Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Golkar Yakin OTT Wamenaker Belum Jadi Indikator Prabowo Reshuffle Kabinet

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel telah ditahan KPK usai ditetapkan tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menilai OTT Wamenaker itu belum menjadi indikator bagi Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle kabinet.

    “Bukan indikator kuat,” kata Sarmuji saat dihubungi, Minggu (24/8/2025).

    Noel terjaring OTT KPK pada Rabu (20/8). Dia lalu diumumkan tersangka dan ditahan KPK pada Jumat (22/8). Beberapa jam berselang, Prabowo meneken surat keputusan presiden terkait pencopotan Noel dari jabatan Wamenaker.

    Meski yakin belum akan ada reshuffle, Sarmuji mengatakan keputusan pergantian anggota kabinet menjadi wewenang mutlak dari Prabowo.

    “Semua kembali kepada Presiden karena kewenangan ada di beliau,” jelas Sarmuji.

    “Presiden pasti akan menimbang situasi apakah jabatan Wamen perlu diisi segera atau tidak. Kalau bagi kami diisi boleh, nggak diisi jiga tidak apa-apa,” ucap Sarmuji.

    Istana Minta Kasus OTT Noel Jadi Pembelajaran Anggota Kabinet

    “Kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan, untuk sekali lagi benar-benar Pak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras dalam memberantas tindak pidana korupsi,” kata Pras melalui sebuah video yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (22/8).

    Noel resmi diumumkan tersangka oleh KPK pada Jumat (22/8). Setelah itu, Pras menjelaskan, Prabowo langsung mengambil langkah dengan menandatangani keppres pencopotan Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

    “Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut Bapak Presiden telah menandatangani keputusan presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” kata Pras.

    Istana menegaskan Prabowo tidak akan memberikan amnesti terkait OTT Noel. Istana menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    (ygs/dhn)

  • Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, menyoroti kenaikan harga beras yang belakangan ini dirasakan masyarakat meski Indonesia tengah mencatat rekor stok beras nasional terbesar dalam sejarah.

    Menurutnya, situasi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara ketersediaan pangan dengan keterjangkauan harga di pasar.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata Sarmuji lewat rilisnya, Jumat (22/8/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya langkah cepat pemerintah bersama Perum Bulog dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan lebih agresif, tepat sasaran, dan merata. Mekanisme operasi pasar, kata Sarmuji, perlu diperluas terutama di daerah dengan tren harga tinggi.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, percepatan distribusi menjadi kunci utama agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak nyata bagi stabilitas harga.

    “Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” katanya.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah, lanjut Sarmuji, pemerintah memiliki peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” pungkasnya.

    Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton dan stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka tersebut merupakan capaian tertinggi sejak Bulog didirikan pada 1969, sekaligus mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    Diberitakan sebelumnya, Pemerintah telah menyalurkan sekitar 45.000 ton beras SPHP per Rabu (20/8). Penyaluran dilakukan bertahap untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar.

    Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP dilakukan secara bertahap dengan harapan bisa mencapai hampir 7.000 ton per hari.

    Rizal memastikan penjualan beras SPHP akan dilakukan terkontrol melalui aplikasi, di mana seluruh pengecer wajib menggunakan aplikasi khusus yang disiapkan Bulog.

    Selain itu, Rizal menegaskan pihaknya juga akan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mencegah praktik penimbunan beras SPHP di berbagai wilayah.

    Rizal menjelaskan langkah ini dilakukan agar penyaluran beras SPHP tetap terkendali. Bulog juga akan terus berkoordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasar.

    “Kita dengan teman-teman Bulog yang ada di daerah bersinergi dengan teman-teman BUMD yang ada di masing-masing kawasan kota maupun provinsi. Ini kita sinergikan, alhamdulillah sudah berjalan, dan ini sudah rutin kami laksanakan seperti itu,” ujar Rizal.

    Rizal mengaku tidak menemukan adanya praktik penimbunan beras SPHP di lapangan. Ia menekankan stok beras yang ada di Gudang Bulog hanya berupa cadangan pemerintah yang memang disiapkan guna menjaga stabilitas harga di pasar.

    “Pengawasan [terkait] yang ditimbun tidak ada. Yang ditimbun itu yang ada di stok gudang Bulog, itulah cadangan beras nasional. Jadi yang kita siapkan 3,9 juta ton [untuk cadangan],” ungkapnya.

  • Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Pemerintah Diminta Gencarkan Distribusi Beras ke Sejumlah Wilayah

    Jakarta –

    Pasokan beras di Indonesia disebut sangat berlimpah. Namun harga beras justru mengalami kenaikan.

    Menanggapi hal tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M Sarmuji menjelaskan ini adalah fenomena kontradiktif di pasar beras nasional.

    “Stok beras kita mencetak sejarah, tetapi ada kontradiksi ketika harga tetap naik. Stok yang melimpah itu tidak boleh hanya menjadi angka di gudang, melainkan harus segera digelontorkan ke pasar untuk menekan harga,” kata M. Sarmuji dalam keterangannya ditulis Jumat (22/8/2025).

    Menurutnya, pemerintah bersama Bulog harus lebih agresif dalam memastikan distribusi beras dari gudang ke pasar berjalan cepat, tepat, dan merata. Mekanisme operasi pasar perlu diperluas, terutama ke wilayah-wilayah dengan tren harga tinggi, agar cadangan beras nasional benar-benar memberi dampak positif pada stabilitas harga.

    “Ketersediaan pangan adalah satu hal, keterjangkauan harga adalah hal lain. Keduanya harus berjalan seiring agar masyarakat terlindungi,” ujarnya.

    “Kuncinya ada di percepatan distribusi. Jangan sampai rekor cadangan pangan ini hanya tercatat di laporan, tapi rakyat masih menjerit karena harga beras tinggi. Bulog punya kapasitas dan instrumen, tinggal dipercepat dan dimaksimalkan,” kata Anggota Komisi VI DPR RI itu.

    Dengan cadangan beras terbesar sepanjang sejarah ini, menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, pemerintah punya peluang emas untuk menunjukkan keseriusan dalam menjaga stabilitas pangan.

    “Momentum ini harus dimanfaatkan. Jangan biarkan masyarakat bingung dengan ironi: beras melimpah di gudang, tapi mahal di pasar,” jelas dia.

    Merujuk data Perum Bulog, stok beras nasional Indonesia mencapai 4.251.259 ton, terdiri dari cadangan pemerintah sekitar 4.237.120 ton ditambah stok komersial sekitar 14.139 ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam sejarah Bulog sejak didirikan pada tahun 1969, dan mencetak rekor cadangan pangan nasional.

    (kil/kil)

  • Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    Munaslub Partai Golkar, Kahar Muzakir: Ah Itu Biasa Saja, Namanya Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Soliditas internal Partai Golkar diklaim sangat solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia di tengah isu Musyawaran Nasional Luar Biasa (Munaslub).

    Karena itu, elite Partai Golkar cukup santai menanggapi kabar tentang wacana munaslub tersebut. Bahkan petinggi Golkar mengaku tidak perlu menanggapi isu tersebut, terlibih tidak jekas sumber atau pihak yang menginginkan munaslub.

    Mantan Wakil Ketua MPR RI, Kahar Muzakir menegaskan bahwa kondisi Golkar justru sangat solid di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia ketika muncul isu Munaslub. “Iya. Lebih di atas solid,” kata Kahar Muzakir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (8/8).

    Ditanya soal kemungkinan adanya pihak luar yang coba menggoyang kepemimpinan Bahlil Lahadaliam, pria kelahiran Sumatera Selatan (Sumsel) itu menegaskan bahwa hal seperti itu bagi Golkar adalah hal biasa saja.

    “Ah, itu biasa saja. Namanya politik. Biar ada berita laku,” ujar dia.

    Politikus senior Golkar menambahkan, saat ini internal parpol berlambang Pohon Beringin tidak berencana melaksanakan Munaslub untuk mengganti kursi ketua umum. “Enggak ada munaslub, ya,” kata dia.

    Sekretaris Jenderal Golkar, Sarmuji juga sebelumnya menegaskan bahwa kader Partai Golkar tidak punya agenda melaksanakan Munaslub, dalam rangka mengganti ketua umum partai berkelir kuning itu.

    Sarmuji yang merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu menyatakan wacana Munaslub yang belakangan berembus sangat tak jelas, sehingga isu itu sebenarnya tidak perlu ditangani. “Namanya juga isu, seperti asap tanpa api. Tak perlu ditanggapi,” kata Sarmuji.

  • Ragam Komentar Usai Prabowo Beri Kabar Baik ke Tom Lembong dan Hasto

    Ragam Komentar Usai Prabowo Beri Kabar Baik ke Tom Lembong dan Hasto

    Anies Apresiasi Prabowo

    Foto: Anies Baswedan (Andhika Prasetia/detikcom)

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Tom Lembong dan keluarga bahagia atas pemberian abolisi dari Presiden Prabowo. Anies juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi.

    “Jadi alhamdulillah sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Ciska. Beliau tentu bahagia semua menyatakan syukur,” kata Anies kepada wartawan setelah keluar dari rutan, Jumat (1/8/2025).

    “Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi,” lanjut Anies

    Dia juga mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui abolisi ini. “Dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ucapnya.

    Nasdem: Prabowo Dengar Aspirasi Publik

    Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menilai keputusan abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto merupakan bagian kepekaan politik dari seorang Prabowo. Menurutnya Prabowo mendengar aspirasi yang disampaikan oleh publik.

    “Menurut saya keputusan ini sebagai bagian dari kepekaan politik seorang Presiden Prabowo yang senantiasa mendengar aspirasi publik,” kata Hermawi kepada wartawan, kemarin.

    “Langkah ini juga penting sebagai bagian dari harapan rakyat akan pemimpin yang senantiasa peka, dan sensitif terhadap dinamika politik nasional,” sambungnya.

    MAKI Hormati Prabowo Beri Amnesti Hasto

    Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menghormati Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. MAKI menilai Hasto memang berhak lantaran amnesti merupakan hak yang melekat.

    “Prinsipnya kita hormati karena hak tersebut melekat, semestinya KPK juga hormati karena tidak ada upaya apapun untuk batalkan abolisi, amnesti, dan grasi,” ucap Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi.

    “Mungkin saja KPK merasa tidak puas atau tidak terima, namun hal tersebut mestinya cukup di perasaan aja,” kata Jumat (1/8/2025).

    Boyamin meminta KPK menghormati amnesti yang didapat oleh Hasto. Ia menyebut tidak ada upaya apapun yang bisa ditempuh KPK membatalkan amnesti.

    “KPK tetap harus hebat berantas korupsi, tidak boleh patah semangatnya,” lanjut dia.

    Meskipun begitu, Boyamin tetap sependapat dengan KPK. Ia menegaskan Hasto tetaplah bersalah.

    “Betul itu (KPK), amnesti tidak hapus (kesalahan Hasto), yang hapus (kesalahan) hanya abolisi,” ujar dia.

    Pengacara Hasto Apresiasi

    Pengacara Hasto mengapresiasi pemberian amnesti untuk Hasto. “Kami menghargai dan mengapresiasi hak Prerogatif Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Mas Hasto Kristiyanto,” ujar Koordinator Tim Penasehat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Ronny menilai kasus Hasto sejak awal bermuatan politik. Dia mengatakan jangan ada lagi yang menjadi korban kriminalisasi politik.

    “Sejak setahun yang lalu, di awal kasus ini muncul kami sudah melihat bahwa kasus ini memang sangat kental motif politik dan Mas Hasto dan siapapun warga negara di republik ini tidak boleh menjadi korban kriminalisasi politik,” ujarnya.

    Anggota DPR RI Kawendra Lukistian menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi terhadap Tom Lembong. Ia menyebut kedua langkah itu sebagai pertanda Prabowo punya hati yang luas.

    “Keputusan tersebut bukan sekadar pengampunan hukum, tetapi cerminan luasnya hati dan bukti Pak Prabowo adalah negarawan sejati,” kata Kawendra saat dihubungi, Jumat (1/8/2025).

    Ia pun memastikan mendukung keputusan Presiden Prabowo. Langkah pemberian abolisi dan amnesti itu dinilai akan memperkuat stabilitas nasional serta mempercepat agenda pembangunan yang inklusif dan kolaboratif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.

    PKB Angkat Topi

    PKB bicara hal senada. PKB mengapresiasi sikap negarawan Prabowo.

    “Kami angkat topi, itu sikap negarawan Bapak Presiden Prabowo agar keadilan, persatuan dan kerukunan menjadi pondasi dalam dinamika pembangunan,” ujar anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid.

    Menurut Ketua Fraksi PKB DPR RI itu, pemberian abolisi dan amnesti juga sebagai bukti Pak Prabowo mengedepankan keadilan bagi semua. Baik kepada kawan maupun ‘lawan’.

    “Kami berharap hukum terus ditegakkan dan keadilan bagi seluruh rakyat,” sambungnya.

    Kata Pakar

    Analisis peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro menyebut pemberian abolisi dan amnesti didasarkan atas pertimbangan hukum, sosial, dan politik.

    “Proses hukum terhadap kedua orang itu ditenggarai berbagai pihak terdapat kejanggalan dan kental muatan motif politik,” ujar Bawono dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    “Melalui pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto tampak sekali bila Presiden Prabowo tidak ingin proses hukum kepada dua orang tersebut akan menimbulkan gejolak tidak perlu dan kontraproduktif di ruang publik,” sambungnya.

    Anies Buka Suara

    Anies Baswedan mengungkap pernyataan eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong setelah mendapat abolisi dari pemerintah. Sebelumnya Anies datang ke Rutang Cipinang, Jakarta Timur untuk menjenguk Tom Lembong.

    “Beliau mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan god works in misterious ways, Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga,” kata Anies Baswedan seusai menjenguk Tom Lembong, Jumat (1/8/2025), dikutip dari detikNews.

    Anies mengatakan jika Tom Lembong dan keluarga bahagia atas pemberian abolisi. Anies menyebut sempat mengobrol banyak dengan Tom saat bertemu.

    “Jadi Alhamdulillah sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir Bu Ciska, beliau tentu bahagia semua menyatakan syukur,” kata Anies.

    Anies juga mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan abolisi. Selain itu, dia juga mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui abolisi ini.

    “Dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi, dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ucapnya.

    Pimpinan MPR Dukung Prabowo

    Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mendukung keputusan Presiden Prabowo memberikan Abolisi kepada Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Amnesti kepada mantan Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto.

    Eddy menilai keputusan memberikan Amnesti dan Abolisi adalah hak prerogatif presiden yang diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 secara jelas disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

    “Keputusan ini dilakukan sesuai prerogatif yang dimiliki presiden yang diatur dalam UUD 1945. Sudah jelas merupakan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

    Doktor Ilmu Politik UI ini juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah menempuh rangkaian prosedur pemberian Abolisi dan Amnesti dengan meminta pertimbangan serta mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

    “Untuk memberikan keputusan ini Presiden Prabowo menjunjung tinggi kedaulatan hukum dengan tetap berkonsultasi dengan DPR dan mendapatkan persetujuan dari DPR RI,” tegasnya.

    Secara khusus, Eddy meyakini keputusan Amnesti dan Abolisi ini dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam rangka menjaga keutuhan, ketentraman dan keguyuban antar elemen bangsa.

    “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo yang mempertimbangkan segala aspek termasuk di dalamnya merawat persatuan dan ketentraman antar elemen bangsa,” pungkasnya.

    Sementara itu, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Muhammad Fatahillah Akbar SH, mengatakan pemberian amnesti dan abolisi itu adalah kewenangan presiden dan sebelumnya telah diusulkan ke DPR.

    “Amnesti dan abolisi kan memang hak prerogatif presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar,” kata Akbar saat dihubungi wartawan, Jumat (1/8/2025).

    Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR.

    “Tapi Pasal 14 ayat 2, amnesti dan abolisi itu diajukan ke DPR karena dia bernuansa memang politik. Ada pertimbangan politik di dalamnya sehingga ke DPR,” ujar dia.

    Amnesti merupakan penghapusan hukuman yang diberikan oleh presiden terhadap seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Sementara itu, abolisi adalah penghentian proses hukum atau proses peradilan yang sedang berlangsung.

    “Nah, tetapi yang harus ditegaskan begini. Kalau seharusnya, kalau abolisi itu kan menghapus penuntutan dan proses hukum. Jadi kalau dia belum inkrah, dia pakainya abolisi. Kalau amnesti itu menghapus eksekusi pidananya. Jadi kalau sudah inkrah,” jelas Akbar.

    Dia menilai pemberian abolisi kepada Tom Lembong karena yang bersangkutan mengajukan banding. Oleh sebab itu, kasus tersebut dinyatakan belum inkrah.

    “Tapi saya perlu mendalami juga, apa mungkin karena kalau Tom Lembong itu sudah banding. Hasto belum, itu mungkin salah satunya. Tapi kan kita tidak tahu juga. Karena kan kalau tidak banding kan dia kalau tujuh hari inkrah hari ini. Inkrah berarti itu menjadi amnesti kalau sudah inkrah. Kalau belum inkrah dia abolisi,” terangnya.

    Jokowi: Hak Prerogatif Presiden

    Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan Prabowo itu merupakan hak prerogatif Presiden.

    “Ya itu hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita kepada presiden,” kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Jumat (1/8/2025).

    Menurutnya, Prabowo telah melakukan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan tersebut. Jokowi yakin keputusan Prabowo tersebut sudah melalui pertimbangan hukum hingga sosial politik.
    “Saya kira ya setelah melewati pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan sosial politik yang sudah dihitung semuanya,” urainya.

    Golkar Yakin Prabowo Punya Pertimbangan Matang

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki pertimbangan matang saat memberikan amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Sarmuji mengatakan pemberian amnesti dan abolisi tersebut untuk menjaga persatuan.

    “Itu hak konstitusional Presiden yang termaktub dalam UUD. Presiden pasti punya pertimbangan yang kuat mengapa amnesti dan abolisi diberikan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (1/8/2025).
    “Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar adalah persatuan nasional,” sambungnya.

    Sarmuji mengatakan partainya ikut dalam rapat saat memberikan pertimbangan abolisi dan amnesti tersebut. Dia berharap pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto merupakan langkah yang baik. “Dalam rapat kami ikut menyetujui dan semoga baik untuk negara,” tuturnya.

  • 7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    7 Respons Mulai Pengamat, Parpol hingga Mnedari Terkait Kepala Daerah Dipilih DPRD, Tuai Pro Kontra – Page 3

    Sekretaris Jenderal Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menegaskan bahwa keterlibatan rakyat tetap harus menjadi unsur penting dalam setiap proses demokrasi, termasuk jika skema pilkada melalui DPRD akan dipertimbangkan.

    “Kami tertarik untuk membahas pilkada melalui DPRD tapi dengan keterlibatan masyarakat,” ujar Sarmuji.

    “Sekurang-kurangnya rakyat bisa mendengar secara langsung visi dan misi kandidat melalui kampanye dan debat terbuka. Kalau ada hal lain yang bisa dilakukan untuk melibatkan rakyat dalam pilkada melalui DPRD, kami akan rumuskan dengan baik,” sambung dia.

    Menurut Sarmuji, pemilihan langsung selama ini diakui memiliki keunggulan utama berupa partisipasi publik yang tinggi. Rakyat merasa memiliki akses langsung untuk memilih pemimpinnya.

    Namun, ia juga mencatat bahwa sistem ini tidak lepas dari persoalan serius, seperti maraknya politik uang (money politics) dan terjadinya fragmentasi sosial akibat polarisasi politik yang berkepanjangan.

    Sebaliknya, mekanisme pemilihan melalui DPRD, meskipun lebih efisien dari sisi anggaran dan potensi konflik, kerap dikritik karena dinilai menjauhkan rakyat dari proses demokrasi.

    “Rakyat tidak bisa mendengar langsung visi-misi calon, tidak menyaksikan adu gagasan, dan akhirnya merasa tidak punya andil dalam memilih pemimpinnya,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

    Karena itu, menurutnya, perlu dirancang sebuah mekanisme baru yang menggabungkan efisiensi pemilihan melalui DPRD dengan tetap membuka ruang partisipasi rakyat secara bermakna.

    Salah satu bentuknya adalah dengan menghadirkan kampanye dan debat terbuka sebagai bagian dari proses penyaringan calon kepala daerah, sebelum akhirnya DPRD melakukan pemilihan.

    “Jika ada usulan keterlibatan masyarakat yang lebih intens dalam pemilukada melalui DPRD, kami siap merumuskan,” tambahnya.

    Sarmuji menekankan pentingnya mencari titik temu antara efisiensi dan partisipasi. Menurutnya, jika pilkada melalui DPRD dianggap sebagai opsi yang lebih stabil dan hemat biaya, maka harus diimbangi dengan mekanisme partisipatif yang menjamin rakyat tetap dapat menilai dan memberi masukan terhadap calon pemimpinnya.

    “Partisipasi rakyat tidak harus semata-mata melalui pencoblosan. Rakyat bisa dilibatkan dalam forum kampanye, debat terbuka, atau uji publik yang bisa disiarkan secara luas. Dengan begitu, proses seleksi oleh DPRD tetap transparan dan akuntabel,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI tersebut.

    Partai Golkar, katanya, akan mengkaji berbagai alternatif format yang memungkinkan adanya keterlibatan publik dalam skema pilkada melalui DPRD.

    “Demokrasi kita harus terus berkembang dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan zaman. Tidak ada sistem yang sempurna, tapi kita bisa merancang sistem yang lebih bijak, efisien, dan tetap melibatkan rakyat secara nyata,” tandas Sarmuji.

    Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, partainya yang lebih dahulu mengusulkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD dibandingkan dengan PKB.

    Bahlil mengatakan, Golkar sudah menyuarakan ide itu saat perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar pada Desember 2024.

    “Bukan ide saya yang sama dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, (tapi) Golkar sudah bicara itu duluan sejak HUT Golkar. Bahwa kami punya pandangan sama karena memang rasionalitas berpikirnya,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, (28/7/2025).

    Bahlil mengatakan, penataan sistem demokrasi perlu dilakukan melalui perubahan undang-undang paket politik. Penataan sistem demokrasi harus dilakukan terhadap sistem politik nasional secara menyeluruh, termasuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah.

    Salah satu opsi penataan yang ditawarkan Golkar adalah pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

    Kata Bahlil, pemilihan langsung menyebabkan biaya politik yang besar. Pilkada langsung juga sering menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

    “Yang menang saja sakit hati, apalagi yang kalah. Setiap pilkada, tetangga jadi musuh, saudara tidak saling sapa, bahkan ada yang bercerai gara-gara beda pilihan,” kata dia.

    Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng menilai, lebih baik kepala daerah dipilih oleh DPRD. Mekeng menyebut, mekanisme ini baik seperti di zaman Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    “Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD. Karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 29 Juli 2025.

     

  • Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Golkar Minta Pertamina Gerak Cepat Atasi Kelangkaan BBM di Jember

    Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Sarmuji meminta PT Pertamina untuk segera gerak cepat mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi di Jember, Jawa Timur.

    Menurut dia, distribusi BBM yang tersendat terlalu lama itu berdampak langsung pada masyarakat. Sebab itu, dia meminta Pertamina untuk beraksi cepat, meskipun di satu sisi dia yakin perusahaan pelat merah ini sudah merespons isu tersebut.

    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” katanya dalam keterangan tertulis, sebagaimana dikutip Selasa (29/7/2025).

    Dia meneruskan, diketahui kondisi kelangkaan BBM ini terjadi karena suplainya selama ini hanya bergantung pada jalur dari Banyuwangi. Sementara, saat ini ada penutupan akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, sehingga arus distribusi menjadi terganggu.

    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” ucapnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Golkar ini menyoroti lonjakan harga BBM di Jember akibat kelangkaan tersebut. Di sejumlah tempat, katanya, harga eceran BBM bisa tembus Rp17.000 — Rp22.000 per liter.

    Menurut Sarmuji, tentu ini memberatkan bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian. Kemudian, dia juga menyoroti antrean panjang kendaraan di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember.

    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” tutup dia.

    Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga membenarkan penyebab kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur adalah tak lepas dari terganggunya proses distribusi buntut perbaikan jalan.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan, hingga Senin (28/7/2025), jalan nasional di Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi masih ditutup. 

    Penutupan yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan atau sampai dengan 24 September 2025 mulai memberikan dampak pada mobilitas masyarakat dan sektor lainnya, termasuk energi untuk distribusi BBM dan LPG.

  • BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat Nasional 29 Juli 2025

    BBM Langka di Jember, Anggota DPR Minta Pertamina Gerak Cepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Golkar,
    Sarmuji
    , mendesak Pertamina untuk segera mengambil langkah cepat mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Kabupaten
    Jember
    , Jawa Timur.
    Menurutnya, respons awal Pertamina sebenarnya sudah tampak, namun masih perlu percepatan di lapangan.
    “Saya yakin Pertamina sudah turun ke lapangan, tinggal aksinya harus lebih cepat,” ujar Sarmuji dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
    Sarmuji mengatakan, jangan sampai distribusi BBM yang tersendat ini membuat rakyat menanggung bebannya.
    “Pertamina harus segera turun tangan. Ini situasi darurat yang berdampak langsung pada masyarakat. Jangan sampai distribusi BBM tersendat terlalu lama karena masyarakat yang akan menanggung bebannya,” tuturnya.
    Sarmuji mengungkapkan, kondisi ini terjadi karena pasokan BBM ke Jember selama ini bergantung pada jalur distribusi dari Banyuwangi.
    Namun, dengan ditutupnya akses utama via Gumitir akibat perbaikan jalan, arus distribusi menjadi terganggu.
    “Kalau jalur dari Banyuwangi terhambat, harusnya bisa segera dikompensasi dengan pengiriman dari Surabaya dan sekitarnya. Ini bukan saatnya menunggu. Kebutuhan BBM masyarakat tidak bisa ditunda,” kata Sarmuji.

    Lalu, Ketua Fraksi Golkar DPR tersebut juga menyoroti lonjakan harga BBM di lapangan akibat kelangkaan tersebut.
    “Sekarang di sejumlah tempat, harga eceran BBM bisa tembus Rp 17.000 sampai Rp 22.000 per liter. Ini jelas memberatkan, apalagi bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha yang mengandalkan transportasi harian,” ucapnya.
    Sarmuji pun meminta agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, ikut aktif memantau distribusi dan mencegah potensi penimbunan BBM di lapangan.
    “Langkah antisipatif harus dipercepat. Pemerintah daerah bisa berkoordinasi dengan Pertamina dan aparat keamanan untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak ada oknum yang mengambil keuntungan di tengah situasi krisis seperti ini,” imbuh Sarmuji.
    Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengambil langkah cepat menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir.
    Mulai Selasa (29/7/2025), para pelajar di Jember diizinkan mengikuti pembelajaran daring atau belajar dari rumah.
    Keputusan ini disampaikan langsung oleh Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam konferensi pers di kantor DPRD Jember pada Senin malam.
    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada 28 Juli 2025.
    “Mulai besok, sampai kondisi normal kembali, para pelajar Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring,” ujar Fawait, Senin malam.
    Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi dampak krisis BBM yang menyebabkan antrean panjang di berbagai SPBU Jember.
    Pemerintah daerah berharap, dengan mengurangi mobilitas warga, konsumsi BBM bisa ditekan dan situasi segera stabil.
    Tak hanya pelajar, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diperbolehkan untuk bekerja dari rumah alias work from home (WFH), sebagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember.
    Layanan kesehatan juga kena imbas. Ada mobil ambulans Dinas Kesehatan Jember ikut antre di SPBU yang kosong.
    Warga mencari BBM sampai ke luar Jember, misalnya sampai ke SPBU di Lumajang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Digoda Masuk Golkar, Arteria Dahlan: Saya Masih Anak Buahnya Mbak Puan

    Digoda Masuk Golkar, Arteria Dahlan: Saya Masih Anak Buahnya Mbak Puan

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan merasa mendapat suatu kehormatan seusai digoda Wakil Ketua Umum Golkar, Adies Kadir untuk gabung ke partai Golkar.

    Menurut dia, partai berlogo pohon beringin itu adalah partai besar yang memiliki segudang sejarah sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh hebat.

    “Tapi saya kan tahu diri, saya dibesarkan oleh PDI Perjuangan dan saat ini kan saya masih anak buahnya Mbak Puan. Kita loyal ke Mbak. Susah senang sama Mbak,” katanya kepada Bisnis, Kamis (24/7/2025) malam.

    Terlebih, ujarnya, Puan dan Adies memiliki hubungan yang sangat baik, sehingga beda warna politik itu tidak menjadi masalah. Terpenting, lanjut Arteria, semuanya saling dukung bak keluarga yang tumbuh kembang bersama.

    Dengan demikian, dia memandang Adies sedang bergurau saja kepadanya. Arteria pun berterima kasih kepada Adies karena telah mengundangnya sebagai narasumber dalam acara diskusi publik Golkar bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2029”.

    “Yang Terhormat Pak Wakil Ketua DPR Bang Adies itu sudah seperti abang saya, sudah seperti keluarga. Dulu kan kita satu partai, Partai Komisi III. Tadi Beliau itu guyon,” ujar dia.

    Dirayu Masuk Golkar

    Sebagai informasi, dalam acara diskusi itu Adies Kadir menggoda Arteria Dahlan untuk bergabung ke Partai Golkar. Adies berujar kepada Sekjen Golkar Sarmuji bahwa semestinya Arteria Dahlan sudah bersama Golkar pasca musyawarah nasional (munas).

    “Saya bocorin disini kan internal kita. Yang merah merah ini SOKSI bukan dari yang lain. Saya sudah tawarin pak cuma masih ragu, belum ada tindak lanjutnya. Padahal sekarang kalau udah disini kan sudah pimpinan juga pak di Golkar,” katanya di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).

    Bahkan, Adies berpendapat bahwa sebenarnya Arteria ‘kalah’ dalam pemilu kemarin karena sistem di internal partainya, bukan karena pribadinya.

    “Sahabat saya yang selalu berpikir cerdas, berpikir cermat, dan berpikir cepat dalam setiap langkah-langkahnya. Jadi kalau kemarin kalah itu jangan dibilang tidak berpikir cerdas, cermat, dan cepat. Itu kemarin dikalahkan oleh sistem di internalnya,” tutur dia.

  • 3 PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai "Kader Bagus" sehingga Digoda Masuk Golkar Nasional

    3 PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai "Kader Bagus" sehingga Digoda Masuk Golkar Nasional

    PDI-P Sebut Arteria Dahlan sebagai “Kader Bagus” sehingga Digoda Masuk Golkar
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus
    PDI-P

    Guntur Romli
    mengatakan, ‘kader bagus’ biasanya akan digoda untuk bergabung ke partai politik lain.
    Hal tersebut disampaikan Guntur saat merespons mantan anggota DPR Fraksi PDI-P
    Arteria Dahlan
    yang ditawari masuk
    Partai Golkar
    .
    “Kalau kader bagus kan memang begitu, digoda masuk ke parpol lain,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Kamis (24/7/2025).
    Guntur menekankan, hingga saat ini, Arteria masih berstatus kader PDI-P.
    “Masih dong PDI Perjuangan,” ucapnya.
    Arteria Dahlan sendiri telah membantah jika dirinya bergabung dengan Partai Golkar.
    Arteria mengeklaim, dirinya adalah anak buah dari Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani.
    “Saya itu anak buahnya Ibu Puan Maharani,” ujar Arteria di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).
    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir mengungkapkan bahwa dirinya sudah menawarkan Arteria Dahlan untuk bergabung ke Golkar.
    Hanya saja, Arteria masih ragu.
    Adies menyebut, andaikan Arteria menerima tawarannya, maka dia sudah pasti menjadi pimpinan di Golkar.
    Hal tersebut disampaikan Adies saat menyapa Arteria yang hadir dalam diskusi publik Golkar tentang putusan MK di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (24/7/2025).
    Arteria hadir sebagai narasumber dalam atribusi praktisi hukum kepemiluan.
    “Pak Arteria ini kalau kita lihat Sarmuji tadi, Pak, mestinya beliau sudah bakti bersama-sama kita pasca munas kemarin. Saya bocorin di sini kan internal kita. Yang merah-merah ini SOKSI, bukan dari (partai) yang lain,” ujar Adies disambut tawa hadirin.
    “Saya sudah tawarin, Pak, cuma masih ragu, belum ada tindak lanjutnya. Padahal sekarang kalau sudah di sini kan sudah pimpinan juga, Pak di Golkar,” sambungnya.
    Adies menilai Arteria merupakan sosok yang selalu berpikir cerdas, cermat, dan cepat.
    Dia menyebut Arteria ‘kalah’ dalam pemilu kemarin karena sistem di internal partainya.
    “Sahabat saya yang selalu berpikir cerdas, berpikir cermat, dan berpikir cepat dalam setiap langkah-langkahnya. Jadi kalau kemarin kalah itu, jangan dibilang tidak berpikir cerdas, cermat, dan cepat. Itu kemarin dikalahkan oleh sistem di internalnya,” imbuh Adies.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.