110 Km dari pantai timur Taiwan.

    Kementerian Pertahanan China sendiri menyatakan cara ‘menyelesaikan masalah Taiwan’ adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945. China pun menyindir tindakan Jepang di masa lalu.

    “Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

    Dia mengatakan China punya kemampuan militer yang kuat. Dia menegaskan kekuatan militer China dapat diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang Negeri Tirai Bambu itu.

    “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

    Dia mengancam Jepang akan membayar harga yang menyakitkan jika melewati batas. Dia mengatakan Jepang hanya akan menimbulkan masalah bagi diri sendiri jika dianggap oleh China telah melewati batas dalam urusan Taiwan.

    “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang dalam pernyataannya.

    Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.

    Presiden Taiwan Lai Ching-te mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan USD 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.

    Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.

    “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama,” sebutnya.

    “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.

    Jepang sendiri telah mendapat nasihat dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Trump memberikan saran khusus kepada Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait Taiwan.

    “Trump melakukan panggilan telepon dengan Takaichi dan menyarankan dia untuk tidak memprovokasi Beijing terkait masalah kedaulatan pulau tersebut,” demikian seperti dilaporkan WSJ, yang mengutip para pejabat Jepang dan AS yang mendapatkan pengarahan soal percakapan telepon kedua pemimpin itu.

    “Saran dari Trump itu sangat halus, dan dia tidak menekan Takaichi untuk menarik kembali komentarnya,” sebut WSJ dalam laporannya seperti dilansir AFP. Juru bicara kantor PM Jepang menolak untuk mengomentari laporan WSJ tersebut.

    Lihat juga Video: China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan

    Halaman 2 dari 3

    (haf/haf)

  • Jepang Akan Bayar ‘Harga Menyakitkan’ Jika Lewati Batas Soal Taiwan

    Jepang Akan Bayar ‘Harga Menyakitkan’ Jika Lewati Batas Soal Taiwan

    Beijing

    Kementerian Pertahanan China memperingatkan bahwa Jepang akan membayar “harga yang menyakitkan” jika bertindak melewati batas terkait masalah Taiwan. Peringatan ini merespons rencana Tokyo mengerahkan rudal di sebuah pulau yang berjarak sekitar 100 kilometer saja dari pantai Taiwan.

    Peringatan tersebut, seperti dilansir Reuters, Jumat (28/11/2025), dilontarkan saat kedua negara terlibat krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengisyaratkan Jepang dapat melakukan intervensi militer jika serangan China terhadap Taiwan mengancam kelangsungan hidup Tokyo.

    Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, mengatakan pada Minggu (23/11) bahwa rencana Tokyo untuk menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara ke sebuah pangkalan militer di Yonaguni, sebuah pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari pantai timur Taiwan, “terus bergerak maju”.

    Saat ditanya soal pengerahan tersebut, Kementerian Pertahanan China mengatakan bahwa cara “menyelesaikan masalah Taiwan” adalah urusan Beijing dan tidak ada hubungannya dengan Jepang, yang sempat menguasai Taipei dari tahun 1895 silam hingga akhir perang Dunia tahun 1945.

    “Jepang tidak hanya gagal untuk merenungkan secara mendalam kejahatan agresinya dan penjajahan beratnya di Taiwan, tetapi justru, menentang opini dunia, Jepang justru terlena dengan khayalan intervensi militer di Selat Taiwan,” ucap juru bicara Kementerian Pertahanan China, Jiang Bin, dalam jumpa pers.

    “Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki kemampuan yang kuat dan sarana yang bisa diandalkan untuk mengalahkan musuh yang menyerang,” sebutnya.

    “Jika pihak Jepang berani melewati batas, bahkan setengah langkah saja, dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, mereka pasti akan membayar harga yang menyakitkan,” tegas Jiang dalam pernyataannya.

    Kementerian Luar Negeri China sebelumnya telah mengkritik pengerahan rudal oleh Jepang tersebut.

    Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, berulang kali menolak klaim teritorial China. Taipei menegaskan bahwa hanya rakyat mereka yang bisa memutuskan masa depan Taiwan.

    Presiden Lai Ching-te, pekan ini, mengumumkan rencana untuk menghabiskan anggaran pertahanan tambahan US$ 40 miliar selama delapan tahun ke depan. Hal ini menuai kritikan Beijing, yang menyebutnya sebagai pemborosan yang hanya akan menjerumuskan Taiwan ke bencana.

    Saat ditanya soal kritikan itu, juru bicara Dewan Urusan Daratan Utama Taiwan, Liang Wen-chieh, mengatakan pada Kamis (27/11) bahwa anggaran pertahanan China jauh lebih besar daripada Taiwan.

    “Jika mereka dapat mengutamakan perdamaian lintas selat, dana ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan mata pencaharian masyarakat daratan utama,” sebutnya.

    “Kedua belah pihak di selat ini tidak seharusnya seperti ini, saling bermusuhan sengit; itu akan baik untuk semua orang,” ujar Liang.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Ramai Debat Kebijakan Nuklir Jepang, Apa Kata Penyintas Bom Atom?

    Jakarta

    Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang akan membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut, ketika menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip non-nuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata Akira Kawasaki, anggota komite eksekutif NGO Peace Boat yang berbasis di Jepang, sekaligus koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat bahwa Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, “padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki.”

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Tokyo soroti perubahan kebijakan nuklir

    Kontroversi muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip non-nuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971.

    Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran, dengan mengatakan bahwa tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    Pemerintah juga akan meninjau kembali belanja pertahanan dan akan menyusun proposal yang mencakup seluruh aspek keamanan nasional pada akhir April 2026.

    Penolakan terhadap rencana tersebut sangat tegas.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan, “mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi.”

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau “tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius,” dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    “Namun, mengabaikan idealisme Jepang akan menghancurkan puluhan tahun upaya menuju penghapusan senjata nuklir. Hal itu juga akan menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga,” tambahnya.

    Penyintas pimpin penolakan atas nuklir

    Yoshihiko Noda, mantan perdana menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi, menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus “memimpin” dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji bahwa dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip non-nuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo, atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H-, juga mengkritik, dengan mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025, menyatakan bahwa mereka “menolak keras” upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan bahwa para penyintas Hiroshima dan Nagasaki “tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir.”

    Terumi Tanaka, seorang anggota kelompok tersebut yang berusia 92 tahun, mengatakan kepada Kyodo News Agency bahwa senjata nuklir adalah “alat setan.”

    Menurut Akira Kawasaki, jajak pendapat berulang selama dekade terakhir menunjukkan bahwa sekitar 70% warga Jepang mendukung pemeliharaan tiga prinsip non-nuklir, meskipun ketegangan geopolitik di kawasan tersebut telah meningkat.

    Ketegangan tersebut meningkat lebih tajam baru-baru ini setelah Takaichi menyatakan bahwa serangan Cina terhadap Taiwan akan menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang dan akan memerlukan pengerahan Pasukan Pertahanan Jepang.

    Ketegangan politik Cina-Jepang meningkat

    Beijing dan Tokyo sejak saat itu saling melontarkan kritik. Cina mulai menyiarkan video propaganda anti-Jepang, meningkatkan sanksi ekonomi, dan menuduh Tokyo memicu ketegangan regional.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berkomentar secara publik tentang perselisihan antara Cina dan Jepang. Namun, dalam panggilan telepon dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin (24/11), Xi mengatakan kepada Trump bahwa “kembalinya Taiwan ke Cina merupakan bagian penting dari visi Beijing terhadap tatanan dunia,” menurut laporan kantor berita resmi Cina, Xinhua.

    Pada Minggu (23/11), Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengunjungi Pulau Yonaguni di barat daya Kepulauan Okinawa dan hanya berjarak 110 kilometer dari Taiwan. Kunjungan itu bertujuan untuk memeriksa lokasi rencana penempatan baterai rudal Surface-to-air missiles (SAM) jarak menengah yang baru.

    Perdebatan nuklir Jepang picu kekhawatiran

    Cina menanggapi dengan menyatakan bahwa penempatan tersebut merupakan upaya untuk “menciptakan ketegangan regional dan memicu konfrontasi militer.”

    Tilman Ruff, seorang profesor di Universitas Melbourne dan co-presiden International Physicians for the Prevention of Nuclear War, mengatakan bahwa Jepang telah lama secara efektif turut serta dalam penerimaan senjata nuklir karena bergantung pada payung nuklir AS dan telah membiarkan AS memiliki senjata nuklir di Jepang, termasuk di atas kapal perang.

    Namun, memiliki kemampuan nuklir sendiri akan menjadi langkah besar melampaui itu.

    “Jika Jepang menempatkan senjata nuklirnya sendiri, itu akan menjadi perkembangan yang sangat signifikan,” jelasnya.

    “Hal itu akan mengganggu stabilitas seluruh Asia Timur Laut dan bisa memicu gelombang proliferasi yang akan membuat Korea Selatan jauh lebih mungkin untuk menempatkan senjata nuklir, semua hal tersebut akan memperburuk perlombaan senjata regional.”

    “Namun, saya rasa ada kekhawatiran yang cukup besar di kalangan masyarakat Jepang,” katanya.

    “Ada sensitivitas yang sangat kuat di Jepang yang didasarkan pada pemahaman dan penolakan terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh senjata nuklir.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Muhammad Hanafi

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Jepang Bakal Siagakan Rudal di Dekat Taiwan, China Geram!

    Beijing

    Pemerintah China melontarkan kritikan terhadap rencana Jepang menempatkan rudal di sebuah pulau di dekat Taiwan, saat ketegangan kedua negara semakin meningkat. Beijing menyebut rencana Tokyo itu sebagai upaya disengaja untuk “menciptakan ketegangan regional dan memprovokasi konfrontasi militer”.

    Kritikan itu muncul di tengah krisis diplomatik terburuk dalam beberapa tahun terakhir antara China dan Jepang, setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengatakan pada bulan ini bahwa serangan hipotetis Beijing terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    “Kekuatan sayap kanan di Jepang … membawa Jepang dan kawasan menuju bencana,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers rutin, seperti dilansir Reuters, Senin (24/11/2025).

    “Beijing bertekad dan mampu menjaga kedaulatan teritorial nasionalnya,” tegasnya.

    Pernyataan itu disampaikan menyusul pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, pada Minggu (23/11) yang mengatakan bahwa rencana menempatkan unit rudal jarak menengah jenis darat-ke-udara di pangkalan militer di Yonaguni, pulau yang berjarak sekitar 110 kilometer dari lepas pantai Timur, “terus bergerak maju”.

    Koizumi menjelaskan bahwa penempatan rudal itu bertujuan untuk melindungi Yonaguni. “Kita meyakini bahwa keberadaan unit ini akan mengurangi kemungkinan serangan bersenjata terhadap negara kita,” ucapnya.

    Mao, dalam tanggapannya, mengkritik rencana penempatan rudal di pulau berpenghuni yang letaknya paling barat di Jepang tersebut.

    “Langkah ini sangat berbahaya dan seharusnya menimbulkan kekhawatiran serius di antara negara-negara tetangga dan komunitas internasional,” kritik Mao.

    Perselisihan diplomatik terbaru ini memicu krisis bilateral terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat (21/11), China mengadukan perselisihan diplomatik dengan Jepang ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui surat kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres.

    Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, dalam suratnya kepada Guterres, menuduh Tokyo mengancam “intervensi bersenjata” terkait Taiwan.

    Fu juga menuduh Takaichi telah melakukan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional” dan norma-norma diplomatik ketika dia mengatakan bahwa serangan China terhadap Taiwan dapat memicu respons militer dari Tokyo.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Video: Menhan AS Puji Langkah Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan

    Video: Menhan AS Puji Langkah Jepang Tingkatkan Anggaran Pertahanan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memuji langkah Jepang yang meningkatkan anggaran pertahanannya dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi di Tokyo, Rabu (29/10).

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

  • Serangan Beruang Merajalela di Jepang

    Serangan Beruang Merajalela di Jepang

    Jakarta

    Peristiwa beruang menyerang manusia kian merajalela di Jepang. Pemerintah daerah setempat meminta militer turun tangan.

    Dilansir AFP, Selasa (28/10/2025), seorang pejabat pemerintah Jepang mengungkap serangan beruang memecahkan rekor tahun ini. Dia menyebut serangan beruang telah menewaskan 10 orang di Jepang sepanjang tahun ini. Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya yaitu enam orang pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2024.

    Hewan-hewan buas tersebut semakin merambah ke kota-kota karena berbagai faktor, termasuk penurunan populasi manusia dan perubahan iklim.

    Gubernur prefektur Akita utara, Kenta Suzuki, mengatakan kepada menteri pertahanan Jepang bahwa “nyawa warga kami tidak dapat dilindungi tanpa bantuan Self-Defense Forces (militer)”.

    “Serangan yang menargetkan leher dan wajah sangat umum, mengakibatkan situasi yang sungguh mengerikan,” ujar Suzuki.

    Suzuki mengatakan beruang sekarang tidak hanya muncul di pegunungan, tetapi juga di daerah perkotaan.

    Sangatlah “tidak normal” jika kehidupan sehari-hari semua penduduk terganggu seperti itu, imbuhnya.

    Respons Menhan Jepang

    Menteri Pertahanan Jepang yang baru diangkat, Shinjiro Koizumi, menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah akan “memanfaatkan sepenuhnya kemampuan dan wewenang yang ada untuk memulihkan keamanan”.

    Seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hidup yang memantau serangan beruang mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas “telah mencapai 10”.

    Korban terbaru diserang bersama tiga orang lainnya di sebuah desa pegunungan di Akita pekan lalu, kata pejabat tersebut.

    Namun, angka tersebut belum termasuk korban tewas baru-baru ini yang tampaknya terkait dengan serangan beruang lainnya.

    Seorang wanita ditemukan tewas pada hari Senin (27/10) di dekat sawah di Akita, sementara seorang pria dan anjingnya ditemukan tewas di wilayah tetangga, Iwate, lapor media lokal. Keduanya menunjukkan tanda-tanda telah diserang beruang.

    Beruang-beruang telah menyerang wisatawan, memasuki toko, dan muncul di dekat sekolah dan taman, terutama di wilayah utara.

    Jepang memiliki dua jenis beruang: beruang hitam Asia — juga dikenal sebagai beruang bulan — dan beruang cokelat yang lebih besar yang hidup di pulau utama di Jepang utara, Hokkaido.

    Korban Tewas Diserang Beruang saat Petik Jamur

    Dua pekan lalu, Kepolisian Jepang mengatakan bahwa seekor beruang telah menewaskan seorang kakek. Korban saat diserang saat memetik jamur di area hutan di wilayah Iwate.

    “Seorang pria berusia 70-an tahun, yang hilang setelah pergi ke hutan untuk memanen jamur, telah ditemukan tewas,” kata seorang pejabat kepolisian setempat di wilayah utara Iwate, seperti dilansir AFP, Jumat (10/10).

    “Kami menduga dia diserang beruang, berdasarkan bekas cakaran yang ada,” sebutnya.

    Lihat juga Video ‘Polisi-TNI-Damkar Evakuasi Beruang Madu yang Terjerat Jebakan’:

    Halaman 2 dari 3

    (lir/isa)

  • Marak Beruang Serang Manusia, Militer Jepang Diminta Turun Tangan

    Marak Beruang Serang Manusia, Militer Jepang Diminta Turun Tangan

    Jakarta

    Seorang pejabat daerah Jepang meminta pemerintah untuk mengirimkan militer guna membantu menangani serentetan serangan beruang mematikan yang “sungguh mengerikan”.

    Beruang telah menewaskan rekor 10 orang di Jepang sepanjang tahun ini, ujar seorang pejabat pemerintah Jepang, dilansir kantor berita AFP, Selasa (28/10/2025). Jumlah ini melampaui rekor sebelumnya yaitu enam orang pada tahun fiskal yang berakhir pada Maret 2024.

    Hewan-hewan buas tersebut semakin merambah ke kota-kota karena berbagai faktor, termasuk penurunan populasi manusia dan perubahan iklim.

    Kenta Suzuki, gubernur prefektur Akita utara, mengatakan kepada menteri pertahanan Jepang bahwa “nyawa warga kami tidak dapat dilindungi tanpa bantuan Self-Defense Forces (militer)”.

    “Serangan yang menargetkan leher dan wajah sangat umum, mengakibatkan situasi yang sungguh mengerikan,” ujar Suzuki.

    Suzuki mengatakan beruang sekarang tidak hanya muncul di pegunungan, tetapi juga di daerah perkotaan.

    Sangatlah “tidak normal” jika kehidupan sehari-hari semua penduduk terganggu seperti itu, imbuhnya.

    Menteri Pertahanan Jepang yang baru diangkat, Shinjiro Koizumi, menanggapi dengan mengatakan bahwa pemerintah akan “memanfaatkan sepenuhnya kemampuan dan wewenang yang ada untuk memulihkan keamanan”.

    Seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hidup yang memantau serangan beruang mengonfirmasi bahwa jumlah korban tewas “telah mencapai 10”.

    Korban terbaru diserang bersama tiga orang lainnya di sebuah desa pegunungan di Akita pekan lalu, kata pejabat tersebut.

    Namun, angka tersebut belum termasuk korban tewas baru-baru ini yang tampaknya terkait dengan serangan beruang lainnya.

    Seorang wanita ditemukan tewas pada hari Senin (27/10) di dekat sawah di Akita, sementara seorang pria dan anjingnya ditemukan tewas di wilayah tetangga, Iwate, lapor media lokal. Keduanya menunjukkan tanda-tanda telah diserang beruang.

    Beruang-beruang telah menyerang wisatawan, memasuki toko, dan muncul di dekat sekolah dan taman, terutama di wilayah utara.

    Jepang memiliki dua jenis beruang: beruang hitam Asia — juga dikenal sebagai beruang bulan — dan beruang cokelat yang lebih besar yang hidup di pulau utama di Jepang utara, Hokkaido.

    Tonton juga Video: Kelahiran 2 Bayi Beruang Cokelat di Taman Safari Prigen

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • Sanae Takaichi, ‘Iron Lady’ yang Bisa Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

    Sanae Takaichi, ‘Iron Lady’ yang Bisa Jadi PM Perempuan Pertama Jepang

    Jakarta

    Partai berkuasa Jepang yang tengah dilanda krisis, kini memiliki pemimpin baru: Sanae Takaichi, seorang politikus konservatif garis keras, yang berpotensi menjadi perdana menteri perempuan pertama negara tersebut.

    Kemenangan Takaichi dalam pemilihan ketua Partai Demokrat Liberal (LDP) berhasil diraih setelah ia memperoleh mayoritas suara dalam putaran kedua melawan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi. Dukungan dari Taro Aso, mantan perdana menteri berusia 85 tahun yang dikenal sebagai “kingmaker” paling berpengaruh di LDP, disebut menjadi faktor penentu kemenangannya.

    Takaichi kini diperkirakan akan menunjuk Aso, yang juga merupakan sekutu politik mantan Perdana Menteri Shinzo Abe yang dibunuh, sebagai wakil perdana menteri.

    Popularitas partai berkuasa merosot

    Popularitas partai berkuasa di Jepang tengah menurun. Para anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) berharap, kepemimpinan Sanae Takaichi dapat menghentikan penurunan dukungan terhadap partai yang telah memegang kekuasaan hampir sepanjang periode pasca-Perang Dunia II itu.

    Di bawah pimpinan sebelumnya, Perdana Menteri Shigeru Ishiba, LDP kehilangan mayoritas di kedua kamar parlemen. Kekecewaan publik meningkat seiring menurunnya taraf hidup dan kebijakan imigrasi yang menuai banyak kritik. Sementara pendahulu Ishiba, Fumio Kishida, juga dari LDP, sempat tersandung skandal sumbangan politik yang memperkuat kesan bahwa partai tersebut tidak cukup berpihak pada rakyat.

    Usai kemenangannya, Takaichi berjanji akan membangun kembali kepercayaan publik dengan “menggerakkan seluruh generasi rakyat Jepang.”

    Pemungutan suara di parlemen untuk mengukuhkannya sebagai perdana menteri dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober mendatang.

    Penerus politik Shinzo Abe

    Takaichi juga dikenal mengagumi Margaret Thatcher, perdana menteri perempuan pertama Inggris, dan kerap menyebut dirinya sebagai “Iron Lady” Jepang. Namun, sikap konservatifnya yang keras menuai banyak kritik dari lawan politik. Mantan Perdana Menteri Fumio Kishida bahkan disebut pernah menjulukinya “Taliban Takaichi.”

    Ia dikenal revisionis sejarah masa perang dan bersikap keras terhadap Cina. Takaichi secara rutin berziarah ke Kuil Yasukuni, yang oleh negara-negara tetangga Jepang dianggap sebagai simbol militerisme, meski enggan memastikan apakah ia akan terus melakukannya setelah menjabat sebagai perdana menteri.

    Dalam sebuah kolom di situs pribadinya pada 2004, Takaichi menulis bahwa Jepang berperang dalam Perang Dunia II untuk “membela diri.” Ia juga pernah menyerukan agar pembakaran bendera Jepang dijadikan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri di era Abe, Takaichi bahkan pernah mengancam akan mencabut izin siaran stasiun televisi yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Seperti Abe, ia berambisi membawa Jepang untuk bisa “kembali ke puncak” dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Saat ini, Jepang dengan populasi 124 juta jiwa merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Cina, dan Jerman.

    Pandangan kontroversial

    Sikap politik Takaichi kerap menimbulkan perdebatan di dalam dan luar Jepang.

    Takaichi mempertahankan pandangan tradisional tentang peran perempuan dan kesetaraan gender, sejalan dengan pandangan konservatif para senior laki-laki di partainya.

    Ia juga mendukung sistem pewarisan takhta kekaisaran yang hanya memperbolehkan laki-laki, menilai kesetaraan upah antara laki-laki dan perempuan dapat mengancam nilai-nilai keluarga tradisional, serta mendukung aturan dari abad ke-19 terkait penggunaan nama keluarga perempuan yang oleh banyak pihak dianggap ketinggalan zaman.

    Di Jepang, pasangan menikah diwajibkan memiliki satu nama keluarga, dan secara tidak tertulis, pihak perempuan biasanya mengikuti nama suami. Takaichi menentang upaya reformasi hukum yang memungkinkan pasangan mempertahankan nama masing-masing setelah menikah.

    Belakangan, ia juga menyerukan penerapan kebijakan imigrasi yang lebih ketat, seiring meningkatnya dukungan terhadap partai sayap kanan anti-imigran, Sanseito.

    Meniru retorika Sanseito, Takaichi membuka pidato kampanye perdananya dengan kisah tentang seorang turis yang disebut menendang rusa suci di Nara, kampung halamannya, meski tanpa bukti jelas. Ia berjanji akan menindak tegas pengunjung dan imigran yang melanggar aturan, di tengah meningkatnya jumlah pendatang di Jepang yang selama ini dikenal homogen.

    Antara pemerintahan pragmatis atau “tangan besi”

    Sebagai pemimpin baru, Takaichi diharapkan mampu membalikkan tren menurunnya popularitas LDP dengan menarik simpati pemilih yang belakangan banyak beralih ke partai-partai populis sayap kanan seperti Sanseito.

    Namun, di saat yang sama, ia juga tampak mulai melakukan sejumlah kompromi untuk memperkuat posisinya di dalam partai.

    Bahkan sebelum terpilih, Takaichi telah menempatkan dirinya sebagai sosok “konservatif tengah-kanan” guna merangkul dukungan dari faksi moderat di tubuh LDP. Setelah kemenangannya, ia juga menggunakan nada yang lebih pragmatis untuk menjaga koalisi dengan partai liberal Komeito tanpa mengasingkan pendukung barunya.

    Takaichi sepakat dengan pihak oposisi bahwa penghapusan pajak bahan bakar yang telah berlaku selama 50 tahun perlu menjadi prioritas guna menekan inflasi. Ia juga menyerukan penguatan militer dan menekankan pentingnya aliansi trilateral dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, sembari berusaha meredakan kekhawatiran bahwa hubungan yang baru membaik dengan Seoul bisa kembali tegang akibat sikap nasionalisnya.

    Sebagai sinyal bagi komunitas internasional, Takaichi menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati kesepakatan tarif dan investasi yang telah disepakati antara pemerintahan Perdana Menteri Ishiba dan Presiden AS Donald Trump.

    Tipe ultrakonservatif sejati?

    Tidak semua sisi kehidupan Sanae Takaichi mencerminkan citranya sebagai politikus konservatif garis keras.

    Semasa kuliah, ia dikenal sebagai drummer band heavy metal sekaligus penggemar motor. Lulusan Universitas Kobe dengan gelar di bidang manajemen bisnis ini pernah mengikuti program fellowship pada 1987 yang membawanya bekerja di Kongres Amerika Serikat. Ia juga sempat menjadi pembawa acara di stasiun televisi liberal Asahi.

    Belakangan, Takaichi terbuka membicarakan pengalamannya menghadapi gejala menopause dan menekankan pentingnya edukasi bagi laki-laki tentang kesehatan perempuan, baik di sekolah maupun di tempat kerja.

    Takaichi tidak memiliki anak kandung dan baru menikah pada usia 43 tahun dengan anggota LDP Taku Yamamoto, yang tiga anaknya kemudian ia adopsi. Pasangan ini bercerai pada 2017 karena perbedaan pandangan politik, tetapi kembali menikah pada Desember 2021. Dalam pernikahan pertama, Takaichi mengikuti nama keluarga suaminya. Namun, setelah mereka menikah kembali, sang suami justru mengambil nama Takaichi, membuat “Iron Lady” Jepang ini tetap teguh pada pandangannya soal nama keluarga tunggal.

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani

    Editor: Prihardani Purba

    Tonton juga video “PM Ishiba Mundur: Pasar Saham Jepang Melonjak, Yen Tertekan” di sini:

    (ita/ita)

  • Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Gelombang Politik AS hingga Jepang Bikin Saham-Emas Cetak Rekor

    Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi global mendapat guncangan dari gejolak politik yang terjadi pada awal pekan ini di Jepang, Prancis, hingga Amerika Serikat.

    Melansir Reuters, Selasa (6/10/2025), bursa saham Jepang menguat menyusul terpilihnya Sanae Takaichi sebagai ketua partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP).

    Indeks Nikkei 225 menguat 0,62% ke level 48.250 pada awal perdagangan hari ini. Sementara itu, yen Jepang melemah 0,3% ke level 150,4 yen per dolar AS.

     Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua (LDP dan berpeluang besar menjadi perdana menteri berikutnya, sekaligus perempuan pertama yang memimpin Negeri Sakura tersebut.

    Melansir Al Jazeera pada Senin (6/10/2025), Takaichi mengalahkan Shinjiro Koizumi, putra mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi, dalam pemungutan suara putaran kedua pada Sabtu (4/10/2025) akhir pekan lalu, setelah tidak ada dari lima kandidat yang meraih suara mayoritas pada putaran pertama.

    Pemungutan suara di parlemen untuk menetapkan perdana menteri baru dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.

    Mantan Menteri Keamanan Ekonomi itu dikenal berhaluan kanan dalam tubuh LDP. Takaichi, 64 tahun, terpilih melalui proses internal yang melibatkan 295 anggota parlemen LDP dan sekitar 1 juta anggota partai, atau setara hanya 1% dari total populasi Jepang.

    Dia diperkirakan menggantikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba karena LDP masih menjadi partai terbesar di parlemen. Namun, setelah mengalami kekalahan elektoral signifikan, koalisi yang dipimpin LDP kehilangan mayoritas di kedua tingkat parlemen dan membutuhkan dukungan oposisi untuk membentuk pemerintahan efektif.

    Shutdown AS Masih Berlanjut

    Di Amerika Serikat, penutupan pemerintah AS atau shutdown yang masih berlanjut hingga hari ini, namun berpotensi berakhir segera usai adanya rencana negosiasi antara Presiden Donald Trump dan Kongres.

    Presiden Donald Trump menyatakan siap bernegosiasi dengan Partai Demokrat terkait subsidi layanan kesehatan. Jika anggaran disetujui, shutdown yang telah berlangsung sejak pekan lalu tersebut akan berakhir.

    “Kami berbicara dengan (Partai) Demokrat, dan ada kemungkinan hal-hal baik akan terjadi terkait layanan kesehatan. Saya seorang Republik, tetapi saya ingin melihat kemajuan di bidang kesehatan, bahkan lebih dari Demokrat,” ujar Trump di Gedung Putih dikutip dari Bloomberg, Selasa (7/10/2025) waktu setempat, tanpa menyebutkan nama anggota parlemen tertentu.

    Trump menilai belum ada tekanan politik yang cukup pada kedua pihak untuk mengakhiri kebuntuan, tetapi memberi sinyal kemungkinan terobosan. Meski demikian, dia memperingatkan bahwa kelanjutan shutdown dapat berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja federal.

    Partai Demokrat menegaskan mereka tidak akan mendukung rancangan undang-undang anggaran sementara kecuali mencakup perpanjangan subsidi Affordable Care Act (ACA) yang akan berakhir pada akhir 2025, serta menghapus pemangkasan program Medicaid yang diberlakukan melalui undang-undang belanja era Trump.

    Shutdown yang berkepanjangan tersebut tidak membuat bursa saham di Wall Street tertekan. Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 63,31 poin atau 0,14% menjadi 46.694,97 pada Senin (6/10).

    Sementara itu, S&P 500 naik 24,49 poin atau 0,36% ke 6.740,28 dan Nasdaq Composite melonjak 161,16 poin atau 0,71% ke 22.941,67.

  • Takaichi Akan Jadi PM Perempuan Pertama Jepang, Siapa Dia?

    Takaichi Akan Jadi PM Perempuan Pertama Jepang, Siapa Dia?

    Jakarta

    Sanae Takaichi terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Liberal pada hari Sabtu (4/10). Dengan terpilihnya dia sebagai pemimpin baru partai berkuasa Jepang tersebut, perempuan berumur 64 tahun itu diperkirakan akan menjadi perdana menteri (PM) perempuan pertama Jepang.

    Tokoh konservatif ini telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin garis keras yang berfokus pada pertahanan nasional dan keamanan ekonomi.

    Dilansir kantor berita AFP, Sabtu (4/10/2025), Takaichi berhasil mengalahkan kandidat perubahan generasi, Shinjiro Koizumi, putra mantan perdana menteri berusia 44 tahun yang gemar berselancar, dan Yoshimasa Hayashi yang berpengalaman namun kurang karismatik.

    Setelah nantinya dikonfirmasi oleh parlemen, Takaichi akan menjadi kepala pemerintahan perempuan pertama negara itu dan pemimpin kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir.

    Dalam upaya untuk merebut kembali dukungan pemilih, Takaichi telah mengambil sikap tegas terhadap imigrasi dan turis asing — keduanya muncul sebagai isu kunci dalam persaingan kepemimpinan LDP.

    Sebagai mantan menteri keamanan ekonomi, ia sebelumnya merupakan kritikus vokal China dan pengembangan militernya di Asia-Pasifik.

    Takaichi juga merupakan pengunjung tetap Kuil Yasukuni, yang menghormati para penjahat perang bersama dengan 2,5 juta korban perang, dan dipandang oleh negara-negara Asia sebagai simbol masa lalu militeristik Jepang.

    Namun, selama pemilihan terbaru LDP, ia secara signifikan melunakkan retorikanya — sangat kontras dengan pemungutan suara tahun lalu ketika ia berjanji untuk mengunjungi Yasukuni sebagai perdana menteri, dan akhirnya kalah dari perdana menteri saat ini, Shigeru Ishiba.

    Pernah jadi drummer di band heavy metal kampus, Takaichi memandang mendiang Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sebagai pahlawan politiknya.

    Namun, meskipun pemilihannya “akan menjadi langkah maju bagi partisipasi perempuan dalam politik”, menurut Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo, ia menunjukkan sedikit kecenderungan untuk melawan norma-norma patriarki.

    Jepang berada di peringkat 118 dari 148 negara dalam Laporan Kesenjangan Gender 2025 dari Forum Ekonomi Dunia, terutama karena kurangnya representasi perempuan dalam pemerintahan, sementara Islandia, Finlandia, dan Norwegia menduduki tiga posisi teratas.

    Takaichi menikmati dukungan yang kuat di sayap konservatif LDP dan di antara para pengikut mantan perdana menteri Shinzo Abe yang dibunuh.

    Ia mendukung pelonggaran moneter yang agresif dan pengeluaran fiskal yang besar, menggemakan kebijakan “Abenomics” mentor politiknya, yang jika diterapkan kembali dapat mengguncang pasar.

    Ia juga menyuarakan keprihatinannya yang kuat akan kejahatan dan pengaruh ekonomi warga asing di Jepang, menyerukan aturan yang lebih ketat.

    Mengenai tarif, ia menyampaikan dalam diskusi panel bulan ini, bahwa ia tidak akan ragu untuk mendorong renegosiasi dengan AS, jika kesepakatan tersebut diimplementasikan dengan cara yang dianggap merugikan atau tidak adil bagi Jepang.

    Lihat juga Video ‘PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur dari Jabatan’:

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)