Jakarta –
Saat kunjungannya ke Indonesia, Satya Nadella mengumumkan investasi Microsoft di Indonesia sebesar USD 1,7 miliar atau sekitar Rp 27,6 triliun. Namun angka tersebut kalah jauh dari Malaysia, Microsoft berinvestasi sebesar USD 2,2 miliar atau sekitar Rp 35,9 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan besar kecilnya jumlah investasi Microsoft mungkin tergantung dengan level adopsi di industri. Dia melihat Indonesia baru di level early stage.
“Mungkin kalau di tempat lain, di sejumlah negara tetangga, adopsinya lebih intense. Kita kan memang baru early stage,” ujar Nezar saat ditemui usia acara Workshop Copilot yang digelar Microsoft dan Bisnis Indonesia, Senin (6/5/2024).
Kendati begitu Indonesia dinilainya sudah maju dalam mempersiapkan aturan AI. Indonesia termasuk negara yang mengeluarkan surat edaran etika penggunaan AI lebih dulu di Asia Tenggara.
“Singapura memang sudah punya juga soal aturan AI. Tapi panduan etika, kita bisa dibilang salah satu negara yang terdepan di Asia Tenggara. Nah kita coba mantapkan dengan naik ke level pengaturan yang sifatnya komprehensif,” ujar Nezar.
Seperti diketahui, akhir Desember 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi menerbitkan Surat Edaran Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan. Adanya surat ini diharapkan menjadi pedoman etika dalam pengembangan dan pemanfaatan AI di Indonesia.
Saat ini Kominfo tengah mempersiapkan aturan AI di tingkat eksekutif. Berbagai diskusi akan dilakukan guna merumuskan aturan tata kelola AI yang nantinya akan dijadikan peraturan menteri.
“(Diskusi) resminya belum berjalan tapi informalnya sudah. Tapi begitu nanti drafnya selesai kita ajak semua stakeholder untuk membincangkan,” ungkap Nezar.
Selanjutnya Kominfo akan membawa pembahasan ke level legislatif. Pihaknya akan mendorong lahir sebuah undang-undang yang bisa mengatur tata kelola AI mencakup keseluruhan.
Nezar tidak mengungkap target waktu untuk mewujudkan aturan AI secara keseluruhan. Pasalnya akan ada pergantian pemerintahan pada Oktober mendatang.
“Kalau pemerintahan sekarang targetnya melahirkan Permen atau Perpres. Untuk pemerintahan ke depan kita dorong sampai dengan legislatif,” pungkas Wamenkominfo.
(afr/afr)
