Tag: Salim Said

  • Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Awalnya Dihujat, Pejabat RI Ini Justru Bawa Perubahan Besar

    Jakarta, CNBC Indonesia — Kepemimpinan tidak melulu soal jabatan tinggi atau kursi politik. Lebih sekadar itu, para pemimpin adalah tentang bagaimana seseorang menggerakkan orang lain menuju tujuan bersama.

    Sayangnya, tidak jarang publik bersikap skeptis atau meragukan kinerja pejabat yang baru dilantik. Rekam jejak dan sikap di masa lalu sering kali membuat sebagian orang meremehkan kapasitas mereka. Namun, ternyata waktu kerap membuktikan penilaian tersebut keliru.

    Salah satu contohnya dialami Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Saat awal menjabat, banyak pihak meragukan kemampuannya memimpin Indonesia. Dia dianggap tidak kompeten dan hanya menjadi pelengkap. Namun, sejarah kemudian mencatat sebaliknya. Habibie berhasil membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit dan kini dikenang serta dipuja bak pahlawan.

    Dianggap Tak Bisa Memimpin

    Semula tak ada yang menyangka B.J. Habibie bisa menjadi Presiden ke-3 Indonesia. Habibie lama dikenal sebagai seorang teknokrat yang cerdas dan inovatif. Akibat kemampuan itulah Presiden Soeharto (1968-1998) memintanya pulang ke Indonesia, lalu menempatkannya sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Jabatan itu dia emban selama empat periode (1978-1998).

    Posisi itu membuat Habibie kian populer dan disebut-sebut menjadi Wakil Presiden (Wapres) ke-6 pada 1993. Namun, Soeharto berkomentar kalau Habibie belum cocok mendampinginya.

    “Tempat Habibie di bidang teknologi,” ungkap Soeharto, dikutip dari kesaksian Salim Said dalam Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto (2016).

    Akhirnya, Habibie memang tidak dipilih sebagai Wapres kala itu. Soeharto justru menunjuk Try Sutrisno sebagai Wapres ke-6. Namun, lima tahun kemudian, pada 1998, Habibie akhirnya terpilih menjadi Wapres ke-7, tepat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengguncang pemerintahan. Sosok yang biasanya hanya berkutat di bidang teknologi kini turut berjibaku menghadapi badai ekonomi 1997-1998.

    Namun, Habibie hanya 2 bulan menjadi Wapres. Pada 21 Mei 1998, Soeharto resmi mengundurkan diri. Habibie pun langsung dilantik menjadi Presiden ke-3 RI. Momentum inilah yang membuat sebagian pihak meremehkannya, menganggap dia tak kompeten untuk memimpin negara di masa sulit.

    Emha Ainun Nadjib dalam memoarnya Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto (2016) menuturkan, tampilnya B.J. Habibie sebagai presiden memunculkan kontroversi besar. Pro dan kontra hadir di berbagai level. Mulai dari tokoh reformasi, mahasiswa, hingga masyarakat luas yang meremehkan dan skeptis terhadap pria asal Sulawesi ini.

    “(Sebab ini) tidak hanya menyangkut figur Habibie dan posisinya dalam peta kekuatan nasional, tetapi juga menyangkut kadar sikap pemerintahan baru ini terhadap gagasan reformasi,” ujar Cak Nun.

    Koran Bali Post (23 Mei 1998) mencatat, penolakan publik terhadap Habibie dilandasi anggapan dia masih menjadi bagian dari Orde Baru, sehingga tidak sejalan dengan semangat reformasi.

    Selain itu, latar belakangnya yang puluhan tahun berkutat di dunia teknologi dianggap tidak cocok untuk menghadapi krisis ekonomi. Banyak yang menilai Indonesia saat itu membutuhkan sosok dengan kapasitas ekonomi, bukan teknokrat pesawat terbang.

    Kelompok masyarakat yang menolak Habibie kemudian menamakan dirinya “anti-Habibie”. Mereka bahkan menggelar demonstrasi dan kerap bentrok dengan kelompok pendukung Habibie.

    Berhasil & Dipuja

    Dalam konferensi pers tak lama setelah dilantik, Presiden Habibie menyadari betul tugas yang dia emban tidaklah mudah. Dia tahu ada kelompok masyarakat yang menolak kehadirannya di kursi presiden.

    “Aspirasi saudara-saudara dalam memperjuangkan reformasi secara menyeluruh yang saudara telah tunjukkan selama ini sudah bergulir. Usaha-usaha tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan menyusun pemerintahan yang sesuai dengan kita kehendaki bersama,” ungkap Habibie dalam memoarnya Detik-Detik yang Menentukan (2006).

    Waktu kemudian membuktikan kualitas kepemimpinannya. Habibie melahirkan kebijakan reformasi, yakni dasar demokrasi, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, reformasi militer dan kepolisian, serta otonomi daerah. Di bidang ekonomi, dia sukses menaikkan pertumbuhan ekonomi, menstabilkan rupiah dari Rp16.000 menjadi Rp7.000-8.000 per dolar AS, menggagas lahirnya Bank Mandiri, serta memberi independensi pada Bank Indonesia.

    Namun, kiprahnya singkat. Setelah 1,5 tahun memimpin, pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR pada 14 Oktober 1999, antara lain karena keputusan menggelar referendum di Timor Timur yang berujung pada lepasnya provinsi tersebut.

    Meski begitu, waktu mengubah penilaian publik. Setelah wafat pada 11 September 2019, tepat hari ini enam tahun lalu, Habibie dikenang sebagai sosok yang dulu diragukan, tetapi akhirnya dipuja bak pahlawan. Namanya harum sebagai seorang teknokrat sekaligus figur transisi yang membawa Indonesia dari rezim represif menuju era reformasi yang lebih terbuka dan demokratis.

    ( Lynda Hasibuan/mkh)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    Bangun Sutoto Sindir Logo Baru PSI: Gajah Terpenggal, Simbol Kematian Politik

    “Logo sebuah partai politik pasti mengandung pesan politik juga. Apalagi parpol itu dengan bangganya menuliskan Partai Super Tbk alias Partai Super Terbuka,” imbuhnya.

    Pertanyaan selanjutnya, kata Bangun Keanggotaan, sumber dana, agenda ke depan dari PSI patut digarisbawahi.

    “Saya jadi teringat dengan salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan saat masih menjadi mahasiswa. Dalam mata kuliah Metodologi Ilmu Pemerintahan dan Politik (MIPP), dosen saya mengilustrasikan bahwa ilmu politik itu bisa dibilang seperti ilmu perdukunan,” sebutnya.

    “Kita diajak untuk tahu dan paham dengan sesuatu yang tidak tampak mata. Kita juga diajak untuk tahu di balik yang tampak. Menarik bukan?,” tambah Bangun.

    Ia kemudian mengutip salah satu pakar politik Indonesia, Prof. Salim Said yang pernah berkata bahwa politik itu seperti udara.

    “Semua orang butuh udara. Tapi, udara itu tak tampak namun ada. Sebuah teori singkat yang mudah dipahami,” beber Bangun.

    Dijelaskan Bangun, ilustrasi gajah yang mendongak dengan kepala terpisah sah-sah saja jika publik memaknainya sebagai sebuah kematian akibat hukuman.

    “Bisa jadi hukuman dari alam karena melawan hukum Tuhan. Entahlah. Yang jelas, jangan tanya saya,” terangnya.

    Sebagai pengamat, lulusan Fisipol UGM ini mengatakan bahwa pidato politik perdana Kaesang selaku Ketum tampak kurang percaya diri.

    “Mengawali pidato politik dengan permintaan maaf atas kegagalannya di kontestasi pemilu 2024 untuk membawa partai itu ke Senayan. Pidato politik yang nyaris tidak berenergi. Padahal bisa dibilang kongres parpol super terbuka yang dibawanya itu ada di rumahnya sendiri,” bebernya.

  • Salim Said ungkap risiko kembalinya militer ke politik

    Salim Said ungkap risiko kembalinya militer ke politik

    GELORA.CO – Kenangan akan Dwifungsi di masa Orde Baru kembali mencuat ke publik setelah DPR mengesahkan RUU TNI.

    Isu kembali militer ke urusan sipil telah disuarakan beberapa kali oleh Salim Said di beberapa kesempatan.

    Prof. Dr. Salim Said atau Salim Said adalah salah satu akademisi yang turut mengawal reformasi militer di Indonesia, khususnya dalam penghapusan konsep Dwifungsi ABRI.

    Dalam wawancara 2 tahun yang lalu dengan Fadli Zon, Salim Said mengungkapkan bagaimana transisi peran militer di era reformasi dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut.

    Menurut Salim Said, penghapusan Dwifungsi ABRI adalah langkah besar dalam sejarah militer Indonesia.

    Salim menekankan bahwa dibandingkan negara lain, seperti Myanmar, reformasi militer di Indonesia berjalan lebih baik karena adanya kesadaran dari dalam tubuh TNI sendiri.

    “Kalau kita bandingkan dengan Myanmar, di sana militernya tetap berkuasa karena tidak ada kesadaran untuk berubah,” ujarnya.

    Sementara di Indonesia, TNI sendiri yang memutuskan keluar dari politik,” tambahnya.

    Salim Said juga menjelaskan bahwa peran militer dalam politik sudah berlangsung sejak era kolonial.

    Pada masa Orde Baru, militer memiliki peran ganda sebagai alat pertahanan dan kekuatan politik.

    Namun, setelah reformasi 1998, paradigma itu mulai berubah.

    “Sejak tahun 2000, TNI benar-benar keluar dari politik praktis. Ini adalah pencapaian besar dalam demokrasi kita,” kata Salim.

    Meski demikian, Salim Said mengingatkan bahwa keberhasilan reformasi militer tidak serta-merta menjamin kualitas pemerintahan sipil.

    “Kalau politisi sipilnya tidak becus, rakyat bisa saja kembali melihat militer sebagai solusi. Itu yang harus diwaspadai,” ujarnya.

    Bagi Salim, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada militer yang profesional, tetapi juga pada politisi sipil yang kompeten.

    Pandangan Salim Said menunjukkan bahwa reformasi Dwifungsi ABRI adalah hasil dari dinamika internal TNI dan tekanan publik.

    Namun, Salim Said juga menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pemerintahan sipil mampu menjalankan demokrasi dengan baik agar tidak ada dorongan bagi militer untuk kembali ke ranah politik.***