Xcloud.id

Tag: Sarmuji

  • Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD

    Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD

    Menerka Muara Wacana Koalisi Permanen: Menuju Pilkada via DPRD
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus diulang-ulang, baik oleh elite politik maupun pemerintah.
    Alasannya, biaya pemilihan langsung yang dianggap mahal, baik untuk penyelenggara pemilu maupun untuk kontestan.
    Biaya mahal ini bisa berupa biaya kampanye, dan tidak menutup kemungkinan pada biaya di luar pelaporan resmi, seperti praktik mahar politik oleh partai.
    Sejauh ini sudah ada lima partai yang menyikapi wacana tersebut, mereka secara terbuka mendukung pilkada kembali dipilih DPRD.
    Lima partai ini adalah Golkar, Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasdem, dan Demokrat.
    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, mereka memilih dengan kesadaran penuh dengan alasan seragam, ongkos politik yang mahal.
    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sekretaris Partai Gerindra Sugiono, dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
    Partai yang juga dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini menyinggung, Pilkada 2025 disebut boros karena pelaksanaannya mencapai Rp 7 triliun.
    Angka tersebut meningkat pada 2024, di mana dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada meningkat menjadi lebih dari Rp 37 triliun.
    “Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono.
    Oleh karena itu, Partai Gerindra berada dalam posisi mendukung usulan agar DPRD memilih gubernur, bupati, maupun wali kota.
    “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” ujar Sugiono.
    Wacana pilkada dipilih DPRD ini juga berbarengan dengan wacana
    koalisi
    permanen yang diungkapkan Bahlil Lahadalia Dallam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, 5 Desember 2025.
    Setelah dia bicara usulan pilkada dipilih kembali DPRD, Bahlil di depan Prabowo menyebut perlu ada koalisi tetap yang kuat.
    “Partai Golkar berpandangan Bapak Presiden, bahwa pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lewat mimbar yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan saran, perlu dibuatkan
    koalisi permanen
    ,” kata Bahlil.
    Menurut Bahlil, Indonesia sudah harus memiliki prinsip yang kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang benar.
    Bahlil menegaskan, baik penderitaan maupun kegembiraan harus dirasakan bersama-sama.
    “Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” tegas Bahlil.
    Belakangan koalisi permanen ini kembali digaungkan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mengatakan, mereka optimis koalisi usulan Bahlil itu akan terwujud.
    “Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens,” ujar Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (8/1/2026) malam.
    Perbedaan pandangan dari partai politik, kata Sarmuji, merupakan hal yang lumrah dalam pembicaraan awal mengenai koalisi permanen.
    “Tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” ujar Sarmuji.
    Wacana koalisi permanen yang beriringan dengan gagasan pilkada oleh DPRD ini dinilai tidak kebetulan.
    Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan koalisi ini justru memberikan konfirmasi atas kekhawatiran publik terkait dengan pilkada dipilih DPRD.
    Karena koalisi permanen tak lagi soal stabilitas politik nasional, tapi menjadi instrumen konsolidasi elite yang semakin menutup ruang kompetisi politik yang adil di tingkat daerah.
    “Dalam konteks Pilkada oleh DPRD, koalisi permanen akan mengubah proses pemilihan kepala daerah menjadi arena transaksi politik tertutup, di mana dukungan terhadap calon kepala daerah ditentukan oleh kesepakatan elite partai, bukan oleh preferensi publik,” kata Titi kepada
    Kompas.com
    , Senin (12/1/2026).
    Jika itu terjadi, Titi mengatakan akan sangat gamblang praktik bagi-bagi kue kekuasaan dipertontonkan ke publik.
    Dampak atas tingkah elite partai politik ini tidak main-main, Titi mengatakan, akuntabilitas politik kepala daerah bergeser dari rakyat kepada elite partai dan fraksi di DPRD, karena kepala daerah ditunjuk langsung oleh koalisi permanen.
    “Kedua, oposisi politik nyaris dilumpuhkan, karena logika koalisi permanen menutup ruang kontrol dan alternatif kepemimpinan,” katanya.
    Kemudian terakhir, politik lokal kehilangan daya korektif, sebab kepala daerah terpilih akan lebih loyal pada koalisi pengusung ketimbang pada kepentingan warga.
    Pada titik ini, pilkada oleh DPRD yang dikombinasikan dengan koalisi permanen tidak lagi bisa dibaca sebagai upaya efisiensi biaya politik, melainkan sebagai rekayasa institusional yang mempersempit demokrasi lokal.
    “Skema ini berisiko mengembalikan praktik politik ke pola pra-reformasi, di mana kekuasaan ditentukan melalui kesepakatan elite, sementara rakyat hanya menjadi penonton dari proses politik yang menyangkut hidup mereka sendiri,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Setuju Pilkada Lewat DPRD Jika Partisipasi Rakyat Tetap Maksimal

    Golkar Setuju Pilkada Lewat DPRD Jika Partisipasi Rakyat Tetap Maksimal

    Jakarta –

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut wacana pilkada melalui DPRD tak akan menghilangkan partisipasi rakyat. Sarmuji mengatakan partainya hanya akan mendukung pilkada lewat DPRD jika keterlibatan publik tetap dijamin secara maksimal.

    “Golkar akan setuju dengan model pilkada melalui DPRD hanya apabila partisipasi publik tetap berjalan secara maksimal,” kata Sarmuji kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (8/1/2026).

    Sarmuji menyebut usulan pilkada lewat DPRD ini tak akan menghilangkan partisipasi masyarakat. Dia menegaskan sistem pilkada tersebut berbeda dengan orde baru.

    “Kami Partai Golkar akan mengambil sisi-sisi terbaik dari pilkada langsung untuk diakomodir, dimasukkan ke dalam sistem pilkada tidak langsung melalui DPRD, itu seandainya nanti terjadi perubahan. Jadi ini sama sekali berbeda dengan pilkada zaman Orde Baru yang partisipasi publiknya hampir nihil,” ucapnya.

    Sarmuji menegaskan partisipasi publik tetap diakomodir. Salah satunya dengan adanya kampanye langsung dan debat calon kandidat.

    Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan pembahasan mengenai pilkada lewat DPRD ini telah dikomunikasikan informal antarpartai politik. Menurutnya, sistem pilkada lewat DPRD tetap disesuaikan dengan masukan masyarakat.

    “Ya, kontak-kontak saja ya (antarparpol). Kontak-kontak, ngobrol-ngobrol informal, tanya-tanya,” imbuhnya.

    (fas/fas)

  • Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud

    Golkar Klaim Sudah Bahas Koalisi Permanen dengan Parpol Lain, Optimistis Terwujud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Partai Golkar mengeklaim telah mulai membicarakan rencana pembentukan koalisi permanen dengan sejumlah partai politik lain, dan optimistis gagasan tersebut dapat terwujud.
    Sekretaris Jenderal
    Partai Golkar

    Muhammad Sarmuji
    mengatakan, pembentukan
    koalisi permanen
    adalah proses politik yang wajar.
    Namun, langkah tersebut memang membutuhkan diskusi intensif, terutama dalam menyamakan sikap politik.
    “Koalisi permanen bisa terjadi, dan memang namanya koalisi itu pasti akan ada sikap-sikap politik yang akan didiskusikan secara intens ya. Jadi mungkin saja di awal-awal ada perbedaan, tetapi di ujungnya itu kemungkinan akan sama. Tentu nanti ada proses penyesuaian-penyesuaian,” kata Sarmuji saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Kamis (8/1/2026) malam.
    Ketua Fraksi Golkar DPR RI itu mengungkapkan, komunikasi dengan
    partai politik
    lain sudah mulai dilakukan, meskipun masih bersifat informal.
    “Ya ngobrol informal, tanya-tanya, telepon-telepon,” ucap dia.
    Terkait respons dari partai-partai politik yang diajak berkomunikasi, Sarmuji menilai sejauh ini sikap mereka cukup positif.
    Namun, partai-partai tetap akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum memutuskan sikap finalnya.
    “Ya tadi, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian memperhatikan aspirasi masyarakat. Tapi arahnya sih kelihatannya oke-oke saja,” pungkasnya.
    Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pembentukan koalisi permanen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Usulan tersebut merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    “Partai Golkar juga mendorong transformasi pola kerja sama politik dari sekadar koalisi elektoral yang bersifat taktis menuju pembentukan Koalisi Permanen yang ideologis dan strategis, berbasis pada kesamaan platform dan agenda kebijakan,” demikian bunyi siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (21/12/2025).
    Golkar menegaskan, koalisi permanen tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenangkan pemilihan presiden, tetapi juga dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lobi Politik di Balik Wacana Kepala Daerah Lewat DPRD

    Lobi Politik di Balik Wacana Kepala Daerah Lewat DPRD

    Liputan6.com, Jakarta – Di balik ruang-ruang fraksi DPR, lobi politik kian gencar dilakukan. Wacananya mengerucut pada satu isu, ingin pemilihan kepala daerah atau Pilkada ke tangan DPRD.

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengamini hal itu. Bahkan, partainya yang menjadi salah satu pihak didatangi lantaran partai berlambang banteng bermoncong putih itu kian lantang menolak usulan kepala daerah dipilih DPRD.

    “Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah,” kata dia saat dikonfirmasi, Kamis (8/1/2026).

    Meski tak menyebut sosok yang mendatangi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu, Deddy menegaskan, sejauh ini PDIP belum goyah akan pilihan mereka.

    “Kita tetap tegas, teguh, agar Pilkada dipilih secara langsung. Bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” tutur dia.

    Bahkan, Deddy berharap, partainya tak sendiri dalam berjuang. Masih butuh banyak tangan agar rencana Pilkada dipilih DPRD runtuh. “Kita menunggu dukungan dari masyarakat sipil,” jelas dia.

    Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga membantah pernyataan Deddy.

    “Enggak ada tuh,” kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (8/1/2026).

    Menurut dia, sejauh ini belum ada pembicaraan dengan partai politik yang tak setuju dengan opsi kepala daerah dipilih oleh DPRD.

    “Iya, yang saya tahu, tidak ada,” kata Viva.

    Di lain sisi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji mengklaim, banyak publik yang menolak Pilkada dipilih DPRD lantaran salah persepsi.

    “Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil,” kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1/2026).

    Dia menyadari Pilkada tak langsung masih dianggap tak melibatkan masyarakat secara maksimal. Padahal, konsepnya masih di desain.

    “Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam Pilkada tidak langsung,” klaim Sarmuji.

    Dia mencontohkan, masyarakat bisa dilibatkan dalam proses penjaringan calon kepala daerah hingga kampanye.

    “Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat,” jelas Sarmuji.

    Bahkan, kata dia, meski bukan Pilkada langsung, namun akan tetap ada debat terbuka bagi calon.

    “Debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya,” klaim Sarmuji.

     

  • Golkar Papua Sumbang Rp 406 Juta untuk Korban Banjir Aceh

    Golkar Papua Sumbang Rp 406 Juta untuk Korban Banjir Aceh

    Golkar Papua Sumbang Rp 406 Juta untuk Korban Banjir Aceh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Papua menyalurkan bantuan Rp 406 juta untuk membantu korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.
    Bantuan tersebut merupakan hasil kontribusi DPD Partai
    Golkar
    Papua, Ketua Golkar Kota Jayapura, serta sumbangan derma jemaat yang dihimpun dalam kegiatan ibadah Kristen Protestan.
    Bantuan ini diserahkan oleh Ketua DPD Partai
    Golkar Papua
    , Mathius Fakhiri, kepada Ketua DPD Partai Golkar Aceh, Muhammad Salim Fakhry, dalam forum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
    Penyerahan bantuan tersebut juga disaksikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji.
    “Bantuan dari Golkar Papua ini sebagai bentuk
    solidaritas kebangsaan
    ,” kata Sarmuji dalam siaran pers yang diterima
    Kompas.com
    , Minggu (21/12/2025).
    Dia juga menegaskan bahwa bantuan dari Golkar Papua mencerminkan nilai solidaritas kebangsaan yang menjadi ruh perjuangan partai berlambang pohon beringin tersebut.
    “Meskipun jarak antara Papua dengan Aceh dari ujung timur ke ujung barat wilayah Indonesia, ini mencerminkan sikap satu kesatuan sebagai bangsa, saling gotong royong untuk membantu,” ujar Sarmuji.
    Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Aceh Muhammad Salim Fakhry mengaku haru atas kepedulian masyarakat Papua terhadap warga Aceh yang tengah tertimpa musibah.
    “Kami, atas nama DPD Partai Golkar Aceh, akan menyalurkan amanat bantuan ini dengan baik dan memastikan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan, masyarakat terdampak bencana,” kata Salim.
    Salim selaku Ketua Golkar Aceh menambahkan bahwa bantuan tersebut memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Aceh.
    “Kami sangat terharu atas bantuan ini. Kita tahu bahwa masyarakat Papua bukan tergolong masyarakat yang kaya, tetapi bersedia membantu untuk saudara-saudaranya di Aceh,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, per hari Minggu (21/12/2025) pagi, korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Pulau Sumatera mencapai 1.090 jiwa.
    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat data korban meninggal bertambah 19 orang pada Sabtu (20/12) malam dari sebelumnya 1.071 jiwa pada Jumat.
    Data tersebut diumumkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, saat konferensi pers di kanal YouTube BNPB, Sabtu (17/12) pukul 17.00 WIB.
    Selain korban jiwa, korban yang masih belum ditemukan juga ada sekitar 186 orang dan warga yang mengungsi masih mencapai 510.528 jiwa.
    Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi korban di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat per Sabtu malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    Bahlil Cs Harus Digusur dari Beringin

    GELORA.CO -Partai Golkar berpeluang besar jeblok di pemilu mendatang akibat ulah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

    Demikian disampaikan Wakil Ketua Kordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fakhrumi Tahir dikutip dari RMOLSumut, Sabtu 20 Desember 2025.

    Riza menilai, saat ini kerja politik mereka bukan untuk kepentingan Golkar, tapi untuk kepentingan parpol lain. 

    Menurut Riza, Bahlil, Sarmuji dan Doli adalah orang-orang paling bertangungjawab dalam pelemahan Golkar. 

    “Tidak layak mereka berada di pucuk pimpinan Golkar. Mereka pengkhianat. Harus disingkirkan dari kepemimpinan Golkar,” kata Riza yang juga Ketua Bidang Organisasi MW KAHMI Sumut itu.

    Riza melihat, di bawah kepemimpinan Bahlil dan Sarmuji, posisi Golkar sangat rawan dan berbahaya. Golkar terancam degradasi pada Pemilu mendatang. 

    Oleh sebab itu, Riza mengimbau Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Setya Novanto dan Airlangga Hartarto segera turun tangan menyelamatkan Golkar.

    “Jangan anggap sepele pemberhentian Ijeck. Kasus Ijeck di Sumut bisa berimplikasi secara nasional,” demikian Riza. 

  • Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi

    Bahlil Klaim Tak Pernah Gunakan Golkar untuk Urusan Pribadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan, ia tidak akan pernah meminta Golkar untuk mengurus urusan pribadinya, apalagi untuk keperluan bisnis.
    Hal ini Bahlil sampaikan saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP
    Partai Golkar
    , Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    “Insyaallah saya menjadi ketua umum partai politik yang namanya Partai Golkar, tidak akan pernah saya meminta untuk mengurus urusan pribadi saya, apalagi bisnis saya di partai ini. Enggak pernah,” ujar Bahlil dalam pidatonya.
    Ia menekankan, selama menjadi kader Golkar, ia diajarkan untuk mengemban tugas dengan cara yang baik.
    Bahlil lantas memperingatkan kader-kader Golkar agar tidak menggunakan Golkar untuk kepentingan pribadi dan bisnis mereka.
    “Kalau ketua umum saja enggak boleh, apalagi yang lain. Paham maksud saya?” kata Bahlil.
    Para kader yang hadir dalam rapimnas pun kompak menjawab, “Paham”.
    Lebih lanjut, Bahlil mengaku ia tidak punya banyak mimpi politik.
    “Mimpi saya cuma satu saja, bagaimana kita jaga marwah partai dan menaikkan kursi partai. Itu mimpi saya,” katanya.
    Bahlil mengatakan, ia pun mewakafkan dirinya untuk bisa menghadapi pihak-pihak yang hendak mengganggu Golkar.
    “Untuk itu saya akan mewakafkan diri saya baik moril maupun materiil untuk menghadapi siapapun yang menahan-menahan laju tujuan partai ini,” tegas Bahlil.
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menyebutkan bahwa rapimnas hari ini membahas hal terkait peraturan organisasi, penajaman program prioritas, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
    Karena Rapimnas ini bersifat internal, kata Sarmuji, Golkar tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir.
    “Karena ini rapimnas pertama dalam periode ini, jadi penekanannya lebih ke internal, meskipun dibahas juga isu-isu yang bersifat politik kebangsaan,” ujar Sarmuji saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Bahlil Tegaskan Golkar Dukung Prabowo-Gibran, Sindir Ketum Lama Maju-Mundur Nasional

    4 Bahlil Tegaskan Golkar Dukung Prabowo-Gibran, Sindir Ketum Lama Maju-Mundur Nasional

    Bahlil Tegaskan Golkar Dukung Prabowo-Gibran, Sindir Ketum Lama Maju-Mundur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Golkar akan setia mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Ia mengatakan, Golkar tidak boleh maju mundur dalam menjalankan komitmen ini karena sikap maju-mundur itu layaknya banci.
    “Sebagai bagian konsekuensi daripada partai yang mengusung (Prabowo-Gibran) memperjuangkan yang masuk dalam koalisi. Kita enggak boleh masuk dalam koalisi-koalisi banci, enggak boleh,” ujar Bahlil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (20/12/2025).
    Dalam pidatonya itu, Bahlil sempat menyinggung ketua umum lama Golkar yang menurutnya ragu dalam menentukan sikap.
    Bahlil menyebutkan, si ketua umum lama itu bersikap maju-mundur, sedangkan dirinya tidak mengenal kata mundur.
    “Saya enggak tahu kalau ketua umum dulu ya, yang bisa maju mundur, maju mundur. Saya ini enggak bisa karena sopir angkot itu maju saja, mundurnya enggak bisa, gitu,” lanjutnya.
    Dalam rapimnas, Bahlil juga menyampaikan target Golkar dalam pemilu selanjutnya, yaitu untuk meningkatkan jumlah perolehan kursi mereka, baik di parlemen.
    “Target kita ke depan adalah target bagaimana meningkatkan kursi. Urusan yang lain-lain boleh kita bicara lagi di forum yang lain,” katanya lagi.
    Hari ini, Golkar mengadakan rapimnas dan mengumpulkan para kadernya, baik dari pusat hingga perwakilan daerah.
    Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji sebelumnya menyebutkan bahwa rapimnas membahas hal terkait peraturan organisasi, penajaman program prioritas, dan rekomendasi-rekomendasi lainnya.
    Karena Rapimnas ini bersifat internal, kata Sarmuji, Golkar tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir.
    “Karena ini rapimnas pertama dalam periode ini, jadi penekanannya lebih ke internal, meskipun dibahas juga isu-isu yang bersifat politik kebangsaan,” ujar Sarmuji saat dimintai konfirmasi, Kamis (18/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    KPPG Dorong Perempuan Golkar Lebih Siap Bersaing di Dunia Politik

    JAKARTA – Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) menggelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Perempuan Partai Golkar pada Senin 15 Desember. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 1 DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, dan diikuti jajaran pengurus harian serta kader perempuan Golkar dari berbagai daerah.

    Ketua Umum PP KPPG Hetifah Sjaifudian menegaskan militansi dan loyalitas kader perempuan Partai Golkar tidak perlu diragukan. Ia menyebut keterlibatan kader KPPG selama ini selalu terlihat aktif dalam berbagai agenda dan kerja-kerja partai, baik di tingkat pusat maupun daerah.

    Namun demikian, Hetifah menilai semangat dan loyalitas saja belum cukup untuk menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan politik dinilai menjadi kebutuhan mendesak.

    “Kader KPPG sudah memiliki semangat, keberanian, dan loyalitas. Namun itu saja tidak cukup, mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan politik agar mampu bertahan dan bersaing secara sehat,” kata Hetifah dalam sambutannya.

    Hetifah yang juga menjabat Ketua Komisi X DPR RI menuturkan bahwa dunia politik masih menyimpan banyak tantangan bagi perempuan. Meski demikian, ia optimistis perempuan mampu bertahan dan berkompetisi sepanjang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta keberanian yang memadai.

    “Penguatan kapasitas menjadi kunci agar perempuan tidak hanya hadir, tetapi juga punya pengaruh dalam pengambilan keputusan politik,” ujarnya.

    Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Hetifah menyampaikan KPPG akan terus diperkuat hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa dan kelurahan. Upaya tersebut bertujuan memperluas basis kader perempuan sekaligus memastikan proses kaderisasi berjalan dari tingkat akar rumput.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai perempuan memiliki posisi strategis dalam partai politik. Ia mengingatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai wajib memenuhi ketentuan minimal 30 persen, termasuk di lingkungan Partai Golkar.

    Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI tersebut, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kuota semata. Perempuan, kata dia, harus terlibat aktif dalam diskusi, rapat, dan proses pengambilan keputusan sehari-hari agar merasa nyaman dan percaya diri di dunia politik.

    “Dalam daftar calon legislatif juga berlaku ketentuan 30 persen perempuan. Artinya peluang bagi perempuan sebenarnya sudah terbuka,” kata Sarmuji.

    Meski Partai Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut, Sarmuji mengakui masih terdapat tantangan dalam pengaderan perempuan, salah satunya terkait kepercayaan diri dalam proses pencalonan legislatif.

    “Sebetulnya pemahaman politik perempuan sudah sangat baik. Tantangannya lebih pada kemampuan negosiasi dan kerja sama politik yang biasanya terasah melalui pengalaman,” ujarnya.

    Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar ini digelar selama tiga hari, pada 15–17 Desember 2025, di Jakarta dan Bogor. Sebanyak 196 peserta yang merupakan pengurus PP KPPG dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut.

    Sejumlah narasumber dari unsur pimpinan Partai Golkar serta kementerian terkait dihadirkan untuk menyampaikan materi penguatan organisasi, kepemimpinan, pengelolaan keuangan, literasi digital, kependudukan, serta peran sosial dan kemanusiaan. Seluruh peserta juga telah mengikuti need assessment sebagai dasar pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas.

    Ketua Penyelenggara Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Perempuan Partai Golkar, Ratu Dian Hatifa, menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan Partai Golkar serta para narasumber yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” kata Ratu Dian Hatifa.

  • Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Golkar Hormati Proses Hukum ke Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Jakarta –

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons soal anggota partainya, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, yang terjaring operasi tangan tangan atau OTT KPK. Bahlil menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

    “Yang pertama adalah saya belum dapat info. Yang kedua, kita hormati semua proses hukum dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah ya,” kata Bahlil di Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Sekjen Partai Golkar Sarmuji membenarkan Ardito telah bergabung ke Golkar. Dia mengatakan Ardito merupakan anggota baru.

    “Ya sepertinya baru masuk, baru masuk belum mantap benar. Dulu dia nyalon di pilkada pakai partai lain. Terus ini baru saja kelihatan masuk beberapa saat lalu,” kata Sarmuji.

    Diketahui, KPK mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dalam OTT. Ardito telah tiba di KPK usai kena OTT.

    Selain Ardito, KPK juga mengamankan empat orang lainnya dalam OTT tersebut. Para pihak yang diamankan KPK dalam OTT ini berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

    (ial/haf)