Xcloud.id

Tag: Sanae Takaichi

  • Staf Regulator Nuklir Jepang Kehilangan Ponsel Berisi Data Rahasia di China

    Staf Regulator Nuklir Jepang Kehilangan Ponsel Berisi Data Rahasia di China

    Tokyo –

    Seorang staf regulator nuklir Jepang kehilangan sebuah ponsel, yang berisi daftar kontak rahasia, yang diduga terjadi saat dia berkunjung ke China beberapa waktu lalu. Insiden ini terjadi saat hubungan antara Tokyo dan Beijing dilanda ketegangan terkait komentar kontroversial soal Taiwan.

    Insiden ini, seperti dilansir AFP, Kamis (8/1/2026), terungkap ke publik pekan ini, ketika China terus meningkatkan tekanan terhadap Jepang setelah Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi mengisyaratkan pada November lalu soal kemungkinan Tokyo akan bereaksi secara militer jika Taiwan diserang oleh Beijing.

    China selama ini bersikeras mengklaim Taiwan, yang memiliki pemerintahan demokratis sendiri, sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya dan menyatakan tidak mengesampingkan kemungkinan merebutnya dengan kekerasan.

    Menurut seorang pejabat Otoritas Regulasi Nuklir Jepang (NRA) yang berbicara kepada AFP secara anonim, seorang karyawan NRA telah kehilangan ponsel kerja, atau ponsel yang dirilis untuk dinas, yang digunakan saat bencana seperti gempa bumi besar.

    Disebutkan sumber pejabat NRA itu bahwa insiden tersebut dilaporkan pada November tahun lalu kepada badan Jepang yang mengatur penanganan informasi pribadi yang tepat.

    Sumber pejabat NRA itu menambahkan bahwa perangkat tersebut utamanya digunakan untuk panggilan telepon dan pesan teks, bukan untuk mengakses data nuklir NRA.

    Ponsel yang hilang itu, menurut laporan media-media terkemuka Jepang, termasuk Kyodo News dan Asahi Shimbun, berisi nama-nama dan detail kontak anggota staf pada divisi keamanan nuklir NRA. Informasi tentang staf di divisi tersebut tidak dipublikasikan karena sensitivitas pekerjaan mereka.

    Laporan Kyodo, yang mengutip sejumlah sumber anonim, menyebut bahwa karyawan NRA itu diyakini telah kehilangan ponselnya di bandara Shanghai pada 3 November 2025 lalu, saat mengeluarkan barang-barangnya dari bagasi kabin selama pemeriksaan keamanan.

    Karyawan itu baru menyadari ponselnya hilang tiga hari kemudian, tetapi tidak dapat menemukannya. Mengunci atau menghapus data di ponsel itu dari jarak jauh, sebut Kyodo dalam laporannya, juga tidak mungkin dilakukan karena berada di luar jangkauan.

    Informasi soal kasus ini muncul ketika Tokyo Electric Power (TEPCO), yang merupakan operator pembangkit nuklir di Jepang, berupaya untuk mengaktifkan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kashiwazaki-Kariwa, yang merupakan pembangkit nuklir terbesar di dunia.

    PLTN yang terletak di Niigata itu akan diaktifkan kembali untuk pertama kalinya sejak bencana Fukushima pada tahun 2011 lalu, ketika Jepang menghentikan penggunaan tenaga nuklir. NRA saat ini sedang mengevaluasi permohonan TEPCO untuk mengaktifkan kembali PLTN tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • China Setop Ekspor Mineral Incaran Dunia ke Jepang

    China Setop Ekspor Mineral Incaran Dunia ke Jepang

    Jakarta –

    China setop ekspor logam tanah (rare earth) jarang untuk tujuan militer ke Jepang. Hal ini menandai kian memanasnya hubungan antara Negeri Tirai Bambu dan Negeri Matahari Terbit.

    Mengutip CNN, larangan ekspor logam tanah jarang ini dilakukan menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, tentang Taiwan. Dalam pernyataannya, Takaichi mengatakan invasi China atas Taiwan mengancam kelangsungan hidup Jepang.

    Penghentian ekspor logam tanah jarang ini akan ditetapkan dalam waktu dekat. Namun dalam pengumumannya, Kementerian Perdagangan China tidak menyebut rinci ekspor nama yang akan terdampak dari kebijakan tersebut.

    Adapun berdasarkan katalog barang-barang penggunaan ganda, larangan ekspor tidak hanya memuat logam tanah jarang. Di dalam juga memuat produk elektronik canggih, komponen kedirgantaraan dan penerbangan, drone, dan teknologi nuklir.

    Logam tanah jarang asal China dibutuhkan Jepang untuk memproduksi barang elektronik dan kendaraan. Bahkan senjata canggih seperti jet tempur F-35 juga diproduksi menggunakan logam tanah jarang.

    China sebelumnya juga sempat menegaskan Taiwan masuk dalam wilayahnya. Meski belum pernah menguasai Taiwan, partai yang berkuasa di China ini bersumpah akan mencaplok wilayah tersebut bahkan dengan kekerasan.

    Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan, pembatasan baru tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas komentar Takaichi yang dianggap keliru dan untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional. Otoritas China juga menegaskan, setiap organisasi atau individu dari negara mana pun akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika melanggar pembatasan ekspor.

    “Komentar-komentar ini merupakan campur tangan yang kasar dalam urusan internal China, secara serius melanggar prinsip satu-China, dan sangat berbahaya baik dari segi sifat maupun dampaknya,” kata juru bicara Kementerian Perdagangan China, dikutip dari CNN, Selasa (6/1/2026).

    (ahi/hns)

  • China Imbau Warganya di Jepang Waspada, Ada Apa?

    China Imbau Warganya di Jepang Waspada, Ada Apa?

    Beijing –

    Pemerintah China mengimbau setiap warganya yang ada di Jepang untuk tetap waspada. Beijing mengklaim warga negara China telah menjadi sasaran di sejumlah wilayah Jepang beberapa waktu terakhir.

    Imbauan ini dirilis saat hubungan antara China dan Jepang memburuk akibat komentar kontroversial Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi soal Taiwan, yang dinilai oleh Beijing sebagai potensi intervensi.

    Kedutaan Besar China di Tokyo dalam pernyataannya, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin (5/1/2026), mengimbau warganya untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat. Imbauan itu dirilis pada Sabtu (3/1) waktu setempat, namun baru dilaporkan oleh media pemerintah China pada Senin (5/1).

    Dalam imbauannya, menurut kantor berita Xinhua, Kedutaan Besar China menyebut kondisi keamanan publik di beberapa wilayah Jepang baru-baru ini memburuk.

    Kedutaan Besar China menyinggung soal insiden kekerasan yang terjadi di beberapa prefektur, termasuk Fukuoka, Shizuoka, dan Aichi.

    Disebutkan oleh Kedutaan Besar China dalam pernyataannya bahwa banyak pelancong China di Jepang yang melaporkan telah dilecehkan secara verbal atau diserang secara fisik tanpa provokasi, yang mengakibatkan cedera.

    Kedutaan Besar China juga secara khusus merujuk pada insiden kendaraan menabrak pejalan kaki di Distrik Shinjuku, Tokyo, pada 31 Desember lalu, yang membuat dua warga China mengalami luka serius hingga membutuhkan perawatan darurat di rumah sakit.

    Distrik Shinjuku merupakan salah satu distrik hiburan dan wisata tersibuk di Tokyo.

    Dalam imbauannya, Kedutaan Besar China kembali menyarankan warga negara China untuk menghindari perjalanan ke Jepang dalam waktu dekat.

    Sejauh ini belum ada tanggapan langsung dari otoritas Jepang mengenai imbauan terbaru otoritas China tersebut.

    Ketegangan antara China dan Jepang meningkat sejak 7 November lalu, ketika PM Takaichi mengatakan bahwa serangan Beijing terhadap Taiwan secara hukum dapat dianggap sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup”, yang berpotensi memungkinkan Tokyo menggunakan hak membela diri secara kolektif.

    Pernyataan itu memicu reaksi keras dari China, yang kemudian menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang dan memberlakukan kembali larangan impor makanan laut, di antara langkah-langkah pembatasan lainnya.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • China Tarik Pasukan Usai Latihan Perang Besar-besaran, Taiwan Tetap Waspada

    China Tarik Pasukan Usai Latihan Perang Besar-besaran, Taiwan Tetap Waspada

    Taipei –

    Otoritas penjaga pantai Taiwan melaporkan bahwa kapal-kapal perang dan kapal penjaga pantai China telah ditarik mundur dari perairan sekitar pulau tersebut, setelah Beijing menggelar latihan perang besar-besaran beberapa hari terakhir. Kendati demikian, Taipei mengatakan pihaknya masih dalam kondisi siaga tinggi.

    Latihan perang yang diberi nama “Misi Keadilan 2025” itu melibatkan aktivitas puluhan kapal militer China yang menembakkan rentetan roket ke arah Taiwan. Beijing mengerahkan sejumlah besar kapal perang dan jet tempur ke dekat pulau tersebut — aksi pamer kekuatan yang memicu kekhawatiran Barat.

    Dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (31/12/2025), Otoritas Penjaga Pantai Taiwan mengatakan Taipei tetap siaga tinggi pada Rabu (31/12) setelah China menggelar latihan militer besar-besaran di perairan sekitar wilayahnya.

    Dikatakan Otoritas Penjaga Pantai Taiwan bahwa pusat respons maritim daruratnya tetap beroperasi, sembari memantau manuver Angkatan Laut China.

    “Kapal-kapal perang dan kapal-kapal penjaga pantai sedang bergerak mundur, tetapi beberapa masih berada di luar garis 24 mil laut,” kata wakil direktur jenderal Otoritas Penjaga Pantai Taiwan, Hsieh Ching-chin, kepada AFP.

    Hsieh mengatakan bahwa pergerakan itu mengindikasikan “latihan seharusnya sudah berakhir”.

    Kepala Dewan Urusan Kelautan Taiwan, Kuan Bi-ling, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa kapal-kapal China memang berlayar menjauhi Taiwan, tetapi Beijing belum secara resmi menyatakan berakhirnya latihan perang tersebut.

    “Situasi maritim telah tenang, dengan kapal-kapal secara bertahap meninggalkan perairan itu. Karena China belum mengumumkan berakhirnya latihan militer, pusat respons darurat tetap beroperasi,” tegasnya dalam postingan Facebook.

    Hsieh menambahkan bahwa Otoritas Penjaga Pantai Taiwan mempertahankan pengerahan 11 kapalnya di perairan tersebut, karena sejumlah kapal Penjaga Kapal China “belum sepenuhnya meninggalkan area tersebut”.

    “Kita tidak boleh lengah,” tegasnya.

    China meluncurkan sejumlah rudal dan mengerahkan puluhan jet tempur, kapal angkatan laut, serta kapal penjaga pantai di perairan sekitar Taiwan, pada Senin (29/12) dan Selasa (30/12) waktu setempat.

    Pengerahan itu dalam rangka latihan tembak langsung, yang bertujuan untuk menyimulasikan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Taiwan dan serangan terhadap target-target maritim.

    Otoritas Taipei mengecam latihan perang yang digelar Beijing itu sebagai langkah yang “sangat provokatif dan sembrono”, juga merupakan ancaman terhadap keamanan regional dan provokasi terang-terangan. Ditegaskan oleh Taiwan bahwa manuver China itu gagal memberlakukan blokade terhadap wilayah mereka.

    Latihan perang China ini digelar menyusul penjualan senjata besar-besaran oleh Amerika Serikat (AS) ke Taiwan, dan setelah komentar kontroversial Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi, soal penggunaan kekuatan terhadap Taipei dapat memicu respons militer dari Tokyo, menuai kemarahan Beijing.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Konflik Memanas, Militer China Simulasikan Blokade Laut terhadap Taiwan

    Konflik Memanas, Militer China Simulasikan Blokade Laut terhadap Taiwan

    Beijing –

    China mengumumkan latihan militer “besar” di sekitar Taiwan pada Senin (29/12). Pengumuman ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dengan Jepang soal komitmen Tokyo membela Taipei. Pulau yang cuma berjarak 160 km dari daratan China itu berstatus merdeka, tapi diklaim Beijing sebagai wilayahnya.

    Latihan militer juga dilakukan di tengah kemarahan China atas penjualan senjata Amerika Serikat (AS) ke Taiwan. Penjualan itu diumumkan sebagai paket terbesar dalam sejarah kedua negara, dan menggariskan perubahan strategi pertahanan Taipei, yang berpotensi merumitkan medan invasi bagi Beijing.

    Meskipun militer China sebelumnya pernah mengadakan latihan tembak nyata dan simulasi blokade pelabuhan di sekitar Taiwan, ini adalah pertama kalinya mereka secara terbuka mengatakan bahwa latihan tersebut bertujuan untuk mencegah intervensi militer dari pihak luar.

    Latihan terbaru China di sekitar Taiwan

    Militer China menjelaskan bahwa latihan di lima zona besar sekitar Taiwan akan mencakup:

    Operasi gabungan angkatan udara, angkatan laut, dan pasukan roket.Wilayah latihan meliputi Selat Taiwan dan empat area di sekitarnya.Patroli kesiapan tempur laut dan udara.Latihan untuk menguasai “superioritas komprehensif” atau dominasi terkoordinasi di seluruh pasukan.Simulasi blokade pelabuhan penting di Taiwan.Pencegahan militer multidimensi di luar rantai Pulau Taiwan.Penggunaan berbagai alat tempur udara, termasuk jet tempur, pembom, drone, dan pasukan roket jarak jauh.Serangan terhadap target bergerak di laut dan udara di Selat Taiwan bagian tengah.

    Awalnya, militer China mengatakan latihan yang dinamai “Just Mission 2025” ini akan dimulai Selasa (30/12) dengan latihan tembak nyata. Namun, pada Senin (29/12) China menyatakan sudah melakukan latihan tembak nyata terhadap target maritim di utara dan barat daya Taiwan.

    “Ini merupakan peringatan serius bagi pasukan separatis ‘Kemerdekaan Taiwan’ dan pasukan campur tangan eksternal, dan merupakan tindakan yang sah dan perlu untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan nasional China,” kata Shi Yi, juru bicara Komando Teater Timur China.

    “Latihan ini fokus pada pelatihan patroli kesiapan tempur maritim dan udara, mendapatkan kontrol terpadu, menutup pelabuhan dan area penting, dan melakukan pencegahan multidimensi,” tambahnya.

    Reaksi Taiwan terhadap latihan China

    “Menanggapi pengabaian otoritas China terhadap norma internasional dan penggunaan intimidasi militer untuk mengancam negara tetangga, Taiwan menyatakan kecaman kerasnya,” kata juru bicara presiden, Karen Kuo, dalam sebuah pernyataan.

    Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pada Senin (29/12) pagi bahwa mereka telah mendeteksi dua pesawat China dan 11 kapal China beroperasi di sekitar pulau dalam 24 jam terakhir. Kementerian tersebut mengatakan telah membentuk pusat respons cepat dan berjanji untuk “melindungi demokrasi, kebebasan, kedaulatan, dan keselamatan” di pulau itu.

    “Sebuah pusat respons telah dibentuk, dan pasukan yang sesuai telah dikerahkan,” kata militer Taiwan, menambahkan bahwa angkatan bersenjatanya “telah melakukan latihan respons cepat.”

    Meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang

    Taiwan yang demokratis telah memerintah dirinya sendiri selama beberapa dekade, tetapi China menganggapnya sebagai provinsi separatis dan lama telah berjanji akan merebutnya dengan kekuatan jika diperlukan.

    Pengumuman latihan militer ini muncul setelah Beijing menyatakan kemarahan atas komentar Perdana Menteri nasionalis baru Jepang, Sanae Takaichi, yang menyarankan bahwa tindakan China terhadap Taiwan bisa menjadi “situasi yang mengancam kelangsungan hidup”, sebuah penetapan di bawah hukum Jepang yang membuka pintu bagi intervensi militer.

    Ini juga terjadi setelah Amerika Serikat mengumumkan penjualan senjata terbesar sepanjang masa ke Taiwan, dengan paket senilai $ 11,1 miliar (sekitar Rp 185 triliun).

    Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Rizki Nugraha

    (nvc/nvc)

  • Harga Perak Hari Ini 26 Desember 2025 Sentuh Rekor Tertinggi

    Harga Perak Hari Ini 26 Desember 2025 Sentuh Rekor Tertinggi

    Liputan6.com, Jakarta – Harga perak di pasar spot melonjak pada perdagangan Jumat, (26/12/2025). Kenaikan harga perak hari ini didorong sejumlah faktor antara lain permintaan industri  dan investasi yang kuat, pengetaan persediaan, ketegangan geopolitik, dan harapan penurunan suku bunga Amerika Serikat lebih lanjut.

    Mengutip Channel News Asia, Jumat pekan ini, harga perak naik 3,5% menjadi USD 74,46 per ounce pada pukul 02.29 GMT, setelah menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa sebesar USD 75,14 sebelum dalam sesi tersebut.

    Selain itu, harga emas menguat 0,8% menjadi USD 4.538,80 per troy ounce.

    Mengutip CNN, lonjakan harga emas sebelumnya mencerminkan kekhawatiran selama penutupan pemerintahan Amerika Serikat (AS) atau shutdown pemerintah AS. Harapan the Federal Reserve (the Fed) akan memangkas suku bunga lebih lanjut pada 2026 yang akan melemahkan dolar AS terhadap mata uang lainnya juga telah memicu aksi belie mas.

    “Selama berabad-abad, emas telah menjadi satu-satunya aset yang tidak terpengaruh. Ketika politik berantakan, ketika mata uang melemah, ketika inflasi menghancurkan segalanya, emas merupakan satu-satunya jaminan yang masih dianggap sebagai aset terakhir oleh dunia,” ujar Stephen Innes dari SPI Asset Management.

    Pada perdagangan Jumat pekan ini, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 0,8% menjadi 50.822,25 setelah kabinet di Jepang menyetujui rencana anggaran pertahanan yang memecahkan rekor, melebihi 9 triliun yen atau USD 58 miliar untuk tahun fiskal mendatang. Pemerintah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertujuan memperkuat kemampuan serangan balik Jepang dan pertahanan dengan rudal serta persenjataan tanpa awal di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.

  • Dewan Regional Jepang Setujui PLTN Terbesar Dunia Diaktifkan Kembali

    Dewan Regional Jepang Setujui PLTN Terbesar Dunia Diaktifkan Kembali

    Tokyo –

    Dewan regional Jepang, pada Senin (22/12), memberikan persetujuan terhadap rencana mengaktifkan kembali pembangkit nuklir terbesar di dunia untuk pertama kalinya sejak bencana Fukushima tahun 2011 lalu. Persetujuan ini membawa rencana itu selangkah lebih dekat menuju pengoperasian kembali.

    Langkah ini diambil setelah Gubernur Prefektur Niigata, Hideyo Hanazumi, bulan lalu menyetujui pengoperasian kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Kashiwazaki-Kariwa, yang merupakan pembangkit nuklir terbesar di dunia.

    Pembangkit nuklir tersebut dinonaktifkan ketika Jepang menghentikan penggunaan tenaga nuklir, setelah gempa bumi dan tsunami dahsyat menyebabkan tiga reaktor di pembangkit nuklir Fukushima mengalami peleburan inti pada tahun 2011.

    Namun, negara yang miskin sumber daya ini sekarang ingin menghidupkan kembali energi atom untuk mengurangi ketergantungan yang besar pada bahan bakar fosil, demi mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, dan memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat dari kecerdasan buatan (AI).

    Dewan regional di Niigata, yang menjadi lokasi PLTN Kashiwazaki-Kariwa, seperti dilansir AFP, Senin (22/12/2025), menggelar pemungutan suara atau voting terhadap rancangan undang-undang (RUU) anggaran tambahan regional, yang mencakup resolusi tambahan untuk mendukung keputusan Gubernur Hanazumi.

    Dalam voting yang digelar Senin (22/12) waktu setempat itu, sebagian besar dari 53 anggota dewan regional Niigata memberikan suara dukungan mereka.

    “Rancangan undang-undang ini disetujui dengan suara mayoritas,” kata ketua dewan regional Niigata setelah hasil voting diumumkan.

    Setelah rintangan itu teratasi, Tokyo Electric Power (TEPCO), selaku operator PLTN itu, akan meminta izin akhir kepada regulator nuklir Jepang untuk memulai kembali pengoperasian pembangkit nuklir tersebut.

    TEPCO, menurut laporan media lokal Jepang, akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Regulasi Nuklir Jepang sebelum akhir tahun ini.

    Laporan stasiun televisi terkemuka Jepang NHK dan surat kabar bisnis Nikkei mengungkapkan bahwa TEPCO mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali salah satu dari tujuh reaktor di PLTN Kashiwazaki-Kariwa sekitar tanggal 20 Januari tahun depan.

    Gubernur Hanazumi diperkirakan akan bertemu dengan Menteri Perindustrian Jepang, Ryozei Akazawa, pada Selasa (23/12) besok untuk menyampaikan dukungan terhadap diaktifkannya kembali pembangkit nuklir tersebut.

    Reaktor itu telah memenuhi standar keselamatan nuklir nasional, dan TEPCO sedang menunggu persetujuan dari masyarakat setempat untuk mengaktifkan kembali fasilitas tersebut.

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi telah menyatakan dukungannya terhadap penggunaan tenaga nuklir.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Ambisi Jepang Punya Nuklir Bikin Korut Kesal

    Pyongyang –

    Ambisi Jepang memiliki senjata nuklir membuat Korea Utara kesal. Korut, yang punya senjata nuklir dan dihantam beragam sanksi internasional, menyebut Jepang ‘harus dicegah dengan segala cara’ agar tak punya nuklir.

    Dilansir AFP, Minggu (21/12/2025), reaksi Pyongyang muncul setelah seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang yang dikutip oleh Kyodo News mengatakan ‘Saya pikir kita harus memiliki senjata nuklir’.

    Pejabat tersebut dilaporkan terlibat dalam merancang kebijakan keamanan Jepang. Laporan Kyodo News itu juga mengutip sumber yang mengatakan ‘Pada akhirnya, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri’ ketika menjelaskan perlunya hal tersebut.

    Korut kemudian menyebut pernyataan tersebut menunjukkan Tokyo ‘secara terbuka mengungkapkan ambisi mereka untuk memiliki senjata nuklir, melampaui garis merah’. Korut menganggap Jepang, yang pernah menjajah Korea di masa lalu, akan membawa bencana besar bagi umat manusia jika memiliki senjata nuklir.

    “Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir harus dicegah dengan segala cara karena akan membawa bencana besar bagi umat manusia,” kata Direktur Institut Studi Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA).

    Korut menyebut Jepang memang mengidam-idamkan senjata nuklir. Pejabat itu menambahkan, jika Jepang memperoleh senjata nuklir, ‘negara-negara Asia akan menderita bencana nuklir yang mengerikan dan umat manusia akan menghadapi bencana besar’.

    “Ini bukan pernyataan yang salah atau klaim yang gegabah, tetapi jelas mencerminkan ambisi Jepang yang telah lama diidam-idamkan untuk mempersenjatai diri dengan senjata nuklir,” kata pejabat Korea Utara yang tidak disebutkan namanya.

    Pernyataan itu tidak membahas program nuklir Pyongyang sendiri. Korut telah melakukan uji coba atom pertama pada tahun 2006 yang melanggar resolusi PBB.

    Korut juga diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan telah berulang kali bersumpah untuk mempertahankannya meski dijatuhi sejumlah sanksi internasional. Korut mengatakan mereka membutuhkannya untuk mencegah ancaman militer yang dirasakan dari Amerika Serikat dan sekutunya.

    Dalam pidato di PBB pada bulan September, Wakil Menteri Luar Negeri Pyongyang, Kim Son Gyong, mengatakan negaranya tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklirnya.

    “Kami tidak akan pernah menyerahkan senjata nuklir yang merupakan hukum negara kami, kebijakan nasional, dan kekuasaan kedaulatan kami serta hak untuk hidup. Dalam keadaan apa pun, kami tidak akan pernah meninggalkan posisi ini,” katanya.

    Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un juga mengatakan dirinya terbuka untuk berdialog dengan Washington. Asalkan, katanya, Pyongyang diizinkan untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya.

    Reaksi soal Nuklir di Jepang

    Dilansir DW, Persoalan nuklir juga memicu perdebatan di Jepang pada November lalu. Partai Liberal Demokrat (Liberal Democratic Party/LDP) yang berkuasa di Jepang memang membahas kebijakan keamanan nasional negara tersebut.

    Jepang saat ini menghadapi tantangan keamanan yang semakin besar di Asia Timur Laut. Hal itu juga menyangkut soal pilihan Jepang harus menghapus tiga prinsip yang telah lama dianut, yaitu tidak memiliki, tidak memproduksi, atau tidak mengizinkan masuknya senjata nuklir ke wilayah Jepang.

    Gagasan bahwa Jepang, satu-satunya yang pernah menjadi target serangan bom atom dalam perang, mungkin akan mengubah pendiriannya dan mengembangkan kemampuan penangkal nuklir sendiri telah memicu penolakan keras di dalam negeri. Terutama pada peringatan 80 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia II.

    “Tiga prinsip nonnuklir merupakan kebijakan nasional dasar yang didasarkan pada konsensus nasional,” kata anggota komite eksekutif NGO Peace Boat, Akira Kawasaki, yang juga koordinator bersama Jaringan untuk Penghapusan Senjata Nuklir.

    Kawasaki mencatat Parlemen Jepang telah mengesahkan resolusi yang mendukung prinsip-prinsip tersebut ‘padahal mantan perdana menteri telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut pada bulan Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hiroshima dan Nagasaki’.

    “Saya sendiri sangat terkejut mendengar laporan bahwa pemerintah mungkin akan meninjau kembali prinsip-prinsip non-nuklir dan kelompok-kelompok perdamaian serta mereka yang mewakili ‘hibakusha’ (korban bom atom) juga merasa terkejut,” katanya kepada DW.

    Kontroversi soal nuklir di Jepang muncul pada 11 November 2025 ketika Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menolak mengonfirmasi kepada komite parlemen bahwa pemerintahnya akan tetap berkomitmen pada tiga prinsip nonnuklir yang secara resmi diadopsi pada tahun 1971. Pada 20 November 2025, Kepala Kebijakan Partai LDP Takayuki Kobayashi semakin memicu kekhawatiran dengan mengatakan tinjauan strategi keamanan Jepang mendatang akan mencakup di semua bidang.

    “Ini adalah tanggung jawab kami sebagai partai berkuasa untuk mengadakan pembicaraan tanpa ada hal yang tabu. Kita harus membahas berbagai topik,” ujarnya.

    Sebuah editorial yang diterbitkan oleh harian The Mainichi pada 19 November 2025 menyatakan ‘mengulangi prinsip ini akan menandai langkah mundur dari jalur Jepang sebagai negara damai. Jika Takaichi memaksakan pandangan pribadinya dan bertindak gegabah, hal itu akan meninggalkan bekas luka yang abadi’.

    Editorial tersebut, bagaimanapun, mengakui kalau ‘tidak diragukan lagi bahwa lingkungan keamanan Jepang telah menjadi lebih serius’ dengan mengutip invasi Rusia ke Ukraina dan percepatan program senjata nuklir Korea Utara.

    Yoshihiko Noda, mantan Perdana Menteri dan kini ketua Partai Demokrat Konstitusional Jepang dari kelompok oposisi telah menyuarakan pandangan serupa dengan mengatakan bahwa Jepang harus ‘memimpin’ dalam mempromosikan penghapusan senjata nuklir. Dalam sebuah konferensi pers pada pertengahan November 2025, Yoshihiko Noda berjanji dia akan menentang perubahan terhadap prinsip-prinsip nonnuklir negara tersebut.

    Nihon Hidankyo atau Organisasi Konfederasi Jepang Korban Bom A- dan H- juga mengeluarkan pernyataan pada 20 November 2025 yang menyatakan mereka ‘menolak keras’ upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip tersebut.

    Dia menambahkan para penyintas Hiroshima dan Nagasaki ‘tidak boleh membiarkan senjata nuklir dibawa ke Jepang atau membiarkan negara ini menjadi basis perang nuklir atau sasaran serangan nuklir’.

    Tonton juga video “Kala Jepang Kembali Diguncang Gempa hingga Sirine Tsunami meraung”

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Bank of Japan Naikkan Suku Bunga ke 0,75%, Tertinggi Dalam 30 Tahun

    Bank of Japan Naikkan Suku Bunga ke 0,75%, Tertinggi Dalam 30 Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga acuannya ke level tertinggi dalam 30 tahun. Langkah tersebut menegaskan keyakinan bank sentral bahwa inflasi di Jepang semakin menguat.

    Melansir Bloomberg pada Jumat (19/12/2025), Dewan kebijakan BOJ yang dipimpin Gubernur Kazuo Ueda sepakat menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 0,75% dalam keputusan bulat, sebagaimana tercantum dalam pernyataan resmi pada Jumat (19/12/2025).

    Bank sentral Jepang itu menilai peluang terealisasinya proyeksi ekonomi semakin besar. Langkah ini telah diperkirakan seluruh 50 ekonom yang disurvei Bloomberg.

    BOJ menegaskan siklus pengetatan moneter belum berakhir. Bank sentral menyatakan akan terus menaikkan biaya pinjaman jika prospek ekonominya terwujud, seraya mencatat inflasi inti masih meningkat secara moderat.

    Pasca pengumuman tersebut, yen melemah terhadap dolar AS dan diperdagangkan di kisaran 156, mengindikasikan kenaikan suku bunga telah sepenuhnya diantisipasi pasar.

    Kebijakan tersebut menegaskan tekad Ueda untuk melanjutkan normalisasi suku bunga seiring inflasi yang kian mengakar dalam perekonomian. Hal itu merupakan pergeseran besar setelah pecahnya gelembung properti pada awal 1990-an yang memicu dekade panjang tekanan harga yang lemah.

    Data yang dirilis sebelumnya menunjukkan indikator utama harga konsumen naik 3% pada November 2025, memperpanjang periode inflasi yang berada di atau di atas target 2% BOJ menjadi 44 bulan berturut-turut.

    Meski kemunculan Sanae Takaichi sebagai perdana menteri pada Oktober sempat memunculkan keraguan atas ruang gerak Ueda dalam menormalisasi kebijakan, biaya politik dari tekanan inflasi yang berlanjut serta pelemahan yen membuat pemerintah tidak menghalangi langkah BOJ.

    Ueda juga menaikkan biaya pinjaman untuk pertama kalinya sejak Januari 2025 setelah data ekonomi menunjukkan tarif Presiden AS Donald Trump tidak memberikan dampak besar terhadap ekonomi Jepang.

    Selain itu, berbagai serikat pekerja menetapkan target dalam perundingan upah tahunan yang sejalan dengan tahun lalu—yang menghasilkan kenaikan upah bersejarah—menandakan momentum kenaikan upah masih terjaga.

    Fokus pasar kini tertuju pada waktu kenaikan berikutnya. Mayoritas pengamat BOJ memperkirakan laju pengetatan akan berlangsung sekitar sekali setiap enam bulan.

    Langkah ini menegaskan posisi BOJ sebagai pengecualian di antara bank sentral global tahun ini, sebagai satu-satunya yang menaikkan suku bunga. Pekan lalu, Federal Reserve AS memangkas suku bunga The Fed untuk ketiga kalinya tahun ini. 

    Meski demikian, setelah kenaikan terbaru, suku bunga Jepang masih berada jauh di bawah tingkat inflasinya, sementara biaya pinjaman di AS lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan harga—menunjukkan konvergensi kebijakan kedua negara.

    Selisih suku bunga Jepang-AS telah menyempit 125 basis poin sepanjang tahun ini. Namun, penyempitan tersebut belum membalikkan tren di pasar valuta asing, dengan pelemahan yen masih berlanjut. Level saat ini di sekitar 156 per dolar AS dibandingkan rata-rata 20 tahun sebesar 111,61.

    Kenaikan suku bunga ini menjadi keputusan bulat pertama di bawah kepemimpinan Ueda, mencerminkan soliditas internal setelah dua dari sembilan anggota dewan sebelumnya menolak mempertahankan suku bunga pada dua pertemuan terakhir.

    Kendati demikian, dua anggota dewan masih menyampaikan keberatan terhadap deskripsi prospek harga yang disampaikan bank sentral.

    Ueda dijadwalkan menjelaskan pertimbangan kebijakan dan arah suku bunga ke depan dalam konferensi pers yang biasanya dimulai pukul 15.30 waktu setempat.

  • Niat Jepang Perkuat Peran di PBB, Imbangi Pengaruh China?

    Niat Jepang Perkuat Peran di PBB, Imbangi Pengaruh China?

    Jakarta –

    Jumlah warga negara Jepang yang bekerja di sejumlah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di berbagai belahan dunia kini mencapai rekor tertinggi.

    Kenaikan ini merupakan bagian dari rencana lima tahun Jepang untuk menempatkan warganya di posisi kunci dalam organisasi internasional yang besar tersebut, sebagai upaya menyeimbangi langkah Cina yang dinilai Tokyo memanfaatkan PBB demi memperluas pengaruhnya ke negara lain.

    Walau para pengamat, analis, dan birokrat di PBB seharusnya bersikap netral dalam mengambil keputusan, Jepang kini termasuk di antara negara-negara yang khawatir Cina justru memanfaatkan lembaga itu untuk mendorong agenda geopolitiknya sendiri.

    Sejumlah pengamat di Jepang menilai, selain memakai bantuan dalam jumlah besar untuk menarik dukungan negara-negara berkembang dan memperkuat militernya dengan cepat, Cina juga memanfaatkan diplomasi lewat organisasi multilateral seperti PBB sebagai cara lain untuk memperluas pengaruhnya.

    Staf PBB asal Cina dorong kepentingan Beijing?

    “Cina ingin jumlah staf PBB-nya juga mewakili jumlah populasi dan kontribusi dana yang mereka berikan,” kata Stephen Nagy, profesor hubungan internasional di International Christian University, Tokyo.

    “Mereka telah berupaya, dan cukup berhasil, menempatkan orang-orang mereka di sejumlah komite penting,” jelas dia kepada DW, sambil menambahkan, “staf PBB seharusnya bekerja untuk lembaga tempat mereka bekerja, tapi banyak yang khawatir staf asal Cina justru lebih sibuk mendorong kepentingan negaranya dan menghambat langkah yang bisa merugikan Beijing.”

    Salah satu isu paling sensitif bagi Beijing adalah kritik terhadap catatan hak asasi manusia Cina, terutama terkait perlakuannya pada etnis minoritas Uighur di Xinjiang.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Pada Juli 2024, organisasi UN Watch merilis laporan yang menyebut bahwa “PBB telah rusak,” setelah meninjau kembali rekam jejak lembaga dunia itu dalam isu hak asasi manusia.

    Laporan tersebut menilai “Cina dan rezim otoriter lainnya telah membajak mekanisme itu untuk menjadikannya ajang saling memuji di antara para diktator dan memberi kesan seolah mereka mendapat legitimasi dari PBB.”

    Dalam pertemuan Dewan HAM PBB, Amerika Serikat dan Inggris menyoroti pelanggaran HAM oleh Cina. Namun, Rusia, Zimbabwe, Venezuela, Tunisia, dan Aljazair justru memuji langkah Beijing yang disebut “mempromosikan pembangunan dan keberagaman di Xinjiang.”

    Jepang siapkan strategi untuk tandingi Cina

    Stephen Nagy menambahkan bahwa Jepang melawan dengan satu-satunya cara yang ada.

    “Jepang merespons karena merasa kepemimpinan di PBB sedang melemah, sehingga negara itu perlu memperkuat kehadirannya dan membuat organisasi tersebut lebih efektif lagi,” ujar profesor tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan pada 9 Desember 2025 bahwa jumlah warga negaranya di badan-badan PBB mencapai 979 orang hingga akhir 2024. Jumlah tersebut menjadi rekor tertinggi sejak pencatatan jumlah pekerja ini dimulai tahun 1990. Angka ini nyaris menyentuh target 1.000 pegawai yang direncanakan sejak 2021.

    Warga Jepang juga semakin berpengaruh di lembaga itu, dengan rekor 94 orang menduduki posisi wakil direktur atau jabatan lebih tinggi di 44 badan PBB.

    Sementara, menurut situs resmi PBB, staf Cina di PBB naik dari 794 orang pada 2009 menjadi 1.647 pada 2023.

    Tokyo mulai serius meningkatkan kehadirannya di PBB sejak awal 2021, ketika empat badan utama lembaga itu dipimpin warga Cina, termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), serta Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO). Pada saat yang sama, sembilan dari 15 badan PBB punya wakil pimpinan asal Cina.

    Sekretariat Keamanan Nasional Jepang dan Kementerian Luar Negeri pun ditugaskan membina sumber daya manusia dengan keahlian tertentu untuk posisi kepemimpinan global, guna membalikkan posisi Jepang yang terpinggirkan.

    Tokyo juga rajin menggaet institusi internasional agar berdiri di negaranya. Universitas PBB sudah bermarkas di Tokyo. Kini, Jepang juga sedang melobi jadi tuan rumah Mahkamah Pidana Internasional cabang Asia, yang berkantor pusat di Den Haag.

    Jepang jadi ‘negara idealis’

    Sebagian pihak menilai niatan Jepang lebih didorong karena keinginan berkontribusi, bukan sekadar ingin menyaingi pengaruh negara lain.

    “Jepang adalah negara idealis. Sejak awal, mereka yakin PBB selalu siap turun tangan kapan pun diperlukan,” kata Hiromi Murakami, profesor ilmu politik di Temple University Tokyo.

    “Pandangan ingin berkontribusi ini mungkin sudah ketinggalan zaman, tapi Jepang masih berharap PBB bisa menyelesaikan krisis,” lanjutnya. “Maka dari itu, mereka ingin terlibat lebih dalam, dengan cara meningkatkan kehadiran di organisasi itu.”

    “Saya rasa Jepang akan tetap seperti ini di bawah Perdana Menteri Sanae Takaichi. Dia punya visi serupa soal masa depan negara ini,” pungkas Murakami.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Pratama Indra

    Editor: Muhammad Hanafi

    Tonton juga video “Mendagri Buka Suara soal Aceh Surati PBB Minta Bantuan Bencana”

    (ita/ita)