Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Pernyataan Pilkada Rasa Pilkades Menghina Akal Sehat

    Pernyataan Pilkada Rasa Pilkades Menghina Akal Sehat

    GELORA.CO -Jurubicara Jaringan 98, Ricky Tamba, menanggapi pernyataan politikus Partai Golkar Sarmuji yang menyebut pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 terasa seperti “Pilkades”. 

    Menurut Ricky, Pilkada merupakan mekanisme ketatanegaraan yang telah disepakati bersama dalam rangka mewujudkan otonomi daerah. Pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    “Pilkada adalah mekanisme ketatanegaraan untuk regenerasi kepemimpinan daerah yang akan menjadi sumber kepemimpinan nasional,” kata Ricky melalui video singkat yang diterima redaksi, Minggu 1 Desember 2024

    Ia menyebut narasi Pilkada rasa Pilkades merendahkan proses demokrasi. Menurutnya, menyepelekan Pilkades juga berarti melupakan peran strategis kepala daerah yang sesungguhnya ujung tombak pemerintahan.

    “Ini juga menghina kecerdasan akal sehat kita,” tegasnya.

    Ricky lantas mengingatkan bahwa ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada harus disalurkan melalui jalur konstitusi yang disediakan, seperti melapor ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

    “Saya rasa ini pernyataan suara sumubang yang tidak pas, yang bikin kita merasa sedih,” pungkasnya.

    Alasan Sarmuji mengatakan Pilkada 2024 rasa Pilkades karena meskipun banyak selebriti yang ikut bertarung di Pilkada, nyatanya mereka tetap kalah. Ini menunjukkan popularitas tak ada nilainya di Pilkada 2024

  • Golkar Klaim Menangkan Pilgub dan 27 Pilkada di Jatim, Mana Saja?

    Golkar Klaim Menangkan Pilgub dan 27 Pilkada di Jatim, Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Golkar mengklaim telah berhasil meraih kemenangan lebih dari 70% atau 27 Pilkada kabupaten/kota plus Pilgub Jawa Timur berdasarkan hitung cepat serta real count C Hasil KPU yang diupload di sirekap.

    Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, keberhasilan ini menunjukkan Partai Beringin dalam tren positif di Bumi Majapahit.

    “Alhamdulillah hasil Pilkada Jatim kita di atas 70 persen secara kuantitatif. Secara kualitatif juga meningkat dengan menjadikan kader sendiri menjadi bupati/wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Kami juga berhasil memenangkan Pilgub Jatim dengan Khofifah-Emil,” kata Sarmuji dalam keterangannya kepada media, Jumat (29/11/2024).

    “Ini juga menunjukkan tren positif bahwa Partai Golkar sukses di Pileg dan Pilkada Jatim 2024 ini. Di Pileg, kami berhasil naik kursinya baik di level kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” tambah Sekjen DPP Golkar ini.

    Sarmuji kemudian merinci beberapa daerah di mana kader murni Golkar menjadi pemenang Pilkada. Di antaranya di Tuban, yakni Cabup Aditya Halindra Faridzky.

    Selanjutnya, Cawali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Cabup Madiun Hari Wuryanto, Cawali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Cawabup Pacitan Gagarin Sumrambah, dan masih ada calon kepala daerah lainnya.

    Keberhasilan ini, kata Sarmuji, berkat mesin Golkar yang terus panas pasca Pileg dan Pilpres 2024. Selain itu, solidnya kader Golkar menjadi kunci kesuksesan di Pilkada Serentak 2024 ini.

    “Ini semua berkat kegigihan kader kita berjuang selama pilkada. Sebagian kader yang kalah pun tetap berarti karena mereka sudah berani berjuang mengibarkan bendera Golkar dalam Pilkada,” jelasnya.

    “Kami tetap memberi apresiasi kepada kader yang berjuang tetapi kalah seperti yang terjadi di Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Madiun ataupun Kabupaten Sampang. Insya Allah hasil kemenangan pilkada ini akan menjadi modal besar bagi partai Golkar untuk Pemilu 2029,” tambahnya.

    Sarmuji juga berpesan kepada para cakada terpilih yang diusung Golkar bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin dalam membangun Jawa Timur 5 tahun ke depan.

    “Jaga amanah rakyat, pastikan pemerintahan berjalan dengan membawa program yang pro rakyat dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat,” pungkas Ketum KAUJE ini. (tok/kun)

  • Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    Hidayat Nur Wahid Singgung Kampanye Terakhir Pram-Rano yang Tidak Dihadiri Ketum Partai Koalisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, memberikan komentar tajam terkait situasi pada kampanye akbar pasangan calon (Paslon) calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Dikatakan Hidayat, Paslon nomor urut 03, Pramono Anung dan Rano Karno tidak dihadiri oleh satu pun Ketua Umum partai pendukung.

    “Saat kampanye terakhir Pramono dan Rano juga tidak dihadiri satupun Ketum Partai pendukung 03,” ujar Hidayat dalam keterangannya di aplikasi X @hnurwahid (24/11/2024).

    Hal ini dianggapnya cukup mencolok, terlebih media juga mengabarkan absennya bendera dari partai-partai pengusung.

    “Media-media malah kabarkan, bendera PDIP dan partai pendukung 03 juga absen,” tukasnya.

    Hidayat menegaskan bahwa berbeda dengan pasangan 03, kampanye pasangan calon presiden nomor urut 01 tetap menunjukkan soliditas partai pendukungnya.

    “Kalau kampanye akbar 01, bendera dari partai-partai pendukung 01 seperti Gerindra, Golkar, PKS dll tetap berkibar,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, kampanye akbar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (23/11/2024), mencuri perhatian publik.

    Namun, sorotan utama bukan pada jalannya kampanye, melainkan absennya seluruh Ketua Umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang mengusung pasangan ini.

    Acara tersebut hanya dihadiri oleh sejumlah elite partai dari koalisi pendukung.

    Nama-nama yang tampak dalam kampanye itu termasuk Hidayat Nur Wahid dari PKS, politisi senior Golkar Agung Laksono, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati, Sekjen Golkar Sarmuji, Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik, dan elite PSI Grace Natalie.

  • NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    NasDem dan PKB Absen di Kampanye Akbar Pamungkas Ridwan Kamil-Suswono

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, SAWAH BESAR – Perwakilan Partai NasDem dan PKB tak terlihat dalam kampanye akbar pamungkas pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (23/11/2024).

    Pantauan TribunJakarta.com di lokasi, acara kampanye akbar bertajuk ‘Satu1n Jakarta’ ini sudah dimulai sejak pukul 13.00 WIB.

    Hanya saja, Ridwan Kamil dan Suswono tampak baru tiba di lokasi sekira pukul 16.00 WIB.

    Keduanya pun tampak duduk berjejer di panggung didampingi perwakilan dari partai-partai pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    Mereka yang hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) ini seperti politikus senior Golkar Agung Laksono, Sekretaris Partai Golkar Muhammad Sarmuji, dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar.

    Kemudian dari PKS terlihat Wakil Ketua Majelis Syura Hidayat Nur Wahid hingga Ketua DPW PKS DKI Jakarta sekaligus Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Terlihat pula Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan eks politikus PDIP yang sekarang merapat ke Gerindra Maruarar Sirait.

    Selain Ara, tampak juga perwakilan Gerindra yang hadir seperti Immanuel Ebenezer, Silfester Matutina, hingga Ricky Tamba.

    Satu per satu perwakilan partai pendukung pun diberi kesempatan untuk berorasi di depan relawan dan simpatisan yang hadir di Lapangan Banteng.

    Namun, tak ada perwakilan NasDem dan PKB yang menyampaikan orasi.

    Bahkan, bendera kedua partai tersebut nyaris tak terlihat di sekitar lokasi acara.

    Hal ini berbeda dibandingkan bendera parpol lain, seperti Golkar, Gerindra, Gelora, dan PSI yang banyak ditemui.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • 8 Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono Megapolitan

    8 Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono Megapolitan

    Tak Ada Ketum Parpol KIM Plus yang Hadir di Kampanye Akbar RK-Suswono
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus tidak ada yang menghadiri kampanye akbar cagub cawagub nomor urut 1 DKI Jakarta
    Ridwan Kamil-Suswono
    di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024). 
    Dari pengamatan
    Kompas.com
    , kehadiran ketum-ketum parpol
    KIM plus
    diwakili anggota elite partai masing-masing.
    RK-Suswono duduk di kursi di atas panggung. Di sekeliling mereka, ada sejumlah anggota elite partai. Mulai dari Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, dan PSI.
    Mereka yang hadir, di antaranya ada politisi senior Golkar Agung Laksono, Sekjen Golkar Sarmuji, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar, Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono, dan Wakil Dewan Pembina PSI Grace Natalie. 
    Masing-masing perwakilan partai gabungan
    KIM Plus
    menyampaikan orasi politik di atas panggung sebagai bentuk dukungan mereka untuk Ridwan Kamil-Suswono.
    Namun, hingga penutupan akhir orasi sebelum RK-Suswono sambutan, tidak ada perwakilan Nasdem, dan PKB yang berorasi di hadapan pendukung.
    Selain ketum KIM Plus yang tidak tampak keberadaannya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga berhalangan hadir.
    Ketua Tim Suskses Ridwan Kamil-Suswono, Ahmad Riza Patria mengatakan, Jokowi batal hadir karena menghadiri kegiatan kampanye di Jawa Tengah.
    Sementara SBY yang sebelumnya berkemungkinan hadir di kampanye akbar RIDO, juga kini berhalangan karena sedang berobat di luar negeri. 
    Sementara Presiden Prabowo Subianto yang disebut mendukung RIDO, juga tidak tampak kehadirannya di lokasi. Prabowo sedang melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Negara di luar negeri.
    “Beliau sekarang berada di Dubai dalam kunjungan kenegaraan dan menyampaikan salam kepada seluruh warga Jakarta,” imbuh Riza di Lapangan Banteng.
    Kampanye akbar ini merupakan kampanye terakhir bagi tiga paslon, Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan Pramono Rano, sebelum memasuki masa tenang yang dimulai besok hingga tiga hari ke depan.
    Pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tinggal menghitung hari. Pengambilan suara akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekjen Golkar benarkan kabar meninggalnya Kholis Malik

    Sekjen Golkar benarkan kabar meninggalnya Kholis Malik

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji membenarkan bahwa mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam sekaligus Ketua Lembaga Hubungan Eksternal DPP Partai Golkar Kholis Malik meninggal dunia hari ini.

    “Ya benar (meninggal dunia),” kata Sarmuji saat dikonfirmasi Antara, Senin.

    Sarmuji mengatakan hingga saat ini jenazah masih disemayamkan di rumah duka di kawasan Jalan Flamboyan, Taman Moderen Cakung, Jakarta Timur.

    Di saat yang sama, Dewan Pembina Relawan Kerja Ekosistem Arief Rosyid Hasan membenarkan kabar meninggalnya Kholis Malik.

    Arief mengatakan Kholis sebelumnya telah dirawat di rumah sakit selama hampir satu bulan karena mengidap penyakit di bagian pernapasan.

    Dirinya pun turut menyampaikan belasungkawa atas kepergian Kholis Malik.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan rencana almarhum akan dimakamkan malam ini.

    “Pemakaman malam ini inshaAllah di Al Azhar Memorial Garden. Sekarang masih di rumah duka,” kata Arief saat dikonfirmasi ANTARA.

    Sebelumnya, Kholis Malik merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar HMI periode 2002-2004.

    Pria kelahiran Ciamis, 7 September 1970 telah malang melintang di dunia politik terlebih setelah bergabung dengan Partai Golkar dan masuk dalam jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP).

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Lahadalia umumkan jajaran kepengurusan Partai Golkar

    Bahlil Lahadalia umumkan jajaran kepengurusan Partai Golkar

    Kamis, 7 November 2024 21:01 WIB

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Sekjen Muhammad Sarmuji (kiri), Waketum Ace Hasan Syadzily (kanan) dan jajaran pengurus partai Golkar lainnya menyampaikan keterangan pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Partai Golkar mengumumkan jajaran kepengurusan partai periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Sekjen Muhammad Sarmuji (kiri), Waketum Kahar Muzakir (kanan) dan jajaran pengurus partai Golkar lainnya menyampaikan keterangan pers di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Partai Golkar mengumumkan jajaran kepengurusan partai periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

    Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

     

     

    Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

    Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

    Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

     

  • Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

    Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

    1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

    2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

    3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

    4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

    5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

    6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

    7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

    8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

    9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

    10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

    Kepartaian

    11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

    12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

    13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

    Hubungan Antar Lembaga

    14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

    15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

    16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

    17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

    18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

    19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

    20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

    21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

    22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

    Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

    23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

    24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

    25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

    Fungsi Elektoral 1

    26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

    27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

    28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

    29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

    30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

    31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

    32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

    33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

    Fungsi Elektoral 2

    34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

    35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

    36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

    37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

    38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

    39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

    40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

    41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

    42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

    43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

    44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

    45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

    46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

    47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

    48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

    49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

    Kesekjenan

    50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

    51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

    52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

    53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

    54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

    55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

    56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

    57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

    58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

    59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

    60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

    Bendahara Umum

    Bendahara Umum: Sari Yuliati;
    Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
    Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
    Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
    Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
    Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
    Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
    Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

    Sekretaris
    Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
    Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
    Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
    Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
    Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
    Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
    Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
    Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
    Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
    Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
    Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
    Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
    Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
    Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
    Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
    Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
    Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
    Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
    Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
    Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
    Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
    Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
    Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
    Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
    Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
    Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
    Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
    Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
    Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
    Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
    Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
    Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
    Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
    Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
    Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
    Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
    Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
    Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
    Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
    Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
    Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
    Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
    Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
    Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
    Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
    Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
    Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
    Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
    Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
    Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
    Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
    Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
    Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

    Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

    Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

    Dewan Etik: Muhammad Hatta;

    Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

    Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

    Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

    Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

    Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

    Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

    Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024