Xcloud.id

Tag: Sarjoko

  • Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK Megapolitan 20 Maret 2025

    Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK Megapolitan 20 Maret 2025

    Pramono Sebut Penerima KJMU Harus Memenuhi Syarat IPK
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    mengatakan, penerima bantuan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (
    KJMU
    ) harus memenuhi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
    “Tidak perlu pakai evaluasi setiap tahun, IPK-nya, yang penting memenuhi syarat untuk sampai selesai. IPK-nya harus memenuhi syarat,” ujar Pramono dilansir dari
    Antara
    , Kamis (20/3/2025).
    Pemprov Jakarta menjamin anak-anak di kota ini untuk mendapatkan akses pendidikan, bahkan sampai mendapatkan gelar doktor.
    “Kami dorong KJMU. Supaya dari warga yang kurang beruntung itu kalau anaknya pintar, baik, IPK-nya hanya sebagai cara untuk dia bisa melanjutkan S1 sampai S3, maka Pemprov DKI akan memberikan jaminan,” kata dia.
    Pada tahun depan, penerima KJMU ditargetkan naik menjadi 20.000 orang atau bertambah sekitar 15.000 dari penerima pada 2025.
    Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menambahkan, evaluasi terhadap penerima tetap dilakukan untuk memastikan dana diterima mereka yang berhak.
    Dinas Pendidikan Jakarta tetap akan melakukan evaluasi terhadap penerima untuk memastikan mereka memenuhi syarat. Syarat IPK penerima KJMU, yakni 3,0 untuk program studi sosial, dan 2,75 untuk program studi eksakta.
    “Evaluasi tetap, tapi proses pendaftarannya hanya sekali. Dulu kan setiap semester dilakukan pembaruan pendaftaran kembali. Misalnya pada semester tertentu mereka tidak memenuhi syarat ya kami drop,” katanya.
    KJMU merupakan program bantuan biaya pendidikan mahasiswa yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.
    Penerima bantuan ini antara lain mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, memiliki potensi akademik yang baik, dan pengajuan bantuan harus dilakukan paling lama pada semester dua.
    Besaran dana yang diterima mahasiswa penerima manfaat KJMU sebesar Rp9 juta per semester.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang, di Jakarta, Kamis (20/3/2025). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    Pemprov DKI cairkan KJP Plus Tahap I tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Maret 2025 – 15:31 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

    “Hari ini secara resmi KJP Plus yang berjumlah 707.622 siswa kami sampaikan. Ada penambahan kurang lebih 126.000,” ujar Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Ini berlaku mulai dari Januari, Februari, Maret, April hingga Desember. “Mudah-mudahan dalam waktu tidak lebih dari seminggu ini semuanya bisa terselesaikan,” katanya.

    Pramono mengatakan jumlah penerima ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang sudah dipadankan. Adapun pencairan bisa dilakukan atas kerja sama berbagai pihak termasuk Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sekretaris Daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta khususnya Komisi E yang membidangi terkait kesejahteraan rakyat.

    “Ini memang sesuai dengan apa yang menjadi perhatian terutama saya dan Bang Doel. Kami mengejar kalau bisa 100 hari terselesaikan, ternyata baru satu bulan bisa diselesaikan,” kata dia.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko menyebutkan, dari jumlah ini sebanyak 580.893 orang merupakan penerima lanjutan dan sisanya, 126.729 orang penerima baru.

    “Hari ini sudah penerima lama sudah langsung masuk, tapi yang penerima baru tentu mereka masih proses administrasi seperti pembuatan
    rekening, cetak buku tabungan dan ATM,” ujar dia.

    Dari jumlah penerima KJP Plus sebanyak 707.622 peserta didik, sebanyak 338.971 orang berada di jenjang SD/MI, lalu jenjang SMP/MTS 189.437 dan jenjang SMA/MA sebanyak 62.295. Sedangkan jenjang SMK sebanyak 111.315, lalu jenjang SLB sebanyak 2.908 dan jenjang PKBM sebanyak 2.696 peserta didik.

    Untuk meningkatkan pengendalian penggunaan dana KJP oleh peserta didik, pihaknya mengatur mekanisme pembelanjaan secara non-tunai.

    Sarjoko mengatakan pemberian bantuan sosial (bansos) biaya pendidikan melalui KJP Plus bertujuan untuk mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata.

    Selain itu, pemberian bansos ini untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan, meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Kemudian, menumbuhkan motivasi bagi peserta didik untuk berprestasi dan menuntaskan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta dan mendorong anak tidak sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

    Dia menambahkan anggaran untuk KJP Plus saat ini menjadi Rp3,2 triliun dari semula Rp2,5 triliun pada tahun 2024.

    “Tahap II tahun 2024 jumlah penerima KJP Plus sebanyak 523.000 sekarang menjadi 707.622. Anggaran tahun 2024, Rp2,5 triliun. Sekarang menjadi Rp3,2 triliun,” ujar Sarjoko.

    Sumber : Antara

  • Penjelasan SMAN 7 Jakarta soal Acara Perpisahan di Hotel, Sebut Tak Tahu Rencana, Wali Murid: Kaget

    Penjelasan SMAN 7 Jakarta soal Acara Perpisahan di Hotel, Sebut Tak Tahu Rencana, Wali Murid: Kaget

    TRIBUNJATIM.COM – Viral di media sosial sekolah SMA Negeri adakan acara perpisahan sekolah di hotel.

    Bahkan murid disebut harus bayar Rp 1,35 juta.

    Rupanya, sekolah yang dimaksud adalah SMAN 7 Jakarta.

    Terkait masalah ini, Wakil Kepala SMAN 7 Jakarta Bidang Kesiswaan Uswatun Hasana angkat bicara. menegaskan, acara perpisahan siswa yang digelar pihak sekolah hanya berupa apel pengumuman kelulusan di lingkungan sekolah.

    Ia membantah pihak SMAN 7 Jakarta berencana menggelar acara perpisahan di hotel atau di luar sekolah.

    “Sekolah kami itu mengadakan pelepasan cuma apel saat pengumuman kelulusan,” kata Ana saat ditemui di SMAN 7 Jakarta, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025), melansir dari Kompas.com.

    Ana mengatakan, apel pengumuman kelulusan itu sudah menjadi tradisi sekolah.

    Dalam apel tersebut, siswa berbaris di lapangan untuk mendengarkan pengumuman kelulusan yang dibacakan kepala sekolah.

    “Pada 6 Mei 2024 paginya sudah muncul pengumumannya. Nanti, sekolah mengadakan apel pelepasan. Itu porsinya sekolah hanya sampai situ, di sekolahan saja,” jelas dia.

    Oleh karenanya, menurut Ana, jika ada rencana acara perpisahan di luar lingkungan SMAN 7 Jakarta, hal itu bukan digelar sekolah, melainkan urusan komite.

    “Ini urusan komite. Mereka mungkin akan mengadakan sendiri. Kami (pihak SMAN 7 Jakarta) enggak ada kaitannya,” kata Ana.

    Ana menjelaskan, biasanya, acara perpisahan diurus oleh komite yang berhubungan langsung dengan wali murid.

    Oleh karenanya, biaya acara bukan bersumber dari sekolah.

    Namun, Ana belum bisa memastikan apakah komite benar-benar mengadakan acara perpisahan di luar sekolah.

    “Tapi ini belum pasti komite, mungkin ya. Kami juga enggak berani langsung memastikan (biaya-biaya perpisahan di luar sekolah) diminta komite,” ungkap dia.

    Sementara, Wakil Kepala SMAN 7 Jakarta Bidang Sarana dan Prasarana Zaenal juga menegaskan pihaknya tidak pernah mengadakan perpisahan di luar sekolah.

    Zaenal mengeklaim, pihak SMAN 7 Jakarta tidak menerima biaya apa pun dari wali murid untuk acara perpisahan sekolah.

    “Dipastikan SMAN 7 Jakarta tidak menerima apa pun itu,” tegas dia.

    Zaenal juga mengaku tak tahu menahu acara perpisahan yang diadakan di hotel.

    “Rencana perpisahan di hotel itu belum tau karena urusan komite. Kami enggak tau rencana perpisahan di luar sekolah, kami hanya sampai acara apel kelulusan di sekolah,” ungkap dia.

    Sebelumnya, seorang wali murid SMAN 7 Jakarta mengaku dibebankan biaya perpisahan di luar sekolah mencapai jutaan rupiah.

    “Saya kaget per siswa dikenakan Rp 1,35 juta untuk biaya perpisahan di luar lingkungan sekolah,” kata Ayu (bukan nama sebenarnya), saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/3/2025).

    Ayu mengetahui informasi wali murid dibebankan biaya perpisahan dari salah satu koordinator kelas. Ia mendapatkan kiriman berupa foto berjudul “Kebutuhan Kegiatan, Support Orang Tua”, pada Minggu (16/3/2025) pukul 22.57 WIB melalui chat WhatsApp.

    Lalu, ia baru membalas pada Senin, (17/3/2025) pukul 07.27 WIB untuk bertanya lebih lanjut terkait Rencana Anggaran Biaya (RAB).

    Pada RAB itu, terdapat pula biaya yang dibebankan ke wali murid untuk hotel acara perpisahan sekolah dengan total biaya Rp 183 juta. Padahal, Dinas Pendidikan melarang acara perpisahan di luar lingkungan sekolah.

    “Detail biaya yang cukup besar tersebut membuat saya lebih syok karena terdapat kenangan untuk sekolah sebesar Rp 6 juta, kenangan guru Rp 10,5 juta, dan transportasi guru Rp 9 juta,” ujar dia.

    Ayu mengaku sudah bertanya tentang surat permohonan dari kepala sekolah dan jajarannya ke Dinas Pendidikan terkait perpisahan di luar lingkungan sekolah.

    Ia juga sudah meminta surat keputusan dari Dinas Pendidikan terkait dengan perpisahan di luar lingkungan sekolah.

    “Lalu saya diberikan nomor ketua komite, saya langsung chat, tetapi beliau belum menjawab pertanyaan saya,” ungkap dia.

    Karena ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta tengah mengusut dugaan pungutan liar (pungli) di SMAN 7 Jakarta yang dibebankan kepada orangtua siswa kelas XII. 

    “Tim kami sedang melakukan pengecekan ke sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jakarta Sarjoko saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (18/3/2025).

    Namun, Sarjoko belum memastikan sanksi apa yang akan diberikan jika pungli terbukti terjadi di sekolah tersebut. 

    Adapun dugaan pungli ini mencuat setelah seorang wali murid, Ayu (bukan nama sebenarnya), mengungkapkan bahwa ia menerima pesan WhatsApp dari koordinator kelas pada Minggu (16/3/2025) malam.

    Pesan tersebut berisi foto rincian biaya dengan judul “Kebutuhan Kegiatan, Support Orang Tua.”

    Ayu mengaku terkejut setelah membaca rincian biaya yang harus ditanggung orangtua siswa kelas XII. Biaya tersebut meliputi doa bersama, ujian tulis dan praktik, serta acara perpisahan yang dilaksanakan di hotel.

    “Saya sangat kaget karena doa bersama dan ujian ini dikenakan biaya yang begitu besar dan dibebankan kepada wali murid. Padahal sekolah ini negeri, bukan swasta,” kata Ayu saat dihubungi Kompas.com, Senin (17/3/2025).

    Dalam rincian yang diterima Ayu, biaya doa bersama mencapai Rp 5 juta. Sementara itu, ujian tulis dan praktik dikenakan biaya Rp 21 juta, yang dihitung berdasarkan waktu ujian selama tujuh hari, dikalikan Rp 60.000, lalu dikalikan 50 guru.

    Tak hanya itu, acara perpisahan yang dilaksanakan di hotel dianggarkan sebesar Rp 183 juta. Padahal, menurut Ayu, Disdik Jakarta telah melarang perpisahan di luar lingkungan sekolah.

    “Untuk acara perpisahan dilaksanakan di hotel dengan biaya total 183.000.000,” jelas Ayu.

    Selain tiga kegiatan utama tersebut, terdapat sejumlah biaya lain yang juga dibebankan kepada wali murid, di antaranya:

    Kenangan untuk sekolah: Rp 6 juta
    Kenangan untuk guru: Rp 10,5 juta
    Transportasi guru: Rp 9 juta
    Buku Tahunan Sekolah (BTS): Rp 75 juta
    Suvenir angkatan: Rp 5 juta
    Medali siswa (250 siswa): Rp 5 juta
    Penghargaan siswa terbaik (50 siswa): Rp 5 juta
    Transportasi siswa dan panitia: Rp 2 juta
    Parsel tamu undangan: Rp 1 juta
    Pengisi acara: Rp 5 juta
    Jika ditotal, biaya yang dibebankan kepada orang tua siswa mencapai Rp 284,5 juta. Dengan jumlah siswa sebanyak 216 orang, setiap siswa harus membayar sekitar Rp 1,35 juta.

    “Terdapat kenangan untuk sekolah (total) sebesar Rp 6 juta, kenangan guru Rp 10.5 juta, dan transportasi guru Rp 9 juta,” kata Ayu.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti minimnya SLB di Jakarta Timur

    Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti minimnya SLB di Jakarta Timur

    Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti masih minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur mengingat daerah tersebut merupakan wilayah padat penduduk.

    “Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur. Biaya sekolah swasta bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak murah,” kata Sekretaris Komisi E Justin Adrian di Jakarta, Senin.

    Hal itu dikatakan Justin, saat rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI.

    Justin mengatakan saat ini di Jakarta Timur hanya memiliki satu SLB.

    Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan sekitar 8 persen penduduk merupakan penyandang disabilitas. Dengan populasi di Jakarta Timur mencapai 2,6 juta jiwa, ada sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak.

    “Anggaran pendidikan sebesar Rp18 triliun, seharusnya masalah ini tidak lagi terabaikan,” ujarnya.

    Selain itu, Komisi E juga menyoroti pentingnya penguatan kanal aduan bagi siswa, kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Barat hingga siswa harus melakukan unjuk rasa yang menunjukkan belum adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

    “Tidak ada sarana bagi siswa untuk mengadu sehingga mereka terpaksa turun ke jalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di mana perlindungan kita terhadap anak-anak?” katanya.

    Efektivitas anggaran

    Justin juga mempertanyakan efektivitas anggaran dan indikator keberhasilan dari Dinas Pendidikan.

    Menurut Justin meski anggaran pendidikan DKI Jakarta sangat besar tetapi prestasi siswa di tingkat internasional masih minim.

    “Seingat saya, prestasi terakhir yang menonjol di tingkat internasional adalah dari satu SMA di Kazakhstan pada 2024,” katanya.

    Sementara pada 2023, 2022, dan 2021, justru sekolah negeri dari daerah lain yang lebih banyak berprestasi.

    Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menerangkan ada beberapa fokus untuk RKPD 2026, antara lain, percepatan akses belajar 13 tahun (ditambah dengan PAUD), peningkatan kebermanfaatan KJP Plus dan KJMU, kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan.

    “Kami juga akan melakukan peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Disdik DKI pertimbangkan pencairan KJP setiap triwulan

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mempertimbangkan pencairan bantuan sosial (bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dilakukan setiap tiga bulan sekali atau triwulan.

    “Tiga bulan. Jadi, rencananya penyalurannya per triwulan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin.

    Namun Sarjoko tak merinci waktu pelaksanaan pencairan setiap tiga bulan sekali dimulai kapan dan alasan mencairkan dana setiap tiga bulan sekali.

    Mengenai temuan masih adanya peserta didik yang terdaftar sebagai penerima dana KJP, namun tak kunjung menerima sejak Januari, Sarjoko mengatakan akan mencairkan dana bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus.

    “Rencana seperti itu (dapat langsung tiga bulan). Kami sedang persiapkan. Kami baru menyelesaikan proses finalisasi pendataannya, tapi prinsipnya kita usahakan secepatnya,” kata dia.

    Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan menyelesaikan pencairan yang terhambat paling lambat April 2025.

    Adapun pembenahan dan distribusi KJP menjadi salah satu fokus program Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari pertama.

    Program KJP diperuntukkan kepada warga DKI Jakarta dan masuk pada program strategis dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu .

    Berbeda dari tahun lalu, jumlah penerima KJP mengalami kenaikan, yakni dari menjadi 705.332 siswa atau bertambah 200 ribu siswa dari tahun sebelumnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk dukung MBG

    DKI uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk dukung MBG

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

    Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

    Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

    “Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat,” kata dia.

    Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

    “Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa,” kata Sarjoko.

    Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

    Kemudian, kantin sehat sebagai “learning centre” bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta “chef” (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

    Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur Jakarta Pramono Bakal Lantik Kadis Definitif Setelah Lebaran

    Gubernur Jakarta Pramono Bakal Lantik Kadis Definitif Setelah Lebaran

    Jakarta –

    Gubernur Jakarta Pramono Anung bakal melantik seluruh pejabat definitif di lingkungan Pemprov Jakarta. Pelantikan itu akan dilaksanakan usai Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Jadi tadi saya sudah melaporkan kepada Kepala BKN, setelah lebaran semua Plt-Plt yang ada di Jakarta akan saya definitifkan,” kata Pramono usai menghadiri acara Peluncuran Pelaksanaan Manajemen Talenta di Balai Kota Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Seperti diketahui, sejumlah jabatan di lingkungan Pemprov Jakarta masih kosong. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih diisi oleh Plt.

    Pramono belum bisa mengungkap siapa yang bakal dilantik menjadi pejabat definitif. Dia menyebut hal itu merupakan kewenangan Gubernur.

    “Tentunya siapanya nanti menjadi kewenangan sebetulnya Gubernur bersama dengan tim yang akan saya buat untuk itu,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Pramono meluncurkan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Program itu diharapkan dapat mengumpulkan minat bakat ASN.

    Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif juga mengatakan dengan adanya peluncuran manajemen talenta, penataan ASN secara nasional untuk duduk dalam jabatan jauh lebih mudah. Dia berharap, pengisian jabatan definitif menjadi lebih mudah dan cepat.

    “Dengan manajemen talenta ini, saya berharap pengisian jabatan bisa dilakukan cepat dan ke depan tidak ada lagi namanya Plt-Plt dalam jangka waktu yang lama. Ini sekarang ada trend, beberapa daerah mengisi Plt dipanjang-panjangkan, 3 bulan, perpanjang 6 bulan, besok lagi di Plh 2 minggu, setelah kosong 2 minggu, Plt-nya balik lagi,” lanjutnya.

    – Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air,Ika Agustin
    – Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Budi Awaludin
    – Plt Kepala Dinas Pendidikan, Sarjoko
    – Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Imam Hadi Purnomo
    – Plt Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Satriadi
    – Plt Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainnah
    – Plt Sekretaris DPRD Jakarta, Augustinus
    – Plt Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Lusiana Herawati
    – Plt Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan.

    Pelaksanaan Manajemen Talenta di lingkungan Pemprov Jakarta merupakan terobosan yang diadopsi dari sektor privat dalam rangka memperbaiki pengelolaan sumber daya aparatur pemerintah.

    Dalam pasal 2 Permenpan-RB Nomor 3 Tahun 2020, manajemen talenta ASN bertujuan mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu dan akuntabel sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

    Implementasi manajemen talenta ASN terdiri dari lima tahap: akuisisi talenta, pengembangan talenta, retensi talenta, penempatan talenta, pemantauan dan evaluasi. Dalam sistem manajemen talenta ASN, para pegawai nantinya akan diklasifikasi dalam sembilan kotak manajemen talenta berdasarkan kinerja dan potensi pegawai.

    (bel/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kronologi Balita Berusia 1 Tahun Tewas Tercebur di Saluran Irigasi di Yogyakarta – Halaman all

    Kronologi Balita Berusia 1 Tahun Tewas Tercebur di Saluran Irigasi di Yogyakarta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM– Seorang balita berusia 1 tahun, yang berinisial QAS, meninggal dunia setelah tercebur ke saluran irigasi di Padukuhan Kalibondol, Kalurahan Sentolo, Kapanewon Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta, pada Sabtu, 15 Maret 2025, sekitar pukul 15.30 WIB.

    Menurut keterangan resmi dari Kasihumas Polres Kulon Progo, Iptu Sarjoko, saat kejadian QAS sedang bermain di depan rumah bersama kakak kandungnya, sementara ibu mereka sedang memasak di dapur.

    “Peristiwanya terjadi sekitar pukul 15.30 WIB, Sabtu kemarin,” ujarnya memberikan keterangan kepada Tribun Jogja, Minggu (16/03/2025).

    Kemudian, QAS secara tidak sengaja jatuh ke dalam saluran irigasi yang berada dekat lokasi bermain.

    Setelah kejadian tersebut, kakak QAS langsung menangis, yang membuat ibu mereka keluar untuk memeriksa.

    Namun, ia mendapati bahwa salah satu anaknya sudah tidak ada.

    Keluarga kemudian berusaha mencari QAS, tetapi tidak berhasil.

    Sejumlah tetangga yang mendengar informasi tentang hilangnya QAS turut membantu pencarian dengan menyusuri saluran irigasi.

    Setelah berjalan sekitar 300 meter, salah satu warga menemukan QAS mengapung dalam keadaan tidak sadarkan diri.

    Korban segera dievakuasi dan dibawa ke RSUD Nyi Ageng Serang di Sentolo, di mana tim medis menyatakan bahwa balita tersebut telah meninggal dunia akibat tenggelam.

    Jenazah QAS kemudian dibawa kembali ke rumah untuk proses pemakaman.

    Kejadian ini dilaporkan ke Polsek Sentolo, dan pihak kepolisian segera mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

    Iptu Sarjoko mengingatkan orang tua agar lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka, terutama saat bermain di luar rumah.

    “Pastikan mereka tetap dalam pengawasan saat sedang bermain di luar rumah,” ujar Sarjoko, menekankan pentingnya kewaspadaan orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul KRONOLOGI Bocah Umur Setahun Asal Kulon Progo Tewas Tercebur Saluran Irigasi.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pakai Motor Roda 3 Dibonceng 3 Orang, Remaja Tewas usai Tabrak Pohon Regional 15 Maret 2025

    Pakai Motor Roda 3 Dibonceng 3 Orang, Remaja Tewas usai Tabrak Pohon Regional 15 Maret 2025

    Pakai Motor Roda 3 Dibonceng 3 Orang, Remaja Tewas usai Tabrak Pohon
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Seorang
    remaja tewas
    dalam peristiwa
    motor roda tiga
    Tosa menabrak pohon di Jalan Kijosuto, Sebokarang, Kelurahan Wates, Kapanewon Wates, Kabupaten
    Kulon Progo
    , Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Remaja itu adalah DH (18) asal Wates.
    Ia mengalami lecet di kaki kanan dan pendarahan pada kepala.
    “Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit,” kata Iptu Sarjoko, Kasi Humas Polres Kulon Progo, Sabtu (15/3/2025).
    DH mengendarai Tosa hijau AB 4927 YA.
    Kendaraan itu adalah motor roda tiga dengan bak lebar pada bagian belakang.
    Terdapat pagar tinggi mengelilingi bak.
    Sementara DH mengendalikan motor, tiga remaja lain menumpang, yakni AF (16), MAA (16), dan MJRS (18).
    DH dan ketiga temannya berasal dari kampung yang sama.
    Motor melintas di Jalan Kijosuto dari arah gedung Kesenian menuju ke Barat pada pukul 10.00 WIB.
    Jalan aspal ini tidak mulus benar.
    Saat itu, jalan yang dilewati bergelombang sehingga motor oleng ke kiri lalu menabrak pohon.
    Tabrakan keras mengakibatkan lampu depan pecah dan setang bengkok.
    Naas, DH yang mengendalikan motor mengalami luka berat, terutama pada kepala.
    Pemuda tanggung itu tidak selamat dalam perjalanan ke rumah sakit.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polisi Bubarkan Aksi Pelajar Geber-geber Motor Sebabkan Macet, Kendaraan Disita Yogyakarta 9 Maret 2025

    Polisi Bubarkan Aksi Pelajar Geber-geber Motor Sebabkan Macet, Kendaraan Disita Yogyakarta 9 Maret 2025

    Polisi Bubarkan Aksi Pelajar Geber-geber Motor Sebabkan Macet, Kendaraan Disita
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Polisi yang sedang patroli jalanan menciduk motor
    Yamaha RX King
    tanpa pelat nomor dari tangan seorang pelajar di jalan aspal tepi Pantai Glagah, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Pasalnya, DN (16) asal Kapanewon Panjatan, menggeber-geber gas motor secara brutal sehingga suasana pantai menjadi tidak nyaman bagi pengunjung.
    “Pamit Samapta, Polsek Temon menghentikan kendaraan itu. Selanjutnya, sepeda motor diamankan ke Polsek Temon,” kata Iptu Sarjoko, Kasi Humas Polres Kulon Progo, Minggu (9/3/2025).
    Pantai Glagah adalah salah satu tujuan warga menunggu pagi setelah sahur.
    Kawasan pantai dan jalanan semakin dipadati pengunjung sampai pukul 07.00 WIB.
    Polisi Polsek Temon patroli sejak subuh di sana. Polisi mendapati kemacetan di jalan akibat motor RX King yang dikendarai DN.
    Motor tersebut tidak sesuai spesifikasi, tidak dilengkapi surat kendaraan, tanpa spion, dan tanpa pelat nomor.
    DN menarik-narik gas motor sehingga motor bersuara keras.
    Motor menggunakan knalpot modifikasi yang membuat suara semakin nyaring, menarik perhatian, dan membuat orang berkumpul di jalanan sehingga menyebabkan kemacetan.
    “Motor dihentikan polisi, diamankan, dan personel Polsek Temon lainnya membantu mengatur arus lalu lintas agar kembali lancar,” kata Sarjoko dalam pesan singkat.
    Polisi patroli segera menghentikan aksi DN, menyita motor, lalu mengamankannya ke Polsek Temon. Tontonan itu pun bubar.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.