Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/6/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar. Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang. Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat. Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas. Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil. Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Sumber : Antara

  • Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Golkar Dukung Pemerintah Hentikan Penambangan Nikel di Raja Ampat – Page 3

    Sarmuji menambahkan, izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil Lahadalia belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjabat sebagai ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin, menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurutnya, terdapat lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih dalam tahap eksplorasi.

    Bahlil menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, katanya, PT GAG sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

    Sebagaimana diketahui, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terungkap pada 3 Juni lalu oleh Greenpeace Indonesia. Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik ini, Bahlil Lahadalia mengambil kebijakan dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Kami untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

    Menurut Bahlil, perusahaan tersebut baru bisa beroperasi lagi sampai hasil verifikasi dari Kementerian ESDM keluar.

    Bahlil mengatakan, pihaknya segera turun langsung ke lokasi di lapangan untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Ia pun sudah dijadwalkan untuk meninjau lokasi tambang nikel tersebut.

    “Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dulu, sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya,” tegasnya.

  • Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengemukakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selama ini telah membuat kebijakan pro-rakyat, salah satunya membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.

    Menurut ia, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.

    “UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Maka dari itu, ia menyatakan dukungan penuh atas berbagai kebijakan yang telah diambil Menteri ESDM selama menjabat. Selama ini sektor pertambangan nasional cenderung didominasi berbagai perusahaan besar.

    Dikatakan Sarmuji, kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.

    Hal itu telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

    “Kebijakan baru saat ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.

    Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil disebutkan mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis, salah satunya keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang.

    Dampaknya, sambung Sarmuji, mereka yang selama ini terpinggirkan bisa memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar sehingga menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan.

    Selain itu, Bahlil juga mencabut izin usaha pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

    Sarmuji berpendapat langkah itu memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat.

    Oleh karena itu, kebijakan Menteri Bahlil tersebut merupakan terobosan yang selama ini dirindukan rakyat serta langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil.

    “Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” tutur Sarmuji menambahkan.

    Di sisi lain, ia turut menyoroti mafia impor minyak, yang selama ini diuntungkan kebijakan sebelumnya, kini juga ikut menyerang Bahlil setelah kebijakan untuk mendongkrak lifting migas.

    Penyerangan dilakukan dengan ikut menunggangi berbagai narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat.

    Narasi dimaksud, kata Sarmuji, salah satunya terkait kasus IUP nikel milik PT Gag Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dihentikan sementara oleh Bahlil.

    Padahal, ia menuturkan bahwa izin tersebut dibuat oleh menteri sebelumnya, tetapi kesalahannya dilimpahkan kepada menteri sekarang.

    “Jangan sampai publik terjebak pada narasi yang tidak adil. Ini bukan soal pribadi Menteri Bahlil, tetapi tentang bagaimana Negara hadir untuk rakyat,” tambahnya.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga berkomitmen untuk terus mengawal berbagai kebijakan populis yang berpihak pada rakyat serta mendukung Menteri ESDM dalam mewujudkan tata kelola pertambangan nasional yang lebih adil dan inklusif.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Golkar dukung penghentian sementara tambang nikel di Raja Ampat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Ia mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena aktivitas tambang nikel di Raja Ampat terbukti merusak lingkungan.

    “Raja Ampat dilintasi garis khatulistiwa dan memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia. Bentang laut kepala burung ini merupakan kawasan yang dilindungi,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Sarmuji, kebijakan Menteri ESDM sudah tepat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut secara tegas melarang penambangan mineral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jika menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, budaya, dan merugikan masyarakat.

    Sarmunji menjelaskan bahwa Raja Ampat memiliki 4,6 juta hektare lautan yang mencakup 1.411 pulau kecil, atol, dan beting, yang mengelilingi empat pulau utama, yakni Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool.

    Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu juga menambahkan bahwa konservasi laut dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan di Raja Ampat merupakan prioritas utama pemerintah.

    “Kawasan ini menyimpan kekayaan alam unik yang tidak ditemukan di tempat lain. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga terkait berkomitmen untuk melindungi dan menjaga lingkungan dari keserakahan ekonomi sesaat,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwa izin penambangan nikel di Raja Ampat diperoleh pada sekitar tahun 2017, ketika Bahlil belum menjadi anggota kabinet pemerintah. Saat itu, Bahlil masih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/6), menjelaskan asal usul pertambangan nikel di Raja Ampat.

    Bahlil mengatakan terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, namun hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT GAG Nikel, yang merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk. Sementara itu, empat IUP lainnya masih tahap eksplorasi.

    Ia menambahkan bahwa IUP produksi PT GAG Nikel diterbitkan pada tahun 2017 dan perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 2018. Sebelum beroperasi, PT GAG sudah memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

    Sebelumnya, aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, diungkap Greenpeace Indonesia pada Selasa (3/6).

    Dalam unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Indonesia Critical Minerals Conference & Expo di Jakarta, Greenpeace mengungkapkan keberadaan tambang nikel yang mengancam kawasan konservasi laut Raja Ampat.

    Atas polemik tersebut, Bahlil mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tambang nikel di kawasan itu.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jadi khatib Iduladha, Sekjen Golkar ingatkan jemaah kisah Nabi Ibrahim

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji saat menjadi khatib Iduladha 1446 Hijriah mengingatkan para jemaah, termasuk para politisi yang hadir, mengenai kisah Nabi Ibrahim.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik dari yang kita miliki demi kebaikan yang lebih besar,” ujar Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa semangat pengorbanan yang dimiliki Nabi Ibrahim dapat menjadi pengingat bagi politisi maupun masyarakat untuk membangun warisan kebaikan yang tidak ada habisnya, atau jauh melampaui masa jabatan.

    Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dapat menjadi warisan bagi generasi mendatang.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini, jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat,” katanya.

    “Akan tetapi, kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” kata dia melanjutkan.

    Diketahui, sejumlah politisi yang hadir dalam salat Iduladha tersebut adalah Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, hingga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Jadi Khatib Salat Idul Adha, Sekjen Golkar Ingatkan Pejabat untuk Teladani Nabi Ibrahim – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji bertindak sebagai khatib dalam pelaksanaan salat Idul Adha di di Masjid Ainul Hikmah, kompleks DPP Partai Golkar, Jumat (6/6/2025).

    Salat Idul Adha dihadiri Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua MPR Kahar Muzakir, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji.

    Dalam khutbahnya, Sarmuji mengingatkan para jemaah, khususnya para pejabat publik, untuk merenungkan dan mengamalkan makna mendalam dari beberapa doa Nabi Ibrahim.

    Menurut Sarmuji, doa Nabi Ibrahim yang memohon agar dirinya selalu meninggalkan nama baik bagi generasi berikutnya adalah teladan penting yang harus menjadi inspirasi bagi para pemimpin.

    “Kita diperintahkan Allah untuk mengikuti millah Ibrahim—yaitu jalan, keyakinan, akhlak, dan kebiasaan Nabi Ibrahim. Dalam doanya, Nabi Ibrahim berkata, ‘Ya Tuhan kami, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian,’” kata Sekjen Partai Golkar menekankan nilai luhur yang terkandung dalam doa tersebut.

    Sarmuji juga mengajak jemaah untuk selalu menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bisa menjadi warisan bagi generasi setelahnya.

    “Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua di sini: jangan sampai kita terjebak hanya dalam gemerlap kekuasaan yang kita genggam hari ini. Jangan hanya senang mendengar tepuk tangan dan pujian ketika menjabat, tetapi kita harus mampu menciptakan warisan yang menghadirkan nama baik setelah kita tak lagi menjabat. Jangan sampai setelah selesai menjabat, nama kita justru menjadi bahan caci maki,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Sarmuji menyinggung kisah pengorbanan Nabi Ibrahim yang menjadi simbol ujian terberat bagi manusia. Ia mengingatkan bahwa Idul Adha bukan tentang ritual kurban semata, melainkan juga tentang keikhlasan dan totalitas dalam berkorban demi kebaikan bersama.

    “Ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim adalah puncak dari pengorbanan di jalan kebaikan. Ini menjadi pesan bagi kita semua agar selalu siap memberikan yang terbaik yang kita miliki, demi kebaikan yang lebih besar,” pungkasnya.

     

    Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto bagi-bagi thr untuk warga yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal.

  • Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Bahlil Serahkan Sapi 1,2 Ton untuk Kurban di Masjid Ainul Hikmah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan keluarganya menyerahkan satu ekor sapi kurban seberat 1,2 ton dalam rangka Iduladha 1446 Hijriah. Hewan kurban ini diserahkan kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah yang berada di lingkungan Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

    “Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami sekeluarga menyerahkan satu ekor sapi untuk kurban kepada pengurus Masjid Ainul Hikmah. Saya serahkan untuk dilakukan proses selanjutnya,” ujar Bahlil kepada awak media saat prosesi penyerahan hewan kurban pada Jumat (6/6/2025).

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi selain Bahlil tampak jajaran pengurus dan petinggi DPP Partai Golkar juga turut serta dalam penyerahan hewan kurban tahun ini. Meski demikian, prosesi penyerahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Bahlil sebagai pimpinan partai.

    Diketahui, hewan kurban yang dikumpulkan dan akan disembelih tahun ini di Masjid Ainul Hikmah berjumlah 65 ekor, terdiri dari 61 ekor sapi dan empat ekor kambing.

    “(Ada) 61 ekor sapi dan empat ekor kambing yang kami terima. Dan hari ini, di samping penyembelihan, langsung didistribusikan kepada yang akan menerima,” kata Imam Besar Masjid Ainul Hikmah, Khairul Anam, seusai menerima hewan kurban tersebut. 

    Daging hasil kurban ini nantinya akan dibagikan ke berbagai kelompok masyarakat, termasuk pondok pesantren, majelis taklim, serta komunitas warga yang tersebar di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

    “Mudah-mudahan ini semuanya menjadi amal ibadah bagi para donor,” ucap Khairul menambahkan.

    Sebelum menyerahkan hewan kurban, Bahlil dan keluarganya terlebih dahulu mengikuti pelaksanaan salat Iduladha berjemaah di Masjid Ainul Hikmah. Ia tampak berada di saf terdepan bersama sejumlah petinggi partai, salah satunya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji.

    Pelaksanaan salat turut dihadiri oleh kader Golkar serta masyarakat sekitar yang memadati kawasan Kantor DPP Partai Golkar. 

  • Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Bahlil Salat Idul Adha Bareng Keluarga di Masjid Ainul Hikmah Golkar

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jakarta Barat. Bahlil salat bersama keluarga dan sejumlah petinggi Golkar.

    Pantaun detikcom di Masjid Ainul Hikmah Golkar, Jumat (6/6/2025), terlihat Bahlil datang pukul 06.34 WIB. Bahlil mengenakan baju koko berwarna putih dan peci berwarna kuning.

    Tampak 2anak Bahlil turut mengikuti langkahnya untuk salat di masjid. Terlihat istri Bahlil, Sri Suparni,juga turut mendampingi.

    Selain itu, saat menuju masjid, Bahlil disalami sejumlah pengurus Golkar yaitu Waketum Kahar Muzakir dan Sekjen Sarmuji. Tampak di dalam masjid, Bahlil berada di saf paling depan.

    Kementerian Agama (Kemenag) diketahui resmi menetapkan awal Zulhijah 1446 Hijriah pada 28 Mei 2025. Dengan demikian, Hari Raya Idul Adha pada 10 Zulhijah 1446 H jatuh tepat Jumat, 6 Juni 2025.

    Sidang isbat penetapan 1 Zulhijah 1446 Hijriah digelar di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (27/5). Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memimpin langsung sidang isbat tersebut.

    (rfs/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    1 Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR Nasional

    Surat Pemakzulan Gibran Disambut Terbuka Fraksi-fraksi di DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah fraksi di
    DPR RI
    angkat bicara mengenai peluang pemakzulan
    Gibran Rakabuming Raka
    dari posisi wakil presiden.
    Isu
    pemakzulan Gibran
    ini kembali mengemuka setelah
    Forum Purnawirawan TNI
    menyurati DPR dan MPR untuk segera memulai proses 
    impeachment
     terhadap putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
    Berkaca dari pernyataan sejumlah fraksi, partai-partai politik agaknya menyabut terbuka keberadaan surat tersebut, meski mereka menyadari prosesnya tidak semua membalikkan telapak tangan.
    “Saya rasa itu akan panjang sekali prosesnya, dan enggak semudah yang kita bayangkan,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Ahmad Sahroni.
    Dia mengatakan, Forum Purnawirawan TNI atau pihak mana pun boleh-boleh saja mengirim surat tuntutan kepada DPR.
    Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa Setjen DPR juga akan memilah untuk memprioritaskan mana surat yang bakal didahulukan.
    “Kalau surat kan boleh-boleh dikirim dari pihak mana pun. Tapi, surat mana saja yang akan diprioritaskan itu menjadi bagian administrasi Kesetjenan DPR RI,” imbuhnya.
    Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI Muhammad Sarmuji menilai Wapres Gibran tidak melakukan hal yang membuatnya bisa dimakzulkan.
    “Wapres Gibran tidak melakukan hal yang bisa menjadi alasan pemakzulan,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi.
    Namun, menurut dia, Fraksi Golkar tetap menerima surat tersebut dan akan mempelajarinya.
    “Namanya surat berisi aspirasi tentu kita terima. Untuk tindak lanjut, kita pelajari apakah berkesesuaian dengan amanat konstitusi dan perundangan yang berlaku,” ucap Sarmuji.
    Menurut Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga anggota DPR Fraksi PKB di DPR, Daniel Johan, setiap surat yang disampaikan tentu akan dibahas oleh DPR RI.
    Daniel menyebutkan, setiap komisi dan fraksi di DPR juga akan membahas isi surat tersebut.
    Meski begitu, ia pribadi mengaku belum membaca dan mengetahui detail permintaan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut.
    “Tentu setiap surat masukan akan dibahas oleh komisi terkait dan fraksi nantinya,” kata Daniel singkat.
    Di sisi lain, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI-P, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, menyebut MPR akan menggelar rapat pimpinan (rapim) setiap kali ada surat masuk.
    Namun, ia menekankan surat yang dibahas di rapim hanya yang dianggap penting untuk ditindaklanjuti melalui pembahasan.
    “Begini, kalau ada surat resmi masuk, ya pimpinan MPR itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kita lakukan rapim,” ujar Pacul saat ditemui di Kompleks Parlemen.
    Rapat pimpinan MPR RI itu yang akan menentukan sikap MPR atas surat yang masuk itu.
    Akan tetapi, Bambang Pacul menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada informasi akan adanya rapim untuk menindaklanjuti surat tersebut.
    Ia hanya menegaskan bahwa jadwal rapim untuk membahas tindak lanjut surat tersebut menjadi kewenangan Ahmad Muzani selaku Ketua MPR RI.
    “Nah, ini rapimnya belum ada. Nanti yang bisa mengatur rapim sesuai dengan tatib, itu adalah siapa yang memimpin rapat. Yang menetapkan agenda rapat dan memimpin rapat itu diserahkan kepada tatibnya Ketua MPR yang menentukan. Jadi, dikau tanyanya ke Pak Muzani,” kata dia.
    Diketahui, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat berisi desakan pemakzulan Gibran kepada pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI.
    Di surat bertanggal 26 Mei 2025 itu, terdapat tanda tangan dari empat purnawirawan jenderal TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
    Lewat surat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot bahwa Gibran memperoleh tiket pencalonan melalui putusan MK yang cacat hukum, yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
    Mereka menilai putusan tersebut melanggar prinsip imparsialitas karena diputus oleh Ketua MK saat itu, yakni Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran.
    “Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” demikian bunyi isi surat tersebut.
    Forum Purnawirawan Prajurit TNI turut mengutip putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.
    Selain aspek hukum, Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menilai Gibran tidak pantas menjabat sebagai Wakil Presiden dari sisi kepatutan dan etika.
    “Dengan kapasitas dan pengalaman yang sangat minim, hanya dua tahun menjabat Wali Kota Solo, serta latar belakang pendidikan yang diragukan, sangat naif bagi negara ini memiliki Wakil Presiden yang tidak patut dan tidak pantas,” seperti dikutip dari surat tersebut.
    Purnawirawan TNI juga menyinggung kontroversi akun media sosial “fufufafa” yang sempat marak diperbincangkan karena diduga memiliki keterkaitan dengan Gibran.
    Akun tersebut menjadi sorotan karena unggahan-unggahannya yang mengarah pada penghinaan tokoh publik, serta mengandung unsur seksual dan rasisme.
    “Dari kasus tersebut, tersirat moral dan etika Sdr. Gibran sangat tidak pantas dan tidak patut untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia,” seperti dikutip dari isi surat tersebut.
    Oleh karenanya, forum ini mendesak DPR segera memproses usulan pemakzulan Gibran sesuai ketentuan hukum dan konstitusi yang berlaku.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa pihaknya sudah menerima surat tersebut dan telah meneruskannya ke pimpinan DPR RI.
    “Iya benar, kami sudah terima surat tersebut, dan sekarang sudah kami teruskan ke pimpinan,” ujar Indra kepada
    Kompas.com
    , Selasa (3/6/2025).
    Sementara itu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum membaca surat tersebut karena surat itu masih berada di tangan Indra Iskandar.
    Proses pemakzulan presiden dan wakil presiden memang mesti menempuh jalur politik lewat DPR.
    Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, MPR atas usul DPR dapat memberhentikan presiden/wakil presiden bila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat.
    Prosedurnya, DPR dapat mengajukan usulan pemakzulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa apakah presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan, korupsi, atau perbuatan tercela.
    Setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutuskan bahwa ada pelanggaran hukum, usulan tersebut diteruskan ke MPR untuk dibahas lebih lanjut.
    Sidang MPR untuk Keputusan Akhir MPR akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian tersebut.
    Keputusan MPR harus diambil dalam rapat yang dihadiri oleh setidaknya 3/4 anggota dan disetujui oleh 2/3 dari anggota yang hadir.
    Meskipun prosedur ini jelas diatur dalam konstitusi, faktor politik tetap memainkan peran penting dalam proses pemakzulan.
    DPR, sebagai lembaga yang mengusulkan pemakzulan, memiliki kekuatan politik yang besar.
    Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran hukum, dukungan politik yang kuat di DPR dan MPR sangat mempengaruhi hasilnya. 
    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Yance Arizona, menilai, desakan Forum Purnawirawan TNI untuk meminta Gibran dimakzulkan, belum memiliki dasar hukum yang memadai.
    Yance Arizona menuturkan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.
    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan
    spotlight
    pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” tutur dia, dikutip dari situs resmi UGM.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar: Menteri ESDM selama ini telah buat kebijakan pro-rakyat

    Sekjen Golkar tegaskan tak ada kerenggangan di internal kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa tidak ada kerenggangan hubungan yang terjadi di internal Kabinet Merah Putih (KMP) saat ini.

    Dia juga meyakini relasi antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi yang baik.

    “Saya rasa enggak, ya. Saya rasa kalau di kabinet baik-baik saja. Pak Prabowo dengan Mas Wapres juga saya yakin baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan kerenggangan hubungan di internal kabinet,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons isu Presiden Prabowo akan melakukan perombakan kabinet (reshuffle), sebagaimana kabar yang berhembus beberapa waktu belakangan.

    “Kalau itu kami tidak tahu ya karena itu wewenang penuh Pak Presiden,” katanya.

    Dia menekankan bahwa urusan reshuffle merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden Prabowo selaku kepala negara.

    “Jadi urusan reshuffle, apakah jadi dilakukan reshuffle, kapan waktunya, siapa saja yang direshuffle, formatnya seperti apa, kami serahkan penuh kepada Presiden,” ucapnya.

    Adapun terkait kabar adanya surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dia menilai tak lebih sebagai suatu aspirasi dari elemen masyarakat yang lumrah saja untuk dikemukakan.

    “Ada sebagian masyarakat yang punya aspirasi lain ya mungkin saja boleh-boleh saja, tapi itu sekali lagi nanti kita bicarakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata dia.

    Sebelumnya, Selasa (3/6), Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

    Dalam hal ini, kata dia, Presiden RI Prabowo Subianto memiliki penilaian objektif terhadap kinerja para menterinya.

    “Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Akan tetapi, kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif Presiden,” ujar Hasan saat memberikan keterangan di Kantor PCO, Jakarta.

    Adapun pada Senin (2/6), Presiden Prabowo secara tegas memperingatkan para pejabat yang tidak mampu menjalankan amanah agar segera mundur dari jabatannya sebelum diberhentikan.

    “Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam amanatnya saat memperingati Hari Lahir Pancasila di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025