Tag: Semuel Abrijani Pangerapan

  • Profil Semuel Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo yang Mundur

    Profil Semuel Pangerapan, Dirjen Aptika Kominfo yang Mundur

    Jakarta

    Dirjen Aptika Kominfo Semuel A Pangerapan mundur dari jabatannya terkait masalah ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Perjalanan karirnya sudah begitu panjang.

    “Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli saya telah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan dan suratnya sudah saya sampaikan kemarin kepada menteri. Terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjadi selama ini dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan saya yang kurang berkenan,” ujarnya dalam konferensi pers di Kominfo, Jakarta, Kamis pagi (4/7/2024).

    Semmy membenarkan alasannya mundur terkait kasus serangan ransomware ke PDNS 2. Menurutnya dirinya sebagai Dirjen Aptika Kominfo secara teknis adalah sebagai penanggung jawab.

    Sosok Semmy bukan orang baru dalam bidang komunikasi dan informatika. Dia punya track record panjang sebagai profesional yang konsisten bergelut di bidangnya.

    Dihimpun detikINET dari berbagai sumber, Semuel Abrijani Pangerapan yang akrab dipanggil Semmy adalah lulusan California State University, Fresno, USA. Dia mendapatkan gelar S2 dari Magister Manajemen Universitas Pancasila.

    Semmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2016 hingga sekarang. Selama jabatannya dia merasakan dipimpin 3 Menkominfo berbeda mulai dari Rudiantara, Johnny G Plate sampai yang sekarang Budi Arie Setiadi.

    Di bidang telekomunikasi dan informatika, Semmy sudah banyak makan asam garam. Ia sebelumnya punya pengalaman 20 tahun lebih memimpin bisnis di industri telekomunikasi sebelum masuk ke pemerintahan.

    Dia meniti karir sejak tahun 1996 di PT Jasnita Telekomindo hingga 20 tahun lamanya sampai pada posisi Presiden Direktur. Perusahaan ini bergerak di bidang perdagangan peralatan telekomunikasi.

    Semmy pun pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) periode 2012-2015. Barulah setelah itu dia masuk ke dalam pemerintahan sebagai Dirjen Aptika Kominfo.

    Selama menjabat Dirjen Aptika dia beberapa kali menjadi kepala delegasi atau ketua pertemuan pejabat level kementerian dalam forum-forum di ASEAN. Langkah transformasi digital untuk masyarakat, bisnis dan pemerintahan, menjadi agenda utama Semmy selama berada di kementerian.

    Namun, kiprah panjangnya sebagai Dirjen Aptika kini harus berhenti sebagai pertanggungjawaban dirinya atas masalah ransomware yang terjadi. Seperti diketahui pada pekan lalu PDNS 2 yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, terkena serangan ransomware yang melumpuhkan sejumlah layanan publik.

    Pelakunya Brain Cipher merupakan pengembangan dari Lockbit 3. Mereka sempat meminta tebusan 8 juta dolar tapi tak digubris pemerintah.

    Kelompok hacker Brain Cipher akhirnya melepaskan kunci file PDNS 2 yang telah disandera selama dua pekan, pada Rabu (3/7) malam kemarin. Mereka memastikan Mereka pun menyebut serangan ini tidak mengandung muatan politis, melainkan hanya ‘pentest’ yang ditutup dengan pembayaran.

    Kelompok Brain Cipher minta maaf atas aksinya yang berdampak ke banyak orang. Mereka meminta publik menyadari kalau mereka secara sadar dan independen dalam membuat keputusan ini.

    (fay/fyk)

  • Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Seperti X/Twitter, Telegram Tak Jadi Ditutup Kominfo

    Jakarta

    Tak hanya X/Twitter, Telegram juga dipastikan tidak akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Kedua platform digital tersebut sebelumnya terancam ditutup aksesnya.

    X yang memperbolehkan konten pornografi jadi sorotan Kominfo, mengingat visual esek-esek tidak bisa ditonton secara bebas di Indonesia. Namun, kini X mematuhi aturan dengan menempelkan label dan tidak terlihat dengan jelas konten tersebut.

    Sementara itu, Telegram tersandung persoalan judi online karena platform ini sering dimanfaatkan untuk permainan haram yang sedang diburu oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Kominfo sempat memberikan waktu seminggu kepada Telegram untuk merespons surat peringatan yang diberikan atau terancam diblokir.

    Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Telegram telah merespon surat dari Kominfo.

    “Telegram sudah respon kita, minta channel-channel itu ditutup kan. Sudah kemarin,” ujar Semuel ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Jika Telegram terus membiarkan platformnya menjadi sarang judi online, Kominfo akan menutup aplikasi tersebut. Jika Kominfo sudah mengirimkan tiga surat peringatan kepada Telegram tanpa mendapat respons, platform tersebut akan diblokir.

    Telegram pernah diblokir Kominfo pada 2017. Telegram yang hadir sebagai pesaing WhatsApp, mendadak jadi sorotan pemerintah karena layanan tersebut dipakai untuk menyebarkan konten radikalisme, terorisme, hingga paham kebencian.

    Hal itu yang mendasari Kominfo untuk memblokir Telegram saat itu. Penutupan akses kepada pengguna itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

    CEO Telegram Pavel Durov bahkan sampai harus bertandang ke Indonesia untuk membahas pemblokiran Kominfo terhadap layanannya hampir satu bulan lamanya. Pada akhirnya, Telegram dinormalisasi usai disepakati mengikuti aturan yang berlaku.

    Solusi yang ditawarkan adalah Telegram berjanji akan sigap mematikan saluran yang berisikan propaganda terorisme atau kejahatan anak.

    (agt/agt)

  • Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Kominfo Pastikan Batal Blokir X/Twitter Terkait Pornografi

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan batal memblokir X -sebelummya bernama Twitter– sebagai dampak kebijakan konten pornografi.

    Sebelumnya, X telah menambahkan klausul pada peraturannya, yang secara resmi mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Hal itu yang membuat Kominfo menyurati platform media sosial milik Elon Musk tersebut untuk memastikan X mengikuti memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. Bahkan sempat ada ancaman untuk memblokir X jika dinilai melanggar aturan di negara ini. Namun kini, X dianggap sudah memenuhinya.

    “X sudah memenuhi take down yang kita minta dan mereka sudah menjelaskan kepada kami terhadap permintaan itu,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan ditemui awak media di acara Startup Studio Indonesia x IBM di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

    Semuel membantah kalau Kominfo akan memblokir X dalam waktu dekat ini. Disampaikannya, jika platform digital tidak melanggar peraturan, maka tidak bisa ditutup aksesnya.

    “Kalau tidak mengindahkan kan ya, kalau tidak mengindahkan gimana? masa orang sudah benerin, masa harus tetap didenda,” kata Semuel. Ia kembali menegaskan sejauh ini X telah mengikuti peraturan di Indonesia dan dipastikan Kominfo tidak akan memblokir media sosial tersebut.

    “Kalau nggak ada pelanggarannya, gimana? Untuk apa memblokirnya? Kan harus ada alasannya kalau untuk memblokir,” ungkap Dirjen Aptika.

    “Baca bunyinya (klausul konten pornografi) kan tidak dapat ditampilkan dengan jelas, ada label dan tidak terlihat dengan jelas,” pungkas Semuel.

    (agt/agt)

  • 282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    282 Layanan Kementerian-Lembaga Terdampak Imbas Peretasan PDN

    TRIBUNNEWS.COM – Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada pekan lalu dilaporkan mengunci data setidaknya di 282 kementerian/lembaga.

    Peretas yang mengirim ransomware meminta 8 juta dolar AS atau senilai Rp131 miliar untuk membuka data.

    “Saat ini upaya terus dilakukan untuk memulihkan 282 tenant,” jelas Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Rabu (26/6/2024).

    Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan, dari 282 layanan, saat ini tengah diprioritaskan pemulihan di 44 kementerian/lembaga. 

    Pihaknya memprioritaskan pemulihan data layanan kementerian/lembaga yang memiliki backup. 

    “Kami mengutamakan pemulihan kementerian/lembaga yang memiliki backup data, jumlah 44,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Usman Kansong. 

    Meski demikian, Usman tak merinci apa saja lembaga yang diprioritaskan proses pemulihannya 

    Usman hanya menegaskan bahwa pihaknya mengutamakan layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

    Targetnya, setidaknya 18 layanan dapat pulih per akhir Juni 2024.

    “Kita berharap setiap hari ada tenant-tenant ataupun kementerian/lembaga yang pulih. Sehingga kami berharap akhir bulan ini paling tidak ada 18-an bisa recovery,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menyatakan sikap tegas terhadap serangan siber di PDN ini. 

    Budi Arie memastikan, pemerintah RI tidak akan menuruti permintaan tebusan dari hacker atau peretas siber senilai Rp131 miliar. 

    “Ditunggu saja. Nanti ini sedang diurus sama tim. Yang jelas, pemerintah tidak akan bayar,” kata Budi Arie, Senin (24/6/2024).

    Pemerintah, kata Budi, terus melakukan pemilihan sistem PDN sehingga pelayanan publik tidak terganggu.

    “Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita lagi evaluasi. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” jelasnya.

    “(Pemulihannya) tunggu saja, lagi di ini (dilakukan). Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi,” tegas Budi Arie.

    Budi memastikan, data masyarakat tetap aman meski PDN mengalami gangguan.

    Diketahui, sistem PDN mengalami gangguan hingga membuat layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024).

    PDN menjadi fasilitas untuk sistem elektronik dan komponen lain guna menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan, gangguan pada PDN terjadi akibat serangan peretas siber yang memanfaatkan ransomware.

    (Tribunnews.com/Milani Resti/Abdi Ryanda S)

  • 24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    24,69 Juta Pengguna X/Twitter di RI Terancam Tak Bisa Mencuit lagi

    Jakarta

    Media sosial X yang dulunya bernama Twitter mengalami pertumbuhan hingga kini mencapai lebih dari 600 juta pengguna di seluruh dunia. Namun di sisi lain, ada sekitar 24,69 juta pengguna terancam tidak bisa lagi mencuit di platform digital milik Elon Musk tersebut.

    Berdasarkan laporan We Are Social 2024 bahwa jumlah pengguna X di dunia menyentuh 618,9 juta. Angka tersebut mengalami penurunan dari Oktober 2023 yang mencapai 666,2 juta pengguna.

    Sementara itu, menurut laporan yang sama, jumlah pengguna X di Indonesia dilaporkan sebanyak 24,69 juta. Itu diketahui dari sumber yang dipublikasikan di sumber periklanan X pada awal tahun 2024.

    Namun, penting untuk ditekankan bahwa angka jangkauan iklan ini tidak sama dengan angka pengguna aktif bulanan, dan mungkin terdapat perbedaan yang berarti antara ukuran pemirsa iklan X dan total basis pengguna aktifnya.

    Tak hanya itu, pengguna internet Indonesia juga rupanya banyak mengakses X melalui aplikasi mobile hingga masuk lima besar di dunia di belakang Jepang, Arab Saudi, Irlandia, dan Afrika Selatan.

    Kebijakan baru X yang telah menambahkan klausul pada peraturannya dengan mengizinkan pengguna untuk memposting konten dewasa dan pornografi di platform dengan beberapa peringatan jadi sorotan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Bahkan ada kemungkinan X diblokir sehingga para penggunanya di RI tidak bisa mencuit lagi.

    Pengguna kini dapat memposting konten not safe for work (NSFW) yang diproduksi secara konsensual selama konten tersebut diberi label yang jelas. Aturan baru ini juga mencakup video dan gambar yang dibuat oleh AI. Kebijakan tersebut bertentangan dengan yang berlaku di Indonesia.

    Kominfo memberi peringatan keras terhadap X agar tidak diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

    “Saya sudah menyurati (soal) pornografi. Bahwa X kalau tetap memperbolehkan pornografi di Indonesia, akan kita tutup. Blok,” tegas Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Senin (10/6/2024).

    Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengatakan Kominfo telah berupaya mengurangi konten dewasa di X, tetapi tetap tidak bisa secara langsung memblokir konten-konten dewasa dan pornografi di platform tersebut.

    “Pasti yang diblokir X-nya kan saya nggak bisa blokir di dalam. Pada saat kita menemukan konten pornografi kita bersurat itu ada konten pornografi tolong di take down, itu sudah ratusan ribu yang di X itu, yang kita temukan banyak sekali, paling banyak di sana memang,” kata Semmy, Jumat (14/6/2024).

    (agt/fay)

  • Kominfo ke Platform OTA Nakal, Daftar atau Blokir!

    Kominfo ke Platform OTA Nakal, Daftar atau Blokir!

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan perkembangan terkait online travel agent (OTA) asing yang belum mendaftar diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Jika tidak, maka konsekuensinya Kominfo akan melakukan pemblokiran.

    Dari enam OTA yang sebelumnya diberikan peringatan oleh Kominfo, kini tinggal dua OTA yang belum mendaftarkan diri sebagai PSE Lingkup Privat ke Kominfo.

    “Dari enam (OTA) yang kami surati, empat yang sudah daftar, yaitu Airbnb, Booking, Agoda, dan Expedia. Per sore kemarin, Klook dan Trivago belum terdaftar,” ujar Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan kepada detikINET, Kamis (21/3/2024).

    Semuel meminta kepada Klook dan Trivago mengikuti aturan yang berlaku terlaku aturan PSE Lingkup Privat.

    “Batas waktu mereka sampai Jumat depan. Kalau tidak terdaftar, kami blokir,” tegas Semuel.

    Sebagai informasi, setiap penyelenggara layanan berbasis digital harus mendaftar ke Kominfo. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PM Kominfo 5/2020).

    Kominfo menjelaskan kewajiban pendaftaran tersebut tidak hanya berlaku bagi PSE Lingkup Privat Domestik, tetapi juga PSE Lingkup Privat Asing yang diatur dalam Pasal 4 PM Kominfo 5/2020.

    Kominfo menuturkan bahwa kebijakan pendaftaran pada dasarnya merupakan mekanisme pendataan terhadap PSE yang menyelenggarakan layanannya di Indonesia dalam rangka membangun ekosistem digital Indonesia yang aman dan dapat dipercaya.

    PSE Lingkup Privat yang diwajibkan melakukan pendaftaran diharuskan menyampaikan informasi, antara lain mengenai identitas penyelenggara, nama sistem elektronik, URL resmi website, jenis data pribadi yang diproses, lokasi pengelolaan atau pemrosesan data. Melalui pendaftaran, masyarakat dapat mengetahui PSE yang memberikan layanan kepada mereka.

    (agt/rns)

  • Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?

    Serangan Bjorka ke Puan hingga Luhut Masuk Kategori Doxing, Apa Itu?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Peretas Bjorka melakukan doxing atau pengungkapan data pribadi sejumlah tokoh, mulai dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Rangkaian doxing yang dilakukan Bjorka dimulai pada Sabtu (10/9) saat dirinya mengungkap data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate.

    “Happy birthday,” tulis Bjorka di grup telegram Bjorkanism pada Sabtu (10/9) siang.

    Bersama ucapan tersebut, Bjorka juga melakukan doxing dengan melampirkan sejumlah data-data pribadi yang diduga milik Johnny, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, alamat, nomor telepon, nama anggota keluarga, hingga nomor vaksin.

    Dilansir dari Kaspersky, Doxing merupakan tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, seperti nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, dan informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut kemudian diedarkan ke publik tanpa izin korban.

    Sehari berselang, Bjorka semakin gencar melakukan doxing dan yang menjadi korban berikutnya adalah Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan.

    Setelah Semuel, berturut-turut Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, lalu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun menjadi korban doxing dari peretas ini.

    Format doxing yang diberikan Bjorka tetap sama seperti saat pertama kalinya dia melampirkan doxing. Dia memberikan narasi disertai gambar yang memuat data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin.

    Belum diketahui dari mana Bjorka bisa mendapatkan sejumlah data-data tersebut.

    Lebih lanjut, Johnny yang menjadi korban doxing pertama diketahui mengganti nomor ponselnya setelah datanya diungkap. Namun Bjorka memberikan pembaruan pada doxing tersebut dengan menambahkan nomor yang diduga nomor ponsel terbaru Johnny.

    Selain aksi doxing pada sejumlah tokoh ini, Bjorka juga menjadi dalang peretasan 1,3 miliar data registrasi SIM Card serta dokumen surat-surat Presiden Jokowi.

    Kasus kebocoran data 1,3 miliar SIM Card sendiri menobatkan Indonesia sebagai korban kasus kebocoran data terbesar di Asia hingga saat ini.

    Kebocoran data besar ini sudah hampir dua pekan terungkap, tetapi masih belum ada pihak atau lembaga yang mengaku bertanggung jawab atas kasus ini.

    Di sisi lain mengutip situs Avast, pengguna internet bisa melakukan sejumlah cara agar tidak menjadi korban doxing. “Kunci mencegah doxing adalah meminimalisasi informasi tentang pribadi di internet. Pengguna juga perlu menyembunyikan alamat IP mereka, mengamankan akun media sosial, dan tetap anonim jika dalam jaringan,” tulis Avast. 

    (lom/lth)

  • Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Darktracer Ungkap Cara Lacak Hacker Bjorka: Transaksi Kripto

    Jakarta, CNN Indonesia

    Intelijen darkweb Darktracer mengungkap salah satu cara melacak peretas Bjorka, yakni menggunakan mata uang kripto Bitcoin.

    “Ini adalah dompet cryptocurrency Bjorka. Ada transaksi di dompet bitcoin-nya. Ini bisa membantu melacaknya,” tulisnya di akun @darktracer_int, Senin (12/9).

    Dalam cuitan tersebut, Darktracer juga mengunggah link yang merujuk ke transaksi Bjorka serta tangkapan layar jalur transaksinya.

    [Gambas:Twitter]

    Link tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai dua transaksi yang diduga dilakukan Bjorka.

    “Alamat ini telah bertransaksi 2 kali di blockchain Bitcoin. Ia telah menerima total 0,00263008 BTC ($58,52) dan telah mengirim total 0,00263008 BTC ($58,52). Nilai saat ini dari alamat ini adalah 0,000000000 BTC ($0,00),” tulis keterangan di situs tersebut.

    Pada laman tersebut juga terdapat keterangan tanggal transaksi terakhir, yaitu pada Jumat (2/9). Transaksi tersebut menghabiskan fee 0.00018984 BTC atau sekitar US$4,22 (Rp62 ribu).

    Meski demikian, Darktracer tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana transaksi kripto tersebut dapat digunakan untuk melacak Bjorka yang saat ini sedang sangat populer di tanah air.

    Menanggapi kicauan itu, Bjorka, sebelum akun Twitter-nya dihapus, sempat berkomentar, “Semoga sukses”. Usai akunnya di-suspend, komentar Bjorka pun hilang.

    Bjorka sendiri menjadi sorotan sejak beberapa hari belakangan lewat aksi peretasan dan doxing yang dilakukannya.

    Salah satu yang membuat namanya mendapat sorotan adalah bocornya 1,3 miliar data registrasi SIM Card pada Rabu (31/8).

    Hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia, itu kemudian melanjutkan aksinya dengan membocorkan data surat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Tak puas dengan aksinya, Bjorka kemudian melakukan doxing pada sejumlah pejabat, mulai dari Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Mendagri Tito Karnavian.

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Bjorka Singgung Sambo Sambil Bocorkan Data Mendagri Tito Karnavian

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diduga jadi korban doxing peretas Bjorka yang mengaitkannya dengan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo.

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. Karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka di grup Telegram pada Senin (12/9).

    Sama seperti sebelumnya, bersama narasi tersebut Bjorka juga mengunggah gambar yang memuat data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, nomor KK, alamat, golongan darah, hingga data vaksin.

    Doxing sendiri merupakan tindakan mengungkapkan informasi identitas tentang seseorang secara online, mulai dari nama asli, alamat rumah, tempat kerja, telepon, keuangan, hingga informasi pribadi lainnya. Informasi tersebut lantas diedarkan oleh pelaku ke publik tanpa seizin korban.

    Hingga saat ini total tujuh orang telah menjadi sasaran doxing peretas yang mulai populer karena kasus kebocoran 1,3 miliar data registrasi SIM Card ini.

    Korban doxing Bjorka di antaranya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Dirjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri BUMN Erick, pegiat media sosial Denny Siregar, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Belum diketahui dari mana Bjorka mendapatkan data-data pribadi tersebut.

    Namun salah satu alasan doxing diduga karena banyaknya permintaan dari anggota grup Bjorkanism, seperti doxing yang dilakukan pada Tito kali ini.

    CNNIndonesia.com sudah menghubungi Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan untuk mengonfirmasi kasus doxing ini, tetapi Benni masih belum memberikan respons.

    Bjorka lakukan doxing terhadap data pribadi Mendagri Tito Karnavian di grup Telegram. (Foto: Arsip Istimewa)

    Selain aktif di Telegram, Bjorka juga diketahui aktif di Twitter lewat akun barunya @bjorxanism. Sebelumnya, peretas ini menggunakan akun @bjorkanism, tetapi ditangguhkan oleh pihak Twitter.

    Dalam akun barunya, Bjorka menyebut misinya saat ini adalah menolong siapa saja yang membutuhkan, termasuk menghubungkan masyarakat Indonesia dengan pejabat.

    “Misi saya hanya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. termasuk membantu warga negara indonesia yang ingin menghubungi dan bertanya kepada pimpinannya. setidaknya mereka merasakan bagaimana rasanya menerima spam,” tulisnya.

    (lom/asa)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bjorka Klaim Sedang Bersiap Serang Pertamina

    Bjorka Klaim Sedang Bersiap Serang Pertamina

    Jakarta, CNN Indonesia

    Bjorka belum berhenti melancarkan aksinya, meski akun twitter hacker tersebut telah ditangguhkan. Lewat grup telegram yang diasuhnya, Bjorka mengaku akan menyerang data Pertamina.

    “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulisnya.

    Bjorka sebelumnya kerap mengumumkan aksinya lewat akun twitter @bjorkanism. Namun akun twitter tersebut ditangguhkan sejak Minggu (11/9) sore.

    Nama Bjorka mendadak tenar dalam dua bulan terakhir. Pada mulanya, hacker yang mengaku berbasis di Warsawa, Polandia itu meretas data pelanggan Tokopedia.

    Bjorka membocorkan data tersebut lewat situs Breached Forum pada April 2020. Kemudian, ia membocorkan data pengguna media sosial Wattpad dan disusul pelanggan Indihome.

    Pada 31 Agustus, Bjorka lalu mengunggah 1,3 miliar data registrasi SIM Card yang diklaim dibobol dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Isinya adalah NIK, nomor telepon, provider, hingga tanggal registrasi.

    Kebocoran tersebut membuat pemerintah khususnya Kominfo bereaksi. Sayangnya, reaksi pemerintah justru ditertawakan oleh sang hacker.

    “Kalau bisa jangan nyerang lah, orang itu perbuatan illegal access kok. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya,” ucap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan, di kantornya, Jakarta, Senin (5/9).

    Bjorka pun membalas pesan Semuel itu lewat unggahan di forum gelam dengan judul ‘My Message to Indonesian Government’.

    “My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: berhentilah jadi orang bodoh, red),” dikutip dari utas di BreachForums, Selasa (6/9).

    Lebih lanjut, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan sejumlah surat rahasia untuk Presiden Jokowi pada periode 2019-2021. Salah satunya adalah surat dalam amplop tertutup dari Badan Intelijen Negara (BIN).

    Terkait aksinya, Bjorka mengaku hanya ingin menunjukkan kebobrokan lembaga pemerintah karena dipimpin bukan oleh para ahli. “this is a new era to demonstrate differently. nothing would change if fools were still given enormous power. the supreme leader in technology should be assigned to someone who understands, not a politician and not someone from the armed forces. because they are just stupid people,” kicau Bjorka.

    (ini adalah era baru untuk berdemo dengan cara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, red).

    (lth/lth)