Xcloud.id

Tag: Sanny Iskandar

  • Soal premanisme ormas di kawasan industri, Kemenperin cari solusi

    Soal premanisme ormas di kawasan industri, Kemenperin cari solusi

    Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan akan mencari solusi terkait aktivitas premanisme organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industri yang dinilai mengganggu kinerja pabrik di kawasan tersebut.

    “Kalaupun akhirnya terjadi excess, terjadi apa yang kita tidak inginkan, ya ini yang kita coba cari solusinya,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy di Jakarta, Kamis.

    Dirinya menyebut dalam menopang sektor perindustrian, pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama pemerintah daerah, kementerian atau lembaga lain, serta aparat penegak hukum.

    Menurutnya, tujuan dibentuknya kawasan industri yakni untuk membuat kinerja sektor manufaktur lebih optimal, meningkatkan utilisasi, serta menekan biaya logistik.

    Menurut dia, meski penanganan aktivitas ormas di kawasan industri tak mudah, namun pihaknya memastikan memberi perhatian (concern) terhadap hal tersebut.

    “Sekali lagi ini concern yang kami terima,” ujar dia pula.

    Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Kalau dihitung semuanya, ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula.

    Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    HKI: Investasi batal ratusan triliun rupiah akibat premanisme ormas

    Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red).

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas).

    “Kalau dihitung semuanya, ‘ngitungnya bukan cuma yang keluar, tapi yang nggak jadi masuk juga. Itu bisa ratusan T (triliun rupiah, Red),” kata Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, ditemui usai dialog optimalisasi kawasan industri, di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, ormas tersebut menyebabkan gangguan keamanan, karena masuk ke kawasan industri untuk melakukan demonstrasi. Sanny menyebut, biasanya ormas tersebut meminta diikutsertakan dalam proses pembangunan ataupun aktivitas pabrik.

    “Yang mereka pingin itu adalah supaya yang terkait dengan pabrik, selalu ya, dia kan butuh transportasi, catering atau apa, pingin beli ini, beli itu, mau bangun perluasan pabriknya atau apa, mereka itu minta diserahkan ke mereka,” kata dia pula.

    Sanny mengatakan beberapa investor sudah mengirimkan surat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto terkait premanisme ormas.

    “Beberapa investor akhirnya nulis surat langsung ke Presiden,” ujarnya.

    Untuk wilayah yang sering terjadi premanisme ormas, ia mengatakan berada di Bekasi, Karawang, Jawa Timur, dan Batam.

    Lebih lanjut, dirinya meminta jaminan keamanan kepada pemerintah, mengingat beberapa kawasan industri merupakan objek vital nasional.

    “Modusnya memang gitu, mereka melakukan unjuk rasa dan segala macam untuk menutup kawasan. Sehingga pabrik-pabrik itu nggak bisa keluar, barang-barang nggak bisa masuk, bahan baku nggak bisa masuk, barang jadi nggak bisa keluar,” kata dia pula.

    Selain itu, ia mencontohkan ada salah satu ormas yang sudah melakukan penyegelan pabrik di kawasan industri.

    “Kalau lihat fotonya tahulah, bajunya loreng-loreng dan segala macam. Ini yang nyegel bukan polisi, ini ormas. Jadi sudah sampai segitunya,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dengan gotong-royong bertekad 0% kemiskinan

    Dengan gotong-royong bertekad 0% kemiskinan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Arsjad Rasjid: Dengan gotong-royong bertekad 0% kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 13:40 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah pengusaha berkumpul di Istana Bogor Jawa Barat pada jamuan makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba. Diantara sejumlah pengusaha yang hadir nampak terlihat Sanny Iskandar, Arsjad Rasjid, Garibaldi Thohir, Anindya Bakrie serta sejumlah pengusaha lainnya.

    Menurut Arsjad Rasjid yang memegang teguh prinsip gotong-royong sebagai salah satu nilai khas Indonesia dalam berwirausaha, dirinya melihat peluang besar untuk memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Waswas Daya Saing Industri Turun, Pengusaha Desak Pemerintah Perpanjang HGBT

    Waswas Daya Saing Industri Turun, Pengusaha Desak Pemerintah Perpanjang HGBT

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar mendesak pemerintah untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Sanny mengatakan, HGBT sangat krusial bagi industri manufaktur, terutama yang berbasis energi intensif. Menurutnya, jika HGBT diperpanjang hingga 2025, akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi pelaku usaha dalam merencanakan investasi. 

    Namun, jika tidak, pihaknya khawatir akan ada dampak signifikan pada daya saing industri nasional.

    “HKI terus memperjuangkan agar HGBT ini diperpanjang dengan skema yang lebih mendukung industri. Jika harga gas terlalu tinggi atau fluktuatif, banyak investor dapat beralih ke negara lain yang menawarkan tarif lebih kompetitif,” ucap Sanny kepada Bisnis, Senin (6/1/2025).

    Oleh karena itu, Sanny mengingatkan pemerintah untuk perlu mengambil momentum pada awal 2025 ini dengan segera memberikan kepastian mengenai perpanjangan harga HGBT. Hal ini, kata dia, agar dapat mengurangi keraguan di kalangan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Terutama dalam sektor industri yang membutuhkan waktu pengembalian modal yang lama, seperti industri manufaktur dan infrastruktur,” ucap Sanny.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan masih menghitung pasokan gas sebelum melanjutkan kebijakan HGBT.

    Sekretaris Jenderal ESDM Dadan Kusdiana menuturkan pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap kebijakan HGBT yang kemungkinan akan dilanjutkan untuk tujuh sektor industri. Salah satunya dengan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara. 

    “Nah, pemerintah nanti akan menetapkan harganya. Dengan mempertimbangkan, tetap sih mempertimbangkan pasokan dan mempertimbangkan kecukupan penerimaan negara,” kata Dadan di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025). 

    Terkait dengan perluasan penerima HGBT, Dadan menjelaskan bahwa kelanjutan atau perluasan kebijakan HGBT untuk sektor industri nantinya akan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, dirinya menuturkan bahwa kebijakan terkait dengan perpanjangan HGBT akan segera dikeluarkan.

    “Iya sebentar lagi kita akan terbitkan [kebijakan HGBT]. Kalau aturannya kalau diperluas, itu kan harus sedang yang dipimpin oleh presiden,” ujarnya.

  • RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    RI Dilirik Investor Asing, Prabowo Mesti Lakukan Hal-Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan investor asing yang memasuki kawasan industri di Indonesia menuntut adanya digitalisasi dan komitmen terhadap keberlanjutan alias sustainability, terutama terkait pusat data atau data center.

    Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menyebut bahwa investor global kini lebih memilih adanya penguatan digitalisasi dan keberlanjutan.

    “Terkait dengan tuntutan dari investor, khususnya global multinasional companies yang memasuki ke kawasan-kawasan industri Indonesia, ini dua tuntutan, dua tren global saat ini yang terkait dengan digitalisasi dan sustainability sangat luar biasa sekali,” kata Sanny dalam konferensi pers Outlook Ekonomi 2025 di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis (19/12/204).

    Bahkan, Sanny menyebut pusat data sangat menuntut adanya dua hal ini di Indonesia.

    “Dan sekarang ini banyak sekali memang industri-industri pusat data [data central] yang masuk sangat menuntut hal tersebut [digitalisasi dan sustainabilty],” ungkapnya.

    Untuk itu, Apindo meminta agar pemerintah mendukung dan memperkuat digitalisasi serta keberlanjutan di Tanah Air untuk menarik investor asing.

    “Tentunya dukungan pemerintah sangat dibutuhkan di dalam electric power supply, supply dari air bakunya dan segala macam,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Apindo 2023—2028 Shinta Widjaja Kamdani mengatakan bahwa sektor hijau memiliki potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi Indonesia. Sayangnya, sektor hijau masih menghadapi tantangan investasi yang rendah.

    Shinta menuturkan, investasi energi baru terbarukan (EBT) hanya mencapai US$1,5 miliar pada 2023, atau turun 9,3% dibanding tahun sebelumnya.

    Padahal, ungkap dia, transformasi hijau dapat meningkatkan PDB hingga Rp638 triliun pada 2030 dan diproyeksikan menciptakan 1,7 juta pekerjaan di sektor hijau pada 2045.

    Di samping itu, dia juga menyebut isu keberlanjutan seperti pengembangan pasar karbon menjadi krusial untuk mendukung transisi net zero dengan menciptakan sumber pendanaan baru.

    Dalam hal optimalisasi, Shinta menjelaskan perlu dukungan strategis dari pemerintah, mulai dari kompensasi biaya awal melalui insentif fiskal, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga bagi proyek hijau, dan peningkatan alokasi dana pengembangan riset dan teknologi.

    Selain itu, juga diperlukan pengembangan regulasi dan standar yang konsisten. Serta, penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan kepastian hukum dalam mendorong implementasi ekonomi hijau yang berkelanjutan.

    Menurut Shinta, dukungan ini bakal mempercepat transisi ekonomi hijau sekaligus memastikan manfaatnya bagi perekonomian nasional.

  • Pengakuan Apindo: UU Cipta Kerja Persulit Usaha

    Pengakuan Apindo: UU Cipta Kerja Persulit Usaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja ternyata tidak mempermudah iklim berusaha di Indonesia, malah sebaliknya.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sanny Iskandar mengungkap penerbitan perizinan usaha semakin runyam usai terbitnya UU Cipta Kerja.

    “Dengan UU Cipta Kerja, akhirnya [aturan] turunan-turunannya itu tidak semakin mempermudah namun mempersulit,” ujar Sanny dalam konferensi pers di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).

    Dia merincikan ada tiga perizinan dasar yang sangat menghambat. Pertama, perizinan yang terkait tata ruang.

    Menurutnya, pengesahan terkait rencana tata ruang wilayah di daerah sangat lambat. Padahal, sambungnya, pelaku usaha tidak bisa bergerak kalau tidak ada pengesahan ihwal rencana tata ruang wilayah.

    Kedua, perizinan bangunan yang kini harus ada sertifikat alih fungsi lahan sehingga prosesnya menjadi sangat panjang.

    Ketiga, soal perizinan lingkungan, Sanny mengklaim bahwa ribuan permohonan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bertumpuk di Kementerian Lingkungan.

    “Padahal tiga hal yang tadi saya sebutkan, tata ruang, perizinan bangunan, dan masalah lingkungan, itu berkaitan erat dengan industri manufaktur kita,” ungkapnya.

    Sanny meyakini target pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto bergantung kepada pertumbuhan industri manufaktur. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah segera membenahi aturan perizinan usaha.

  • Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Manufaktur Kontraksi, HKI Proyeksi Penjualan Lahan Industri Masih Cerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Kawasan Industri (HKI) memprediksi penjualan lahan industri masih tumbuh positif meskipun kondisi industri manufaktur nasional masih mengalami kontraksi. Kebutuhan lahan untuk sejumlah industri disebut masih besar. 

    Berdasarkan data Kemenperin, total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terokupansi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.

    Ketua Umum HKI Sanny Iskandar mengatakan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. 

    “Meskipun ada sentimen kontraksi dalam sektor manufaktur, prospek penjualan lahan di kawasan industri tetap positif,” kata Sanny kepada Bisnis, Jumat (13/12/2024). 

    Sanny menerangkan bahwa permintaan lahan industri kedepannya masih positif, terutama untuk kawasan industri yang berfokus pada sektor-sektor yang lebih tahan terhadap krisis ekonomi global, seperti teknologi dan logistik.

    Kendati demikian, tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. 

    “Hal ini karena kebutuhan untuk pengembangan kawasan industri yang lebih ramah terhadap teknologi tinggi dan berbasis pada industri hijau masih cukup besar,” tuturnya. 

    Untuk itu, pihaknya akan fokus mengembangan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.

    Dengan optimisme tersebut, pengelola kawasan industri cukup optimistis dapat berkontribusi dalam pencapaian target ekonomi 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. 

    “Salah satu strategi utama adalah memperkuat kemitraan dengan investor dan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan kawasan industri berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan,” tuturnya. 

    Tak hanya itu, pengelola kawasan industri juga akan fokus pada peningkatan daya saing, seperti menyediakan infrastruktur yang lebih baik, mendorong digitalisasi industri, serta memperkenalkan insentif bagi perusahaan yang berinvestasi dalam sektor-sektor prioritas seperti energi terbarukan dan kendaraan listrik. 

    “Meskipun ada tantangan, kawasan industri masih menunjukkan peran positifnya sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkasnya. 

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya mendorong pemerataan pembangunan kawasan industri ke seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan melalui program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Proyek Strategis Nasional (PSN), yang sampai dengan saat ini telah terdapat 30 kawasan industri yang beroperasi, dan rata-rata berlokasi di luar Pulau Jawa.

    PSN merupakan proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN tersebut, terdapat komitmen investasi sekitar Rp2.785 triliun yang Akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenan di dalamnya,” sebut Agus. 

    Adapun hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp68 triliun. 

    “Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp481 triliun,” imbuhnya.