Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

    Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

     

     

    Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

    Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

    Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

     

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Golkar belum bisa pastikan jumlah kadernya yang akan jadi menteri

    Golkar belum bisa pastikan jumlah kadernya yang akan jadi menteri

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily belum bisa memastikan jumlah kader partainya yang akan menjadi menteri dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami belum tahu, tapi tentu resmi dan kepastiannya bisa kita dengarkan nanti pada saat Bapak Presiden Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pengumuman itu,” kata Ace ketika ditemui menjelang acara pelantikan presiden dan wakil presiden di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Pernyataan itu menanggapi ucapan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji pada Kamis (17/10) yang optimistis bahwa partai tersebut akan mendapatkan delapan kursi menteri.

    Terkait hal tersebut, Ace menyatakan menghormati kepercayaan yang diberikan apabila nantinya memang ada delapan kader Partai Golkar yang menjadi menteri.

    “Apa yang telah diputuskan oleh Pak Prabowo Subianto terhadap kader-kader Partai Golkar yang akan membantu beliau di kabinet, nanti tentu ini merupakan kepercayaan dari beliau dan itu sepenuhnya hak prerogatif beliau di dalam memikirkan siapa kader-kader tersebut,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut bahwa optimisme masyarakat sangat tinggi terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam lima tahun ke depan.

    “Dengan berbagai program-program yang telah ditawarkan kepada masyarakat, salah satunya adalah soal makanan bergizi yang diberikan kepada masyarakat, saya kira itu menjadi harapan yang sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

    Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 – 2029 dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Sebanyak 732 anggota MPR RI menyaksikan prosesi pengucapan sumpah jabatan tersebut. Sidang Paripurna MPR RI tersebut juga dihadiri para tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan perwakilan negara sahabat.
    Baca juga: Dasco sebut pengumuman menteri Minggu malam
    Baca juga: Prabowo berangkat ke pelantikan Presiden gunakan mobil dinas Kemenhan
    Baca juga: Presiden Jokowi bertolak ke Senayan via gerbang Istana Merdeka
    Baca juga: Warga padati Simpang Patung Kuda rayakan pelantikan Prabowo-Gibran

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketum Ikatan Istri Partai Golkar Sampaikan Simpati ke Aghnia Punjabi

    Ketum Ikatan Istri Partai Golkar Sampaikan Simpati ke Aghnia Punjabi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Arlaingga diwakili beberapa pengurus IIPG Provinsi Jawa Timur (Avianti Blegur dan kawan), IIPG Kota Malang (Elly Edy Jarwoko) dan Kabupaten Malang (Chusnul Siadi) menyambangi selebgram Aghnia Punjabi di kediamannya di Permata Jingga, Kota Malang.

    Yanti menyampaikan rasa simpatinya kepada Aghnia atas penderitaan yang dialami putrinya, Cana. Kekerasan ini dilakukan oleh babby sitternya.

    Yanti mengatakan, sebagai sesama seorang ibu, dirinya tahu betul bahwa penderitaan yang dialami oleh sang buah hati juga sangat dirasakan oleh sang ibu.

    Yanti, yang juga istri Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto itu menyampaikan dukungan morilnya.

    Ketua IIPG Provinsi Jawa Timur, Luluk Maqnuniah Sarmuji juga meminta pengurus IIPG Kota dan Kabupaten Malang sebagai sesama warga Malang untuk terus memperhatikan dan mengawal perkembangan kasus ini. “Kami akan membantu mengingatkan melalui media sosial agar masyarakat luas juga aware terhadap perkembangan kasus ini. Jangan sampai kasus ini tenggelam apalagi terlupakan. Semoga kasus ini segera tuntas, sehingga pihak keluarga mendapatkan keadilan,” tukasnya.

    Luluk berharap kasus semacam ini tidak terulang kembali di masyarakat. “Dan, semoga Cana serta anak-anak lain yang menjadi korban kasus serupa segera pulih baik secara fisik maupun psikis. Semoga mereka dapat menjalani hidup dan masa depan dengan sebaik-baiknya dan tanpa trauma,” pungkasnya. [tok/but]

  • Perempuan Golkar Bersatu Monitoring Program Bantuan Penyintas Kanjuruhan Malang

    Perempuan Golkar Bersatu Monitoring Program Bantuan Penyintas Kanjuruhan Malang

    Surabaya (beritajatim.com) – Rombongan ibu-ibu dari Perempuan Golkar Bersatu (PGB) Provinsi Jawa Timur yang diketuai Luluk Maqnuniah Sarmuji, dan pengurus Kabupaten/Kota Malang mengadakan Halal Bi Halal dengan keluarga penyintas tragedi Kanjuruhan.

    Hadir dalam rombongan provinsi, adalah Avianti Blegur, Nita Wibisono, Redatini, dan kawan-kawan. Rombongan ini didampingi PGB Kota (Elly Edi Jarwoko) dan Kabupaten Malang (Chusnul Siadi).

    Momen ini juga merupakan kegiatan pendampingan pengasuhan anak-anak penyintas Tragedi Kanjuruhan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Timur. Pendampingan pengasuhan yang berjalan setiap bulan selama satu tahun ini adalah program bantuan yang diberikan oleh Perempuan Golkar Bersatu (PGB) dan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) berbarengan dengan program bantuan dana pengasuhan dan pendidikan 10 juta per anak.

    Dana 10 juta ini ditransferkan ke rekening masing-masing anak setiap bulan selama 3 tahun. Program ini sudah berjalan di tahun kedua. Sedangkan, program pendampingan oleh LPA Jatim hanya berjalan selama satu tahun.

    Ketua LPA Jatim, Anwar Solihin menjelaskan, bahwa LPA Jatim melakukan pendampingan terhadap keluarga yang salah satu anggotanya menjadi korban Kanjuruhan, terutama anak-anaknya. Ini agar tidak terus terpuruk dalam kesedihan rasa kehilangan.

    Anwar melanjutkan, karena program pendampingan ini sudah berakhir di Desember 2023, maka itu diadakan pertemuan terakhir sekaligus Halal bi Halal sebagai tanda berakhirnya program. Program pendampingan dan dana pendidikan ini pertama kali diresmikan langsung oleh Ketua Umum IIPG, Yanti Arilangga, bersama PGB pada 23 November 2022 lalu.

    Meski bantuan pendampingan oleh LPA Jatim telah berakhir, bantuan dana pengasuhan dan pendidikan per bulan masih akan berjalan sampai nanti genap 3 tahun. Yanti Airlangga berharap bantuan ini dapat membantu keluarga korban Kanjuruhan, terutama keluarga yang masih mempunyai anak usia sekolah.

    “Barangkali ada yang kepala keluarganya menjadi korban, program ini dapat membantu agar putra atau putrinya tidak sampai putus sekolah,” jelas Yanti Airlangga yang juga istri Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

    Program ini bentuk kepedulian IIPG dan Partai Golkar dalam persoalan yang dihadapi masyarakat, terutama yang berfokus pada keluarga dan anak-anak, sebagai pilar kehidupan bangsa. (tok/ted)

  • Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Golkar Buka Peluang Usung Bayu Airlangga di Pilwali Surabaya 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Golkar tengah menyiapkan kadernya, yakni Bayu Airlangga, untuk diusung maju di Pilwali Kota Surabaya 2024. Golkar siap berkoalisi dengan partai politik lain.

    Ketua DPD Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, Golkar memiliki 5 kursi di DPRD Kota Surabaya. Perlu 5 kursi lagi untuk membuat poros baru.

    “Kalau disambut oleh partai lain, kami bisa mengusung. Karena kalau kami sendiri masih belum cukup kursi, mengingat jumlah kursi kami hanya 5 kursi di Surabaya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi media, Kamis (2/5/2024).

    Sarmuji mengatakan, Golkar perlu berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapkan total kursi menjadi 10 untuk mengusung Bayu.

    “Kami butuh 5 kursi lagi untuk mengusung Mas Bayu,” tegas Sarmuji.

    Sementara itu, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Aan Ainur Rofik menyebut Bayu sosok muda yang potensial untuk memimpin Kota Pahlawan 5 tahun ke depan.

    “Bayu sosok muda, punya jejaring pemerintahan. Bayu juga memiliki visi dan misi ke depan ini, penting menjadikan Kota Surabaya sebagai pusat jasa dan perdagangan pasca perpindahan IKN,” kata Aan.

    Aan mengatakan Bayu punya pengalaman sebagai Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Selain itu, Bayu juga memiliki relasi yang baik dengan tokoh-tokoh politik nasional.

    Lebih lanjut, Aan berharap parpol yang berada di Koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 bisa kembali bersama untuk mengusung calon di Pilkada Surabaya 2024.

    “Tinggal duduk bersama dengan parpol Koalisi Indonesia Maju, dan saya yakin adanya semangat bersama untuk membawa Surabaya lebih baik ke depannya,” tandas Aan.

    Sebelumnya, nama Bayu Airlangga yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Jatim masuk bursa cawali Surabaya 2024 menurut survei ARCI. Elektabilitas menantu Soekarwo (Pakde Karwo) itu berada di angka 8,7%. Bayu sendiri saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD Pro Jokowi (Projo) Jatim.

    Dalam survei ARCI untuk calon wali kota (cawali) secara keseluruhan, elektabilitas Eri Cahyadi di angka 46,2%. Kemudian Armuji di angka 11,7%, Reni Astuti 9,2%, Bayu Airlangga 8,7%, Hendro Gunawan 7,1%, Musyafa’ Rouf 4,2%, Lucy Kurniasari 4,1%, Adi Sutarwijono 2,7%, Cahyo Harjo 1,8%, Arif Fathoni 1,3%, Erik Komala 0,5, Agus Mashuri 0,3%. Ada 2,2% responden yang belum menentukan pilihan. [tok/but]

  • 3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    3 Pimpinan Parpol Akan Bertemu Bahas Pilgub Jatim, Khofifah-Achmad Fauzi?

    Surabaya (beritajatim.com) – Wacana duet Khofifah Indar Parawansa-Achmad Fauzi Wongsojudo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 kian mengemuka.

    Hal ini menyusul rencana digelarnya pertemuan antara ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad dan Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji. Pertemuan tersebut disinyalir untuk membahas peta politik Jawa Timur menyambut Pilgub 2024.

    Ketika ditanya kabar itu, Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku belum mendengar desas-desus wacana tersebut. Apalagi soal rencana permuan tiga pimpinan partai PDIP, Gerindra dan Golkar.

    “Itu isu dari mana sumbernya? Stop dulu ya urusan Pilgub,” kata Fauzi sambil keheranan usai menghadiri acara kepemudaan di Surabaya, Rabu (24/4/2024) malam.

    Pri yang akrab disapa Cak Fauzi itu enggan menjawab spekulasi politik yang berkembang di Jatim tersebut.

    ‘”Mungkin teman-teman bisa tanya ke yang mau maju saja, jangan ke saya. Kok saya terus di tanyain,” canda bupati di ujung pulau Madura itu.

    Sekadar diketahui, hasil analisis direktur ARCI Baihaki Siraitj menyebutkan bahwa duet Khofifah-Cak Fauzi memang cukup realisitis dalam memimpin Jatim.

    Fauzi dinilai sebagai sosok teknokrat yang bisa membantu Khofifah untuk memajukan Jawa Timur.

    “Saya kira keduanya kalau bersanding menjadi pasangan yang saling melengkapi dalam memajukan Jawa Timur,” kata Baihaki Sirajt ketika dikonfirmasi beberapa waktu yanh lalu.

    Baihaki mengatakan, Fauzi memiliki modal sosial cukup kuat, yakni dukungan masyarakat Madura dan pesisir utara Jatim.

    Selain itu, Baihaki menilai Fauzi punya kinerja cemerlang karena berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sumenep.

    “Saya kira modal yang dimiliki cukup melengkapi. Kalau duet Khofifah-Fauzi memimpin, Jatim akan semakin bergerak kencang,” tambahnya.

    Seperti diketahui, hasil survei ARCI menyatakan Achmad Fauzi Wongsojudo yang memiliki elektabilitas 8,1 persen. Pria yang akrab disapa Cak Fauzi ini lahir dan besar di Sumenep, Madura, pada 21 Mei 1979.

    Selain sebagai Cagub, Cak Fauzi juga berpotensi maju sebagai Cawagub Jatim. Data dari lembaga survey ARCI, pada survei terbaru pada maret 2024, elektabilitas Achmad Fauzi mencapai 19,2 persen.

    Sementara itu, berdasarkan hasil survei Top of Mind bakal calon Gubernur di Pilkada Jatim 2024 yang digelar lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), nama Khofifah Indar Parawansa elektabilitasnya mencapai 41,5 persen.

    Khofifah menjadi nama terkuat, khususnya dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur. [tok/aje]

  • Ini 25 Kader Golkar yang Dipersiapkan untuk Pilkada 2024 di Jatim

    Ini 25 Kader Golkar yang Dipersiapkan untuk Pilkada 2024 di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Partai Golkar Jawa Timur mempersiapkan 25 kader potensial untuk bertarung dalam Pilkada serentak 2024. Bahkan, 25 calon bupati/wali kota tersebut, dipanggil khusus oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, Sabtu (6/4/2024) kemarin.

    “Mereka adalah kader internal yang disiapkan untuk berebut kursi kepala daerah dalam Pilkada serentak tahun ini,” kata Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji usai menggelar acara buka bersama dan santunan anak yatim di Kantor DPD Partai Golkar Jatim.

    Menurut Sarmuji, para kader Golkar Jatim tersebut sengaja dihadirkan khusus bersama seluruh kader terbaik Partai Golkar dari seluruh daerah di Indonesia di DPP Partai Golkar. Mereka mendapat pengarahan dari ketua umum terkait persiapan Partai Golkar menghadapi pilkada serentak 2024 di wilayahnya masing-masing.

    “Puluhan kader yang disiapkan itulah sebagai gambaran calon Partai Golkar dalam perebutan kursi kepala daerah. Intinya, kami sudah menyiapkan kader terbaik untuk berkompetisi perebutan kursi kepala daerah dalam Pilkada serentak,” terangnya.

    Ia optimistis dalam menatap Pilkada serentak itu seperti halnya hasil pileg kemarin. “Kami percaya diri dalam Pilkada nanti. Sejumlah daerah bahkan bisa mengusung calon sendiri karena capaian kursi Partai Golkar naik signifikan di sejumlah daerah,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

    Ada sejumlah daerah, dimana Partai Golkar auto tiket dalam pilkada serentak nanti. Di antaranya Tuban, Kabupaten Probolinggo dan Kota Pasuruan. Di daerah tersebut, Golkar bisa mengusung calon sendiri tanpa bergantung partai lain untuk koalisi.

    “Kenaikan kursi di daerah itu sangat signifikan,” tegas Sarmuji.

    Bahkan, Tuban sangat mutlak peningkatan kursi Partai Golkar di DPRD setempat. Dari Pemilu 2019 meraih 9 kursi berlipat ganda menjadi 20 kursi. Raihan ini tidak bisa dilepaskan dari kerja maksimal Golkar Jatim bersama Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky yang notabene kader Partai Golkar.

    Berikut 25 kader Partai Golkar yang akan dicalonkan di pilkada serentak 2024 di Jatim

    1. Bacalon Bupati Banyuwangi Handoko
    2. Bacalon Bupati Bojonegoro Ady Kriesna/Bacalon Wakil Bupati Bojonegoro Miro’atin.
    3. Bacalon Bupati Gresik Nurhamin
    4. Bacalon Bupati Jember Karimullah Dahrujiadi.
    5. Bacalon Bupati Jombang Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans)
    6. Bacalon Wakil Bupati Kediri Anang Prakasa.
    7. Bacalon Bupati Lamongan Yuhronur Effendi.
    8. Bacalon Bupati Madiun Hari Wuryanto.
    9. Bacalon Bupati Malang Zainal Arifin
    10. Bacalon Bupati Mojokerto Winajat
    11. Bacalon Wakil Bupati Pacitan Gagarin
    12. Bacalon Bupati Pamekasan Fattah Jasin.
    14. Bacalon Bupati Pasuruan Udik Djanuantoro.
    15. Bacalon Bupati Sampang Muhammad Bin Muafi Zaini (Gus Mamak)
    16. Bacalon Bupati Situbondo Rahmat
    17. Bacalon Bupati Sumenep Dewi Khalifah
    18. Bacalon Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
    19. Bacalon Wali Kota Batu Didik Machmud
    20. Bacalon Wali Kota Blitar M Hardi Usodo.
    21. Bacalon Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati/Bagus Rizki Dinarwan
    22. Bacalon Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko
    23. Bacalon Wakil Wali Kota Mojokerto Soni Basuki Raharjo/Suryo Gading
    24. Bacalon Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo
    25. Bacalon Wali Kota Probolinggo Fernanda Zulkarnaen. [tok/but]

  • Jadi Cagub Jatim Terkuat Versi ARCI, Ini Jawaban Khofifah

    Jadi Cagub Jatim Terkuat Versi ARCI, Ini Jawaban Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Khofifah Indar Parawansa semakin menguat dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan digelar pada November 2024 mendatang.

    Berdasarkan rilis survei terbaru Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI), Rabu (27/3/2024), Khofifah menjadi nama terkuat sebagai calon gubernur Jatim dari segi top of mind masyarakat, elektabilitas, popularitas maupun kesukaan warga Jawa Timur.

    Dalam survei ARCI kategori top of mind untuk calon gubernur Jatim 2024, Khofifah berada di peringkat tertinggi dengan angka 39,2%. Khofifah jauh unggul dibandingkan nama-nama yang lain seperti Emil Elestianto Dardak dan juga Anwar Sadad yang berada di urutan kedua dan ketiga.

    Untuk kategori elektabilitas, ARCI melakukan dua jenis simulasi. Pertama simulasi dengan enam nama tertutup, di sini elektabilitas Khofifah menjadi yang terkuat yakni 41,5%. Begitu juga dalam simulasi tiga nama tertutup, elektabilitas Khofifah masih menjadi yang terkuat dengan angka 47,2 persen.

    Pun begitu untuk kategori popularitas. Untuk survey nama yang digadang menjadi Cagub Jatim 2024, Khofifah menduduki posisi tertinggi yakni 98,7%, disusul Cak Imin 98,6%, Emil Dardak 91,6%, Risma 78,5%, Anwar Sadad 76,9%, Sarmuji 71,5%, Ahmad Fauzi 57,7%.

    Dan untuk kategori kesukaan, Khofifah lagi-lagi tertinggi di angka 76,5%. Di susul Emil Dardak 71,2%, Anwar Sadad 53,8%, Risma 51,2%, Sarmuji 45,2%, Cak Imin 41,7%, Fauzi 41,7%.

    Menanggapi hasil survey ini, Khofifah menyampaikan terima kasihnya pada seluruh warga Jatim. Pasalnya hasil survey ini dianggapnya sebagai cerminan bagaimana warga Jatim mengapresiasi kinerja dan juga Bhakti yang dilakukan Khofifah selama lima tahun memimpin Jatim sejak tahun 2019 hingga tahun 2024.

    “Tentunya kami menyampaikan terima kasih pada seluruh warga Jatim yang menjadikan kami sebagai top of mind maupun yang tertinggi untuk survey elektabilitas maupun popularitas dan juga kesukaan,” kata Khofifah, Senin (1/4/2024).

    “Namun ini tidak akan menjadikan kami besar kepala melainkan menjadi motivasi kami untuk semakin memacu semangat melanjutkan pembangunan Jawa Timur,” imbuh Khofifah.

    Pihaknya pun kembali menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Jatim Cettar jilid dua. Dikatakannya, ada banyak hal yang masih harus diselesaikan dan dilanjutkan untuk memajukan dan menyejahterakan warga masyatakat Jawa Timur.

    Karena menurutnya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan memang tidak cukup jika dilakukan dalam waktu lima tahun . Sehingga pihaknya semakin mantap untuk melanjutkan perjuangan dan maju kembali dalam kontestasi Pilgub Jatim 2024.

    “Insya Allah kami siap untuk melanjutkan Jatim Cettar jilid-2. Masih banyak cita cita yang kita ingin wujudkan untuk masyarakat Jatim yang semakin maju dan sejahtera,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, Khofifah saat ini juga sudah mengantongi surat rekomendasi dari empat partai politik. Yaitu PAN, Partai Gerindra, Partai Golkar dan juga Partai Demokrat.

    Selain itu dukungan dari basis relawan juga semakin menguat. Seperti DHD ’45, dukungan dari kalangan buruh, dukungan relawan lintas profesi di tapal kuda, hingga dukungan jaringan kiai santri Jawa Timur. Hal ini diyakini menjadi modal kuat Khofifah untuk kembali memenangkan Pilgub Jatim di tahun 2024.

    “Bismillah yang jelas kami akan berjuang kembali di Pilgub 2024. Kami mohon doa dan restu pada seluruh warga Jatim,” pungkasnya.

    Diketahui, survei ARCI dilakukan pada 15 sampai 23 Maret 2024 dengan jumlah 1.200 responden. Survei ARCI menggunakan metode stratified multistage random sampling.

    Survei ARCI memiliki margin of error di angka 2,8% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Sebanyak 25% kuesioner dilakukan quality control. [tok/suf]