Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, pihaknya akan mendengar arus besar dan aspirasi forum dalam menyalurkan pilihan calon ketua pada forum Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) hari ini.

    DPP juga memiliki 1 hak suara dalam menentukan pilihan ketua provinsi.

    “DPP akan mengikuti arus besar yang ada di Musda. Kita akan menyesuaikan,” kata Sarmuji.

    Sejauh ini, isu aklamasi di tubuh Partai Golkar Jatim memang berembus kencang. Apalagi, anggota DPR RI Ali Mufthi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ali Mufthi bahkan mengantongi dukungan resmi dari 94 persen atau 41 suara dari total 44 pemilik suara pada forum Musda.

    Ali Mufthi didukung oleh 38 DPD Partai Golkar Kabupaten/kota, ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar hingga organisasi sayap. Jika mempertimbangkan syarat pencalonan yakni minimal 30 persen, maka nyaris tertutup peluang kemunculan calon lain.

    Meski isu aklamasi berkembang, namun Sarmuji menjamin bahwa Musda Partai Golkar Jatim tetap akan berjalan demokratis. Seluruh aspirasi didengar. Ia tak ingin sebagai parpol, Golkar langsung menunjuk figur untuk menjadi pemimpin tanpa mekanisme.

    “Kalau memang pemilik suara terus mengarahkan dukungan ke satu nama, itu tentu saja bukan proses sekali jadi. Ada proses permusyawaratan dari banyak orang yang mungkin tidak diketahui orang banyak,” tutur Sarmuji yang juga Ketua DPD Golkar Jatim ini.

    Sarmuji membantah jika penentuan calon ketua ini berdasar aturan bahwa harus orang pusat. Anggapan ini muncul lantaran selama beberapa periode terakhir, ketua terpilih merupakan pengurus DPP. “Sebenarnya, ini kebetulan yang berulang saja bukan desain yang pakem,” pungkas Sarmuji.

    Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi usai mendaftar. [tok/beq]

  • Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi Surabaya 9 Mei 2025

    Satu-Satunya yang Mendaftar Calon Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi Belum Tentu Menang Aklamasi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    –
    Ali Mufthi
    menjadi satu-satunya calon yang mendaftar sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur.
    Hingga batas pendaftaran yang ditutup pada Jumat (9/5/2025) pukul 17.00 WIB, tidak ada calon lain yang mendaftar.
    Meskipun hanya ada satu calon, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC)
    Musda XI
    Golkar Jatim, Heri Soegihono, menyatakan bahwa Anggota DPR RI Komisi V tersebut belum tentu terpilih secara otomatis melalui aklamasi.
    “Soal aklamasi atau tidak, itu nanti domain pimpinan Musda. Kami hanya melakukan verifikasi keabsahan syarat formal calon pendaftar,” ujar Heri.
    Dari total 44 pemilik suara sah, Ali Mufthi telah mengumpulkan 41 dukungan.
    Tiga suara dukungan yang belum diperoleh berasal dari 1 suara DPP Golkar, 1 suara DPD Jatim dan 1 suara dari Dewan Penasihat DPD Jatim.
    Ali Mufthi menyerahkan sepenuhnya proses pencalonannya kepada SC Musda Golkar Jatim.
    Ketika ditanya mengenai kemungkinan terjadinya aklamasi, dia hanya berharap yang terbaik.
    “Bismillah saja,” katanya.
    Musda XI Golkar Jatim dijadwalkan akan digelar di
    Surabaya
    pada Sabtu (10/5/2025).
    Acara ini akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
    Dalam Musda XI, akan dipilih ketua DPD Partai Golkar Jatim yang baru untuk menggantikan Sarmuji, yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.
    Sesuai dengan Juklak terbaru Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar di Daerah, terdapat sembilan syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar.
    Di antaranya, calon harus tercatat sebagai anggota Partai Golkar, memiliki pendidikan minimal sarjana, tidak pernah terlibat G30S/PKI, serta lulus pendidikan latihan kader Partai Golkar.
    Syarat lainnya termasuk pernah aktif menjadi pengurus Partai Golkar minimal satu periode, mengantongi minimal 30 persen suara dukungan dari total 42 suara pemilih, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.
    Kemudian, bersedia meluangkan waktu, mampu bekerja sama secara kolektif dalam partai, dan melampirkan surat keterangan baik dari kepolisian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas

    Mega Kritik Gonta-ganti Kebijakan, Golkar: Tiap Presiden Punya Prioritas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Fraksi Partai Golkar
    Muhamad Sarmuji
    menilai wajar jika setiap pemimpin memiliki kebijakan berbeda karena setiap pemimpin mempunyai prioritas masing-masing.
    Hal ini diungkapkan Sarmuji ketika ditanya soal pernyataan Ketum PDIP
    Megawati Soekarnoputri
    yang menyoroti kondisi Indonesia karena kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan.
    “Setiap presiden memang punya prioritas masing-masing. Wajar bila kebijakannya juga berganti,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).
    Meski setiap presiden punya kebijakannya sendiri, namun tujuannya tetap menyejahterakan rakyat. “Yang penting dalam satu arah kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” ujar Sarmuji.
    Di sisi lain, Sarmuji menyoroti juga soal perlunya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau yang kini disebut
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah
    (RPJM).
    Menurutnya, RPJM ini harus disusun secara serius guna menjadi garis besar kebijakan agar sejalan dengan yang disepakati.
    “Yang dulu dinamakan GBHN. Sekarang berupa RPJM. Ini yang harus disusun secara serius yang memandu setiap presiden dalam menentukan kebijakannya sehingga perubahan kebijakan presiden tetap dalam koridor yang sudah disepakati,” ucapnya.
    Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award.
    “Gawat ini Republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025) kemarin.
    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
    “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
    Dia mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
    “Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Kantongi Restu Bahlil dan 41 Dukungan, Ali Mufthi Daftar Ketua Golkar Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi, Jumat (9/5/2025).

    Ali menegaskan, dirinya akan meneruskan perjuangan Ketua Golkar Jatim M Sarmuji yang sudah baik di Jatim. “Di era Pak Sarmuji, kursi DPR RI asal Jatim, DPRD Jatim dan DPRD kabupaten/kota bertambah. Itu harus saya pertahankan,” tuturnya.

    Menurut catatan beritajatim.com, Ali Mufthi adalah anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Bahlil akan maju di Pileg 2029 dari dapil Papua

    Bahlil akan maju di Pileg 2029 dari dapil Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadilia menyatakan dirinya akan maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 dari daerah pemilihan (dapil) Papua.

    “Saya sudah sampaikan 2029 saya caleg, menjadi anggota DPR RI dari dapil Papua yang sekarang tidak dapat kursi Partai Golkar,” kata Bahlil dalam Muspinas III Kosgoro 1957 di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu malam.

    Ia mengungkapkan terdapat kekosongan kursi di dapil Papua, sehingga dirinya meminta jajaran pengurus Partai Golkar bisa bekerja lebih keras lagi untuk memperbanyak kursi legislatif mereka.

    Dia pun memperingatkan anggotanya agar tak besar kepala jika belum berusaha maksimal.

    “Kalau kursi kita tidak naik, secara jujur saya katakan kepengurusan di bawah kepemimpinan saya tidak lebih baik dari yang lalu. Dengan kata lain tidak maksimal,” ujarnya.

    “Kalau tidak maksimal, jangan sok merasa hebat. Harus tahu diri,” ucap Bahlil menekankan.

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tiba di acara Muspinas III Kosgoro 1957 pukul 20.30 WIB. Bahlil turut didampingi petinggi Golkar lainnya seperti Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji, Bendahara Umum Partai Golkar Sari Yuliati, serta jajaran Ketua DPP Partai Golkar.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Musda Golkar Jatim Digelar 10-11 Mei 2025, Siapa Saja Berebut Kursi Ketua?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono memastikan bahwa pelaksanaan Musda akan berlangsung pada Sabtu (10/5/2025) hingga Minggu (11/5/2025).

    Siapa saja calon yang akan bertarung memperebutkan kursi ketua Golkar Jatim menggantikan M Sarmuji yang kini telah menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Golkar?

    “Betul nanti pada 10-11 Mei rencananya akan dilaksanakan Musda Golkar Jatim. Insya Allah acara digelar di Shangri-La Surabaya. Pembukaan musda dilakukan pukul 13.30 WIB,” kata Heri kepada beritajatim.com, Selasa (6/5/2025).

    Nantinya sebelum dilaksanakan musda, panitia pelaksana Musda akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga pada Jumat (9/5/2025) pagi hingga sore. “Hari Kamis sekitar jam 12 siang, panitia penyelenggara, SC dan OC akan mengadakan jumpa pers di kantor DPD. Di situ nanti bisa ditanyakan semua teknisnya, Mas,” tutur Heri.

    Diberitakan sebelumnya, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    “Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/beq]

  • Saka Tirta Dharma PDAM Batang Dorong Peran Aktif Pramuka Kwarran Batang

    Saka Tirta Dharma PDAM Batang Dorong Peran Aktif Pramuka Kwarran Batang

    TRIBUNJATENG.COM,BATANG – Kwartir Ranting (Kwarran) Batang menggelar Silaturahmi Keluarga Besar di Sanggar Bakti Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Batang, Senin (28/4/2025).

    Acara ini menjadi momentum bagi anggota Pramuka untuk memperkuat solidaritas sekaligus menutup rangkaian kegiatan Posko Aksi Pramuka Peduli Karya Bakti Lebaran 2025.

    Plt Direktur PDAM Batang yang diwakili oleh Pinsaka Tirta Dharma, Sarmuji, menegaskan pentingnya peran aktif anggota Pramuka dalam Saka Tirta Dharma.

    “Kami mengajak seluruh anggota Pramuka Kwarran Batang untuk turut serta dan berperan aktif dalam Saka Tirta Dharma PDAM Batang,” ujarnya.

    Ketua Kwarran Batang, Nur Nasetia Nugraha, yang mengapresiasi kontribusi PDAM dalam berbagai kegiatan Pramuka.

    “Kami berterima kasih atas dukungan PDAM Batang dalam setiap event kepramukaan, mulai dari Pesta Siaga hingga Jambore Ranting,”tuturnya.

    Tak hanya itu, semangat para anggota Pramuka dalam Posko Aksi Pramuka Peduli juga mendapat apresiasi tinggi. 

    Kegiatan yang berlangsung sejak 24 Maret hingga 4 April 2025 ini berhasil mengantarkan mereka meraih peringkat kedua dalam kompetisi reportase berita.

    Selain menjadi ajang silaturahmi, acara ini juga menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Posko Karya Bakti Lebaran.

    “Semoga semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang telah terjalin ini terus berlanjut dan semakin berkembang ke depan,” pungkasnya.(din)

  • Prabowo Hormati Desakan Ganti Gibran, tapi Tak Bisa Langgar Konstitusi

    Prabowo Hormati Desakan Ganti Gibran, tapi Tak Bisa Langgar Konstitusi

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden terpilih Prabowo Subianto merespons pernyataan mengejutkan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyampaikan delapan tuntutan politik, termasuk usulan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan tersebut ditandatangani lebih dari 300 tokoh militer senior, termasuk Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Wapres RI.

    Menanggapi hal ini, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo menghormati semua pendapat tersebut, termasuk usulan kontroversial yang menyentuh jabatan wakil presiden.

    “Sudah banyak berita yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 24 April 2025.

    Presiden Tak Ingin Langgar Prinsip Trias Politika

    Wiranto menjelaskan bahwa meskipun Prabowo Subianto adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, sekaligus Panglima Tertinggi TNI, ia tidak akan serta-merta merespons atau memenuhi tuntutan yang bukan merupakan domain kewenangannya secara langsung.

    “Maka usulan-usulan yang bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespons itu,” ucapnya.

    Wiranto menekankan pentingnya prinsip trias politika yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karena itu, keputusan mengenai jabatan Wapres berada di tangan lembaga lain seperti MPR dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Prabowo Subianto juga tidak ingin membuat situasi bangsa semakin gaduh akibat perbedaan pandangan politik. Dia pun mengajak masyarakat untuk tidak memicu polemik yang kontraproduktif.

    “Tentu ada penjelasan-penjelasan resmi yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi banyak masalah, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketenteraman di masyarakat,” tutur Wiranto.

    Isi Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI

    Forum Purnawirawan menyampaikan delapan poin tuntutan dalam acara Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada 17 April 2025. Salah satu poin paling tajam adalah seruan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran karena dinilai terpilih melalui proses inkonstitusional.

    Poin-poin lainnya mencakup:

    Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar hukum pemerintahan. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih (Asta Cita), kecuali IKN. Menghentikan PSN yang dianggap merugikan rakyat dan lingkungan, seperti PIK 2 dan Rempang. Menghentikan masuknya tenaga kerja asing asal China. Menertibkan pengelolaan tambang sesuai Pasal 33 UUD 1945. Melakukan reshuffle terhadap menteri yang diduga korupsi dan pejabat yang masih terkait dengan Presiden ke-7 (Joko Widodo). Mengembalikan fungsi Polri di bawah Kemendagri. Mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran karena keputusan MK dianggap melanggar hukum. Fachrul Razi: Kami Sudah Surati Presiden

    Salah satu tokoh sentral forum, Jenderal (Purn) Fachrul Razi, menyebut pihaknya telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden sejak 11 Februari 2025.

    “Apa bukan Jokowi yang seharusnya berterima kasih karena bisa menitipkan anaknya? Bukan sebaliknya,” ucap Fachrul dalam pidatonya yang disambut tepuk tangan.

    Surat tersebut hingga kini belum dibalas oleh Istana.

    PSI dan Golkar Kecam Usulan Pencopotan Gibran

    Menanggapi tuntutan ini, Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, menilai bahwa tekanan untuk mengganti Wapres Gibran mencederai demokrasi.

    “Mandat rakyat dalam Pilpres 2024 harus dihormati. Menekan MPR untuk mengganti wapres adalah bentuk kemunduran demokrasi,” ujarnya, Minggu 20 April 2025.

    Sementara itu, Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan tidak ada dasar konstitusional untuk mencopot Gibran.

    “Pencalonannya sudah melalui jalur hukum yang valid, jadi keberadaannya sebagai wakil presiden sah dan tidak bisa diganggu gugat,” kata Sarmuji, Selasa 22 April 2025.

    Tuduhan Teguran dari Gibran ke Menteri

    Isu lain yang mencuat adalah pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengaku sempat ditegur oleh Wapres Gibran karena menutup perusahaan yang diduga dikendalikan oleh mafia beras.

    “Kami juga pernah ditegur wakil presiden gara-gara ada mafia beras kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya,” tutur Amran, Jumat 18 April 2025.

    Akan tetapi, Amran tetap teguh pada keputusannya karena tindakan itu sudah sesuai dengan regulasi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 5 Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi… Nasional

    5 Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi… Nasional

    Dilema Gibran, Terlalu Maju Salah, Tenggelam Apalagi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Dua video
    monolog
    Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    menuai perhatian publik dan berbagai anggapan.
    Sejumlah anggapan yang muncul dari video monolog ini menyebut Gibran mencari perhatian, melakukan pencitraan, ingin mengubah citra menjadi serius, hingga membuat momentum menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
    Dari spekulasi yang ada ini, Gibran dinilai memiliki dilema untuk bertindak sebagai wakil presiden RI.
    Sebagai informasi, Gibran mengunggah dua video monolog lewat akun media sosialnya, baik di platform YouTube maupun Instagram.
    Video monolog pertama diunggah pada Sabtu (19/4/2025), di mana Gibran berbicara soal
    bonus demografi
    serta tantangan bangsa Indonesia ke depannya.
    Beberapa hari setelahnya, pada Selasa (22/4/2025), ia mengunggah video monolog mengenai keberhasilan Timnas Indonesia U17.
    Adapun spekulasi soal monolog ini juga muncul lantaran selama ini Gibran selaku wakil presiden RI cenderung jarang tampil dan memberikan pernyataan ke publik.
    Dalam beberapa kesempatan, ia memang pernah meninjau beberapa daerah untuk mengecek keberlangsungan program pemerintah, misalnya, mengecek Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di puskesmas beberapa daerah.
    Namun, intensitas kegiatan Gibran yang tersorot awak media sangat sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan Presiden RI Prabowo Subianto dan beberapa menteri-menterinya.
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji pun menyebut Gibran sebagai wakil presiden RI kerap menghadapi posisi serba salah dalam menempatkan dirinya di panggung politik.
    “Jadi wakil itu kadang serba salah. Wakil apa saja, baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, dan lain-lain,” kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).
    Sebab, jika seorang wakil terlalu menonjol, akan dianggap salah, namun jika terlalu tenggelam juga salah.
    “Terlalu maju salah, ketinggalan juga salah. Terlalu muncul juga nggak baik, tenggelam sama sekali juga buruk,” sambungnya.
    Kendati demikian, Sarmuji menilai Presiden Prabowo Subianto tidak membatasi peran yang diemban oleh Gibran.
    “Untungnya Pak Prabowo orangnya juga enggak ribet dan enggak baper. Enggak membatasi peran wapresnya, jadi Wapres Gibran bisa ambil peran sesuai porsinya,” ujar dia.
    Sarmuji pun menganggap video
    monolog Gibran
    dibuat dalam rangka menjaga eksistensi menghadapi
    Pilpres 2029
    .
    Menurut dia, video itu dibuat untuk memantik kesadaran terkait isu penting seperti soal bonus demografi, seperti yang disinggung Gibran lewat video monolog pertamanya.
    “Wapres Gibran sedang memantik kesadaran terhadap isu yang penting, terutama isu demografi. Apa yang disebut bonus demografi bisa menjadi beban demografi bahkan bencana demografi jika tidak dikelola dengan baik,” ujar Sarmuji.
    Senada, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar enggan mempersoalkan adanya anggapan bahwa Gibran sedang berupaya mencari perhatian publik lewat video monolog untuk kepentingan Pemilu 2029.
    Pria yang akrab disapa Cak Imin menganggap wajar tindakan Gibran yang membuat video monolog untuk membahas isu-isu tertentu.
    “Wajar saja Wapres berbicara, itu wajar aja. Biasa saja sih,” ujar Muhaimin.
    Dalam video monolog pertama yang diunggah pada Sabtu (19/4/2025), Gibran berbicara soal bonus demografi serta tantangan bangsa Indonesia ke depannya.
    Di video berdurasi 6 menit 19 detik itu, Gibran berpandangan, Indonesia berada dalam momen yang sangat menentukan di tengah tantangan global, baik itu perang dagang, geopolitik, hingga perubahan iklim.
    Menurutnya, Indonesia sebagai negara besar tetap harus tumbuh, lincah, dan adaptif.
    Dia mengatakan, lebih dari separuh atau sebanyak 208 juta penduduk Indonesia pada kurun 2030-2045 akan berada pada usia produktif.
    Bagi Gibran, ini merupakan peluang besar dan kesempatan emas untuk mengelola bonus demografi.
    “Agar bukan menjadi sekadar bonus, bukan menjadi sekadar angka statistik yang fantastis, tapi sebagai jawaban untuk masa depan Indonesia,” sambungnya.
    Selain itu, Gibran pun menyinggung keberhasilan film Jumbo sebagai tanda era baru industri film animasi Indonesia.
    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu mendorong generasi muda untuk menyiapkan diri, memiliki mimpi besar, dan keberanian membuat terobosan.
    Dalam video keduanya, Gibran mengungkapkan rasa bangga karena Timnas Indonesia lolos Piala Dunia U-17 tahun 2025.
    Menurutnya, ini hasil kerja keras.
    Gibran juga memuji keahlian Pelatih Timnas Indonesia U-17, Nova Arianto, beberapa pemain sepak bola, hingga para supporter yang sudah setia mendukung.
    Sebelum menutup monolognya, Gibran menekankan komitmen pemerintah untuk memajukan sepak bola nasional seperti arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Saat ini ada 24 stadion siap digunakan. Selain itu, kita juga punya sekolah sepak bola serta training centre di berbagai daerah yang bisa digunakan untuk berlatih dan melakukan pembinaan bakat sejak dini,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.