Tag: Sheikh Hasina

  • Horor 109 Orang Tewas dalam Kerusuhan Saat PM Bangladesh Digulingkan

    Horor 109 Orang Tewas dalam Kerusuhan Saat PM Bangladesh Digulingkan

    Dhaka

    Horor! Sedikitnya 109 orang dilaporkan tewas dalam sehari, atau pada Senin (5/8) waktu setempat, ketika ribuan demonstran yang marah, membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh, Dhaka. Di hari itulah, Perdana Menteri Sheikh Hasina mundur dari jabatannya dan kabur ke luar negeri.

    Pihak kepolisian dan para dokter di rumah sakit setempat melaporkan 109 kematian dalam sehari, yang menjadikan Senin (5/8) kemarin sebagai hari paling mematikan sejak aksi protes menyelimuti Bangladesh sejak awal Juli lalu. Demikian seperti dilansir AFP, Selasa (6/8/2024).

    Dengan tambahan kematian itu, menurut penghitungan AFP yang didasarkan data kepolisian, pejabat pemerintah dan dokter-dokter rumah sakit setempat, total 409 orang tewas di Bangladesh sejak unjuk rasa marak pada Juli lalu.

    Unjuk rasa yang awalnya memprotes kuota pekerjaan pegawai negeri dari pemerintah, telah meluas menjadi kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan berubah menjadi seruan yang lebih luas agar wanita berusia 76 tahun itu mundur dari jabatannya.

    Pada Senin (5/8) waktu setempat, Hasina meninggalkan istananya di Dhaka setelah para demonstran, yang mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer, nekat membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh.

    Usai Hasina kabur dari Dhaka, ribuan demonstran menerobos masuk dan mengacak-acak kantor dan kediaman PM Bangladesh tersebut.

    Kerusuhan tak terbendung meskipun jam malam tanpa batas waktu diberlakukan dan akses internet dibatasi ketat, dengan perkantoran ditutup dan lebih dari 3.500 pabrik yang melayani industri garmen yang penting secara ekonomi di Bangladesh juga ditutup.

    Tentara dan polisi dengan kendaraan lapis baja dikerahkan di berbagai area Dhaka, dengan barikade yang disertai kawat berduri dipasang pada ruas jalanan menuju ke kantor PM Bangladesh. Namun massa dalam jumlah besar membanjiri jalanan hingga merobohkan barikade yang dipasang.

    Para demonstran dan para pendukung pemerintah juga dilaporkan saling berkelahi di berbagai wilayah, dengan melibatkan tongkat dan pisau. Situasi itu mendorong pasukan keamanan Bangladesh untuk melepaskan tembakan ke arah kerumunan massa.

    Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Para demonstran mahasiswa Bangladesh mendesak agar peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, memimpin pemerintahan interim negara tersebut setelah Hasina dilengserkan dan militer mengambil alih kekuasaan.

    “Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan interim akan dibentuk di mana peraih Nobel yang terkenal secara internasional, Dr Muhammad Yunus, yang diterima secara luas, akan menjadi penasihat utama,” ucap pemimpin utama kelompok demonstran Mahasiswa Melawan Diskriminasi (SAD), Nahid Islam, dalam pesan video pada Selasa (6/8).

    Pernyataan itu dirilis setelah panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam siaran televisi pemerintah bahwa Hasina mundur sebagai PM dan militer akan membentuk pemerintahan interim. Waker diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa pada Selasa (6/8).

    Yunus yang seorang ekonom terkemuka dan kini berusia 84 tahun, banyak menuai pujian karena dianggap berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui bank keuangan mikro yang dirintisnya. Namun dia juga mendapat permusuhan dari Hasina, yang menuduhnya “menghisap darah” orang-orang miskin.

    Saat ini, Yunus berada di Eropa dan seorang pembantu dekatnya mengatakan pada Senin (5/8) malam bahwa dia belum menerima tawaran apa pun dari militer untuk memimpin pemerintahan interim Bangladesh.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • PM Sheikh Hasina Mundur, Bagaimana Nasib Bangladesh?

    PM Sheikh Hasina Mundur, Bagaimana Nasib Bangladesh?

    Jakarta

    Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina mengundurkan diri secara paksa dan melarikan diri dari negaranya pada Senin (05/08), setelah aksi protes besar-besaran oleh para mahasiswa meningkatnya dalam beberapa pekan terakhir, merenggut ratusan nyawa.

    Ini menjadi penanda berakhirnya kekuasaan Hasina selama 15 tahun secara dramatis dan tiba-tiba.

    Setelah berita pengunduran diri Hasina tersebar, jalanan di ibu kota Dhaka dan kota-kota besar lainnya dipenuhi dengan sorak-sorai perayaan. Beberapa kerumunan orang yang bergembira melambaikan bendera, beberapa lainnya menari di atas tank, sebelum ratusan orang mencoba menerobos masuk ke gerbang kediaman resmi Hasina.

    ‘Sudah waktunya untuk menghentikan kekerasan’

    Panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam pidatonya bahwa pihak militer akan segera membentuk pemerintahan sementara. Belum jelas apakah dia yang akan memimpin pemerintahan itu atau orang lain yang akan bergabung mengisi pemerintahan sementara itu.

    “Negara ini telah sangat menderita, ekonomi terpukul, banyak orang tewas, inilah saatnya untuk menghentikan kekerasan,” kata Zaman.

    “Saya berharap setelah pidato saya ini, situasi akan membaik,” tambahnya.

    Zaman juga mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan partai-partai oposisi utama dan anggota masyarakat sipil, tetapi tidak dengan partai pimpinan Hasina, Liga Awami.

    Protes tanpa henti dan penuh kekerasan selama beberapa pekan terakhir, serta ketidakmampuan pasukan keamanan untuk mengakhiri protes tersebut, telah menarik tirai kekuasaan Hasina.

    Demonstrasi dimulai pada Juni lalu, setelah kelompok mahasiswa menuntut penghapusan sistem kuota pekerjaan di pemerintah yang kontroversial. Tetapi, protes tersebut kemudian meningkat menjadi pemberontakan besar-besaran melawan pemerintahan Hasina.

    Kerusuhan ini telah merenggut nyawa sekitar 300 orang sejak pertengahan Juli, menurut laporan media lokal.

    Akankah ada transisi pemerintahan yang mulus?

    Belum jelas apakah transisi menuju pemerintahan sementara yang dipimpin oleh pihak militer Bangladesh ini akan berjalan mulus.

    Beberapa mahasiswa juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menerima pemerintahan sementara itu tanpa adanya perwakilan mahasiswa di dalamnya.

    “Perwakilan dari para demonstran mahasiswa ini harus menjadi bagian dari pemerintahan sementara. Jika tidak, kami tidak akan menerimanya,” kata salah satu pemimpin demonstran mahasiswa, Asif Mahmud, kepada DW.

    Mahmud juga menggarisbawahi bahwa mahasiswa ingin memiliki suara tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga dalam setiap kebijakan.

    Z. I. Khan Panna, seorang pengacara senior dan aktivis hak asasi manusia, juga menyatakan ketidakpuasannya terhadap pernyataan panglima militer.

    “Kami belum menerima rencana konkret dari panglima militer. Apa yang dia katakan adalah solusi sementara,” kata Panna kepada DW. “Orang-orang yang dia ajak bicara mengenai pembentukan pemerintahan sementara itu, tingkat dukungan publik mereka seperti apa? Saya rasa masyarakat tidak akan menerima itu.”

    Namun, sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh departemen humas militer mengatakan bahwa panglima militer akan segera mengadakan pembicaraan tatap muka dengan perwakilan mahasiswa dan pengajar yang ikut dalam aksi protes.

    Konsep “pemerintahan sementara” ini bukanlah hal yang baru di Bangladesh. Pada 1990 hingga 2008, selama pemilihan umum, pemerintah yang terpilih menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sementara yang bersifat teknokratis, yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemilu secara bebas dan adil. Sistem ini kemudian dihapus pada 2011.

    Beberapa pengamat kini menyerukan dibentuknya pemerintahan sementara yang serupa untuk mengambil alih pemerintahan, hingga diadakannya pemilihan umum selanjutnya.

    Militer ‘seharusnya tidak menjalankan pemerintahan’

    Sementara itu, sebuah kelompok yang terdiri dari 21 orang terkemuka, termasuk para aktivis hak asasi manusia dan pengacara, menyerukan agar pemerintahan sementara ini mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebab ketidakpuasan publik, yang berujung pada pelengseran Hasina.

    Dalam sebuah pernyataan, kelompok ini mengatakan bahwa akumulasi kemarahan publik atas kecurangan pemilu yang telah berlangsung lama, korupsi yang meluas, salah urus ekonomi, dan penindasan itu meletus menjadi sebuah gerakan massa.

    “Kekuasaan harus dialihkan kepada pemerintah nasional ataupun sementara, melalui cara-cara konstitusional atau dengan mengamandemen konstitusi jika perlu, setelah berdiskusi dengan para mahasiswa yang melakukan protes dan partai-partai politik,” ungkap kelompok tersebut.

    Kelompok ini juga menekankan bahwa pihak militer tidak boleh menjalankan negara dan harus menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sementara sipil dan kembali bertugas dalam ranahnya menjaga keamanan negara.

    Shahdin Malik adalah salah satu yang ikut menandatangani pernyataan tersebut. Kepada DW, ia mengatakan bahwa peran militer adalah untuk melindungi Bangladesh dari ancaman eksternal dan bukan untuk memerintah negara.

    “Militer harus melindungi negara dari kekuatan eksternal selama perang. Peran mereka bukan untuk menjalankan negara,” kata Malik.

    (kp/rs)

    (ita/ita)

  • Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Undur Diri, PM Bangladesh Hasina Mengungsi ke India

    Jakarta

    Lengsernya Sheikh Hasina didorong aksi protes massal di Bangladesh melawan sistem kuota untuk pegawai negeri. Terdorong oleh kematian hampir 100 orang dalam kerusuhan sehari sebelumnya, ribuan demonstran menyerbu kediaman kepala pemerintahan, Senin (5/8).

    Hasina tiba pada hari Senin di sebuah kota di India yang berbatasan dengan Bangladesh dengan helikopter militer, menurut seorang pejabat militer yang berbicara dengan syarat anonim. Tidak jelas apakah India akan menjadi pelarian akhir atau dia akan berpergian ke negara lain.

    Kepergian Perdana Menteri Sheikh Hasina dikhawatirkan bakal menciptakan ketidakstabilan yang lebih parah di negeri yang telah menghadapi serangkaian krisis, mulai dari pengangguran dan korupsi hingga perubahan iklim.

    Panglima militer menduduki istana di Bangladesh?

    Beberapa jam setelah PM Hasina muncul di televisi nasional menaiki helikopter militer bersama saudara perempuannya, Panglima Militer Jenderal Waker-uz-Zaman mengatakan akan meminta arahan presiden untuk membentuk pemerintahan sementara di Dhaka.

    Dia berjanji bahwa militer akan melakukan penyelidikan atas tindakan mematikan terhadap aksi protes yang dipimpin mahasiswa dan memicu kemarahan terhadap pemerintah.

    “Percayalah pada militer, kami akan menyelidiki semua pembunuhan dan menghukum yang bertanggung jawab,” katanya. “Saya telah memerintahkan agar tidak ada tentara dan polisi yang terlibat dalam penembakan apa pun.”

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Protes berdarah di Bangladesh dimulai dengan damai saat mahasiswa yang frustrasi menuntut diakhirinya sistem kuota untuk pekerjaan pegawai negeri. Menurut demonstran, sistem ini cuma menguntungkan kandidat yang memiliki hubungan dengan Partai Liga Awami pimpinan Sheikh Hasina.

    Perempuan berusia 76 tahun itu merupakan kepala pemerintahan wanita terlama di Bangladesh dan terpilih untuk masa jabatan keempat berturut-turut dalam pemungutan suara bulan Januari lalu yang diboikot oleh lawan-lawan politiknya. Akibatnya, ribuan anggota oposisi dipenjara jelang pemungutan suara.

    Kaum oposisi menuduh Hasina bertindak semakin otokratis dan menyebut pemerintahannya sebagai ancaman bagi demokrasi. Aksi protes terus berlanjut bahkan setelah Mahkamah Agung bulan lalu memerintahkan pemerintah mengurangi sistem kuota, yang menyisihkan hingga 30 persen pekerjaan pemerintah untuk anggota keluarga veteran yang bertempur dalam perang kemerdekaan melawan Pakistan.

    Pemerintah berusaha meredakan demonstrasi dengan kekerasan, yang menyebabkan hampir 300 orang tewas sejak pertengahan Juli.

    Kelumpuhan di Bangladesh

    Setidaknya 95 orang, termasuk setidaknya 14 polisi, tewas dalam bentrokan di ibu kota pada hari Minggu (4/8), menurut surat kabar Prothom Alo. Ratusan lainnya mengalami luka-luka.

    Setidaknya 11.000 orang telah ditangkap dalam beberapa minggu terakhir. Kerusuhan tersebut juga mengakibatkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh negeri. Sementara kepolisian sempat memberlakukan jam malam dan perintah tembak di tempat.

    Pihak berwenang juga memutus jaringan internet seluler pada hari Minggu dalam upaya untuk meredakan kerusuhan, dan jaringan internet diputus sebentar pada Senin pagi. Langkah itu merupakan pemadaman internet kedua di Bangladesh sejak bulan Juli. Layanan telah dipulihkan pada Senin sore.

    Selama akhir pekan, para pengunjuk rasa menyerukan sikap “nonkooperatif”, mendesak warga untuk tidak membayar pajak atau tagihan listrik, serta tidak masuk kerja pada hari Minggu yang merupakan hari kerja di Bangladesh.

    Kantor, bank, dan pabrik dibuka, tetapi para pekerja di Dhaka dan kota-kota lain berjuang untuk pergi bekerja karena banyak transportasi umum dihentikan di tengah kekhawatiran akan kekerasan.

    Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada hari Sabtu, tetapi seorang koordinator menolak dan menuntut pengunduran dirinya.

    rzn/hp (ap, rtr)

    (ita/ita)

  • Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Mahasiswa Ingin Peraih Nobel Pimpin Pemerintah Interim Bangladesh

    Dhaka

    Para demonstran mahasiswa Bangladesh mendesak agar peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, memimpin pemerintahan interim negara tersebut setelah PM Sheikh Hasina dilengserkan dan militer mengambil alih kekuasaan.

    Dilansir AFP, Selasa (6/8/2024), seruan itu disampaikan oleh pemimpin utama kelompok demonstran Mahasiswa Melawan Diskriminasi (SAD), Nahid Islam, setelah Hasina meninggalkan istananya di Dhaka pada Senin (5/8) waktu setempat usai dituntut mundur oleh para demonstran yang membanjiri jalanan.

    “Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan interim akan dibentuk di mana peraih Nobel yang terkenal secara internasional, Dr Muhammad Yunus, yang diterima secara luas, akan menjadi penasihat utama,” ucap Islam dalam pesan video pada Selasa (6/8) waktu setempat.

    Pernyataan Islam itu dirilis setelah panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-Uz-Zaman, mengatakan dalam siaran televisi pemerintah bahwa Hasina telah mengundurkan diri sebagai PM dan militer akan membentuk pemerintahan sementara.

    Waker diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin mahasiswa pada Selasa (6/8) malam.

    Pesan dukungan untuk Yunus juga disampaikan oleh pemimpin kelompok SAD lainnya, Asif Mahmud, dalam pernyataan via Facebook. “Kami percaya pada Dr Yunus,” tulis Mahmud dalam pernyataannya.

    Yunus yang seorang ekonom terkemuka dan kini berusia 84 tahun, banyak menuai pujian karena dianggap berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan melalui bank keuangan mikro yang dirintisnya. Namun dia juga mendapat permusuhan dari Hasina, yang menuduhnya “menghisap darah” orang-orang miskin.

    Saat ini, Yunus berada di Eropa dan seorang pembantu dekatnya mengatakan pada Senin (5/8) malam bahwa dia belum menerima tawaran apa pun dari militer untuk memimpin pemerintahan interim Bangladesh.

    Sementara itu, Hasina yang berusia 76 tahun, telah berkuasa di Bangladesh sejak tahun 2009 dan dituduh melakukan kecurangan dalam pemilu Januari lalu yang memberikannya periode kelima sebagai PM.

    Unjuk rasa yang dimulai sejak bulan lalu untuk memprotes kuota pekerjaan pegawai negeri, telah meluas menjadi kerusuhan terburuk dalam 15 tahun pemerintahan Hasina dan berubah menjadi seruan yang lebih luas agar dia mundur dari jabatannya.

    Jutaan orang nekat turun ke jalanan dalam unjuk rasa selama sebulan terakhir, dengan baru-baru ini menuntut Hasina mundur. Pada Senin (5/8) waktu setempat, para demonstran mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer dan membanjiri jalanan Dhaka.

    Situasi itu memaksa Hasina untuk kabur dari istananya di Dhaka dan dia dilaporkan meninggalkan ibu kota Bangladesh dengan helikopter, sebelum istananya diserbu para demonstran yang kemudian mengacak-acak isinya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Sosok Sheikh Hasina, PM Bangladesh yang Mundur-Kabur karena Demo

    Dhaka

    Sheikh Hasina mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri (PM) Bangladesh saat unjuk rasa sarat kekerasan menyelimuti negaranya. Hasina meninggalkan istananya di ibu kota Dhaka dengan helikopter sesaat sebelum ribuan demonstran menyerbu dan mengacak-acak istananya.

    Seperti dilansir Hindustan Times dan AFP, Selasa (6/8/2024), sosok Hasina yang berusia 76 tahun ini tercatat sebagai perdana menteri terlama dalam sejarah Bangladesh dengan masa jabatan hampir tiga dekade jika digabungkan.

    Hasina awalnya menjabat PM selama 5 tahun sejak Juni 1996 hingga Juli 2001, kemudian menjabat kembali selama 15 tahun, mulai Januari 2009 hingga dia mengundurkan diri pada 5 Agustus 2024.

    Hasina bukanlah wajah baru dalam dunia politik Bangladesh karena dia merupakan anak perempuan dari pendiri Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman. Karier politiknya dimulai sejak dia masih menjadi mahasiswa di Universitas Dhaka pada akhir tahun 1960-an.

    Pada saat itu, dia aktif dalam politik dan menjadi penghubung politik bagi ayahnya ketika pemerintah Pakistan memenjarakan sang ayah.

    Tahun 1971 silam, Hasina dan anggota keluarganya yang lain ditahan sebentar atas dugaan keterlibatan dalam pemberontakan selama perang pembebasan, yang berujung pada kemerdekaan Bangladesh.

    Namun pada Agustus 1975, ayah dan ibu serta tiga saudara laki-laki Hasina dibunuh di rumah mereka oleh para perwira militer Bangladesh yang memberontak, saat kudeta militer terjadi. Hasina yang saat itu berusia 27 tahun sedang berada di luar negeri.

    Dia kemudian tinggal dalam pengasingan di luar negeri selama enam tahun, sebelum akhirnya kembali ke Bangladesh untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Liga Awami, partai yang didirikan oleh mendiang ayahnya dan telah menjadi organisasi politik terbesar di negara tersebut.

    Hasina Melengserkan Diktator Militer Bangladesh Tahun 1990-an

    Hasina muncul sebagai pendukung demokrasi yang vokal dan menghadapi banyak kasus yang menjadikannya tahanan rumah. Dia menjadi pemimpin oposisi dan mengecam kekerasan oleh pemerintah junta militer Bangladesh pada saat itu.

    Hasina bersekutu dengan Khaleda Zia yang memimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) untuk melengserkan diktator militer Letnan Jenderal Hussain Mohammad Ershad. Tahun 1990, Ershad mengundurkan diri setelah Hasina merilis ultimatum bahwa dirinya menerima dukungan rakyat Bangladesh secara luas.

    Namun kemudian Hasina dan Zia berselisih dengan persaingan keduanya mendominasi politik modern Bangladesh. Sebagai pemimpin oposisi, Hasina menuduh BNP yang dipimpin Zia melakukan kecurangan pemilu dan memiliki untuk memboikot parlemen, yang memicu unjuk rasa secara luas yang diwarnai kerusuhan.

    Zia akhirnya mengundurkan diri, yang memicu pembentukan pemerintah sementara. Dalam pemilu Juni 1996, Hasina terpilih menjadi PM Bangladesh untuk pertama kalinya dan mampu membuat negaranya mengalami pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan, meski ketidakstabilan politik masih terjadi.

    Dia lengser dari jabatan PM setelah mengalami kekalahan elektoral dari Zia dalam pemilu tahun 2001.

    Saat krisis politik melanda Bangladesh tahun 2006-2008, Hasina sempat ditangkap atas tuduhan pemerasan, tapi dia berhasil menang dalam pemilu tahun 2008 usai dibebaskan. Dia menjabat untuk periode kedua dan mendapatkan periode ketiganya saat kembali menang dalam pemilu tahun 2014, yang diboikot BNP dan dikritik pengamat internasional.

    Tahun 2017, Hasina menuai pujian karena memberikan perlindungan dan bantuan kepada hampir satu juta pengungsi Rohingya yang kabur dari kekerasan militer di Myanmar. Hasina mendapatkan periode keempatnya setelah menang dalam pemilu tahun 2018, yang diwarnai aksi kekerasan dan secara luas dikutuk sebagai pemilu yang penuh kecurangan.

    Ketika Hasina memenangkan masa jabatan kelimanya sebagai PM Bangladesh dalam pemilu Januari lalu, kelompok oposisi melakukan pemboikotan dengan menyebut pemungutan suara tidak berlangsung secara bebas dan adil.

    Para pengkritik menuduh pemerintahan Hasina mendalangi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis oposisi. Unjuk rasa yang awalnya memprotes sistem kuota pekerjaan pemerintah, berujung kerusuhan dan meluas menjadi unjuk rasa menuntut Hasina mundur dari jabatannya.

    Pada Senin (5/8), Hasina mengundurkan diri dan meninggalkan istananya di Dhaka setelah para demonstran, yang mengabaikan jam malam tanpa batas waktu yang diberlakukan militer, nekat membanjiri jalanan ibu kota Bangladesh. Usai Hasina kabur dari Dhaka, ribuan demonstran menerobos masuk dan mengacak-acak bekas kediaman PM Bangladesh tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Demo Maut Akhiri 15 Tahun Kekuasaan PM Bangladesh Sheikh Hasina

    Demo Maut Akhiri 15 Tahun Kekuasaan PM Bangladesh Sheikh Hasina

    Jakarta

    “Satu, dua, tiga, empat, Sheikh Hasina adalah seorang diktator!”

    Kata-kata tersebut telah menjadi seruan bagi generasi muda Bangladesh dalam beberapa pekan terakhir dan pada Senin (05/08) kemarahan mereka akhirnya mengakhiri 15 tahun pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina.

    Hasina yang berusia 76 tahun telah memerintah negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta jiwa itu dengan tangan besi sejak 2009.

    Sebulan lalu, gelombang demonstrasi menuntut pengunduran dirinya adalah hal yang tidak terpikirkan. Namun pada Senin (05/08), Hasina di ujung tanduk.

    Sudah beberapa hari sejak pengadilan tinggi membatalkan kuota pekerjaan yang awalnya memicu protes pada awal Juli, namun pergolakan terus berlanjut, berubah menjadi gerakan anti-pemerintah yang menghendaki Hasina lengser dari kekuasaan.

    Bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi yang menelan puluhan korban jiwa pada Minggu (04/08) menjadi penentu.

    Getty ImagesSebuah toko pakaian dilaporkan dibakar oleh sekelompok penjahat tak dikenal di Dhaka pada tanggal 4 Agustus 2024.

    Kritikus menyebutnya sebagai “pembantaian”, meskipun Hasina tetap pada pendiriannya.

    Namun, puluhan ribu orang turun ke jalan pada Senin (05/08), banyak dari mereka menuju ibu kota Dhaka, melanggar jam malam nasional.

    Tampaknya warga Bangladesh tidak lagi takut terhadap peluru. Apa yang tadinya merupakan gerakan politik kini menjadi pemberontakan massal.

    Keputusan Hasina untuk melarikan diri juga dipercepat oleh militer, yang memberikan tekanan padanya untuk mundur.

    Getty ImagesSeorang pelajar Bangladesh mengibarkan bendera selama unjuk rasa di Dhaka, Bangladesh, pada tanggal 3 Agustus 2024.

    Tentara, yang pernah memerintah Bangladesh di masa lalu dan masih sangat dihormati, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap politik negara tersebut.

    Kekerasan yang terjadi pada akhir pekan serta prospek menghadapi gelombang protes besar-besaran akan membuat pihak militer mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan mereka.

    Perwira junior telah menyampaikan kekhawatiran mereka ketika diminta menembaki warga sipil dalam pertemuan dengan panglima militer, Jenderal Waker-Uz-Zaman, pada Jumat (02/08).

    Apa yang akan terjadi masih belum jelas, namun Jenderal Zaman sedang melakukan pembicaraan dengan “berbagai pemangku kepentingan”, termasuk partai oposisi dan kelompok masyarakat sipil untuk mencari solusi “sementara”, kata sumber tingkat tinggi yang mengetahui masalah tersebut kepada BBC.

    Baca juga:

    Tidak mengherankan jika Hasina melarikan diri ke India. Belum jelas nasihat apa yang dia terima dari seberang perbatasan, namun negara tetangga Bangladesh ini telah menjadi sekutu penting Hasina selama ini.

    Hal inilah yang menyebabkan, ketika popularitasnya menurun, sentimen yang kuat terhadap India tumbuh di Bangladesh.

    Delhi selalu memandang kedudukannya di Bangladesh sebagai kunci keamanan tujuh negara bagian yang terkurung daratan di timur laut India, yang sebagian besar berbatasan dengan Bangladesh.

    Hasina telah memberikan hak transit kepada India untuk memastikan barang-barang dari daratan utama sampai ke negara-negara bagian tersebut.

    Dia juga menindak kelompok milisi anti-India yang berbasis di Bangladesh, yang merupakan isu utama di India.

    Getty ImagesDemonstrasi meluas tak hanya oleh mahasiswa dan menjadi gerakan yang lebih luas

    Namun dalam beberapa pekan terakhir, Delhi menghadapi dilema. Dengan mendukung sekutunya yang tidak populer, Delhi berisiko mengasingkan gerakan massa dan merusak hubungan jangka panjang dengan Bangladesh.

    Pengunduran diri Hasina telah memecahkan masalah tersebut.

    Sebagai putri presiden pendiri Bangladesh, Sheikh Hasina adalah kepala pemerintahan perempuan yang paling lama menjabat di dunia.

    Ayahnya dibunuh bersama sebagian besar keluarganya dalam kudeta militer pada 1975. Dalam insiden itu hanya Hasina dan adik perempuannya yang selamat sebab mereka sedang bepergian ke luar negeri pada saat itu.

    Setelah tinggal di pengasingan di India, ia kembali ke Bangladesh pada 1981 dan bergandengan tangan dengan partai politik lain untuk memimpin pemberontakan rakyat demi demokrasi yang menjadikannya ikon nasional.

    ReutersSheikh Hasina pertama kali terpilih sebagai penguasa Bangladesh pada tahun 1996

    Hasina pertama kali terpilih berkuasa pada tahun 1996 tetapi kemudian kalah dari saingannya Begum Khaleda Zia dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) pada tahun 2001.

    Dia kembali berkuasa pada tahun 2009 dalam pemilu yang diadakan di bawah pemerintahan sementara.

    Masa kekuasaannya penuh dengan tuduhan penghilangan paksa, pembunuhan di luar proses hukum, dan menekan tokoh-tokoh oposisi serta pengkritiknya.

    Ia membantah tuduhan tersebut, dan pemerintahannya sering menuduh partai-partai oposisi utama memicu protes.

    Dalam beberapa pekan terakhir, Hasina dan partainya Liga Awami menyalahkan lawan politik mereka atas kerusuhan yang melanda negara tersebut.

    Getty ImagesDemonstran antipemerintah saat menyerbu istana Perdana Menteri Sheikh Hasina di Dhaka.

    Namun kali ini kemarahannya lebih besar dari sebelumnya.

    Ini tentu saja merupakan tantangan paling serius yang dihadapi Hasina, yang memenangkan pemilu yang kontroversial pada Januari dan diboikot oleh oposisi, selama bertahun-tahun menjabat.

    Selama beberapa pekan terakhir, dia menolak lengser bahkan menyebut para pengunjuk rasa sebagai “teroris”.

    Namun kesadaran bahwa kekuatan aparat keamanan tidak mampu menghalangi orang-orang keluar dari jalan bukanlah pertanda baik bagi pemimpin mana pun, apalagi bagi pemimpin yang sedang dimusuhi.

    (ita/ita)

  • AS Desak Semua Pihak di Bangladesh Tahan Diri: Terlalu Banyak Nyawa Melayang

    AS Desak Semua Pihak di Bangladesh Tahan Diri: Terlalu Banyak Nyawa Melayang

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) menyerukan semua pihak untuk menahan diri di Bangladesh buntut demo berdarah yang terjadi di negara tersebut. AS meminta semua pihak menghormati pihak militer yang tengah membentuk pemerintahan sementara alih-alih menindak lebih lanjut pengunjuk rasa.

    “Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dari kekerasan lebih lanjut. Terlalu banyak nyawa yang telah hilang selama beberapa minggu terakhir, dan kami mendesak ketenangan dan pengendalian diri dalam beberapa hari ke depan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller kepada wartawan, dilansir AFP, Selasa (6/8/2024).

    Sebagai informasi, PM Bangladesh Hasina telah berusaha untuk meredam protes nasional terhadap pemerintahnya sejak awal Juli 2024. Namun demikian, kini ia meninggalkan negara itu setelah hampir 100 orang terbunuh pada hari Minggu (4/8) kemarin.

    Sementara itu, Miller mengatakan pihaknya telah menerima laporan bahwa tentara setempat menolak tekanan untuk menindak lebih lanjut demonstrasi yang dipimpin mahasiswa. Dia pun mendorong agar adanya transisi segera sesuai dengan hukum yang berlaku di Bangladesh.

    “Jika benar bahwa tentara menolak seruan untuk menindak pengunjuk rasa yang sah, itu akan menjadi perkembangan positif,” katanya.

    “Kami menyambut baik pengumuman pemerintahan sementara dan mendesak setiap transisi dilakukan sesuai dengan hukum Bangladesh,” lanjut dia.

    Ketika ditanya apakah militer harus memilih kepemimpinan berikutnya, Miller mengaku ingin melihat rakyat Bangladesh menentukan pemerintahan Bangladesh di masa depan.

    “Sangat penting bagi kita untuk melakukan penyelidikan penuh dan transparan untuk memastikan akuntabilitas atas kematian ini,” sambung Miller.

    PM Bangladesh Kabur

    Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina, dilaporkan telah meninggalkan istananya di Dhaka pada Senin (5/8) waktu setempat, saat para demonstran, yang menuntut dirinya mengundurkan diri, kini memenuhi jalanan ibu kota negara tersebut.

    Seperti dilansir AFP, Senin (5/8/2024), para demonstran yang tampak gembira melambaikan bendera nasional Bangladesh dan melakukan perayaan damai, termasuk beberapa menari di atas tank, saat sumber yang dekat dengan Hasina mengungkapkan sang PM telah meninggalkan istananya di Dhaka menuju ke “tempat yang lebih aman”.

    “Dia ingin merekam pidatonya, tapi dia tidak mendapat kesempatan untuk melakukannya,” tutur sumber yang dekat dengan Hasina saat berbicara kepada AFP.

    Anak laki-laki Hasina mendesak pasukan keamanan Bangladesh untuk menghalangi pengambilalihan kekuasaan. Sementara seorang penasihat senior mengatakan kepada AFP bahwa pengunduran diri Hasina adalah “sebuah kemungkinan” setelah ditanya apakah sang PM akan menuruti tuntutan rakyat.

    “Tugas Anda adalah menjaga keselamatan rakyat dan negara kita serta menjunjung konstitusi,” tegas putra Hasina, Sajeeb Wazed Joy, yang tinggal di Amerika Serikat (AS) dalam postingan Facebook-nya.

    (maa/maa)

  • Kerusuhan di Bangladesh, Mengapa India Memilih Diam?

    Kerusuhan di Bangladesh, Mengapa India Memilih Diam?

    Jakarta

    Kelompok mahasiswa di Bangladesh menyerukan protes jalanan baru setelah pemerintah Perdana Menteri Sheikh Hasina gagal memenuhi tuntutan mereka untuk membebaskan pemimpin yang ditahan dan meminta maaf atas kekerasan yang terjadi baru-baru ini.

    Pemerintah menyatakan jumlah korban tewas mencapai 150 orang pada minggu ini, sementara media menyebutkan lebih dari 200 kematian dalam bentrokan yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Hasina yang sudah berjalan selama 16 tahun.

    India terus memantau dengan seksama kerusuhan di Bangladesh, yang merupakan negara tetangga sekaligus salah satu sekutu terdekat New Delhi. Bangladesh juga menjadi tempat tinggal sementara bagi ribuan pelajar India.

    Namun, New Delhi berhati-hati untuk tidak memperburuk situasi.

    “India menganggap situasi yang sedang berlangsung di negara tersebut sebagai masalah internal Bangladesh. Dengan dukungan dan kerjasama dari pemerintah Bangladesh, kami berhasil mengatur kepulangan aman para pelajar kami,” kata juru bicara kantor luar negeri Randhir Jaiswal dalam konferensi pers mingguan.

    Sekitar 6.700 pelajar India telah kembali dari Bangladesh di tengah bentrokan kekerasan di negara tersebut.

    “Sebagai tetangga dekat yang memiliki hubungan hangat dan bersahabat, kami berharap situasi di negara tersebut akan segera kembali normal,” tambah Jaiswal.

    Bangladesh penting untuk keamanan, perdagangan, dan diplomasi

    Selain itu, Bangladesh berbatasan dengan negara bagian India seperti West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura, dan Mizoram yang rentan terhadap pemberontakan hingga kekerasan.

    Pinak Ranjan Chakravarty, mantan komisaris tinggi India untuk Bangladesh, mengatakan kepada DW bahwa India telah berinvestasi di negara tetangga tersebut untuk membangun dukungan publik dan niat baik.

    “Posisi geografis Bangladesh menjadikannya pemangku kepentingan dalam pembangunan sub-wilayah yang terdiri dari Bangladesh, Bhutan, India, dan Nepal. Wilayah ini mencakup negara bagian India di utara dan timur Bangladesh. Negara bagian ini di timur laut India pernah terintegrasi dalam rantai pasokan di India yang belum terbagi,” kata Chakravarty kepada DW.

    Sekarang, Bangladesh dan India bekerja untuk meningkatkan hubungan transportasi dan “memulihkan apa yang ada di era pra-pemisahan,” tambahnya.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Triliunan Investasi India di Bangladesh

    India mengakui Bangladesh sebagai penyangga timur yang vital, dan memberikan dukungan penting melalui akses pelabuhan dan jaringan listriknya. Sejauh ini, New Delhi telah memberikan hampir $8 miliar (sekitar Rp128 tirilun) dalam bentuk pinjaman ke Dhaka yang digunakan untuk proyek pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan konstruksi pipa untuk memasok diesel.

    Perusahaan besar India yang telah berinvestasi di negara tersebut termasuk Marico, Emami, Dabur, Asian Paints, dan Tata Motors. Eskalasi protes mahasiswa dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perusahaan-perusahaan ini.

    “Hubungan antara India dan Bangladesh tertanam dalam sejarah bersama mereka, ketergantungan sosial-ekonomi yang kompleks, dan posisi geopolitik mereka. Politik konfrontasional dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut mengundang masalah terorisme, fundamentalisme, pemberontakan, dan migrasi,” kata Sanjay Bhardwaj dari Pusat Studi Asia Selatan Universitas Jawaharlal Nehru kepada DW.

    “Protes kekerasan dan ketidakstabilan politik akan menyebabkan lingkaran kekerasan dan migrasi penduduk ke India,” katanya.

    Terjepit antara India dan Cina

    Dalam beberapa tahun terakhir, baik India maupun Cina telah memperluas kepentingan ekonomi mereka di Bangladesh, yang sedang dimasukkan ke dalam persaingan geopolitik yang semakin berkembang antara kedua negara.

    Meskipun memiliki hubungan dekat dengan Bangladesh, beberapa analis percaya bahwa pembuat kebijakan India kesulitan memahami sentimen anti-India yang ada di antara sebagian populasi Bangladesh. Beberapa di antaranya dapat dijelaskan oleh dukungan New Delhi terhadap Liga Awami yang berkuasa.

    “Kesunyian ‘tidak nyaman’ adalah dukungan diam-diam India untuk pemerintahan Hasina dan kebijakannya dalam menangani kerusuhan yang sedang berlangsung. Selama beberapa dekade terakhir, India telah banyak berinvestasi dengan Liga Awami sebagai entitas pro-India di Bangladesh,” kata Shanthie Mariet D’Souza, pendiri forum penelitian independen Mantraya, kepada DW.

    Kritikus rezim di Bangladesh menuduh Hasina berusaha mengubah Bangladesh menjadi negara satu partai dan dan memicu kemarahan dengan tindakan kerasnya terhadap lawan politik dan kelompok masyarakat sipil.

    “Pemerintah India telah melindungi pemerintahannya dari tekanan Amerika untuk memenuhi tuntutan oposisi untuk membuat pemilu lebih demokratis dan transparan. Kesunyian saat ini adalah kelanjutan dari kebijakan tersebut,” tambah D’Souza.

    India melihat gambaran yang lebih besar

    Menurut D’Souza, India melihat Bangladesh sebagai kunci untuk beberapa alasan strategis, termasuk pengembangan timur laut, menekan migrasi ke India, dan menangani radikalisasi Islam.

    “Meskipun ada investasi besar dari Cina di negara tersebut, New Delhi masih menganggap Hasina sebagai seseorang yang akan mencegah Bangladesh berubah menjadi boneka Beijing. Sebagai hasilnya, mendukungnya menjadi satu-satunya opsi strategis New Delhi, bahkan ketika kebijakannya sering kali mendekati otokrasi,” katanya.

    Dilihat dari sudut pandang itu, kegagalan terbaru pemerintahan Hasina dan penguatan Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) sebagai oposisi, serta partai-partai Islam lokal, bukanlah kabar baik bagi India.

    Meski begitu, profesor Sreeradha Datta dari Sekolah Urusan Internasional Jindal yang berbasis di India percaya bahwa respons ekstrem pemerintahan Hasina terhadap protes mahasiswa tidak dapat dibenarkan.

    Dia mengkritik pejabat Bangladesh atas upaya mereka untuk menyalahkan kekerasan sepenuhnya pada partai oposisi dan mahasiswa Islam. Protes berubah menjadi kekerasan sebagai reaksi terhadap “tidak adanya tanggapan dan komentar yang agak merendahkan” dari pemerintah, kata Datta.

    “Kekerasan dan kematian tanpa pandang bulu tidak dapat diabaikan atau dimaafkan. Pemerintah mengubah protes damai menjadi fase tergelap dalam sejarah terbaru Bangladesh,” katanya kepada DW.

    (rs/hp)

    (ita/ita)

  • Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    Bagaimana Kemenangan Modi Berdampak pada Negara Tetangga Asia Selatan?

    New Delhi

    Pemilihan umum legislatif di India menjadi peringatan terbesar bagi Perdana Menteri Narenda Modi. Partainya, Bharatiya Janata Party, BJP, gagal merebut mayoritas di parlemen dan kini bergantung pada koalisi untuk terus berkuasa.

    Selama satu dekade terakhir, Modi dan BJP menikmati otoritas dan mendominasi politik nasional. Namun masa jabatannya yang ketiga diyakini akan banyak menyita perhatian pemerintah ke dalam negeri.

    Sebab itu pula, pakar menilai kemenangan Modi belum akan berimbas banyak pada kebijakan luar negeri India, yang sejak 2014 menganut doktrin “tetangga yang utama,” demi memperkuat relasi dengan jiran di Asia Selatan.

    Ketegangan dengan Pakistan

    Pemilu India diawasi secara ketat oleh rival terbesarnya, Pakistan. “Kami cukup senang,” ketika Modi kehilangan mayoritas di parlemen, kata Mushahid Hussain, senator dan pakar luar negeri Pakistan.

    “Modi yang duduk di kantor PM di Delhi saat ini adalah Modi dalam versi yang lebih lemah,” kata dia, sembari menambahkan bahwa Pakistan berharap untuk melihat “Pendekatan yang lebih tenang India terhadap Pakistan dalam nada dan retorika.”

    Pemerintahan Modi selama ini menolak untuk berhubungan dengan Pakistan dan menuduh Islamabad mensponsori terorisme lintas batas. Kedua negara adidaya nuklir juga menggiatkan militerisasi Kashmir, terutama di era Modi.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Maleeha Lodhi, mantan duta besar Pakistan untuk PBB, mengatakan kepada DW bahwa situasi saat ini tidak menjamin “iklim yang menguntungkan” untuk normalisasi hubungan India-Pakistan.

    “Pakistan memperkirakan hanya ada sedikit perubahan pada masa jabatan ketiga Modi. Prospek normalisasi hubungan antara India dan Pakistan masih belum pasti,” katanya, seraya menambahkan bahwa Islamabad “akan mengambil kebijakan menunggu dan melihat.”

    China mengintai di belakang

    Ketika Islamabad memperkuat persahabatannya dengan Beijing, India mewaspadai pengaruh China, yang rajin meminjamkan uang ke Pakistan untuk membangun infrastruktur perekonomian.

    Menyambut pengumuman hasil pemilu, China mengucapkan selamat kepada Modi dan menyerukan hubungan bilateral yang “lebih sehat dan stabil”.

    Rasa saling tidak percaya sejak lama telah menjadi ciri hubungan China-India. Kedua negara menggalang sengketa perbatasan yang bereskalasi di pegunungan Himalaya.

    Sana Hashmi, pakar China dan bekas konsultan Kementerian Luar Negeri India, memprediksi tidak akan ada perbaikan besar dalam hubungan India-China di tahun-tahun mendatang.

    Tanpa konsesi apa pun dari Beijing mengenai masalah perbatasan, katanya, New Delhi tidak mungkin “memperlunak kebijakannya terhadap China.”

    Sri Lanka sekutu di selatan

    Pulau di tepi Samudera Hindia ini menjadi arena rivalitas geopolitik dan kemaritiman antara India dan China. Sri Lanka terletak strategis di simpang rute perdagangan dunia, antara Eropa dan Asia.

    India dan Sri Lanka tidak hanya terikat kedekatan geografis di Selat Palk, tetapi juga etnis dan agama.

    Namun upaya China untuk menanamkan pengaruh di Kolombo selama satu dekade terakhir membuat gamang pemerintah di New Delhi.

    “Meskipun warisan kolonial mengikat India dan Sri Lanka secara historis, peristiwa yang terjadi saat ini menyoroti dinamika yang lebih kompleks,” kata Anandhi Sasidharan, mantan menteri Sri Lanka, merujuk pada krisis ekonomi di Sri Lanka, jerat utang dan implikasi geopolitik.

    Namun, di bawah kepemimpinan Presiden Ranil Wickremesinghe, hubungan antara Sri Lanka dan India semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir.

    Sebabnya, hasil pemilu India tidak akan berdampak besar pada hubungan dengan Sri Lanka, menurut para ahli.

    “Meskipun partai Modi tidak memiliki mayoritas, yang meramalkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, namun bantuan India yang sudah lama diberikan kepada Sri Lanka akan tetap dilanjutkan,” kata Shihar Aneez, seorang jurnalis yang berbasis di Kolombo.

    India memupuk kedekatan dengan Bangladesh

    Hubungan India dengan jiran di timur, Bangladesh, telah menguat secara substansial selama satu dekade terakhir, kemungkinan akan tetap stabil, kata para pejabat dan pengamat Bangladesh setelah pengumuman hasil pemilu.

    “Hubungan persahabatan erat kami akan terus berlanjut,” kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Hasan Mahmud kepada wartawan, sembari menambahkan bahwa hubungan bilateral mencapai tingkat baru di bawah pemerintahan Modi dan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina.

    Hubungan antara New Delhi dan Dhaka selama ini didominasi oleh agenda keamanan dan ekonomi.

    “Tidak akan ada perubahan kebijakan yang signifikan di India mengenai Bangladesh,” kata Touhid Hossain, mantan menteri luar negeri Bangladesh.

    Ali Riaz, pakar Bangladesh dan profesor di Universitas Negeri Illinois, berpandangan serupa.

    “Tidak ada yang akan menghalangi Modi untuk melanjutkan tujuan kebijakan luar negerinya,” katanya. “Tidak banyak perbedaan pendapat antara BJP dan partai oposisi dalam memproyeksikan India sebagai kekuatan global yang sedang berkembang.”

    rzn/yf

    Laporan ini dibuat dengan kontrobusi Yuchen Li di Taipei, Haroon Janjua di Islamabad, Abul Azad di Dhaka and Ashaly P Joy di Tamil Nadu.

    Lihat juga Video: Pidato Narendra Modi Setelah Jadi PM India untuk Ketiga Kalinya

    (nvc/nvc)

  • Menjabat untuk Periode Ketiga, PM Modi Akan Dilantik 9 Juni

    Menjabat untuk Periode Ketiga, PM Modi Akan Dilantik 9 Juni

    New Delhi

    Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi akan dilantik untuk masa jabatan ketiga sebagai kepala pemerintahan negara itu pada 9 Juni mendatang. Aliansi Demokratik Nasional, mencakup Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menguasai parlemen secara bulat memilih Modi kembali menjabat sebagai PM India.

    Seperti dilansir Reuters dan The Indian Express, Jumat (7/6/2024), pemimpin BJP Pralhad Joshi dan juru bicara partai terbesar kedua dalam Aliansi Demokratik Nasional menuturkan bahwa Modi akan dilantik sebagai PM India untuk masa jabatan ketiga pada Minggu (9/6) petang, sekitar pukul 18.00 waktu setempat.

    Sejumlah pemimpin dunia, termasuk PM Bangladesh Sheikh Hasina, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, PM Nepal Pushpa Kamal Dahal akan menghadiri seremoni pelantikan Modi. Lebih dari 8.000 pejabat tinggi diperkirakan juga akan turut hadir.

    Aliansi Demokratik Nasional, yang dipimpin oleh BJP yang menaungi Modi, berhasil memenangkan 293 kursi parlemen dalam pemilu India yang digelar secara bertahap selama tujuh pekan terakhir, mulai 19 April lalu.

    Modi akan menjadi orang kedua setelah pahlawan kemerdekaan India dan PM pertama India, Jawaharlal Nehru, yang menjabat selama tiga periode secara berturut-turut.

    Sebelum pelantikan dilakukan, Modi diperkirakan akan menyampaikan perjanjian koalisi kepada Presiden India Droupadi Murmu pada Jumat (7/6) waktu setempat.

    Modi, seperti dilaporkan kantor Press Trust of India dan AFP, akan mengunjungi Presiden Murmu bersama para pemimpin partai sekutunya untuk meminta persetujuan resmi dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya.

    Hasil pemilu India tahun ini sangat ketat, dengan BJP yang berkuasa selama satu dekade terakhir gagal mengulangi dua kemenangan telak sebelumnya. Hilangnya dominasi besar BJP dalam parlemen ini bertentangan dengan prediksi para analis dan hasil jajak pendapat sebelum pemilu digelar.

    Dalam situasi tersebut, BJP bergantung pada partai-partai sekutunya dan melakukan perundingan cepat dengan koalisinya yang beranggotakan 15 partai.

    Pada Rabu (5/6) waktu setempat, Aliansi Demokratik Nasional “dengan suara bulat” memilih Modi sebagai PM India untuk masa jabatan ketiga. Aliansi ini menguasai 293 kursi parlemen India, yang memberikan mereka kendali atas badan yang total memiliki 543 anggota.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)