Xcloud.id

Tag: Sari Yuliati

  • Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa

    Prabowo: Usia MKGR ke-65 bukti ketangguhan hingga bela ideologi bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa usia Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) yang menginjak 65 tahun merupakan bukti ketangguhan dalam memperjuangkan keadilan hingga membela Pancasila.

    “Perjalanan yang ke-65 tahun adalah bukti ketangguhan, semangat, pengabdian ormas MKGR dalam memperjuangkan keadilan dan kebijakan rakyat dan selalu membela ideologi negara, Pancasila,” kata Prabowo dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia juga menjelaskan MKGR lahir di saat negara sedang dalam pertarungan antara ideologi. Kendati demikian, MKGR setia kepada Pancasila.

    “MKGR telah menjadi Pancasila, simbol persatuan, gotong royong, dan pengabdian penuh kepada bangsa dan negara,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Presiden percaya MKGR akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dan akan terus menjaga dan mengawal program pemerintah yang bertujuan untuk membangun Indonesia yang kuat dan membawa keadilan dan kesejahteraan pada rakyat Indonesia.

    “Kita harus bersatu sama-sama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini adalah satu cita-cita MKGR,” ujarnya.

    Ia pun menyampaikan selamat ulang tahun Ke-65 untuk Ormas MKGR. Dirinya berharap MKGR senantiasa berjuang untuk Indonesia.

    “Hari ini dengan penuh rasa bangga saya bersama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat ulang tahun Ke-65 pada ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, MKGR,” ucap dia.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Bahlil Lahadalia jadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Adies Kadir mengungkapkan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia disepakati menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP ormas MKGR.

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan pimpinan DPD ormas MKGR Provinsi.

    “Yang saya hormati Bapak Bahlil Lahadalia, yang malam ini mewakili Bapak Wakil Presiden RI hadir dan juga kebetulan saat ini beliau ketua umum saya di Partai Golkar dan juga barusan tadi siang disepakati oleh seluruh pengurus dan pimpinan DPD Ormas MKGR Provinsi untuk menjadi Ketua Dewan Kehormatan DPP Ormas MKGR beserta ibu yang hadir di tengah-tengah kita,” kata Adies dalam sambutannya di Puncak HUT Ke-65 Ormas MKGR 2025, Jakarta, Sabtu malam.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Bahlil hadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 MKGR

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri Rakernas MPO dan HUT Ke-65 Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di kawasan Karet, Jakarta, Sabtu malam.

    Dia tiba sekitar pukul 19.44 WIB dengan mengenakan kemeja putih yang dibalut dengan jas MKGR berwarna jingga.

    Bahlil didampingi Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Mereka tampak disambut dengan tarian dan lagu E Mambo Simbo yang berasal dari Papua.

    Sebelumnya, Senin (30/12/2024), Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir mengungkapkan tema Rakernas dan MPO Ormas MKGR tahun 2025 adalah MKGR Solid Menuju Indonesia Emas dengan Sub Tema Ormas MKGR dari pelosok desa mengepung kota.

    Menurutnya, konsolidasi nasional Rakernas dan MPO ini sebagai langkah persiapan menuju Musyawarah Besar (Mubes) Ke-10 Ormas MKGR dengan salah satu agenda penting memilih ketua umum periode tahun 2025-2029 Ini juga digelar sebagai legal standing Mubes Ormas MKGR.

    “Persiapan-persiapan dalam rangka menyelenggarakan Mubes Ormas MKGR rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2025,” ucap Adies.

    Setelah pelaksanaan Rakernas dan MPO, DPP Ormas MKGR akan ada perubahan struktur organisasi terhadap beberapa pengurus yang telah mengundurkan diri, berhalangan tetap dan tidak aktif.

    “Sebagai salah satu ormas yang mendirikan Partai Golkar, Ormas MKGR harus diisi oleh kader-kader yang berkualitas untuk andil membesarkan Partai Golkar,” pungkas dia.

    DPP Ormas MKGR juga akan melakukan penambahan calon pengurus yang masuk jajaran Pengurus DPP Ormas MKGR, terutama anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang baru di lantik pada tanggal 1 Oktober 2024.

    Adapun acara ini dihadiri oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.

    Kemudian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Ketua MPR RI Kahar Muzakir, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Gubernur Lemhanas Ace Hasan Syadzily, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI.

    Selain itu, juga hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar Sarmuji dan Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua MKGR Adies Kadir. Ketua Dewan Pembina sekaligus Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Bendahara Umum Golkar Sari Yuliati, Ketua Dewan Etik Golkar Muhammad Hatta serta Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Sudah Tiga Bulan Ditahan Tanpa Audit Resmi, Tom Lembong Heran atas Status Tersangkanya

    Kejaksaan Agung menyebut Tom terlibat dalam praktik penunjukan perusahaan importir non-BUMN untuk mengimpor gula, yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh BUMN sesuai peraturan Kementerian Perdagangan.

    Hal tersebut diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan.

    “Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 Tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN,” kata Qohar.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, menilai tidak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi impor gula.

    Hal ini diungkapkan Sari Yuliati dalam Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2024) lalu.

    Sari Yuliati bahkan memberikan penjelasan panjang lebar terkait proses penerbitan izin impor gula yang diterbitkan pada 2015 dan 2016.

    “Tadi disebutkan pak Hinca, kasus ini menimbulkan spekulasi masyarakat, kasus ini sarat dengan kepentingan politik,” ujar Sari Yuliati di hadapan Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

    Menurutnya, izin tersebut dikeluarkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu. Sari menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan dalam penerbitan izin impor gula oleh Tom Lembong. (Muhsin/Fajar)

  • Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Politik, dari Hasto tidak kabur hingga penggunaan senjata oleh TNI

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait politik dan pertahanan terjadi di sepanjang Rabu (8/1), kemarin. Dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang tidak akan kabur dari kejaran KPK hingga kritik penggunaan senjata oleh anggota TNI.

    Berikut rangkaian berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

    1. PDIP jamin Hasto tidak kabur, setiap hari ke Kantor DPP

    Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menjamin Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak kabur usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebab setiap hari masih beraktivitas ke Kantor DPP PDIP, Jakarta.

    “Pak Hasto ada, Pak Hasto tidak kemana-mana, Pak Hasto setiap hari ke DPP partai. Saya jamin kalau urusan itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    2. PDIP sebut tak ada bukti signifikan saat KPK geledah rumah Hasto

    Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy menilai bahwa tidak ada bukti signifikan yang terkait dengan perkara setelah KPK menggeledah kediaman Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

    Menurut dia, KPK menggeledah kediaman Hasto di dua lokasi, yakni di kawasan Bekasi dan Kebagusan. Pada penggeledahan di Bekasi, menurut dia, barang yang disita adalah 1 buah USB (penyimpanan data) dan 1 buku catatan milik Kusnadi, sedangkan di Kebagusan tidak ada barang yang disita.

    Baca di sini

    3. DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Baca di sini

    4. Akademisi: Pencegahan radikalisme tak boleh kendur walau teroris turun

    Pencegahan radikalisme dan terorisme tidak boleh kendur dan lengah walaupun kini tindak kejahatan terorisme menurun, agar Indonesia pada tahun 2025 kembali berstatus zero terrorist attack, kata Guru Besar UIN Alauddin Makassar Prof Muammar Bakry.

    Menurut dia, Indonesia selama dua tahun terakhir tidak ada aksi terorisme atau zero terrorist attack. Catatan tersebut menjadi tantangan besar, apalagi di awal tahun ini kelompok-kelompok anti-Pancasila seperti biasa menyebarkan narasi-narasi terorisme yang mengancam persatuan dan perdamaian bangsa.

    Baca di sini

    5. Komisi III : Aturan penggunaan senjata api aparat harus ditinjau ulang

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati menilai aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat keamanan harus ditinjau ulang, menyusul sejumlah insiden penembakan oleh aparat kepolisian dan anggota TNI yang terjadi beberapa waktu terakhir.

    Dia pun memandang perlu adanya pemeriksaan kondisi psikologi aparat secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan senjata api oleh oknum.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi III terima 469 aduan kepada para mitra kerja sepanjang 2024

    Komisi III terima 469 aduan kepada para mitra kerja sepanjang 2024

    Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat terhadap para mitra kerjanya sepanjang tahun 2024, kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan Catatan Akhir Tahun terhadap Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    “Pengaduan masyarakat kita gas terus, sepanjang tahun 2024 Komisi III DPR RI menerima 469 laporan pengaduan masyarakat,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

    Dia mengatakan seluruh pengaduan masyarakat tersebut telah Komisi III DPR RI teruskan kepada mitra kerja dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh mitra kerja terkait.

    Selain itu, dia menyebut Komisi III DPR RI periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya dengan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) maupun Rapat Dengar Pendapat (RPDU) dengan berbagai pihak terkait.

    “Banyaknya laporan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat percaya dengan Komisi III DPR RI untuk segera menindaklanjuti pengaduan tersebut,” ujarnya.

    Dia lantas merinci bahwa Mahkamah Agung (MA) menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI yang terbanyak mendapatkan aduan dari masyarakat, yakni sebanyak 149 aduan atau 31,7 persen dari total aduan yang masuk ke Komisi III DPR RI.

    Dia menyebut kebanyakan aduan terhadap MA menyangkut tentang penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik.

    Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI dengan aduan terbanyak secara berturut-turut ditempati oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 113 aduan, Kejaksaan RI sebanyak 85 aduan, dan Polri sebanyak 60 aduan.

    Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 23 aduan, Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 18 aduan, Komisi Yudisial (KY) sebanyak 13 aduan, serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 8 aduan.

    Sementara itu, dia menyebut Polri menjadi mitra kerja yang paling responsif menindaklanjuti pengaduan masyarakat dari Komisi III DPR RI dengan persentase sebesar 94 persen.

    “Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut langsung direspons, Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait, langsung saat itu kita komunikasikan dan kita kawal terus bagaimana penanganannya,” tuturnya.

    Kemudian urutan mitra kerja Komisi III DPR RI yang paling responsif menindaklanjuti aduan secara berturut-turut adalah Kejaksaan RI (89 persen), Komisi Yudisial (85 persen), PPATK (85 persen), Mahkamah Konstitusi (78 persen), KPK (65 persen), BNN (54 persen), dan MA (38 persen).

    Pada kesempatan tersebut turut hadir Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati, dan para anggota Komisi III DPR RI lainnya yaitu Rikwanto, Rudianto Lallo, Nazaruddin Dek Gam, Hasbiallah Ilyas, dan Nabil Husein Said Amin.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • 10 Komisi III DPR Tetapkan Komjen Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK 2024-2029 Nasional

    10 Komisi III DPR Tetapkan Komjen Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK 2024-2029 Nasional

    Komisi III DPR Tetapkan Komjen Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK 2024-2029
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Komisi III
    DPR RI menetapkan Komjen
    Setyo Budiyanto
    sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) periode 2024-2029.
    Penetapan ini dilakukan berdasarkan pemungutan suara atau voting yang dilakukan setelah uji kepatutan dan kelayakan (
    fit and proper test
    ) terhadap 10 nama calon pimpinan KPK rampung digelar.
    Pantauan
    Kompas.com
    dalam rapat pleno di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2024), Komisi III memilih Setyo sebagai Ketua KPK yang baru.
    Hasil voting, Setyo memperoleh 46 suara dalam voting, dari total 48 suara.
    Adapun rapat pleno ini dipimpin Ketua Komisi III, Habiburokhman.
    Hadir juga empat Wakil Ketua Komisi III, yaitu Ahmad Sahroni, Rano Al Fath, Dede Indra Permana, dan Sari Yuliati.
    Rapat dihadiri 48 anggota Komisi III DPR RI dari delapan fraksi secara langsung di ruang rapat pleno Komisi III DPR RI.
    Dalam rapat, Komisi III DPR RI juga menetapkan empat komisioner KPK terpilih.
    Selain Setyo, empat komisioner terpilih lainnya adalah Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono.
    Nantinya, nama-nama para komisioner terpilih tersebut kemudian segera dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan sebagai komisioner KPK.
    Selanjutnya, kelima komisioner KPK tersebut akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.
    Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menggelar
    fit and proper test
    terhadap 10 calon pimpinan KPK. Proses ini digelar dua hari pada 18-19 November 2024.
    Pada 18 November, empat capim yang mengikuti
    fit and proper test
    adalah Setyo Budiyanto, Poengky Indarti, Fitroh Rohcahyanto, dan Michael Rolandi Chesnata Brata.
    Sedangkan pada hari kedua, giliran enam capim KPK yang menjalani ujian, yakni Ida Budhiarti, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, Djoko Poerwanto, Ahmad Alamsyah Saragih, dan Agus Joko Pramono.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi III DPR Selesai Uji kelayakan Capim dan Cadewas KPK – Espos.id

    Komisi III DPR Selesai Uji kelayakan Capim dan Cadewas KPK – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Bisnis.com/Abdullah Azzam)

    Esposin, JAKARTA — Uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk masa jabatan 2024-2029 telah rampung dilakukan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Adapun Capim KPK terdiri dari 10 orang dan Calon Dewas KPK juga terdiri dari 10 orang. Baik Capim maupun Calon Dewas KPK, akan dipilih masing-masing lima orang dalam rapat pleno Komisi III DPR RI.

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    “Komisi III DPR RI dalam rapat pleno akan memilih dan menetapkan lima orang Pimpinan KPK, sekaligus memilih salah satu dari lima orang Pimpinan KPK terpilih sebagai ketua,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati, dilansir Antara.

    Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Calon Pimpinan KPK dilaksanakan terlebih dahulu pada Senin-Selasa, 18-19 November 2024. Sedangkan ujian terhadap 10 Calon Dewas KPK digelar setelahnya pada Rabu-Kamis, 20-21 November 2024.

    Selanjutnya, rapat pleno pemilihan dan penetapan Capim dan Calon Dewas KPK oleh Komisi III DPR RI dijadwalkan digelar pada pukul 11.00 WIB.

    Agenda tersebut dilakukan setelah fraksi-fraksi melaksanakan konsolidasi. “Langsung voting saja,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    Berikut Capim KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Setyo Budiyanto

    2. Poengky Indarti

    3. Fitroh Rohcahyanto

    4. Michael Rolandi Cesnanta

    5. Ida Budhiati

    6. Ibnu Basuki Widodo

    7. Johanis Tanak

    8. Djoko Poerwanto

    9. Ahmad Alamsyah Saragih

    10. Agus Joko Pramono

    Berikut Calon Dewas KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Mirwazi

    2. Elly Fariani

    3. Wisnu Baroto

    4. Benny Jozua Mamoto

    5. Gusrizal

    6. Sumpeno

    7. Chisca Mirawati

    8. Hamdi Hassyarbaini

    9. Heru Kreshna Reza

    10. Iskandar MZ

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Komisi III DPR selesai uji kelayakan Capim dan Calon Dewas KPK

    Komisi III DPR selesai uji kelayakan Capim dan Calon Dewas KPK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI telah selesai melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk masa jabatan 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun Capim KPK terdiri dari 10 orang dan Calon Dewas KPK juga terdiri dari 10 orang. Baik Capim maupun Calon Dewas KPK, akan dipilih masing-masing lima orang dalam rapat pleno Komisi III DPR RI.

    “Komisi III DPR RI dalam rapat pleno akan memilih dan menetapkan lima orang Pimpinan KPK, sekaligus memilih salah satu dari lima orang Pimpinan KPK terpilih sebagai ketua,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati.

    Uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 Calon Pimpinan KPK dilaksanakan terlebih dahulu pada Senin-Selasa, 18-19 November 2024. Sedangkan ujian terhadap 10 Calon Dewas KPK digelar setelahnya pada Rabu-Kamis, 20-21 November 2024.

    Selanjutnya, rapat pleno pemilihan dan penetapan Capim dan Calon Dewas KPK oleh Komisi III DPR RI dijadwalkan digelar pada pukul 11.00 WIB. Agenda tersebut dilakukan setelah fraksi-fraksi melaksanakan konsolidasi.

    “Langsung voting saja,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.

    Berikut Capim KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Setyo Budiyanto

    2. Poengky Indarti

    3. Fitroh Rohcahyanto

    4. Michael Rolandi Cesnanta

    5. Ida Budhiati

    6. Ibnu Basuki Widodo

    7. Johanis Tanak

    8. Djoko Poerwanto

    9. Ahmad Alamsyah Saragih

    10. Agus Joko Pramono

    Berikut Calon Dewas KPK berdasarkan urutannya, yang telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan:

    1. Mirwazi

    2. Elly Fariani

    3. Wisnu Baroto

    4. Benny Jozua Mamoto

    5. Gusrizal

    6. Sumpeno

    7. Chisca Mirawati

    8. Hamdi Hassyarbaini

    9. Heru Kreshna Reza

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Undang Prabowo, Jokowi hingga Doa 1.000 Anak Yatim

    Undang Prabowo, Jokowi hingga Doa 1.000 Anak Yatim

    Jakarta –

    Golkar memulai rangkaian HUT ke-60 partai yang bakal digelar di SICC, Sentul, Jawa Barat. Golkar mengharapkan dapat terus mengabdi kepada masyarakat menjelang peringatan HUT ke-60 mereka.

    Salah satu rangkaian HUT Golkar yakni doa bersama 1.000 anak yatim yang diselenggarakan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (17/11) kemarin.

    “Tadi kita sudah melaksanakan doa bersama 1.000 anak yatim sebagai rangkaian peringatan HUT Ke-60 Partai Golkar,” ujar Ketua Panitia Penyelenggara HUT Ke-60 Partai Golkar, Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (18/11/2024).

    Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut, tujuan doa bersama 1.000 anak yatim ini agar mendapatkan keberkahan untuk perjuangan partai. Dia menyebutkan tekad Golkar untuk terus menjadi lebih baik.

    “Kami berikhtiar mendapat berkah dari Allah SWT melalui doa bersama ini agar Partai Golkar selalu bisa menjadi partai yang lebih baik untuk berbakti kepada rakyat, nusa bangsa serta negara Indonesia tercinta ini,” kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar.

    Puncak HUT Golkar ke-60 bakal digelar 12 Desember 2024 di Sentul, Jawa Barat. Puncak acara dimulai dengan bimbingan teknis Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPR dan DPRD se-Indonesia yang akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC).

    “Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ketum KIM juga diundang, ketum partai koalisi diundang,” kata Ketua Panitia Penyelenggara HUT Ke-60 Partai Golkar, Sari Yuliati, di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (16/11).

    Nantinya, kata Sari, Prabowo akan menyampaikan pidato politiknya dalam acara tersebut. “Pak Prabowo iya (pidato),” kata dia.

    (gbr/gbr)