Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    Keinginan Prabowo Agar Kepala Daerah Dipilih DPRD Berasal dari Keresehan Parpol

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menilai, keinginan Presiden Prabowo Subianto agar DPRD yang memilih gubernur, bupati, dan wali kota berasal dari keresahan seluruh partai politik. Hal itu tersirat dalam sambutanya saat menghadiri HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Pak Presiden diarahannya ini kan kalau sebenarnya bisa kita putuskan di forum ini, karena banyaknya ketua umum partai. Artinya, sebenarnya ini sudah menjadi kegalauan bersama, kerisauan bersama,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Golkar belum membahas kenginan Prabowo itu dengan partai lainnya. Namun dia meyakini semua partai politik berkeinginan agar sistem pilkada menjadi lebih efisien.

    “Belum kita bicarakan, tapi rasa-rasanya pikirannya sama. Bahwa itu belum kita bicaran ya, baru diinisiasi oleh ketua umum Golkar,” ujarnya.

    Meski begitu, Partai Golkar siap menjadi inisitor untuk merealisasikan keinginan kepala negara. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai kajian terkait sistem politik ke depan.

    Menurutnya, perlu waktu untuk memfinalisasi kajian tersebut.

    “Hari ini pun Golkar sudah memulai kajiannya, kita sudah memulai kahian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pilkada,” kata Sarmuji.

    “Jadi mungkin butuh beberapa waktu kita menyusun argumentasi, butuh menyusun review, kesimpulannya seperti apa. Nanti kita tunggu hasil kajiannya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia perlu efisiensi. Dia ingin kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota dipilih oleh DPRD.

    Hal itu merespons usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia soal perlunya perbaikan proses pilkada. Prabowo pun mengaku tertarik meniru sistem dari negara tetangga.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah, DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo dalam sambutannya di acara HUT ke-60 Partai Golkat di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

    Dia lantas menyinggung tingginya ongkos yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurutnya, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai triliunan rupiah untuk tokoh-tokoh yang berkontestasi.

    Apabila pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, menurutnya akan lebih efektif dan menekan biaya yang dikeluarkan.

    “Efisien, enggak keluar duit, keluar duit. Kaya kita kaya aja. Uangnya kan bisa beri makan anak-anak kita, uangnya bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi,” kata Prabowo.

    Prabowo lantas berkelakar, idenya ini seharusnya bisa langsung disetujui. Sebab, banyak ketua umum partai politik yang hadir di HUT ke-60 Partai Golkar.

    “Ini sebenarnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga,” ucapnya sembari tertawa.

  • Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    Internal Golkar Tak Resiseten Soal Jokowi Jadi Kader

    ERA.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengungkapkan, internal partainya tak resisten terhadap isu bergabungnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke partai berlambang pohon beringin. Jokowi bisa menjadi kader tanpa penolakan.

    “Kalau di internal Golkar, tidak ada resistensi ya,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam.

    Dia mengatakan, Golkar merupakan partai politik yang terbuka bagi siapa saja, termasuk Jokowi. Bagi partainya, yang dinilai adalah kesetian terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi syarat utama.

    “Kita konsekuen sebagai partai yang terbuka, kita siap menerika siapapun yang masuk masuk ke Partai Golkar asal setia pada Pancasila, UUD 1945, dan mengikuti aturan partai,” kata Sarmuji.

    “Dan Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar,” imbuhnya.

    Soal ketidakhadiran Jokowi di acara puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, dia tak mempermasalahkannya.

    Dia meyakini, Jokowi memiliki acara lain yang lebih penting sehingga tak bisa memenuhi undangan partainya.

    “Pak Jokowi kali punya hajat tersendiri, sesuatu yang susah ditinggalkan. Saya pikir, seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajatan penting, beliau akan hadir,” kata Sarmuji.

    Diketahui, Jokowi disebut tak memiliki rumah politik pasca tidak lagi diaukui sebagai bagain dari PDI Perjuangan. Meskipun dia mengaku masih menyimpan kartu tanda anggota (KTA) PDIP.

    Di sisi lain, ini bukan kali pertama muncul isu bahwa Jokowi beserta anak dan menantunya bakal menjadi kader Golkar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam sejumlah kesempatan enggan menanggapi.

  • Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Golkar Dukung Pilkada Dievaluasi, Buka Opsi Kepala Daerah Dipilih DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Jenderal
    Partai Golkar

    Muhammad Sarmuji
    menyatakan sepakat dengan pernyataan Presiden
    Prabowo Subianto
    yang mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
    Sarmuji menyebutkan, Golkar siap memberikan sejumlah opsi sistem baru pilkada, termasuk kepala daeah kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
    “Golkar mendukung kajian menyeluruh sistem pilkada. Salah satunya memang opsi (kepala daerah) kembali dipilih DPRD,” ujar Sarmuji saat dihubungi
    Kompas.com
    , Sabtu (14/12/2024).
    Sarmuji belum membeberkan lebih jauh soal opsi-opsi yang bakal diberikan oleh Golkar.
    Namun, ia menekankan bahwa pilkada tidak langsung bukanlah pelanggaran atas Undang-Undang Dasar 1945.
    Ia juga mengeklaim, opsi yang diberikan Golkar pun tetap berpedoman pada prinsip demokrasi.
    “Semua demokratis, lewat DPRD juga bisa dipandang demokratis. Salah satu opsi dari Golkar bisa dinilai lebih demokratis tetapi bisa lebih efisien,” ujar Sarmuji.
    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
     
    Hal ini dikatakan Prabowo saat menghadiri acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.
    “Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?” kata Prabowo saat menjelaskan sistem Pemilu dalam sambutannya di HUT Partai Golkar, Kamis.
    Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.
    “Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien,” ucap Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Bakal Bahasa Posisi Ridwan Kamil usai Gagal Jadi Gubernur Jakarta

    Golkar Bakal Bahasa Posisi Ridwan Kamil usai Gagal Jadi Gubernur Jakarta

    loading…

    Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji akan membahas posisi Ridwan Kamil usai gagal menjadi Gubernur Jakarta. Foto/SINDOnews/achmad al fiqri

    JAKARTA – Partai Golkar akan membahas posisi Ridwan Kamil ke depan. Hal ini dilakukan usai Ridwan Kamil dipastikan tak akan menjadi Gubernur Daerah Khusus Jakarta.

    “Kita akan membahas bagaimana memposisikan Kang Emil sebagai apa, ke depan akan kita bahas,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji di Sentul International Convention Centre (SICC), Kamis (12/12/2024).

    Sarmuji juga mengaku, hingga saat ini belum ada obrolan terkait posisi Ridwan Kamil ke depan. Namun yang jelas Sarmuji menyebut akan segera melakukan pertemuan dengan mantan Gubernur Jawa Barat itu. “Kalau dengan Kang Emil belum (ada obrolan), karena kita belum berjumpa,” tuturnya.

    Baca Juga

    Meski demikian, Sarmuji menilai Ridwan Kamil berpeluang untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu. Sarmuji menilai Ridwan Kamil merupakan sosok yang mempunyai kapasitas.

    “Tapi tentu saja setiap peluang itu pasti ada karena Kang Emil juga punya kapasitas ya untuk bisa menduduki jabatan-jabatan publik dan menjadi pemimpin dari orkestasi suatu daerah ataupun suatu departemen tertentu,” ucapnya.

    (cip)

  • Ada Hajat Tak Bisa Ditinggal

    Ada Hajat Tak Bisa Ditinggal

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, mengungkapkan alasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak menghadiri puncak HUT Partai Golkar ke-60. Sarmuji menyebut Jokowi ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan.

    “Pak Jokowi punya hajat tersendiri sesuatu yang tidak, susah ditinggalkan. Dan kami menghargai kalau beliau tidak hadir karena pasti semua orang punya sesuatu yang sifatnya mendesak, yang tidak bisa terhindarkan. Mungkin barangkali itu Pak Jokowi tidak hadir,” kata Sarmuji di SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Sarmuji meyakini jika tak agenda lain Jokowi pasti hadir ke Partai Golkar. Ia menekankan hubungan Jokowi dan Partai Golkar yang baik.

    “Saya yakin seandainya beliau tidak ada keperluan yang sangat khusus, tidak ada hajat yang sangat penting beliau akan hadir,” tambahnya.

    Ia juga menjelaskan jika Golkar tak masalah jika Jokowi bergabung menjadi kader partai. Ia mengatakan Golkar adalah partai yang terbuka untuk semua kalangan.

    “Pak Jokowi tidak ada problem untuk bisa masuk ke Partai Golkar. Kalau di internal Golkar tidak ada resistensi ya, kita konsekuensi sebagai partai yang terbuka,” tutur Sarmuji.

    (dwr/zap)

  • Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada

    Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada

    Biaya Politik Tinggi, Golkar Kaji Formula Terbaik Sistem Pilkada
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    –
    Partai Golkar
    tengah melakukan kajian guna menemukan formulasi terbaik terkait pemilihan kepala daerah (
    pilkada
    ).
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan, kajian ini masih berproses dan memerlukan beberapa waktu sebelum mendapatkan kesimpulannya.
    “Golkar sudah memulai kajiannya. Kita sudah memulai kajian tentang sistem politik, baik itu sistem pemilu maupun sistem pemilukada. Jadi mungkin butuh beberapa waktu,” ujar Sarmuji di Sentul, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).
    Menurut Sarmuji, perhelatan pilkada kemarin memiliki banyak kelebihan dan kekurangan.
    Meski prosesnya berjalan damai, biaya pilkada cukup mahal.
    “Karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, pilkada ini sangat mahal dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya,” ujarnya.
    Ketua Fraksi Golkar di DPR RI ini lantas mempertanyakan kemungkinan perlunya formula terbaik bagi pilkada agar bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik.
    “Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem pilkada sekarang? Atau sistem pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti kita kaji?” kata dia.
    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti banyak pihak yang mengeluh soal tingginya biaya perhelatan pilkada.
    “Pemilukada baru selesai, banyak kenangan cerita dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya c
    ost
    -nya tinggi ya?” kata Bahlil.
    Bukan hanya itu, banyak pihak juga saling menyalahkan usai pelaksanaan pilkada.
    Bahkan, ia juga menyoroti ada pihak yang menuding pihak lain melakukan intervensi melibatkan suatu institusi.
    Menteri ESDM ini menambahkan, pilkada justru terasa seperti pemilihan kepala desa (pilkades).
    “Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, Saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini?” katanya. 
    “Dalam kajian banyak Partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini pilkada rasa pilkades,” ucap Bahlil. 
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komentar Sekjen setelah Jokowi Tak Datang di HUT Partai Golkar

    Komentar Sekjen setelah Jokowi Tak Datang di HUT Partai Golkar

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), dilaporkan tak hadir dalam HUT Partai Golkar.

    Dilansir dari Antaranews, Jokowi sendiri sebenarnya sudah diundang untuk menghadiri puncak perayaan HUT Golkar.

    Meski demikian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji menghargai ketidakhadiran Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang telah diundang ke acara Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar.

    Dia memperkirakan Joko Widodo tidak hadir karena memiliki kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut dia, semua orang memiliki sesuatu yang penting dan tak terhindarkan.

    “Barangkali beliau punya kesibukan atau hajat yang penting sekali,” kata Sarmuji usai menghadiri Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antaranews.

    Di samping itu, menurutnya acara hari ulang tahun partai berlambang pohon beringin itu memiliki kejutan karena pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disambut baik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Partai Golkar menyatakan mengundang Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para ketua umum partai politik, hingga tokoh-tokoh lainnya, termasuk Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

    Partai Golkar sendiri belakangan dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Golkar disebut menyambut baik jika Jokowi ingin bergabung dengan mereka.

    Sekjen Golkar Sarmuji sebelumnya juga sempat mengemukakan bahwa Jokowi memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya, termasuk pertimbangannya untuk melanjutkan karier politiknya di parpol tertentu.

    “Pak Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak, untuk masuk ke partai politik,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/12/2024).

  • Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Fakta Lapangan Pilkada Sangat Mahal

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan pihaknya mulai mengkaji terkait sistem baru untuk Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) mendatang. Ia menyoroti biaya Pilkada saat ini yang sangat mahal.

    “Kita semua tahu, kemarin Pilkada dengan segala kelebihan dan kekurangannya, memang berhasil berlangsung dengan damai. Tetapi, tentu ini masih menyisakan persoalan, karena fakta lapangan yang kita temui hari ini, Pilkada ini sangat mahal,” kata Sarmuji di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

    Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini harus dikaji kembali penerapannya. Adapun belakangan muncul wacana gubernur dipilih atau ditunjuk langsung oleh DPRD.

    “Dan itu bukan hanya pada aspek penyelenggaraannya saja, tetapi pada pembiayaan calon-calonnya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memproduksi pemimpin yang baik dengan sistem Pilkada sekarang?” kata Sarmuji.

    “Atau sistem Pilkada ini mesti kita lihat kembali secara teliti, kita kaji. Barangkali kita bisa menemukan formula terbaik bagi sistem Pilkada yang bisa menghasilkan pemimpin daerah yang lebih baik,” tambahnya.

    Ia mengatakan di koalisi Koalisi Indonesia Maju belum ada keputusan terkait itu. Namun, ia meyakini pandangan dari partai yang lain juga sama terkait sistem tersebut.

    Usulan Bahlil

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyoroti sejumlah hal dalam Pilkada 2024. Dari soal keluhan biaya tinggi hingga pilkada rasa pilkades.

    Hal itu disampaikan Bahlil dalam pidatonya di Puncak HUT Golkar, di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Bahlil awalnya bercerita bahwa banyak pihak yang menyalahkan ketika dalam pilkada.

    “Setelah Pilkada sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain, ada yang merasa bersih dan yang lain kotor, ada merasa membawa institusi A institusi ikut intervensi,” tambahnya.

    Bahlil menyayangkan soal tidak legowonya pihak yang kalah dalam Pilkada 2024. Dia lalu berbicara pemimpin tentunya terus berganti dan setiap partai pasti memiliki masa kejayaan.

    Bahkan, Bahlil juga merasa bahwa demokrasi di Indonesia perlu perubahan. Dia menyebut Golkar ke depan akan memformulasikan sistem demokrasi atau politik yang lebih baik.

    “Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul yang menggelitik di hati saya ‘Apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan?’. Saya mau tanya apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan mau jadi apa demokrasi ini?” ujarnya.

    “Dalam kajian banyak Partai Golkar bapak presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami, ini Pilkada rasa Pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita,” imbuhnya.

    (dwr/taa)

  • Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jusuf Kalla hingga Agung Laksono Turut Hadir di HUT ke-60 Golkar

    Jakarta –

    Sejumlah petinggi tokoh senior Golkar hadir dalam HUT partai ke-60 di Sentul. Beberapa di antaranya yaitu Agung Laksono hingga Jusuf Kalla yang kini tengah panas karena berebut kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    Pantauan detikcom di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024), Agung Laksono terlihat hadir lebih dulu dan sudah berada di ruang acara. Sementara Jusuf Kalla masuk ke ruang acara bersamaan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.

    Agung Laksono duduk di barisan depan bersama para tokoh Golkar. Sementara Jusuf Kalla berada sebarisan dengan Prabowo, Gibran hingga Bahlil.

    Adapun, petinggi Golkar lainnya yang turut hadir yakni Agus Gumiwang Kertasasmita, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Adies Kadir, Lodewick Paulus, Tantowi Yahya, serta Sarmuji.

    Selain itu, acara ini juga dihadiri sejumlah ketua umum hingga petinggi partai politik. Di antaranya, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Plt Ketum PPP Mardiono, Plt Ketum PKS Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Terlihat juga Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum Gelora Anis Matta, Ketum Prima Agus Jabo Priyono, Politikus PSI Isyana Bagoes Oka hingga Waketum Gelora Fahri Hamzah.

    (eva/taa)

  • Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan

    Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan

    Tak Mau Ikut Campur Konflik JK dan Agung Laksono di PMI, Golkar: Itu Urusan Kemanusiaan
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan, pihaknya tak mau ikut campur konflik antara dua kader seniornya, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, soal kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI).
    Ia mengatakan, partai politik (parpol) sebaiknya tidak cawe-cawe dalam perkara organisasi kemanusiaan.
    “Itu kan urusan darat tidak bisa ke bawa ke laut, urusan laut tidak bisa ke bawa ke darat,” ujar Sarmuji dihubungi Kompas.com, Rabu (11/12/2024).
    Baginya, lebih baik urusan PMI diselesaikan sendiri di internalnya.
    Golkar tak mau ikut campur meskipun yang berkonflik adalah dua politisi seniornya.
    “Karena itu urusan PMI yang berbasis kemanusiaan, kami partai politik tidak berani berkomentar lebih jauh. Biar diselesaikan secara internal organisasi,” sebut dia.
    “Itu kan urusan kemanusiaan nanti kalau kita ikut-ikut malah ruwet,” sambung Sarmuji.
    Diketahui Agung Laksono terpilih menjadi
    Ketua PMI
    dari musyawarah nasional (munas) tandingan.
    Sementara, Kalla dinyatakan kembali menjadi Ketua PMI setelah Munas ke 22 yang berlangsung di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (8/12/2024).
    Kalla pun telah melaporkan ke polisi tindakan yang dilakukan Agung Laksono. Ia menganggap langkah merebut kursi
    ketua PMI
    itu ilegal.
    Sementara, Agung Laksono menanggapi dengan santai laporan itu. Ia menganggap semua orang berhak memberikan laporan.
    Namun, ia menekankan tak ada tindakan kriminal dalam proses tersebut. Baginya, dualisme kepemimpinan di PMI adalah urusan organisasi.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.