Xcloud.id

Tag: Sarwo Edhy

  • RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    RUU Pangan Dibahas di Forum Pemuda Tani, Menteri Pertanian hingga DPR Hadir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Forum Pemuda Tani Dialogue Forum yang digelar DPP Pemuda Tani Indonesia di Jakarta, Senin (10/11/2025), menjadi wadah strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah dan substansi perubahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan.

    Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani sekaligus Anggota DPR-RI M. Husein Fadlulloh, Anggota Komisi IV DPR-RI Endang S. Thohari, Sekjen DPN HKTI Abdul Kadir Karding, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal, Komisaris Utama PT Sugar Group Nusantara Dedi Supratman, Pimpinan PT Sang Hyang Seri (SHS) Dias Agriana, serta Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy.

    Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia Budisatrio Djiwandono membuka forum dengan menekankan pentingnya momentum perubahan UU Pangan sebagai langkah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

    “Petani adalah pahlawan sejati bangsa. Kita ingin pemuda turun langsung ke lahan dan menjadi eksekutor. Jangan jadikan UU Pangan sebagai aturan yang membuat petani sulit, tetapi sebagai payung yang melindungi dan memberdayakan petani,” ujar Budi.

    Ia menambahkan, keberhasilan pemerintah mencapai swasembada beras harus menjadi titik awal untuk mendorong swasembada di komoditas lainnya. “Kita sudah mencapai swasembada beras. Selanjutnya, kita dorong capaian serupa untuk komoditas lain. Saya titip agar RUU Pangan ini menjadi alat untuk memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan regenerasi petani,” tegasnya.

    Budisatrio juga menyoroti pentingnya penanganan food loss dan food waste sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan. “Produksi pangan boleh tinggi, tapi jika banyak yang terbuang, artinya kita masih boros. Dengan 287 juta penduduk, setiap butir pangan sangat berharga. Ini bagian dari kedaulatan,” tambahnya.

  • Mentan Amran Sulaiman Ditunjuk jadi Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi – Page 3

    Mentan Amran Sulaiman Ditunjuk jadi Kepala Bapanas, Gantikan Arief Prasetyo Adi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas). Mentan Amran Sulaiman menggantikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

    Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy membenarkan mengenai hal itu. Sarwo menuturkan, penunjukan itu telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden tertanggal 9 Oktober 2025. Demikian mengutip Antara, Jumat (10/10/2025).

    “Kalau SK-nya baru diterima tadi sore, memang sudah diganti, dalam SK-nya per tanggal 9 Oktober 2025, berarti kemarin,” kata Sarwo.

    Namun, kata Sarwo Edhy, dokumen resmi baru diterima oleh Kepala Bapanas pada Jumat sore di Jakarta.

    “SK-nya baru diterima hari ini (Jumat,10 Oktober), sore ini,” kata dia.

    Pada hari yang sama, Edhy menuturkan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya masih sempat masuk kantor seperti biasa di pagi hari, sebelum menerima informasi resmi mengenai keputusan pergantian tersebut pada sore harinya.

    “Iya, iya, sempat masuk kantor sebentar. Dari pagi ada, hanya baru tahu beliau (Arief Prasetyo Adi) sore hari,” ujar Edhy singkat.

    Sementara itu, Arief Prasetyo Adi yang dihubungi Antara belum merespons mengenai pergantian pimpinan di Bapanas tersebut.

     

  • Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Bapanas dan BMKG sinergi bangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersinergi membangun fondasi ketahanan pangan berkelanjutan melalui pemanfaatan data yang lebih komprehensif dan akurat.

    Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy mengatakan kerja sama itu merupakan tonggak penting dalam menjawab tantangan pangan di tengah perubahan iklim dan dinamika global.

    “Dengan memadukan data pangan dan iklim, Bapanas bersama BMKG membangun fondasi kebijakan yang lebih presisi, adaptif, dan berpihak pada masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergitas Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan Informasi dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional di Jakarta, Senin (8/9).

    Ia menambahkan data meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari BMKG akan sangat mendukung analisis pangan nasional, mulai dari stabilisasi harga dan stok, penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), hingga penyusunan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).

    “Dengan data yang lebih komprehensif, kebijakan pangan bisa lebih antisipatif, sehingga kita tidak hanya menunggu krisis datang, tetapi bisa menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujar Sarwo.

    Sinergi tersebut juga menjadi tindak lanjut dari kesepahaman bersama yang sebelumnya ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati tentang Sinergitas Program dan Kegiatan dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional pada 2 Juni 2025.

    Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamanatkan penyelenggaraan Sistem Informasi Pangan.

    Selain itu, kerja sama ini sesuai dengan Peraturan BMKG Nomor 12 Tahun 2019 yang membuka akses data untuk kepentingan pemerintah, memperkuat prinsip Satu Data Indonesia.

    Sebagai tindak lanjut, Bapanas telah menugaskan jajaran terkait untuk menyusun rencana aksi implementasi beserta timeline, melakukan monitoring bersama, dan memastikan bahwa pertukaran data berjalan sesuai regulasi.

    Kolaborasi itu juga membuka ruang bagi pengembangan sistem peringatan dini pangan berbasis iklim, kajian bersama, serta pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan untuk analisis prediktif.

    “Sinergi data pangan dan iklim akan membawa kita pada kebijakan yang lebih kokoh, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk menjawab tantangan pangan di masa depan,” kata Sarwo.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas, Kelik Budiana menambahkan bahwa integrasi data tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun Sistem Informasi Pangan (SIP).

    “Kami memastikan setiap data yang ditukar bukan sekadar angka melainkan bahan baku bagi analisis yang tajam dan kebijakan yang tepat. Dengan SIP yang terintegrasi, Bapanas dapat merespons lebih cepat terhadap gejolak harga, ketersediaan, maupun kerawanan pangan,” jelas Kelik.

    Sementara itu, Plt Sekretaris Utama BMKG, Guswanto menegaskan dukungan penuh lembaganya dalam menyediakan data iklim dan cuaca yang relevan bagi pangan nasional.

    “BMKG berkomitmen menghadirkan informasi meteorologi dan klimatologi yang akurat, terpercaya, dan tepat waktu,” kata Guswanto.

    Oleh karena itu, tambah Guswanto, sinergi tersebut memastikan data dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung stabilitas pangan dan kesejahteraan masyarakat.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan

    Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Gelar pertemuan di UGM, MPTHI genjot produksi wujudkan swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 21:21 WIB

    Elshinta.com – Swasembada pangan yang digaungkan pemerintah perlu didukung dengan perlindungan tanaman untuk mencapai produksi maksimal. Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia (MPTHI) mendukung upaya pemerintah dalam upaya mencapai swasembada pangan tersebut.

    Sebagai salah satu upaya mewujudkan program swasembada pangan, MPTHI menggelar pertemuan sekaligus pelatihan yang berlangsung di Fakultas Pertanian UGM Yogyakarta. Dalam pertemuan yang diikuti 650 orang dari ahli dan juga para peminat tanaman pangan ini, MPTHI menggandeng praktisi, birokrasi dan peneliti. Pertemuan yang digelar selama 2 hari Jumat dan Sabtu tanggal 13-14 Juni ini mendiskusikan berbagai persoalan perlindungan tanaman pangan. 

    Ketua Umum Masyarakat Perlindungan Tanaman dan Hewan Indonesia, Sutarto Alimoeso mengatakan bahwa dari pertemuan tersebut akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi guna meningkatkan produktivitas pangan para petani di tengah perubahan iklim. Sehingga kesejahteraan para petani dan pertanian Indonesia khususnya ketersediaan pangan bagi rakyat Indonesia terjamin. Apalagi di Indonesia ada 76 komoditas sumber karbohidrat untuk alternatif pangan.

    Menurutnya, Indonesia tidak bisa bicara ketahanan pangan tanpa memperkuat perlindungan tanaman. Dalam konteks tantangan global seperti perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), hingga degradasi lahan, sinergi antara ilmuwan, praktisi, regulator, dan pelaku industri sangat diperlukan.

    “Pelindungan tanaman kalau kita bicara di undang-undang yang ada yaitu undang-undang budidaya, undang-undang pangan, sebenarnya kita sangat berperan didalam memberikan jaminan bahwa prosuksi tercapai secara kontinyu, kualitasnya terjamin, keamananya terjamin kemudian terjadi efisiensi, akhirnya harganya bersaing. Akhirnya kita juga memiliki daya saing. Sampai hari ini daya saing kita, khususnya pangan belum menggembirakan,” ujar Sutarto Alimoeso di Fakultas Pertamina UGM, Jumat (13/6).

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy berharap pertemuan yang diadakan oleh MPTHI ini terus berlanjut demi mendukung sistem pertanian dari hulu ke hilir untuk mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah mengapresiasi pada MPTHI yang konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pelindungan tumbuhan dan hewan, pemberdayaan petani peternak serta inovasi pertanian yang berkelanjutan.

    “Kami harapkan kedepan, melalui riset, advokasi, edukasi dan diseminasi praktek terbaik, MPTHI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas petani dan peternak dengan tetap menjaga keberlangsungan ekosistem pertanian,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementan, Yudi Sastro, menjelaskan bahwa MPTHI merupakan Organisasi yang bergerak di bidang perlindungan tanaman dan berkontribusi melalui advokasi kepada masyarakat petani maupun pemerintah dalam upaya menekan dampak yang diakibatkan oleh serangan hama dan penyakit tanaman maupun dampak perubahan iklim. Pertemuan MPTHI tahun 2025 ini mengusung tema Perlindungan Tanaman Bersinergi Mendukung Tercapainya Swasembada Pangan Berkelanjutan

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.

    Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda.

    Ia menjelaskan sejauh ini dukungan Pemda terhadap program prioritas Presiden terus mengalami perkembangan. Kendati demikian, dia mengimbau agar dukungan tersebut dapat terus dioptimalkan.

    Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025, sebanyak 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat.

    “Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Tomsi mengajak pemda agar betul-betul memanfaatkan program prioritas tersebut untuk membangun daerahnya. Apalagi, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, kepala daerah berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah pusat.

    Dirinya menekankan dukungan pemda tersebut akan memiliki manfaat besar, khususnya bagi kalangan anak-anak di daerah, karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Selain itu, program tersebut juga akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian di daerah.

    Untuk itu, Tomsi meminta daerah memberikan perhatian serius terhadap program tersebut.

    Lebih lanjut, berkaitan dengan program pembangunan tiga juta rumah, dia juga meminta Pemda untuk mendukung program itu. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 3 Juni 2025, sebanyak 10 kabupaten/kota belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Tomsi menambahkan terkait dukungan terhadap program Kopdeskel Merah Putih, pihaknya mengapresiasi Pemda yang telah proaktif menyukseskan program tersebut. Ia berpesan agar daerah lain yang belum memiliki kelengkapan dokumen segera menuntaskannya.

    Apalagi, program ini direncanakan akan di-launching secara resmi oleh Presiden pada Juli mendatang. “Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kepala daerah sekalian atau yang mewakili tolong cek lagi, tolong cek lagi,” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Stok Beras Bulog 2,16 Juta Ton, Bapanas: Terbesar dalam 5 Tahun Terakhir

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap, stok beras yang dikuasai Perum Bulog mencapai 2,16 juta ton hingga 21 Maret 2025. Stok tersebut tersebar di seluruh gudang Bulog di Indonesia.

    Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menyampaikan, stok beras yang dikuasai Perum Bulog merupakan carry over dari 2024 dan sebagian pengadaan dalam negeri di 2025.

    “[Ini] merupakan stok terbesar dalam 5 tahun terakhir,” kata Sarwo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Sarwo, total stok beras 2,16 juta ton itu terdiri atas stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2.110.626 ton atau 2,1 juta ton dan komersial sebanyak 50.515 ton.

    Kemudian, Perum Bulog setidaknya telah menyalurkan 148.627 ton hingga Maret 2025. Total tersebut terdiri atas penyaluran beras SPHP sebanyak 148.499 ton dan tanggap darurat 128 ton.

    Adapun, pengadaan dalam negeri untuk CBP mencapai 459.784 ton dan komersial 10.516 ton. Dengan demikian, total pengadaan dalam negeri mencapai 470.300 ton.

    Di sisi lain, Perum Bulog mendapatkan penugasan untuk menyerap 3 juta ton setara beras dengan harga pokok penjualan gabah kering panen atau HPP GKP sebesar Rp6.500 per kilogram.

    Berdasarkan data Bapanas, realisasi penyerapan setara beras hingga 24 Maret 2025 mencapai 534.000 ton atau 17,82% dari target 3 juta ton. 

    “Kami berharap dengan periode panen raya Maret-April 2025 mampu meningkatkan jumlah serapan guna menambah CBP serta semakin meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya. 

  • Susunan Lengkap Direksi & Komisaris ID Food Usai Dirombak Erick Thohir

    Susunan Lengkap Direksi & Komisaris ID Food Usai Dirombak Erick Thohir

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan perombakan jajaran direksi dan komisaris holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food.

    Erick menunjuk Ghimoyo sebagai direktur utama ID Food menggantikan Sis Apik Wijayanto.

    Ghimoyo diketahui merupakan orang dekat Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Jhonlin Group, perusahaan milik Haji Isam yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, dan transportasi.

    Pada 2012, Ghimoyo juga sempat menjabat sebagai direktur utama PT Dua Samudera Perkasa. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Jhonlin Group.

    VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono mengatakan, penetapan direksi baru ID Food sejalan dengan upaya Kementerian BUMN dalam memperkuat peran ID Food sebagai holding BUMN pangan, serta mendorong percepatan transformasi perusahaan menuju holding pangan yang berdaya saing guna mendukung swasembada pangan nasional.

    “Dengan susunan direksi yang telah ditetapkan ID Food siap meningkatkan kinerja sebagai produsen pangan nasional yang berkualitas dan terus berkontribusi memperkuat sektor pangan nasional,” ujar Yosdian melalui siaran pers, Selasa (18/3/2025).

    Selain mengganti direktur utama, Kementerian BUMN juga merombak jajaran komisaris ID Food.

    Kementerian BUMN menunjuk Suhartono Suratman menjadi komisaris utama merangkap komisaris independen. Pria yang lebih dikenal dengan nama Tono Suratman ini merupakan purnawirawan TNI berpangkat mayor jenderal.

    Sebelumnya, Tono pernah menjabat sebagai ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dua periode, yakni 2011-2015 dan 2015-2019.

    Selain itu, ada Ali Agus yang ditunjuk mengisi posisi komisaris ID Food menggantikan Sarwo Edhy. Lalu, Silfester Matutina dan Hendarsam Marantoko ditunjuk sebagai komisaris independen, menggeser posisi Arie Sujito dan Marsudi Wahyu Kisworo.

    Berikut susunan lengkap direksi dan komisaris ID Food terbaru:

    Direksi ID Food

    Direktur Utama: Ghimoyo

    Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Sjamsul Hidayat Safwan

    Direktur Keuangan dan Strategi: Susana Indah Kris Indriati

    Direktur Supply Chain Management dan Teknologi Informasi: Bernadetta Raras 

    Direktur Komersial: Nina Sulistyowati

    Direktur Sumber Daya Manusia: Yossi Istanto

    Komisaris ID Food

    Komisaris Utama/Independen : Suhartono Suratman

    Komisaris Independen : Silfester Matutina

    Komisaris Independen : Hendarsam Marantoko

    Komisaris : Budiono Sandi

    Komisaris : Muhammad Riza Adha Damanik

    Komisaris : Ali Agus

  • Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib? – Page 3

    Asuransi Tani Bisa Percepat Swasembada Pangan, Bakal Wajib? – Page 3

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis bahwa target swasembada pangan, khususnya beras, pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Keyakinan swasembada pangan ini didukung oleh luasnya sumber daya lahan pertanian yang tersedia di Indonesia.

    Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia memiliki sekitar 191,09 juta hektare (ha) lahan pertanian.

    Dari jumlah tersebut, 9,44 juta ha merupakan lahan basah non-rawa, sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.

    Sarwo Edhy menyebutkan bahwa sekitar 12,23 juta ha dari lahan rawa berpotensi dioptimalkan sebagai lahan pertanian produktif.

    Ia menekankan bahwa jika 1 juta ha saja dapat dikelola dengan baik, maka peningkatan produksi pangan akan sangat signifikan.

    Lebih lanjut, apabila optimalisasi mencapai 3 juta ha, maka Indonesia diprediksi mampu memenuhi kebutuhan pangan hingga 500 juta penduduk.

    “Menjadi lumbung pangan dunia bukan sekadar mimpi. Jika kita mampu memaksimalkan lahan yang ada, swasembada pangan bukan hal yang mustahil,” ujar Sarwo Edhy, dikutip dari ANTARA, Jumat (7/2/2025).

     

  • Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Bapanas dan DPD RI bersinergi perkuat ketahanan pangan

    Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masya

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi memperkuat ketahanan pangan nasional dengan membahas pengawasan pelaksanaan UU Pangan dan mengevaluasi tantangan serta upaya untuk mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia.

    Plt Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan bahwa pihaknya sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berfokus di sektor pangan mendorong terwujudnya ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan.

    “Kami menyambut baik upaya DPD RI dalam menginventarisasi materi pengawasan ini. Dengan kerja sama yang baik, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” kata Sarwo dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Sarwo menerima kunjungan Tim Pusat Kajian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Dia menyampaikan bahwa kelembagaan Badan Pangan Nasional didasarkan pada amanat undang-undang tersebut.

    “Dan seiring dengan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Bapanas terus mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres 138 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, dan Perpres 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional menjadi salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Sementara itu, Kepala Pusat Kajian DPD RI Sri Sundari menyampaikan, tujuan utama dari kunjungan tersebut, yaitu untuk melakukan pendalaman terhadap pengawasan dan evaluasi terkait pelaksanaan UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    Sri menuturkan bahwa pihaknya menggali dan memperdalam informasi terkait kelembagaan Badan Pangan Nasional beserta program dan kegiatan yang saat ini digencarkan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Pemerintahan Prabowo Gelontorkan Rp139,4 Triliun Demi Ketahanan Pangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, total anggaran untuk ketahanan pangan nasional pada tahun 2025 adalah sebesar Rp139,4 triliun. Adapun total anggaran ini, katanya, tersebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN pangan yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional.

    Pria yang akrab disapa Zulhas mengatakan, karena anggaran ketahanan pangan saat ini masih tersebar, maka perlu disatukan melalui tim kerjasama yang kuat, sejalan dengan tujuan target pemerintahan Presiden Prabowo agar RI bisa swasembada pangan tahun 2028-2029.

    “Barusan kita rapat mengenai anggaran, dan ini rapat yang keempat kali. Memang (untuk ketahanan pangan) itu menyebar, baik kewenangan maupun anggarannya. Nah ini perlu disatukan di dalam satu tim kerjasama yang kuat untuk tujuan swasembada,” kata Zulhas kepada wartawan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    “Ternyata anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2025 ini cukup besar, itu ada Rp139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian/Lembaga yang terkait ketahanan pangan, ada Kementan, ada KKP, ada Kementerian PU, Kementerian lainnya. BUMN pupuk Rp44 triliun misalnya,” imbuh dia.

    Selain menyebar di Kementerian/Lembaga dan BUMN yang berkaitan dengan pangan, Zulhas menyebut anggaran ketahanan pangan tahun 2025 juga mengalir melalui dana desa dan Pemerintah Daerah (Pemda), yakni sebesar Rp16,259 triliun untuk dana desa dan hampir Rp20 triliun melalui Pemda.

    “Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan. Nah ini kita akan koordinasikan, nanti outputnya apa, apa yang akan dikerjakan harus betul-betul bisa terintegrasi dan terarah, sehingga target yang kita ingin capai, (yakni) swasembada pangan itu betul-betul bisa kita realisasikan,” ujarnya.

    Alokasi Anggaran Ketahanan Pangan

    Zulhas mengungkapkan, anggaran sebesar Rp139,4 triliun itu juga termasuk untuk program cetak sawah seluas 150 hektare (ha) dan intensifikasi lahan sawah 80 ribu ha, dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar Rp15 triliun.

    Sementara untuk anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang akan resmi dimulai 2 Januari 2025 mendatang, katanya, di luar dari alokasi anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp139,4 triliun.

    “Anggaran makan bergizi gratis Rp71 triliun. Tadi kita enggak membahas itu, tapi badan gizi itu dibagi beberapa. Badan gizi Rp71 triliun itu terdiri dari program pemenuhan gizi nasional Rp63.356.823.500.000, dan program pendukungan manajemennya itu Rp7.433.176.500.000. Tapi kalau anggaran makan bergizi beda, kalau ditambah dengan anggaran gizi lain lagi. Lebih besar lagi (jumlah besaran nilainya),” terang dia.

    Lebih lanjut, Zulhas menyampaikan, serangkaian kegiatan rapat koordinasi yang dilakukan pihaknya beberapa waktu ini, selaras untuk menyatukan langkah, program, irama, visi dan misi.

    “Sehingga semua jelas, pemerintah daerah dengan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait, termasuk riset dan lain-lain,” ucapnya.

    Adapun rapat koordinasi yang dilakukan hari ini, turut dihadiri oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu Luky Alfirman, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Budi Sulistyo, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, dan jajaran direksi Kementerian/Lembaga sektor pangan yang mewakili.

    (dce)