Xcloud.id

Tag: Semuel Abrijani

  • Kunci Dekripsi dari Brain Cipher PDNS 2 Masih Berproses Dibuka

    Kunci Dekripsi dari Brain Cipher PDNS 2 Masih Berproses Dibuka

    Jakarta –

    Kunci dekripsi yang dibagikan kelompok hacker Brain Cipher untuk membuka data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 masih dalam proses untuk dibuka.

    Sebelumnya berdasarkan pernyataan Dirjen Aptika Semuel Abrijani Pangerapan saat mengumumkan mundur dari jabatannya, Kamis (4/7) telah mendapatkan kunci dan sudah mencoba buka kunci dekripsi data PDNS 2, namun belum berhasil. Saat ini pemerintah masih dalam proses membuka data di PDNS 2.

    Kondisi tersebut ternyata masih tidak jauh berbeda saat ini. Pakar keamanan siber Pratama Persadha, mengungkapkan hal itu berdasarkan informasi yang diterimanya.

    “Belum (bisa buka data di PDNS 2). Kuncinya belum bisa dipakai buka. Katanya sedang on process terus,” ujar Pratama, Senin (8/7/2024).

    Pratama menjelaskan sejauh ini yang berhasil itu adalah download kuncinya, tidak untuk data yang tersandera di PDNS 2.

    “Iya dikasih download link untuk decryptor-nya. Tapi, sampai sekarang belum bisa dipakai,” kata Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC tersebut.

    detikINET pun mencoba konfirmasi kabar tersebut kepada pihak BSSN. Namun sampai berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari ‘penjaga keamanan dunia maya’ Indonesia tersebut.

    Dengan masih terkuncinya data di PDNS 2, Pratama mengimbau agar pemerintah terus memperbaiki layanan publik yang terganggu usai PDNS 2 diserang ransomware.

    “Mendatangi semua tenant, tanya apakah punya backup data di kantor masing-masing. Terus bantu untuk me-live-kan lagi. Sambil segera memperbaiki sistem yang ada, perkuat keamanannya,” ucapnya.

    Harapannya dengan data-data yang terbatas, langkah-langkah tersebut dapat membantu agar layanan publik bisa online lagi.

    “Imigrasi saat ini bisa online lagi, bukan karena data PDNS sudah bisa di-recovery, tapi karena mereka punya backup data di servernya sendiri walaupun tidak lengkap, mereka melakukannya sendiri,” pungkas Pratama.

    (agt/fay)

  • Ini Reaksi Ismail Usai Ditunjuk Menkominfo Isi Jabatan Plt Dirjen Aptika

    Ini Reaksi Ismail Usai Ditunjuk Menkominfo Isi Jabatan Plt Dirjen Aptika

    Jakarta –

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengumumkan mundur dari jabatannya. Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail, ditunjuk sebagai penggantinya.

    Ismail ditunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai Plt Dirjen Aptika terhitung pada Kamis (4/7/2024) berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Nomor: 1715/M.KOMINFO/KP.01.06/07/2024.

    Ditemui sela-sela kedatangannya di CNBC Indonesia Tech & Telco Forum, Ismail mengonfirmasi jadi Plt Dirjen Aptika. Namun ketika ditanya lebih lanjut, ia tak banyak bicara terkait penunjukkan jabatan terbarunya itu.

    “Baru sehari, belum bisa jawab apa-apa,” kata Ismail, Jumat (5/7/2024).

    “Belum tahu saya, baru sehari ini, tim lagi kerja,” sahut Ismail.

    Pada kesempatan yang sama, Menkominfo Budi tidak merespon terkait mundurnya Semuel Abrijani Pangerapan dari Dirjen Aptika Kominfo.

    Tak ada sepatah kata yang terucap dari Budi, termasuk pertanyaan terkait mundurnya Dirjen Aptika Semuel. Ia hanya melambaikan tangan sembari memasuki lift gedung.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Aptika Kominfo, Semuel A. Pangerapan, mundur dari jabatannya. Keputusan ini tidak terlepas dari kasus serangan ransomware Brain Cipher pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.

    “Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli saya telah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya sampaikan kemarin kepada menteri. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan” ujar pria yang kerap disapa Semmy ini saat menggelar konferensi pers di Kominfo Kamis pagi (4/7/2024).

    Sammy membenarkan alasannya mundur terkait kasus serangan ransomware ke PDNS 2. Menurutnya dirinya sebagai Dirjen Aptika Kominfo secara teknis adalah sebagai penanggung jawab.

    “Jadi saya mengambil tanggung jawab secara moral dan saya menyatakan harusnya selesai di saya. Harusnya masalah ini saya tangani dengan baik. Itu alasan utamanya,” ujarnya.

    Seperti diketahui pada pekan lalu PDNS) 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, mengalami serangan ransomware yang cukup serius yang berimbas pada lumpuhnya sejumlah layanan publik. Berdasarkan hasil analisis forensik sementara, ditemukan bahwa serangan ini melibatkan varian baru ransomware bernama Brain Cipher, yang merupakan pengembangan dari Lockbit 3.

    (agt/rns)

  • Profil Semuel Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo yang Mundur

    Profil Semuel Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo yang Mundur

    Jakarta –

    Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan mundur dari jabatannya terkait masalah ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Perjalanan karirnya sudah begitu panjang.

    “Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli saya telah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya sampaikan kemarin kepada menteri. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis pagi (4/7/2024).

    Semmy membenarkan alasannya mundur terkait kasus serangan ransomware ke PDNS 2. Menurutnya dirinya sebagai Dirjen Aptika Kominfo secara teknis adalah sebagai penanggung jawab.

    Sosok Semmy bukan orang baru dalam bidang komunikasi dan informatika. Dia punya track record panjang sebagai profesional yang konsisten bergelut di bidangnya.

    Dihimpun detikINET dari berbagai sumber, Semuel Abrijani Pangerapan yang akrab dipanggil Semmy adalah lulusan California State University, Fresno, USA. Dia mendapatkan gelar S2 dari Magister Manajemen Universitas Pancasila.

    Semmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2016 hingga sekarang. Selama jabatannya dia merasakan dipimpin 3 Menkominfo berbeda mulai dari Rudiantara, Johnny G Plate sampai yang sekarang Budi Arie Setiadi.

    Di bidang telekomunikasi dan informatika, Semmy sudah banyak makan asam garam. Ia sebelumnya punya pengalaman 20 tahun lebih memimpin bisnis di industri telekomunikasi sebelum masuk ke pemerintahan.

    Dia meniti karir sejak tahun 1996 di PT Jasnita Telekomindo hingga 20 tahun lamanya sampai pada posisi Presiden Direktur. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan peralatan telekomunikasi.

    Semmy pun pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2012-2015. Barulah setelah itu dia masuk ke dalam pemerintahan sebagai Dirjen Aptika Kominfo.

    Selama menjabat Dirjen Aptika dia beberapa kali menjadi kepala delegasi atau ketua pertemuan pejabat level kementerian dalam forum-forum di ASEAN. Langkah transformasi digital untuk masyarakat, bisnis dan pemerintahan, menjadi agenda utama Semmy selama berada di kementerian.

    Namun, kiprah panjangnya sebagai Dirjen Aptika kini harus berhenti sebagai pertanggungjawaban dirinya atas masalah ransomware yang terjadi. Seperti diketahui pada pekan lalu PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, terkena serangan ransomware yang melumpuhkan sejumlah layanan publik.

    Pelakunya Brain Cipher merupakan pengembangan dari Lockbit 3. Mereka sempat meminta tebusan 8 juta dolar tapi tak digubris pemerintah.

    Kelompok hacker Brain Cipher akhirnya melepaskan kunci file PDNS 2 yang telah disandera selama dua pekan, pada Rabu (3/7) malam kemarin. Mereka memastikan Mereka pun menyebut serangan ini tidak mengandung muatan politis, melainkan hanya ‘pentest’ yang ditutup dengan pembayaran.

    Kelompok Brain Cipher minta maaf atas aksinya yang berdampak ke banyak orang. Mereka meminta publik menyadari kalau mereka secara sadar dan independen dalam membuat keputusan ini.

    (fay/fyk)

  • Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Jakarta –

    Tak hanya X/Twitter, Telegram juga dipastikan tidak akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua platform digital tersebut sebelumnya terancam ditutup aksesnya.

    X yang memperbolehkan konten pornografi jadi sorotan Kominfo, mengingat visual esek-esek tidak bisa ditonton secara bebas di Indonesia. Namun, kini X mematuhi aturan dengan menempelkan label dan tidak terlihat dengan jelas konten tersebut.

    Sementara itu, Telegram tersandung persoalan judi online karena platform ini sering dimanfaatkan untuk permainan haram yang sedang diburu oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Kominfo sempat memberikan waktu seminggu kepada Telegram untuk merespons surat peringatan yang diberikan atau terancam diblokir.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Telegram telah merespon surat dari Kominfo.

    “Telegram sudah respon kita, minta channel-channel itu ditutup kan. Sudah kemarin,” ujar Semuel ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Jika Telegram terus membiarkan platformnya menjadi sarang judi online, Kominfo akan menutup aplikasi tersebut. Jika Kominfo sudah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Telegram tanpa mendapat respons, platform tersebut akan diblokir.

    Telegram pernah diblokir Kominfo pada 2017. Telegram yang hadir sebagai pesaing WhatsApp, mendadak jadi sorotan pemerintah karena layanan tersebut dipakai untuk menyebarkan konten radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian.

    Hal itu yang mendasari Kominfo untuk memblokir Telegram saat itu. Penutupan akses kepada pengguna itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

    CEO Telegram Pavel Durov bahkan sampai harus bertandang ke Indonesia untuk membahas pemblokiran Kominfo terhadap layanannya hampir satu bulan lamanya. Pada akhirnya, Telegram dinormalisasi usai disepakati mengikuti aturan yang berlaku.

    Solusi yang ditawarkan adalah Telegram berjanji akan sigap mematikan saluran yang berisikan propaganda terorisme atau kejahatan anak.

    (agt/agt)

  • Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan batal memblokir X -sebelummya bernama Twitter– sebagai dampak kebijakan konten pornografi.

    Sebelumnya, X telah menambahkan klausul pada peraturannya, yang secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Hal itu yang membuat Kominfo menyurati platform media sosial milik Elon Musk tersebut untuk memastikan X mengikuti memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan sempat ada ancaman untuk memblokir X jika dinilai melanggar aturan di negara ini. Namun kini, X dianggap sudah memenuhinya.

    “X sudah memenuhi take down yang kita minta dan mereka sudah menjelaskan kepada kami terhadap permintaan itu,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Semuel membantah kalau Kominfo akan memblokir X dalam waktu dekat ini. Disampaikannya, jika platform digital tidak melanggar peraturan, maka tidak bisa ditutup aksesnya.

    “Kalau tidak mengindahkan kan ya, kalau tidak mengindahkan gimana? masa orang sudah benerin, masa harus tetap didenda,” kata Semuel. Ia kembali menegaskan sejauh ini X telah mengikuti peraturan di Indonesia dan dipastikan Kominfo tidak akan memblokir media sosial tersebut.

    “Kalau nggak ada pelanggarannya, gimana? Untuk apa memblokirnya? Kan harus ada alasannya kalau untuk memblokir,” ungkap Dirjen Aptika.

    “Baca bunyinya (klausul konten pornografi) kan tidak dapat ditampilkan dengan jelas, ada label dan tidak terlihat dengan jelas,” pungkas Semuel.

    (agt/agt)

  • 282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data setidaknya di 282 kementerian/lembaga.

    Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data.

    “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

    Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

    “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

    Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

    Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

    Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

    “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegas terhadap serangan siber di PDN ini. 

    Budi Arie memastikan, pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber senilai Rp131 miliar. 

    “Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” kata Budi Arie, Senin (24/6/2024).

    Pemerintah, kata Budi, terus melakukan pemilihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” jelasnya.

    “(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi,” tegas Budi Arie.

    Budi memastikan, data masyarakat tetap aman meski PDN mengalami gangguan.

    Diketahui, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

    PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

    (Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta –

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Kominfo ke Platform OTA Nakal, Daftar atau Blokir!

    Kominfo ke Platform OTA Nakal, Daftar atau Blokir!

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perkembangan terkait online travel agent (OTA) asing yang belum mendaftar diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Jika tidak, maka konsekuensinya Kominfo akan melakukan pemblokiran.

    Dari enam OTA yang sebelumnya diberikan peringatan oleh Kominfo, kini tinggal dua OTA yang belum mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat ke Kominfo.

    “Dari enam (OTA) yang kami surati, empat yang sudah daftar, yaitu Airbnb, Booking, Agoda, dan Expedia. Per sore kemarin, Klook dan Trivago belum terdaftar,” ujar Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada detikINET, Kamis (21/3/2024).

    Semuel meminta kepada Klook dan Trivago mengikuti aturan yang berlaku terlaku aturan PSE Lingkup Privat.

    “Batas waktu mereka sampai Jumat depan. Kalau tidak terdaftar, kami blokir,” tegas Semuel.

    Sebagai informasi, setiap penyelenggara layanan berbasis digital harus mendaftar ke Kominfo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).

    Kominfo menjelaskan kewajiban pendaftaran tersebut tidak hanya berlaku bagi PSE Lingkup Privat Domestik, tetapi juga PSE Lingkup Privat Asing yang diatur dalam Pasal 4 PM Kominfo 5/2020.

    Kominfo menuturkan bahwa kebijakan pendaftaran pada dasarnya merupakan mekanisme pendataan terhadap PSE yang menyelenggarakan layanannya di Indonesia dalam rangka membangun ekosistem digital Indonesia yang aman dan dapat dipercaya.

    PSE Lingkup Privat yang diwajibkan melakukan pendaftaran diharuskan menyampaikan informasi, antara lain mengenai identitas penyelenggara, nama sistem elektronik, URL resmi website, jenis data pribadi yang diproses, lokasi pengelolaan atau pemrosesan data. Melalui pendaftaran, masyarakat dapat mengetahui PSE yang memberikan layanan kepada mereka.

    (agt/rns)

  • Kominfo Targetkan Aturan Publisher Game Berbadan Hukum Rampung Tahun Ini

    Kominfo Targetkan Aturan Publisher Game Berbadan Hukum Rampung Tahun Ini

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menggodok aturan publisher game wajib berbadan hukum. Ditargetkan aturan ini bakal matang tahun 2024.

    “Harus tahun ini. Jadwalnya tahun ini,” tegas Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), kepada detikINET, di Lapangan Anatakupa, Kominfo, usai acara Santunan dan Buka Bersama Bersama Kominfo, Kamis (21/3/2024).

    Namun sayangnya Budi masih belum bisa membocorkan kapan waktu perilisannya. Dirinya menegaskan bakal mengumumkannya apabila sudah ada informasi terbaru soal aturan tersebut.

    “Tapi yang pasti kita akan atur ini semuanya untuk menghidupkan industri game lokal,” ujarnya.

    Ditanya siapa saja publisher game yang belum berbadan hukum, Budi bilang belum mengetahui detailnya. Ia mengaku belum melihat data-data publisher game mana saja yang sudah berbadan hukum atau belum.

    “Tapi yang pasti semangatnya untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi industri game nasional,” tambahnya.

    Sementara ini Kominfo masih proses diskusi dengan pihak-pihak terkait. Budi mengatakan kalau memang sudah ada informasi terbaru akan disampaikan.

    Sedikit informasi, aturan publisher game harus berbadan hukum di Indonesia, merupakan salah satu Peraturan Menteri (Permen) yang akan diterbitkan Kominfo. Aturan yang satunya lagi berkaitan dengan klasifikasi game.

    “Jadi, ada dua permen. Ternyata itu dipisahkan. Permen yang akan diterbitkan itu mengenai klasifikasi game, tentang batas usia game. Dari semula referensi, maka kini diwajibkan,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pengerapan di Jakarta, Senin (29/1) lalu.

    Adapun, permen klasifikasi game itu merupakan revisi dari Permen Kominfo 11 tahun 2016 tentang klasifikasi permainan interaktif elektronik. Lalu aturan publisher game harus berbadan hukum, menjadi salah satu program di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional yang ditargetkan rampung tahun 2024.

    (hps/rns)

  • Belum Kapok Kena Take Down, Bjorka Buat Grup Telegram Lagi

    Belum Kapok Kena Take Down, Bjorka Buat Grup Telegram Lagi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Peretas Bjorka membuat channel Telegram baru bernama Bjorkanesian usai channel private-nya kena take down.

    Kabar channel Bjorka diturunkan atau ditake down pihak Telegram diketahui dari Bjorka sendiri di grup Telegramnya.

    “even private channels can also be taken down. telegram is full oh bullshit (bahkan channel private dapat diturunkan. telegram penuh omong kosong)” katanya pada Senin (12/9).

    Kemudian pada Selasa (13/9) pagi, Bjorka memberikan link ke channel barunya setelah sebelumnya menuliskan “r u ready? (apakah kamu siap?)” di grup tersebut.

    Bjorka sendiri diketahui memiliki dua jalur informasi di Telegram, yakni private channel dan grup. Baik private channel maupun grup Bjorka telah memiliki puluhan ribu pengikut dan anggota.

    Sebagai informasi, grup dan channel di Telegram memiliki sejumlah perbedaan.

    Dilansir dari Indiatoday, salah satu perbedaan ada pada jumlah orang yang dapat bergabung. Pada grup Telegram, anggota dibatasi hanya sebanyak 200 ribu orang, sementara channel Telegram tidak memiliki pengikut yang terbatas.

    Kemudian pada tampilannya pun ada perbedaan, di mana pengguna dapat melihat jumlah anggota yang online di samping jumlah anggota grup. Sedangkan pada channel Telegram hal tersebut tidak memungkinkan.

    Lebih lanjut, channel terbaru yang dibuat Bjorka mendapat peningkatan jumlah yang sangat signifikan.

    Menurut pantauan CNNIndonesia.com pada Selasa (13/9) pukul 06.20 WIB, jumlah pengikut channel tersebut baru berada di angka 400. Namun tak sampai setengah jam pengikutnya bertambah menjadi lebih dari 2000 orang.

    “hi again everyone. yea of course today there will be another some noise again (halo lagi semua. ya tentu saja hari ini akan ada lagi sejumlah keributan lain)” tulisnya sebagai pesan pembuka di channel tersebut.

    Bjorka dalam satu bulan terakhir membuat kehebohan dengan membeber data sejumlah pejabat ke publik. Mereka yang menjadi sasaran antara lain Menkominfo, Johnny G. Plate; Ketua DPR, Puan Maharani; Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; dan Gubernur DKI, Anies Baswedan. 

    Foto: Arsip Istimewa
    screenshot telegram doxing data menteri bumn erick thohir, aktivis medsos denny siregar, ketua dpr puan maharani, dirjen aptika kominfo semuel abrijani.

    Dalam keterangannya, Bjorka mengaku menyerang sejumlah pejabat agar masyarakat bisa mengontak para pemimpinnya.

    “Misi saya adalah membantu siapa pun yang membutuhkan, termasuk warga Indonesia yang ingin mengontak dan menanyakan para pemimpinnya. Paling tidak, para pejabat itu merasakan ketika mereka menerima spam,” tulis Bjorka di akun Twitternya yang telah tumbang.

    (lom/lth)