Xcloud.id

Tag: Sanae Takaichi

  • Bersitegang, PM Jepang Bilang Selalu Terbuka untuk Dialog dengan China

    Bersitegang, PM Jepang Bilang Selalu Terbuka untuk Dialog dengan China

    Jakarta –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengatakan bahwa ia “selalu terbuka” untuk dialog dengan China, meskipun ada perselisihan diplomatik antara Tokyo dan Beijing atas komentar yang ia buat tentang Taiwan.

    “China adalah tetangga penting bagi Jepang, dan kita perlu membangun hubungan yang konstruktif dan stabil,” kata Takaichi dalam konferensi pers, dilansir kantor berita AFP, Rabu (17/12/2025).

    “Jepang selalu terbuka untuk dialog dengan China. Kami tidak menutup pintu kami,” imbuhnya.

    China dan Jepang bersitegang setelah pernyataan Takaichi pada bulan November lalu, bahwa Tokyo dapat campur tangan secara militer dalam serangan apa pun terhadap Taiwan.

    Dalam eskalasi terbaru perselisihan bulan ini, pesawat militer China mengunci radar ke jet Jepang, yang mendorong Tokyo untuk memanggil duta besar Beijing.

    Diketahui bahwa China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasainya.

    Komentar tersebut memicu reaksi diplomatik yang tajam dari Beijing, yang telah mendesak warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang.

    Data resmi yang dirilis pada hari Rabu (17/12) menunjukkan bahwa peringatan tersebut telah berdampak pada jumlah pengunjung.

    Kedatangan dari China daratan ke Jepang bulan lalu hanya meningkat tiga persen dari tahun sebelumnya, pertumbuhan terlemah sejak Januari 2022, menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang (JNTO).

    Pertumbuhan tahunan pengunjung China ke Jepang telah stabil di angka dua digit selama beberapa bulan — 22,8 persen pada Oktober, 18,9 persen pada September, dan 36,5 persen pada Agustus.

    China adalah sumber wisatawan terbesar ke kepulauan Jepang, dengan hampir 7,5 juta pengunjung dalam sembilan bulan pertama tahun 2025 — seperempat dari semua wisatawan asing, menurut angka resmi.

    Terpikat oleh nilai yen yang lemah, mereka menghabiskan uang setara dengan US$3,7 miliar pada kuartal ketiga.

    MenurutJNTO, setiap turis China rata-rata menghabiskan 22 persen lebih banyak daripada pengunjung lain tahun lalu.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • PM Jepang Bentuk Satgas untuk Nilai Kerusakan Gempa Terbaru

    PM Jepang Bentuk Satgas untuk Nilai Kerusakan Gempa Terbaru

    Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.

    Kita awali edisi Selasa, 9 Desember 2025 dari perkembangan gempa di Jepang.

    Jepang diguncang gempa

    Gempa berkekuatan 7,6 pada skala Richter melanda Jepang utara pada Senin malam, melukai lebih dari 20 orang dan sempat memicu tsunami setinggi 70 sentimeter di wilayah pesisir Pasifik, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA).

    Reuters melaporkan bahwa sekitar 90.000 orang diperintahkan untuk mengungsi, sebelum Jepang mencabut semua peringatan tsunami beberapa jam setelah gempa.

    “Saya belum pernah mengalami guncangan sebesar ini,” kata pemilik toko swalayan, Nobuo Yamada, di kota Hachinohe kepada kantor berita NHK.

    Sementara itu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pemerintahnya sudah membentuk satuan tugas darurat untuk segera menilai tingkat kerusakan akibat gempa.

    “Kami mengutamakan nyawa orang-orang dan melakukan segala yang kami bisa,” ujarnya.

    Bentrokan baru antara Thailand dan Kamboja

    Pertempuran kembali terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, setelah kedua belah pihak saling tuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani setelah perang lima hari pada bulan Juli lalu.

    Menurut militer Thailand, mereka melancarkan serangan udara setelah seorang tentara Thailand tewas dan empat lainnya luka-luka dalam bentrokan di provinsi paling timur, Ubon Ratchathani.

    Menteri Informasi Kamboja Neth Pheaktra mengatakan sejak pertempuran dimulai, empat warga sipil Kamboja tewas dan sembilan lainnya luka-luka.

    Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja, Maly Socheata, menyerukan komunitas internasional untuk “mengecam pelanggaran deklarasi bersama perjanjian damai antara Kamboja dan Thailand” dalam konferensi pers, Senin (08/12) kemarin.

    Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengatakan negaranya “tidak pernah ingin melihat kekerasan”, tetapi pemerintah tidak akan menoleransi pelanggaran kedaulatannya.

    Satu dari bayi kembar siam meninggal setelah upaya pemisahan

    Para ahli bedah di Sydney berupaya memisahkan bayi kembar siam yang langka, yang diterbangkan dari Papua Nugini, tapi hanya satu bayi laki-laki yang selamat.

    Tom dan Sawong, yang berusia hampir dua bulan, menjalani operasi selama tujuh jam di Rumah Sakit Anak Sydney pada hari Minggu (07/12) lalu.

    Tom meninggal beberapa menit setelah operasi, menurut pilot Jurgen Ruh, yang sedang bersama orang tua bayi kembar dan pertama kali membantu membawa bayi-bayi itu ke Port Moresby dari pedalaman Papua Nugini untuk dirawat.

    Kepada wartawan, Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengatakan pemerintahannya sudah memberikan “jaminan kalau tagihan medis” akan ditanggung.

    “Berdasarkan jaminan kami, [pemerintah Australia] dapat memfasilitasi pemindahan cepat ke rumah sakit,” katanya.

    Kebocoran air di museum Louvre

    Kebocoran air ditemukan di museum Louvre akhir November lalu dan diperkirakan berdampak pada “antara 300 dan 400 karya,” kata Wakil Administrator Museum, Francis Steinbock.

    Koleksi yang terdampak termasuk “jurnal egyptology” dan “dokumentasi ilmiah” yang digunakan oleh para peneliti Mesir.

    Barang-barang yang rusak berasal dari akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dan “sangat berguna” tetapi “sama sekali bukan barang unik,” tambah Francis kepada kantor berita AFP.

    “Tidak ada artefak warisan yang terdampak oleh kerusakan ini,” jelasnya, yang juga mengatakan belum ada kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

    Louvre mengatakan akan ada penyelidikan internal atas kebocoran tersebut.

    Tonton juga video “Peringatan Tsunami 3 Meter Dikeluarkan Seusai Gempa M 7,6 Jepang”

  • Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Kenapa Ekspansi Fiskal PM Jepang Bikin Gentar Pasar Global?

    Jakarta –

    Mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meredam lonjakan biaya hidup adalah agenda utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sejak dilantik pada Oktober lalu. Misinya tidak mudah, akibat tekanan inflasi yang terus membandel.

    Takaichi, 64 tahun, berupaya menghindari nasib pendahulunya, Shigeru Ishiba, yang hanya bertahan sekitar satu tahun sebelum tersingkir akibat kekecewaan publik, terutama karena inflasi yang tak kunjung terkendali.

    Sebagai pengagum mendiang Perdana Menteri Shinzo Abe, Takaichi bertekad melanjutkan warisan Abenomics. Doktrin tersebut mendiktekan serangkaian kebijakan yang mengandalkan pelonggaran moneter secara agresif, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. Langkah ini diyakini ampuh untuk menarik Jepang keluar dari spiral deflasi berkepanjangan yang ditandai penurunan harga dan lemahnya belanja konsumen.

    Namun, ekonomi Jepang — terbesar keempat di dunia — justru menyusut pada kuartal ketiga. Hal ini menambah tekanan politik dan ekonomi terhadap pemerintahan baru di Tokyo.

    Sebagai respons, Takaichi bulan lalu meluncurkan paket belanja besar-besaran untuk mendongkrak pertumbuhan dan menopang daya beli rumah tangga. Paket senilai US$ 135 miliar itu mencakup bantuan tunai bagi orang tua serta subsidi energi.

    Dapatkah stimulus mendongkrak pertumbuhan?

    Werner Pasha, pakar Jepang dan profesor di Institute of East Asian Studies, Universitas Duisburg-Essen, meragukan bahwa dana stimulus akan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi secara berarti.

    “Pertama, tambahan permintaan akan meningkatkan tekanan inflasi, mungkin sudah terasa dalam jangka pendek, dan pasti dalam jangka menengah,” ujarnya kepada DW. “Kedua, patut dipertanyakan apakah pemerintah benar-benar mampu meningkatkan belanja efektif secepat yang diinginkan. Di masa lalu, hal itu tidak terjadi.”

    Kepada DW, Estevez-Abe mengatakan Takaichi menjanjikan investasi di beragam sektor strategis—mulai dari kecerdasan buatan, semikonduktor, bioteknologi, hingga antariksa dan pelayaran. “Namun niat ini lebih terlihat seperti daftar harapan ketimbang rencana strategis yang matang,” ujarnya.

    Dia menilai belanja tambahan justru “obat yang keliru” bagi masalah Jepang, yang bersumber dari tantangan struktural: populasi menua dan menyusut, kurangnya investasi pendidikan publik, serta alokasi modal ke sektor-sektor yang tidak efisien.

    “Saya tidak melihat anggaran Takaichi, maupun pernyataannya sejauh ini, menyentuh akar persoalan tersebut,” katanya.

    Keuangan publik dalam kondisi rapuh

    Di sisi lain, rencana belanja ekspansif berisiko semakin membebani kas negara. Jepang saat ini pun sudah memegang rekor sebagai negara industri dengan beban utang tertinggi—sekitar 250 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    Meski demikian, Jepang sejauh ini terhindar dari krisis pembiayaan, terutama karena struktur utangnya. Seluruh obligasi pemerintah diterbitkan dalam mata uang yen, dan lebih dari 90 persen dipegang institusi domestik — lebih dari setengahnya oleh bank sentral.

    Walau pemerintah sarat utang, perekonomian Jepang secara keseluruhan tergolong “kaya,” kata Franz Waldenberger, Direktur German Institute for Japanese Studies. Jepang memiliki rasio aset luar negeri bersih terhadap PDB yang “termasuk tertinggi di dunia.”

    “Saya menyebutnya negara kaya, pemerintah miskin,” ujarnya.

    Imbal hasil naik, inflasi membandel

    Namun ekonomi yang lesu dan gelontoran stimulus terbaru mulai mendorong naik beban utang. Tingkat kupon obligasi pemerintah Jepang juga terus naik dalam beberapa bulan terakhir.

    Imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun — tingkat pengembalian total tahunan bagi investor—melonjak menjadi 1,92 persen, tertinggi dalam hampir dua dekade.

    “Pasar obligasi Jepang sedang berada di tepi luka yang diciptakannya sendiri,” kata Alicia Garcia-Herrero, kepala ekonom Asia-Pasifik di bank investasi Prancis Natixis. Dia menyebut belanja agresif Tokyo sebagai “perjudian menggandakan taruhan pada kartu yang sudah kalah.”

    Inflasi sendiri tetap bertahan di atas target bank sentral sebesar 2 persen. Sebagai negara yang miskin sumber daya, Jepang sangat bergantung pada impor pangan, energi, dan bahan mentah. Yen yang lemah memperparah tekanan harga karena impor menjadi lebih mahal.

    “Inflasi hanya akan turun jika yen menguat. Tapi itu memerlukan kenaikan suku bunga, yang justru akan memperberat kemampuan pemerintah untuk berutang,” kata Estevez-Abe. Ia menyebut rencana Takaichi sebagai situasi Catch-22—serba salah.

    Bank Sentral Jepang terakhir menaikkan suku bunga dari 0,25 persen menjadi 0,5 persen pada Januari, lalu menahannya hingga kini. Spekulasi pun menguat bahwa kenaikan lanjutan akan dibahas dalam rapat 18–19 Desember mendatang.

    Kekhawatiran pembalikan carry trade

    Kombinasi suku bunga yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi yang meningkat memicu kekhawatiran di pasar keuangan global terkait potensi pembalikan praktik carry trade mata uang yen.

    Selama puluhan tahun, investor global memanfaatkan pinjaman murah dalam yen untuk membeli aset berimbal hasil lebih tinggi di luar negeri, seperti saham AS dan obligasi Treasury. Skema ini bergantung pada suku bunga rendah dan yen yang lemah.

    Jika suku bunga Jepang naik dan yen menguat, carry trade berpotensi berbalik arah — memicu gejolak pasar dan menekan valuasi aset berisiko, termasuk saham teknologi dan kripto.

    “Kondisi ini menyulut ketakutan akan runtuhnya yen carry trade, skema global senilai US$ 20 triliun,” kata Garcia-Herrero, menyebutnya sebagai mesin gelembung aset dari Wall Street hingga pasar berkembang.

    Meski kecil kemungkinan berujung krisis finansial besar seperti 2008/2009, dampaknya tetap bisa signifikan: penurunan saham 5–12 persen dan lonjakan imbal hasil obligasi hingga 20–40 basis poin.

    Pasha menyebut yen carry trade sebagai fenomena makroekonomi yang “aneh,” yang berkontribusi pada euforia bitcoin dan valuasi ekstrem saham teknologi dan AI.

    Dari sudut pandang itu, ia menilai berkurangnya praktik ini justru patut disambut. Namun ia mengingatkan, “pasar bisa menjadi tidak stabil dan lepas kendali jika arus keuangan berubah terlalu drastis.”

    Meski begitu, dia menegaskan, gejolak finansial semata masih akan lebih ringan dampaknya dibanding guncangan dunia nyata—seperti perang dagang AS–Cina yang memburuk atau pandemi baru.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Menkeu Purbaya Ungkap Prabowo Setuju Rp 200 T Diguyur ke Bank”

    (ita/ita)

  • Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Korban Luka 30 Orang

    Gempa M 7,5 Guncang Jepang, Korban Luka 30 Orang

    Jakarta –

    Gempa besar di lepas pantai utara Jepang menyebabkan setidaknya 30 orang terluka. Gempa bumi ini juga merusak jalan-jalan dan menyebabkan ribuan orang tanpa listrik dalam suhu udara dingin.

    Dilansir kantor berita AFP, Selasa (9/12/2025), Badan Meteorologi Jepang mengatakan gempa dengan Magnitudo (M) 7,5 yang terjadi pada pukul 23.15 hari Senin (8/12) waktu setempat — diturunkan dari M 7,6 sebelumnya — meningkatkan kemungkinan terjadinya gempa serupa atau lebih besar dalam beberapa hari mendatang.

    Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan 30 orang terluka akibat gempa di lepas pantai wilayah Aamori, yang memicu gelombang tsunami setinggi 70 sentimeter (28 inci) tersebut.

    Korban luka termasuk satu orang yang mengalami luka serius di pulau utama di utara, Hokkaido, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

    Rekaman video menunjukkan beberapa retakan di jalan dan setidaknya satu mobil terperosok ke dalam lubang, dengan pecahan kaca jendela berserakan di jalan dan trotoar.

    Awalnya, terdapat beberapa laporan kebakaran. Juru bicara pemerintah Minoru Kihara mengatakan pada hari Selasa (9/12) bahwa terdapat satu kebakaran yang terkonfirmasi di sebuah rumah.

    Di Hokkaido, seorang reporter AFP mengatakan tanah bergetar hebat selama sekitar 30 detik ketika alarm ponsel berbunyi untuk memperingatkan warga.

    Daiki Shimohata, 33 tahun, seorang pegawai negeri sipil di Hashikami, wilayah Aomori, Pulau Honshu, mengatakan kepada AFP bahwa ia dan keluarganya bergegas keluar rumah.

    “Gempa ini sesuatu yang belum pernah kami alami sebelumnya. Durasinya mungkin sekitar 20 detik,” kata Shimohata melalui telepon.

    Sekitar 28.000 orang diimbau untuk mengungsi dari rumah mereka setelah gempa, kata layanan darurat. Menurut laporan media, beberapa tempat penampungan sementara sudah penuh.

    Dengan suhu di sekitar titik beku, sekitar 2.700 rumah di Aomori tanpa listrik, media lokal, Kyodo News melaporkan beberapa jam setelah gempa.

    Namun pada Selasa pagi waktu setempat, listrik telah pulih kembali di sebagian besar wilayah, dengan kurang dari 40 rumah masih tanpa listrik, menurut operator listrik.

    Awalnya, JMA memperingatkan tsunami setinggi tiga meter (10 kaki), yang dapat menyebabkan kerusakan besar, dan ribuan penduduk didesak untuk mengungsi ke tempat yang aman.

    Pada akhirnya, gelombang terbesar yang tercatat mencapai 70 sentimeter dan setelah beberapa jam, peringatan tsunami dicabut.

    Layanan kereta peluru Shinkansen dihentikan sementara di beberapa wilayah sementara teknisi memeriksa kerusakan pada rel.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 10 Orang Terluka Usai Gempa 7,6 M di Jepang

    10 Orang Terluka Usai Gempa 7,6 M di Jepang

    Jakarta –

    Sebanyak 10 orang dilaporkan terluka usai gempa sebesar 7,6 magnitudo mengguncang Jepang di lepas pantai wilayah Aamori. Meski begitu, Jepang menyebut tampaknya tidak ada kerusakan besar usai gempa besar yang memicu gelombang tsunami setinggi 70 sentimeter (28 inci) itu.

    Namun, Badan Meteorologi Jepang juga mengatakan gempa yang terjadi pada Senin (14.15 GMT) pukul 23.15 itu meningkatkan kemungkinan gempa susulan serupa atau lebih besar dalam beberapa hari mendatang.

    Dilansir AFP, Selasa (9/12/2025), berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, korban terluka termasuk satu orang yang mengalami luka parah di pulau utama di utara, Hokkaido.

    Di Hokkaido, seorang reporter AFP mengatakan tanah bergetar hebat selama sekitar 30 detik ketika alarm ponsel pintar berbunyi untuk memperingatkan penduduk. Sementara rekaman video menunjukkan pecahan kaca berserakan di jalan-jalan.

    Perdana Menteri Sanae Takaichi mengimbau warga untuk berhati-hati. Ia meminta warga mengevakuasi diri ketika merasakan adanya guncangan.

    “Harap dengarkan informasi dari JMA atau pemerintah daerah selama kurang lebih seminggu dan periksa apakah perabotan sudah diperbaiki dan bersiaplah untuk mengungsi ketika Anda merasakan guncangan,” ujarnya.

    Sebelumnya, JMA memperingatkan potensi tsunami setinggi tiga meter (10 kaki) dan berpotensi dapat menyebabkan kerusakan besar. Ribuan warga didesak untuk mengungsi ke tempat aman.

    Akhirnya, gelombang terbesar yang tercatat mencapai 70 sentimeter. Usai beberapa jam peringatan tersebut dicabut.

    Siaran publik NHK mengutip seorang karyawan hotel di kota Hachinohe di Aomori yang mengatakan bahwa terdapat beberapa korban luka akibat gempa tersebut.

    Layanan kereta peluru Shinkansen dihentikan di beberapa area sementara para teknisi memeriksa kerusakan pada rel.

    Tak lama setelah gempa yang terjadi kemarin, Tohoku Electric Power mengatakan tidak ada kelainan yang terdeteksi di pembangkit listrik tenaga nuklir Higashidori di Aomori dan pembangkit listrik Onagawa di wilayah Miyagi

    (yld/zap)

  • Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Protes Insiden Jet Tempur, Jepang Panggil Dubes China

    Tokyo –

    Pemerintah Jepang memanggil Duta Besar (Dubes) China untuk menyampaikan protes terkait insiden jet tempur di perairan internasional dekat Okinawa. Dalam insiden itu, pesawat militer Beijing dituduh mengunci radar terhadap jet-jet tempur Tokyo.

    Insiden itu semakin memperdalam perselisihan diplomatik antara kedua negara menyusul komentar Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi tentang Taiwan, yang memancing kemarahan China. Bulan lalu, PM Takaichi mengisyaratkan Tokyo akan melakukan intervensi militer untuk setiap serangan Beijing terhadap Taipei.

    China selalu menganggap Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian wilayah kedaulatannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merebutnya dengan kekerasan.

    Otoritas Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (8/12/2025), mengatakan bahwa sejumlah jet tempur J-15 dari kapal induk Liaoning milik China sebanyak dua kali mengunci radar mereka terhadap jet-jet tempur Jepang yang mengudara di atas perairan internasional di dekat Okinawa pada Sabtu (6/12) waktu setempat.

    Tidak ada kerusakan atau cedera yang ditimbulkan dalam insiden tersebut.

    Jet tempur diketahui menggunakan radar untuk mengendalikan tembakan guna mengidentifikasi target-target, serta untuk operasi pencarian dan penyelamatan.

    Angkatan Laut China, dalam pernyataan terpisah, menyebut klaim Tokyo “sepenuhnya tidak konsisten dengan fakta-fakta” dan meminta Jepang untuk “segera berhenti memfitnah dan mencemarkan nama baik”.

    Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, memanggil Duta Besar China, Wu Jianghao, pada Minggu (7/12) waktu setempat, untuk “menyampaikan protes keras bahwa tindakan berbahaya tersebut sangat disesalkan”.

    Kementerian Luar Negeri Jepang, dalam pernyataan pada Minggu tengah malam, mengatakan bahwa Funakoshi “sangat mendesak pemerintah China untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang”.

    Sementara PM Takaichi mengatakan bahwa Jepang akan “menanggapi dengan tenang dan tegas”.

    “Sambil memantau secara ketat pergerakan militer China di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita, kami akan memastikan kewaspadaan dan pengawasan menyeluruh di wilayah laut dan wilayah udara di sekitar negara kita,” ucapnya.

    Merespons protes yang disampaikan Tokyo, Kementerian Luar Negeri Beijing menyatakan penolakan dan mengatakan pihaknya telah mengajukan protes balasan.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, seperti dikutip kantor berita Xinhua, mendesak Jepang untuk “segera menghentikan tindakan berbahaya yang mengganggu latihan dan pelatihan militer normal China”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Kepala Negara Tiongkok dan Amerika Serikat Mencapai Konsensus Penting Terkait Isu Taiwan

    Pada 24 November, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan menegaskan kembali konsensus yang telah dicapai dalam pertemuan di Busan dan meninjau kondisi terkini hubungan Tiongkok–Amerika Serikat, kedua belah pihak bertukar pandangan mengenai isu Taiwan. Presiden Xi menegaskan bahwa kembalinya Taiwan ke dalam pangkuan Tiongkok merupakan bagian dari tatanan internasional pascaperang. Presiden Trump menyatakan bahwa Tiongkok memainkan peran penting dalam proses kemenangan Perang Dunia II, dan bahwa pihak Amerika memahami arti strategis isu Taiwan bagi Tiongkok. Saat ini, tatanan pascaperang menghadapi tantangan dari sejumlah negara, dan perdamaian kawasan dihadapkan pada faktor-faktor ketidakstabilan baru. Percakapan telepon kali ini menunjukkan bahwa, di bawah kepemimpinan kedua kepala negara, komunikasi dan konsensus Tiongkok dan Amerika Serikat mengenai isu-isu prinsipil memiliki makna penting.

    Belakangan ini, pemerintahan yang dipimpin Sanae Takaichi di Jepang telah mengambil serangkaian langkah terkait isu Taiwan. Pihak Tokyo berupaya menggunakan isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan untuk menekan Tiongkok, serta mendorong opini internasional agar melepaskan persoalan Taiwan dari kerangka tatanan internasional pascaperang dan mengkategorikannya semata-mata sebagai isu keamanan kawasan. Di balik langkah ini terdapat tujuan yang lebih mendasar, yakni memanfaatkan isu Taiwan untuk menembus berbagai pembatasan struktural yang dimiliki Jepang sebagai “negara kalah perang” di bidang kebijakan militer dan keamanan, sekaligus menciptakan kondisi bagi amandemen Konstitusi Damai. Pernyataan-pernyataan Sanae Takaichi tidak hanya menyentuh kepentingan inti Tiongkok, tetapi juga mempengaruhi landasan tatanan internasional yang terbentuk pasca-Perang Dunia II, sehingga menambah ketidakpastian bagi stabilitas regional.

    Kembalinya Taiwan kepada Tiongkok merupakan salah satu hasil penting kemenangan Perang Dunia II sekaligus bagian tak terpisahkan dari tatanan internasional pascaperang. Deklarasi Kairo secara tegas menetapkan bahwa Jepang harus mengembalikan wilayah-wilayah Tiongkok yang direbutnya, termasuk Taiwan dan Kepulauan Penghu. Pada tahun 1945, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris mengeluarkan Deklarasi Potsdam yang kemudian diikuti oleh Uni Soviet, yang sekali lagi menegaskan bahwa “ketentuan-ketentuan Deklarasi Kairo harus dilaksanakan”. Pada bulan September di tahun yang sama, Jepang menandatangani Instrumen Penyerahan Jepang dan berkomitmen untuk melaksanakan secara setia seluruh ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Potsdam. Langkah-langkah Sanae Takaichi terkait isu Taiwan bertentangan dengan tatanan internasional pascaperang yang didasarkan pada Deklarasi Kairo dan Deklarasi Potsdam, serta tidak sejalan dengan prinsip Satu Tiongkok yang secara luas diakui komunitas internasional. Apabila Jepang dibiarkan merusak kerangka yang ada pada titik kunci tatanan pascaperang, yakni isu Taiwan, hal ini pada praktiknya berarti mengabaikan pengorbanan yang telah dilakukan negara-negara sekutu anti-fasis, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat, dalam Perang Dunia II—sesuatu yang tidak dapat diterima oleh berbagai pihak di komunitas internasional yang menjunjung tinggi perdamaian.

    Perlu dicermati bahwa sebagian kekuatan politik di Jepang tengah mendorong suatu narasi baru. Mereka berupaya menafsirkan kembali sejarah dengan menjadikan “sistem San Francisco” sebagai dasar, serta atas nama “keamanan kawasan” berusaha melemahkan prinsip Satu Tiongkok. Langkah tersebut bukan saja menafikan fakta sejarah dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga menggoyahkan fondasi institusional dari situasi damai yang telah terpelihara selama 80 tahun pascaperang. Jika Jepang terus bertahan pada paham revisionisme sejarah dan mendorong kebijakan ekspansi militer serta persiapan perang, negara itu berisiko kembali menjadi faktor yang mengganggu stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Sebagian kalangan di Jepang beranggapan bahwa dengan mendapatkan dukungan Amerika Serikat, mereka dapat bertindak sesuka hati dalam isu-isu yang menyangkut Tiongkok dan bahwa upaya “menggunakan Taiwan untuk menahan Tiongkok” akan memperoleh pengakuan penuh dari Washington. Penilaian seperti ini jelas tidak sejalan dengan realitas. Tindakan kalangan kanan Jepang tersebut bukan hanya bertentangan dengan tekad rakyat Tiongkok untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, tetapi juga melawan tatanan pascaperang yang dibangun dan dipelihara bersama oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, termasuk Amerika Serikat.

    Dalam konteks ini, efek stabilisasi yang dihasilkan oleh percakapan antara pemimpin Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi semakin menonjol. Saat ini, konstelasi global tengah mengalami perubahan mendalam. Upaya menjaga dan memperkuat hasil kemenangan Perang Dunia II serta tatanan internasional yang berpusat pada Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki arti strategis dan praktis yang sangat penting. Tatanan tersebut telah membentuk kerangka dasar bagi perdamaian global pascaperang dan menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat. Di bawah tatanan ini, komunitas internasional mampu bekerja sama menghadapi berbagai tantangan global dan mencapai kemajuan di berbagai bidang. Karena itu, seluruh anggota komunitas internasional yang memikul tanggung jawab, khususnya negara-negara besar, seharusnya bersama-sama berkomitmen memelihara tatanan pascaperang ini dan tetap waspada terhadap setiap upaya yang mencoba menafikan sejarah atau mengubah pengaturan pascaperang.

    Tahun 2025 menandai 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok terhadap Agresi Jepang sekaligus kemenangan Perang Dunia melawan Fasisme, dan pada saat yang sama merupakan peringatan 80 tahun pemulihan Taiwan. Pada titik sejarah ini, berbagai langkah Jepang terkait isu Taiwan mendapat sorotan luas dari komunitas internasional dan menjadi peringatan dini bagi semua pihak. Perdamaian di kawasan Asia-Pasifik tidak diraih dengan mudah; tidak ada satu pun negara yang seharusnya mengorbankan stabilitas kawasan demi kepentingan politiknya sendiri. Komunitas internasional perlu memperkuat kerja sama, secara konsisten mematuhi tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta dengan tegas menentang setiap pernyataan dan tindakan yang merusak tatanan internasional pascaperang.

    Jepang perlu memahami dengan jelas bahwa upaya menantang tatanan internasional pascaperang tidak akan menghasilkan tujuan yang diharapkan, dan keterlibatan yang tidak tepat dalam isu Taiwan juga tidak akan membawa apa yang disebut sebagai “terobosan strategis”. Komunitas internasional mendesak Jepang untuk menghadapi dan secara mendalam merefleksikan kembali sejarah agresinya, serta dengan sikap bertanggung jawab dan tindakan nyata membangun kembali kepercayaan negara-negara tetangga di Asia dan komunitas internasional, sekaligus sepenuhnya meninggalkan setiap niat yang bertentangan dengan arus utama sejarah.

  • Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jepang-Korsel Waspadai Diplomasi Transaksional Trump

    Jakarta –

    Jepang dan Korea Selatan (Korsel) mencermati langkah terbaru pemerintahan Donald Trump terkait Ukraina dan Cina. Keduanya melihat sinyal bahwa Amerika Serikat (AS) semakin menerapkan diplomasi yang bersifat transaksional secara keseluruhan, sesuatu yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat menggoyahkan struktur aliansi lama di Asia Timur Laut.

    Proposal “28 poin rencana perdamaian” yang diajukan pemerintahan Trump untuk Ukraina awalnya dianggap sebagai penyesuaian dari tuntutan yang diusulkan oleh Rusia. Meski versi yang lebih lunak kemudian dirilis dan pembicaraan terus berjalan, AS berkali-kali memberi isyarat bahwa mereka siap mengambil jarak dari Ukraina.

    Terkait Cina, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa Trump berencana bertemu dengan Presiden Xi Jinping sebanyak empat kali pada 2026, termasuk kunjungan kenegaraan ke Beijing pada April dan kunjungan balasan ke AS pada akhir tahun. Menurut Bessent, pertemuan ini ditujukan untuk membawa “stabilitas besar” dalam hubungan bilateral, saat Trump berusaha memperbaiki hubungan dengan Xi Jinping pascapeluncuran perang dagang yang sengit.

    Secara resmi, Jepang dan Korea Selatan belum memberi komentar. Namun, banyak pengamat di Seoul dan Tokyo menafsirkan kebijakan luar negeri Washington sebagai dukungan Trump terhadap seorang diktator yang berusaha menaklukkan negara tetangga yang lebih kecil di Eropa. Persepsi ini menambah kekhawatiran bahwa hal serupa dapat terjadi di kawasan Pasifik, dengan Taiwan sebagai titik rawan yang paling jelas.

    Mempertanyakan reliabilitas AS

    “Pengkhianatan Trump terhadap Ukraina menjadi bayang-bayang besar bagi Asia dan para sekutu Paman Sam di kawasan tersebut, yang kini mulai mempertanyakan seberapa dapat diandalkannya aliansi mereka dengan AS,” kata Jeff Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University Tokyo.

    “Jepang dan Korea Selatan melihat Trump mendekati para pemimpin otoriter di Rusia, Cina, dan Korea Utara, sementara mereka justru diabaikan dalam isu perdagangan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika muncul krisis terkait Taiwan,” ujarnya kepada DW.

    Kingston menambahkan bahwa Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi kemungkinan merasa “kecewa” karena Trump tidak langsung menyatakan dukungan ketika dia terlibat ketegangan dengan Cina.

    Cina bereaksi keras, menuntut Jepang tidak ikut campur dalam “urusan dalam negeri” Beijing dan kemudian mengambil sejumlah langkah, termasuk meminta warganya tidak bepergian ke Jepang, menunda perilisan film Jepang, serta membatalkan berbagai acara dan pertukaran budaya.

    Takaichi menolak untuk menarik kembali pernyataannya, tapi dia tampaknya tidak mendapatkan jaminan kuat setelah Presiden AS diberitakan mengatakan kepadanya melalui sambungan telepon pada 24 November bahwa Takaichi sebaiknya tidak “memprovokasi” Cina.

    Hal yang dikhawatirkan Jepang dan Korea Selatan dari Trump dan Cina

    “Setelah keberhasilan kunjungan Trump ke Tokyo dan komitmen Takaichi untuk berinvestasi di AS, saya pikir dia berharap mendapat sesuatu yang lebih,” kata Jeff Kingston. “Dia pasti ingin Trump menegaskan kembali bahwa Jepang adalah ‘pondasi perdamaian’ di kawasan ini dan menyoroti kekuatan aliansi tersebut.”

    “Memberitahunya untuk tidak ‘memprovokasi’ Cina bukanlah pernyataan tegas yang dia harapkan,” tambahnya.

    “Kekhawatiran di Jepang saat ini adalah prospek Amerika Serikat dan Cina dalam membentuk ‘G-2’ yang akan mengabaikan Jepang dan menunjukkan penurunan pengaruh Tokyo,” katanya. “Dan Korea Selatan akan memiliki kekhawatiran yang sama.”

    Pada saat yang sama, Jepang telah memenuhi keinginan Trump untuk menginvestasikan 550 miliar dolar AS (Rp8,8 kuadriliun) di industri Amerika. Korea Selatan kemudian setuju memberikan investasi tunai 350 miliar dolar AS (Rp5,6 kuadriliun), serta tambahan 150 miliar dolar AS (Rp2,4 kuadriliun) untuk kerja sama pembangunan kapal.

    “Tentu itu tidak adil dan tentu saja banyak yang tidak senang, tetapi kami juga sadar bahwa Korea Selatan sangat bergantung pada AS,” kata Lim Eun-jung, profesor studi internasional di Kongju National University.

    Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae-myung, berasal dari partai kiri yang secara ideologis bukan pasangan alamiah bagi pemerintahan AS, kata Lim. Namun, dia juga seorang “pragmatis” dalam urusan aliansi negara.

    Kekhawatiran pengurangan pasukan AS di Korea Selatan

    Korea Selatan semakin waspada terhadap meningkatnya agresi Cina di kawasan tersebut, termasuk masuknya kapal-kapal Beijing ke perairan sengketa di Laut Kuning. Polanya mengingatkan akan perebutan atol dan wilayah perairan di Laut Cina Selatan oleh Beijing satu dekade lalu.

    Lim mengatakan Korea Selatan tidak tahu sejauh mana AS memperhatikan sengketa ini atau apakah pemerintahan AS saat ini akan memberikan bantuan jika pelanggaran wilayah Cina semakin intensif dan meluas.

    “Kami juga khawatir terhadap kemungkinan skenario penarikan, yakni pengurangan pasukan AS di Korea Selatan sebagai bagian dari pendekatan transaksional Trump dalam hubungan internasional,” ujarnya.

    Dalam masa jabatannya yang kedua, Trump belum mengancam akan menarik pasukan AS jika Korsel tidak membayar lebih untuk biaya pangkalan. Namun, tekanan terkait biaya kehadiran militer ini pernah menjadi alat tawar yang digunakan Trump pada masa jabatan pertamanya dan dapat kembali muncul sewaktu-waktu.

    Jepang memiliki kekhawatiran serupa. Takaichi mungkin berhasil meredakan sebagian tekanan itu dengan mengumumkan bahwa anggaran tahun 2026 akan menaikkan belanja pertahanan menjadi 2 persen dari PDB Jepang. Angka itu mungkin masih belum memenuhi tuntutan Trump, tapi Jepang akan berargumen bahwa peningkatan tersebut merupakan langkah ke arah yang benar.

    Meski begitu, belum jelas apakah langkah tersebut cukup.

    Dalam sebuah wawancara dengan Fox News, Trump ditanya apakah Cina merupakan “teman” bagi AS, merujuk pada ketegangan terbaru antara Cina dan Jepang.

    “Banyak sekutu kami juga bukan teman kami,” kata Trump. “Cina telah memanfaatkan kami dengan sangat besar…para sekutu kami bahkan lebih banyak memanfaatkan kami dalam perdagangan dibandingkan Cina.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalan bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh: Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Muhammad Hanafi

    (ita/ita)

  • Asia Timur Memanas, China Penuhi Laut dengan Kapal Perang

    Asia Timur Memanas, China Penuhi Laut dengan Kapal Perang

    GELORA.CO – China kembali memamerkan kekuatan maritimnya seiring hubungan dengan Jepang dan Taiwan yang memanas. Lebih dari seratus kapal perang dan kapal penjaga pantai dikerahkan di perairan Asia Timur dalam operasi terbesar yang tercatat hingga saat ini. 

    Hingga Kamis pagi, lebih dari 90 kapal China masih beroperasi di berbagai titik, setelah sebelumnya jumlahnya melampaui 100 kapal pada awal pekan. Skala ini melampaui pengerahan masif pada Desember tahun lalu yang sempat membuat Taiwan meningkatkan kewaspadaannya.

    Informasi tersebut disampaikan empat sumber keamanan regional dan diperkuat dokumen intelijen yang ditinjau Reuters. Langkah Beijing berlangsung di tengah padatnya agenda latihan militer musim ini. Meski demikian, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China belum mengumumkan latihan berskala besar dengan penamaan resmi sebagaimana biasanya.

    Peningkatan aktivitas ini muncul saat hubungan China dan Jepang berada dalam tensi tinggi. Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bulan lalu yang menegaskan bahwa serangan China terhadap Taiwan berpotensi memicu respons militer Tokyo. Pernyataan ini mengundang reaksi keras Beijing. 

    Kemarahan China juga dipicu pengumuman Presiden Taiwan Lai Ching-te terkait pengalokasian tambahan anggaran pertahanan sebesar 40 miliar dolar AS untuk memperkuat kemampuan menghadapi ancaman dari Beijing, yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

    Hubungan rumit China dan Taiwan

    Menurut empat pejabat keamanan kawasan, kapal-kapal China terpantau tersebar dari Laut Kuning bagian selatan, melewati Laut Cina Timur, hingga ke Laut Cina Selatan yang diperebutkan, bahkan menjangkau wilayah Pasifik. Laporan intelijen dari salah satu negara di kawasan—yang ditinjau Reuters dengan syarat kerahasiaan—mengonfirmasi pola pengerahan tersebut.

    Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional Taiwan, Tsai Ming-yen, pada Rabu menyebut China kini memasuki musim aktivitas militer paling intens. Ia menyebut terdapat empat gugus laut China yang beroperasi di Pasifik barat. 

    “Kita harus mengantisipasi berbagai skenario dan mengamati perubahan sekecil apapun,” ujarnya saat ditanya apakah Beijing berpotensi meluncurkan latihan khusus Taiwan sebelum tahun berganti.

    Hingga kini, Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri China serta Kantor Urusan Taiwan belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

    Sementara itu, Kantor Kepresidenan Taiwan melalui juru bicara Karen Kuo menegaskan bahwa otoritas keamanan memiliki pemahaman real-time tentang situasi di Selat Taiwan dan kawasan sekitarnya. Taiwan, katanya, akan terus bekerja sama dengan mitra internasional demi menjaga stabilitas regional dan mencegah tindakan sepihak yang berpotensi mengganggu keamanan.

    Salah satu sumber keamanan regional menilai lonjakan pengerahan terjadi setelah Beijing memanggil duta besar Jepang pada 14 November untuk memprotes komentar PM Takaichi. 

    “Skala ini melampaui kebutuhan pertahanan nasional China dan menciptakan risiko bagi semua pihak,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Beijing tengah menguji reaksi negara-negara regional melalui langkah yang “belum pernah terjadi sebelumnya”.

    Pasukan Bela Diri Jepang menolak mengomentari pergerakan spesifik militer China. Namun mereka mengakui bahwa Beijing berupaya meningkatkan kemampuan operasi jarak jauh di wilayah maritim maupun udara. 

    Sejumlah kapal China tercatat melakukan simulasi serangan terhadap kapal asing serta latihan penolakan akses—langkah yang dirancang untuk menghambat intervensi pihak luar jika konflik meletus.

    Meski demikian, dua sumber lain menyebut sejumlah negara kawasan memilih tetap waspada namun belum menilai pengerahan tersebut sebagai ancaman signifikan. “Terlihat seperti agenda besar,” kata salah satu sumber. “Namun sejauh ini tampaknya hanya latihan rutin.”

    Menariknya, laporan intelijen dan pejabat terkait menyebut bahwa jumlah kapal China di sekitar Taiwan tidak mengalami peningkatan berarti. Latihan terakhir yang secara eksplisit diarahkan ke Taiwan terjadi pada April dengan nama “Strait Thunder-2025”. Beijing juga tidak pernah mengonfirmasi latihan-latihan maritim skala besar pada Desember tahun lalu.

  • Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Perkara Pulau Sengketa Bikin Jepang dan China Bersitegang

    Jakarta –

    Jepang dan China kembali bersitegang akibat pulau-pulau yang disengketakan. Kapal-kapal kedua negara terlibat perselisihan di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur.

    Dilansir AFP, Selasa (2/12/2025), cekcok terbaru itu terjadi saat hubungan kedua negara bersitegang sejak Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Sanae Takaichi, bulan lalu mengisyaratkan bahwa negaranya dapat melakukan intervensi militer terhadap serangan China pada Taiwan.

    Dalam pernyataannya, Penjaga Pantai Jepang menyebut dua kapal patroli penjaga pantai China memasuki perairan teritorial Jepang, tepatnya di sekitar Kepulauan Senkaku, di Laut China Timur pada Selasa (2/12) dini hari.

    Disebutkan bahwa kapal-kapal itu meninggalkan wilayah perairan itu beberapa jam kemudian.

    Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang, juga dikenal sebagai Diaoyu di China. Pulau tersebut menjadi titik panas yang sering memicu konflik antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

    Setelah kapal-kapal patroli China itu berlayar menuju ke sebuah kapal penangkap ikan Jepang, sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang, salah satu kapal Penjaga Pantai Tokyo mengeluarkan tuntutan agar kapal-kapal asing itu meninggalkan perairan tersebut.

    “Aktivitas kapal-kapal penjaga pantai China yang bernavigasi di perairan teritorial Jepang di sekitar Kepulauan Senkaku, sembari menegaskan klaim mereka sendiri, pada dasarnya melanggar hukum internasional,” sebut Otoritas Penjaga Pantai Jepang dalam pernyataannya.

    Pernyataan Jepang itu menyebutkan bahwa dua kapal China, dan beberapa kapal-kapal lainnya, masih berada di area perairan tersebut.

    Kata Penjaga Pantai China

    Juru bicara Otoritas Penjaga Pantai China, Liu Dejun, dalam pernyataan terpisah menuduh sebuah kapal penangkap ikan Jepang telah “memasuki perairan teritorial China secara ilegal”.

    “Kapal-kapal Penjaga Pantai China telah mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan dan memberikan peringatan untuk mengusirnya,” ujar Liu dalam pernyataan via WeChat.

    “Penjaga Pantai China akan terus melakukan aktivitas perlindungan hak dan penegakan hukum di perairan sekitar Kepulauan Diaoyu, dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial nasional dan hak maritim,” tegasnya.

    Insiden ini menyusul insiden serupa di sekitar kepulauan sengketa tersebut pada 16 November lalu, sekitar sepekan setelah komentar kontroversial Takaichi.

    Komentar Takaichi itu memicu kemarahan Beijing, yang menyerukan warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dan berdampak pada sejumlah acara kebudayaan di China. Otoritas Beijing juga memberlakukan larangan impor makanan laut Tokyo.

    Tonton juga video “China Tebar Ancaman ke Jepang Buntut Pasang Rudal Dekat Taiwan”

    Halaman 2 dari 2

    (lir/lir)