Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik

    Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Golkar nilai pertemuan Prabowo-Megawati rawat hubungan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Juni 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri merupakan upaya merawat hubungan baik.

    Menurut dia, pertemuan antara sesama tokoh yang pernah menjadi Presiden adalah hal yang bagus untuk dilakukan. Terlebih lagi, pertemuan itu terjadi dalam acara peringatan yang sangat penting.

    “Bagus dong. Selain ini adalah peringatan penting,” kata Sarmuji saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Dia pun berharap pertemuan Prabowo dan Megawati bisa kembali terjadi dengan kehadiran Presiden terdahulu lainnya, yakni Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.

    “Kalau itu terjadi Indonesia jadi tambah asrep (sejuk),” kata Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Sumber : Antara

  • Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar
    Muhammad Sarmuji
    memastikan tidak ada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar.
    “Kalau di internal Golkar, enggak ada isu Munaslub, itu enggak ada,” kata Sarmuji setelah peresmian media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (
    SOKSI
    ),
    Ahmadi Noor Supit
    , yang menolak tegas terhadap wacana
    Munaslub Partai Golkar
    , pekan lalu.
    Ia berpendapat, hal yang diserukan SOKSI adalah perpecahan di kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) partai sendiri.
    Ia lalu mencontohkan adanya perbedaan di tubuh SOKSI yang sampai saat ini belum bersatu.
    “Misalkan SOKSI ada perbedaan yang sampai sekarang belum bersatu, lalu di AMPI sempat ada dinamika. Kira-kira kalaupun ada dinamika, tetapi dinamika itu dinamika yang produktif untuk pembelajaran organisasi saja, tidak sampai pecah,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
    Pernyataan ini disampaikan Supit di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5/2025) malam.
    “Para senior SOKSI, senior Golkar, pasti tidak lagi ingin melihat Golkar terbelah. Jadi siapapun yang berdiri dan siapapun yang membuat isu dan intrik untuk ada Munaslub pada Golkar, SOKSI menolak tegas,” tegas Ahmadi Noor Supit.
     
    Supit menegaskan bahwa pengalaman pahit perpecahan internal tidak boleh terulang lagi di tubuh Golkar.
    “Pengalaman ketika kita harus terpisah, ketika kita ada dualisme. Itu pengalaman yang paling pahit yang diterima Partai Golkar,” kata Supit.
    Meski Golkar sempat tetap bertahan sebagai kekuatan politik nasional saat terjadi dualisme, Supit menyatakan bahwa para senior partai tidak menginginkan kejadian serupa terulang.
    Supit juga meminta para sesepuh Partai Golkar untuk turut membimbing dan menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk upaya perpecahan, termasuk wacana Munaslub. “Saya ingin seluruh senior Partai Golkar membimbing kita semua menyampaikan pesan yang sama dengan SOKSI bahwa tidak boleh ada lagi Munas-Munas Golkar di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, Golkar tidak mungkin bisa besar,” ucap mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Partai
    Golkar
    , Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan
    Muhammadiyah
    jika
    pendidikan dasar
    di
    sekolah swasta
    terealisasi akibat putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
    “Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
    Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.
    “Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” ujar Sarmuji.
    Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di
    sekolah negeri dan swasta
    digratiskan.
    “Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar Sarmuji.
    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.
    Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
    “Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
    Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.
    “Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Ubaid.
    Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.
    Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.
    “Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” ujar Ubaid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    Golkar khawatir negara tak sanggup terapkan putusan MK sekolah gratis

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku khawatir negara tidak akan sanggup menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang SD hingga SMP di bawah naungan negara maupun swasta harus digratiskan, karena kondisi anggaran yang terbatas.

    Menurut dia, anggaran untuk pendidikan itu bersifat sangat luas sehingga akan cukup rumit bila negara harus membiayainya. Meski begitu, dia memahami bahwa putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat

    “Seluruh pembiayaan SD dan SMP itu dibiayai oleh pemerintah termasuk swasta-swastanya dan digratiskan, tentu saja itu sesuatu yang tidak mudah,” kata Sarmuji di Jakarta, Rabu.

    Dia menilai bahwa MK seharusnya mencermati kondisi realitas yang ada karena keputusan tersebut bisa berdampak luas.

    Di sisi lain, dia pun khawatir bahwa putusan tersebut bakal mematikan partisipasi masyarakat di dunia pendidikan. Misalnya, kata dia, organisasi islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga pendidikan yang merupakan swasta.

    Menurut dia, dua organisasi tersebut memiliki lembaga pendidikan yang sangat banyak di tanah air. Jika lembaga pendidikan mereka harus digratiskan, maka negara harus menggelontorkan biaya yang sangat besar.

    Padahal, kata dia, partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan itu salah satu pilar utama kemajuan sebuah bangsa yang sudah berlangsung bahkan sejak sebelum kemerdekaan. Maka, dia mengatakan bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, itu memiliki peran yang penting dalam mencerahkan, dalam memajukan kehidupan bangsa.

    “Kita tidak menyatakan tidak sepakat, karena nggak sepakat juga keputusan MK bersifat final dan mengikat,” katanya.

    Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    MK meminta negara mengutamakan alokasi anggaran pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, termasuk pada sekolah swasta, dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan dari sekolah swasta tersebut.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • IIFPG ajak atasi bersama kekerasan seksual pada perempuan dan anak

    IIFPG ajak atasi bersama kekerasan seksual pada perempuan dan anak

    “Ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah ya. Kita juga wajib untuk bergandeng tangan untuk membantu memberantas kekerasan, kekerasan atau kegiatan yang sifatnya mengganggu atau mungkin ya sangat-sangat membutuhkan kepedulian dari

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Istri Fraksi Partai Golkar (IIFPG) mengajak masyarakat untuk turut serta bergerak bersama mengatasi maraknya kekerasan seksual perempuan dan anak yang sudah sangat meresahkan.

    “Ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya tugas pemerintah ya. Kita juga wajib untuk bergandeng tangan untuk membantu memberantas kekerasan, kekerasan atau kegiatan yang sifatnya mengganggu atau mungkin ya sangat-sangat membutuhkan kepedulian dari kita semua,” kata Pembina IIFPG Sri Suparni Bahlil di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa.

    Hal tersebut disampaikannya dalam talkshow bertajuk ‘Perempuan dan Anak; Ketika Kekerasan Tersembunyi di Balik Sosok Tak Terduga’ yang diselenggarakan oleh IIFPG di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Selasa.

    Dia mengatakan maraknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak marak yang terjadi di Indonesia sangat meresahkan dan banyak kasus kekerasan seksual yang terkuak di media sosial

    “Kita ketahui bersama bahwa fenomena kerasan terhadap perempuan dan anak ini sering terjadi, bahkan setiap detik, setiap menit kita selalu membaca di sosial media,” kata Sri Suparni.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua IIFPG Luluk Maknuniah Sarmuji menyoroti juga maraknya kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh tokoh agama. Ia menilai bahwa salah satu modal untuk membuat suatu negara maju ialah perempuan dan anak.

    “Kekerasan perempuan itu dilakukan oleh sosok-sosok tidak diduga sebelumnya, dia mampu melakukan itu dengan tingkat pendidikannya dan tingkat keagamaannya. Kalau kita mau membuat suatu negara itu maju modal terbesar suatu negara itu perempuan dan anak,” ujar Luluk.

    Ia menegaskan bahwa banyak kasus kekerasan seksual perempuan dan anak yang tidak terlihat di mata masyarakat. Karena, menurutnya para korban kekerasan itu belum ada keberanian untuk speak up.

    “Kekerasan berbasis gender masih terjadi. Karena ternyata ada banyak sekali kasus yang tidak terblow up sama media. Terutama korbannya langsung belum ada keberanian dan belum speak up,” ujar dia.

    Juga dalam kesempatan yang sama Psikolog Ratih Ibrahim mengatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi. Ia menekankan bahwa, kekerasan tidak hanya berbentuk fisik tetapi juga verbal.

    Pelaku kekerasan menurut data yang dia dapatkan, ternyata tidak terbatas gender, usia, status sosial dan ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain.

    “Pelaku bisa merupakan sosok panutan, seperti dokter, guru, kepala sekolah, guru agama, guru mengaji,” katanya.

    Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Dian Sasmita menjelaskan bahwa setiap jam, ada dua anak mengalami kekerasan.

    “Jadi kita berada di sini dua jam sudah ada 4 anak yang mengalami kekerasan. Berusia 13-17 tahun,” kata Dian.

    Dian mengingatkan juga, keterbatasan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah menyebabkan banyak anak korban kekerasan tidak mendapatkan perlindungan, termasuk ketiadaan rumah aman.

    Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya menjelaskan kasus kekerasan seksual perempuan dan anak sangat marak di wilayah dapilnya yaitu di Jawa Barat.

    Ia menyinggung soal kasus pelecehan yang dilakukan oleh anggota Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

    “Saya merasa bahwa hari ini kita tidak boleh diam, kita harus bersama-sama karena kita tahu secara regulasi, pemerintah ini sudah mendorong, termasuk DPR ini mendorong terkait dengan hadirnya Undang-Undang, dari mulai Undang-Undang KDRT,” kata Atalia.

    Ia meminta agar pemerintah gencar menyosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat banyak guna mencegah kekerasan seksual perempuan dan anak terjadi lagi.

    “Saya kira bagaimana pemerintah membuat Undang-Undang ini perlu untuk disosialisasikan Karena ternyata tidak banyak yang mengetahui berkait dengan hadirnya Undang-Undang ini tentu perlu ada turunannya dan perlu diperkuat dengan perpres dan lain sebagainya,” kata Atalia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Ali Mufthi Terpilih Aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur 2025–2030 di Musda XI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ali Mufthi resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur periode 2025–2030 dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, pada Minggu (11/5/2025) dini hari.

    Anggota DPR RI sekaligus Presidium KAHMI Jatim itu menggantikan Muhammad Sarmuji, yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Ali terpilih menjadi nakhoda baru Partai Golkar Jatim setelah menjadi calon tunggal dan memperoleh dukungan penuh dari seluruh peserta Musda, dengan total 44 suara.

    Pimpinan sidang, Zulfikar Arse Sadikin menyatakan bahwa Ali Mufthi menjadi satu-satunya calon yang diusulkan dan didukung oleh semua unsur peserta Musda. “Kami pimpinan Sidang Musda XI Golkar menetapkan Saudara Ali Mufthi sebagai Ketua Golkar Jatim periode 2025–2030,” tegas Zulfikar.

    Peserta Musda terdiri dari 38 suara DPD II kabupaten/kota se-Jawa Timur, 1 suara DPD Golkar Jatim, 1 suara DPP Golkar, 1 suara dari Dewan Penasihat (Wanhat), 1 suara organisasi sayap, 1 suara ormas pendiri, dan 1 suara ormas yang didirikan Partai Golkar.

    Pimpinan sidang juga menetapkan tim formatur yang diketuai oleh Ali Mufthi, dengan empat anggota lainnya yakni Wihaji (mewakili DPP), Mitroatin (Ketua DPD II Bojonegoro), Adi Krisna (Ketua DPD II Bondowoso), dan Adi Wibowo (Ketua Depidar SOKSI Jatim/mewakili ormas pendiri).

    “Tim Formatur diberi waktu paling lama 30 hari untuk menyelesaikan susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Jatim periode 2025-2030,” jelas Zulfikar.

    Setelah terpilih, Ali Mufthi langsung dikukuhkan dalam Sidang Pleno VII dan melakukan serah terima Pataka berlambang Pohon Beringin sebagai simbol kepemimpinan Partai Golkar di Jatim selama lima tahun ke depan.

    “Pertama, kami ucapkan syukur kepada Allah semoga diberi jalan yang mudah, dikasih resources yang mudah oleh Allah untuk mewujudkan cita-cita harapan seluruh kader Partai Golkar Jatim. Saya sebagai ketua terpilih, matur suwun sanget, terima kasih sebanyak-banyaknya,” ujar Ali usai dikukuhkan.

    Terkait langkah awalnya sebagai Ketua DPD, Ali menegaskan pentingnya menyusun struktur kepengurusan. “Agenda terdekat setelah terpilih adalah menyusun struktural kepengurusan DPD Golkar Jatim. Kami akan bentuk pengurus, dikasih waktu 30 hari,” ucapnya.

    Ali juga memastikan bahwa tidak ada faksi-faksi dalam tubuh Golkar Jatim. Ia menyebut proses aklamasi menjadi bukti bahwa Golkar Jatim dalam kondisi solid dan kondusif.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M Sarmuji, menegaskan sahnya Musda XI ini karena seluruh mekanisme telah dijalankan sesuai aturan organisasi.

    “Alhamdulillah, Musda Jawa Timur dilalui dengan seluruh mekanismenya, tidak ada satu mekanisme pun yang tertinggal. Semua rapat-rapat diikuti secara tertib sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Sarmuji.

    Ia juga menyebutkan bahwa suasana adem dan penuh musyawarah khas Jawa Timur turut mewarnai proses Musda kali ini, bahkan sejak tahapan pramusda berlangsung.

    “Jadi, pramusdanya sudah dilalui, lalu sebelumnya juga terjadi berbagai macam permusyawaratan yang barangkali tidak terekspos secara publik. Tetapi inilah musda khas Jawa Timur. Terpilih secara mufakat, secara aklamasi atas hasil musyawarah seluruh peserta musda,” pungkasnya. [tok/suf]

  • Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil ‘Goda’ Emil dan Eri untuk Pindah Partai Beringin

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia secara resmi membuka Musda XI Golkar Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) sore.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyenggol beberapa pihak. Sasaran pertama adalah Sekjen Golkar Sarmuji yang akan melepas jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jatim.

    “Pak Sekjen Sarmuji ini sepertinya sedih meninggalkan Ketua Golkar Jatim. Sepertinya berkesan sekali Golkar Jatim ini bagi Pak Sarmuji,” kata Bahlil sembari tertawa.

    Sasaran kedua adalah calon tunggal Ketua Golkar Jatim, Ali Mufthi yang juga anggota DPR RI. “DPD II sudah klir belum ini? Sepertinya bapak ini calon tunggal Ketua Golkar Jatim. Sepertinya Pak Ali Mufthi baru jalan malam ini untuk mengklirkan,” ujar Bahlil lagi membuat ribuan peserta Musda Jatim tertawa terbahak-bahak.

    Sasaran ketiga adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Eri datang mengenakan batik warna merah. “Pak Eri ini saya tahu. Warna bajunya boleh beda, tapi hatinya saya tahu kemana,” tuturnya yang disambut aplaus peserta Musda.

    Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim pun tidak luput dari godaan Bahlil untuk pindah ke Golkar. Emil datang ke Musda Golkar Jatim mewakili Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang berhalangan hadir karena ada acara di Samarinda, Kaltim.

    “Pak Wagub, kalau di rumah bapak sekarang (Partai Demokrat) sudah tidak nyaman, Beringin siap membersamai bapak agar menjadi aman,” tukasnya.

    Bahlil juga mengucapkan selamat kepada Golkar Jatim di bawah pimpinan Sarmuji. “Selamat atas capaian keberhasilan pileg, pilpres maupun pilkada, yang semuanya menunjukkan hasil yang sangat luar biasa. Capaian terbaik dibandingkan DPD Golkar provinsi lain. Musda tidak hanya sebagai forum memilih ketua DPD, tapi menyusun program kerja 5 tahun ke depan, rekomendasi internal dan eksternal, serta memilih formatur. Lakukan konsolidasi total hingga tingkat kecamatan dan desa,” pungkasnya dan menegaskan Golkar akan konsisten menjalankan kaidah norma demokrasi. (tok/ian)

  • Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    Bahlil sambangi Ponpes Bumi Shalawat jelang Musda DPD Golkar Jatim

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim”

    Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama jajaran petinggi partai berlambang pohon beringin menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Shalawat di Sidoarjo, menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim.

    Bahlil yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu mengatakan bahwa kunjungan tersebut juga menjadi salah satu upaya menguatkan hubungan antara Partai Golkar dengan tokoh agama di wilayah setempat.

    “Kami rombongan dari Partai Golkar mengunjungi KH Agoes Ali Masyhuri atau Gus Ali, selaku pengasuh Ponpes Bumi Shalawat dalam rangkaian silaturahim jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Jatim,” kata Bahlil di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu.

    Bahlil menyebutkan bahwa kunjungan silaturahim tersebut dinilai dapat mempererat hubungan partai dan para tokoh agama untuk meningkatkan keterlibatan kedua pihak dalam menguatkan pondasi partai.

    Ia juga mengaku bahwa putra dari Gus Ali yang merupakan mantan Bupati Sidoarjo periode 2021-2024 Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor merupakan teman dekat di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

    “Jadi kami kemari untuk silaturahim mengunjungi orang tua dari teman dekat kami Gus Muhdlor,” kata Bahlil.

    Dalam kunjungan tersebut Bahlil turut didampingi oleh Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Dukbangga) Wihaji, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

    Tampak hadir dalam rombongan tersebut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Sarmuji, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, Ketua Komisi XI Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun serta Ketua DPP Golkar Bidang Organisasi Yahya Zaini.

    Sebagai informasi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jatim akan mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih Ketua DPD Golkar Jatim periode 2025-2030 pada Sabtu (10/5), di Surabaya.

    Dalam kontestasi tersebut anggota DPR Ali Mufthi telah mendaftarkan pencalonannya pada Jumat (9/5). Ia diprediksi mendapat suara aklamasi setelah Steering Commitee Musda tersebut menyatakan bahwa Ali Mufthi didukung oleh 41 suara dari 44 suara yang ada.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Sebelum Buka Musda XI Golkar Jatim, Ketum Bahlil Kunjungi Gus Ali

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bersama beberapa pengurus DPP mengunjungi kediaman Pengasuh Pondok Pesantren Progresif Bumi Shalawat Sidoarjo, KH Agoes Ali Mashuri, Sabtu (10/5/2025) siang.

    “Alhamdulillah, saya bersama rombongan DPP Golkar. Ada Sekjen Pak Sarmuji, ada Bu Menkomdigi Meutya Hafid, ada Pak Menteri Kependudukan Wihaji, ada Pak Misbakhun, ada Wamen Bu Roro, ada Pak Yahya Zaini. Kita hari ini akan melakukan Musda DPD Golkar Jatim diawali dengan silaturahmi ke Gus Ali,” kata Bahlil kepada wartawan.

    “Kenapa kita ke Gus Ali. Kita ini ingin mengembalikan tradisi lama. Golkar ini kan besar, karena punya hubungan historis yang panjang dengan para kiai dan para santri. Alhamdulillah kami datang ke sini. Kedua, secara kebetulan putra Gus Ali ini, Gus muhdlor adalah sahabat saya junior saya di HIPMI. Jadi, tradisi kami di HIPMI saling mengunjungi. Gus Yani di Gresik juga adalah junior saya di HIPMI. Jadi, kami datang langsung ke orang tuanya,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Jelang Musda XI Golkar Jatim, Sekjen Sarmuji: DPP Ikut Arus Besar Suara

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, pihaknya akan mendengar arus besar dan aspirasi forum dalam menyalurkan pilihan calon ketua pada forum Musda XI Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025) hari ini.

    DPP juga memiliki 1 hak suara dalam menentukan pilihan ketua provinsi.

    “DPP akan mengikuti arus besar yang ada di Musda. Kita akan menyesuaikan,” kata Sarmuji.

    Sejauh ini, isu aklamasi di tubuh Partai Golkar Jatim memang berembus kencang. Apalagi, anggota DPR RI Ali Mufthi resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua. Ali Mufthi bahkan mengantongi dukungan resmi dari 94 persen atau 41 suara dari total 44 pemilik suara pada forum Musda.

    Ali Mufthi didukung oleh 38 DPD Partai Golkar Kabupaten/kota, ormas pendiri dan yang didirikan oleh Golkar hingga organisasi sayap. Jika mempertimbangkan syarat pencalonan yakni minimal 30 persen, maka nyaris tertutup peluang kemunculan calon lain.

    Meski isu aklamasi berkembang, namun Sarmuji menjamin bahwa Musda Partai Golkar Jatim tetap akan berjalan demokratis. Seluruh aspirasi didengar. Ia tak ingin sebagai parpol, Golkar langsung menunjuk figur untuk menjadi pemimpin tanpa mekanisme.

    “Kalau memang pemilik suara terus mengarahkan dukungan ke satu nama, itu tentu saja bukan proses sekali jadi. Ada proses permusyawaratan dari banyak orang yang mungkin tidak diketahui orang banyak,” tutur Sarmuji yang juga Ketua DPD Golkar Jatim ini.

    Sarmuji membantah jika penentuan calon ketua ini berdasar aturan bahwa harus orang pusat. Anggapan ini muncul lantaran selama beberapa periode terakhir, ketua terpilih merupakan pengurus DPP. “Sebenarnya, ini kebetulan yang berulang saja bukan desain yang pakem,” pungkas Sarmuji.

    Anggota DPR RI, Ali Mufthi mendaftar sebagai bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Jatim dengan mengantongi restu Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan 41 suara dukungan. Pemilihan ketua dilakukan di Musda XI Golkar Jatim yang akan dibuka di Hotel Shangri-La Surabaya, Sabtu (10/5/2025) siang.

    Jumlah suara yang diperebutkan sebanyak 44 suara. Yakni, terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat (wanhat).

    “Alhamdulillah, saya telah mengantongi 41 suara dukungan. Hanya kurang 3 suara saja. Yakni, suara DPP, DPD Provinsi Jatim dan Dewan Penasihat DPD Provinsi Jatim. Saya berjanji akan membawa Golkar menang di Jatim dalam Pemilu 2029,” kata Ali Mufthi usai mendaftar. [tok/beq]