Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Makan Bergizi Gratis Kembali Jadi Sorotan, Usai Wacana Pembiayaan dari Zakat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Hal ini seusai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program tersebut.

    “Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana,” kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

    Dia menuturkan, MBG tidak dapat hanya dibiayai pemerintah secara sendiri atau mandiri, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak.

    “Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi,” ungkapnya.

    Sultan lantas mengapresiasi pemerintah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakn siap berkontribusi dan bekerjasama dalam program MBG.

    Selain itu, ia juga menilai seharusnya parlemen juga perlu mencari formula untuk MBG.

    “Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal,” jelas dia.

    Hal ini pun menuai kontroversi, pasalnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat tersebut.

    Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

     “Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami,” kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

    “Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu,” jelas Putranto.

    Senada, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai, MBG harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?,” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

     

     

    Pertanyakan Kemampuan

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?,” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?,” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak.

    “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Selly Gantina turut merepons soal usulan penggunaan zakat untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Selly mengingatkan, usulan penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan program makan bergizi gratis ini memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Hal ini mengingat zakat memiliki aturan yang sangat jelas baik secara syariat maupun regulasi nasional.

    “Penggunaan zakat harus tetap menjaga keadilan dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Maka dari itu, meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” kata Selly saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

    Selly mempertanyakan apakah makan bergizi ini menyasar ke seluruh masyarakat atau tersegmentasi hanya kepada segmen mustahik atau delapan golongan kategori penerima zakat. 

    Selain itu, dari sisi regulasi, lanjut Selly, pengelolaan zakat di Indonesia sudah diatur melalui Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 

    Dalam aturan tersebut, zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan prinsip syariat dan perundang-undangan. 

    “Usulan seperti ini harus melalui kajian mendalam agar tidak terjadi penyimpangan atau penafsiran yang melampaui batas kewenangan. Fondasi hukumnya harus terbangun terlebih dahulu. Jangan sampai abuse of power dalam kewenangannya,” kata dia.

    Selain itu, Selly menilai bahwa program makan bergizi gratis adalah tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara atau bisa juga menggandeng CSR dari swasta.

    “Pendanaan program semacam ini lebih tepat jika bersumber dari APBN, CSR, atau sumber dana lain yang lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga tidak mengganggu fungsi utama zakat sebagai bagian dari ibadah dan hak mustahik,” kata dia.

    Politikus PDIP itu menegaskan, solusi terbaik adalah mengoptimalkan sinergi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan pendanaan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip syariat dan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Komisi VIII DPR RI menghargai niat baik dari usulan ini, tetapi kami harus menegaskan bahwa zakat tidak seharusnya menjadi sumber pendanaan untuk program yang cakupannya begitu luas,” pungkasnya.

     

     

  • Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Pro-Kontra Wacana Dana Zakat Biayai Program Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA — Muncul wacana soal pemanfaatan dana zakat untuk bisa dipergunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu berangkat dari usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin yang memandang kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

    Dia menilai dana zakat dimanfaatkan untuk menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program yang baru saja debut Senin pekan lalu itu, sehingga juga pemerintah tak bekerja sendirian dengan anggaran APBN yang terbatas. 

    “Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

    Menurutnya, program MBG mengandung misi kemanusiaan yang universal dan bagi sebagian besar anak-anak Indonesia di daerah, program ini menjadi kebutuhan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan mereka.

    Kendati demikian, senator asal Bengkulu ini menyadari bahwa pemerintah masih memerlukan dukungan pembiayaan yang lebih dalam menyukseskan program ini. Oleh sebab itu, dia mengusulkan dana zakat bisa memenuhi separuh dari kebutuhan anggaran program MBG.

    Dia pun meminta pemerintah untuk menyiapkan skema pembiayaan yang partisipatif supaya program ini dapat berjalan baik dan maksimal dengan berprinsip gotong royong.

    “Kami percaya masyarakat juga organisasi kemasyarakatan khususnya ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU akan menyambut baik dan mendukung penuh inovasi pembiayaan yang kami usulkan ini,” jelasnya dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Bisakah Dana Zakat Digunakan untuk MBG?

    Merepons usulan Sultan, menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad bukan tidak mungkin usulan itu bisa dilakukan, asalkan menyasar pada fakir miskin.

    “Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

    Nantinya, lanjut Noor, Baznas akan memverifikasi terlebih dahulu, mana pihak fakir miskin yang dimaksud dan mana pihak yang tak terkategorikan sebagai fakir miskin.

    Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menegaskan sejatinya program MBG telah mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara. 

    Namun, jika memang Baznas berencana dan tak keberatan menggunakan dana zakat untuk membiayai MBG, Muzani menekankan haruslah menyasar pada asnaf atau merekalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat.

    Dia menambahkan penting untuk memastikan bahwa muzakki atau orang yang membayar zakat memang memperuntukkan hartanya guna mendukung program MBG. Dengan begitu, menurutnya, penggunaan dana zakat dianggap tak menjadi masalah.

    “Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu [MBG]. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan Asnaf,” pungkas Muzani.

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya berpendapat penggunaan dana infak dan sedekah lebih longgar ketimbang penggunaan zakat, bilamana memang ingin membiayai program MBG melalui pemanfaatan dana ZIS.

    Menurut Gus Yahya, pemanfaatan dana zakat diatur secara fikih tentang siapa saja yang berhak menerimanya. Dalam ketentuan agama, ada delapan Asnaf (penerima manfaat) yang boleh mendapatkan manfaat zakat.

    Apabila dana zakat dikhususkan untuk anak-anak miskin, lanjutnya, maka hal itu tentu diperbolehkan. Namun, sasaran MBG jauh lebih luas bagi seluruh siswa, ibu hamil, hingga balita yang mesti dispesifikan agar masuk dalam delapan Asnaf. 

    Maka dari itu, menurut dia, usulan penggunaan dana zakat untuk mendukung program makan bergizi gratis perlu dikaji lebih dalam agar tepat sasaran.

    “[pemanfaatan] Zakat harus dikaji lagi. Karena yang nerima siapa dulu ini. Kalau dikhususkan untuk anak-anak miskin bisa. Tapi kalau umum kemudian untuk semua orang (tidak bisa), ini untuk zakat memang harus lebih hati-hati,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (16/1/2025).

    Perbesar

    Senada, Wakil Ketua Umum PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay juga menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia memandang salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dirinya belum bisa merespons usulan Sultan tersebut. Dia mengatakan penggunaan dana zakat sudah aturannya tersendiri.

    “Sebelum jawab, saya mesti konsultasi ke Majelis Ulama dan lain-lain untuk menjawabnya, bukan melaksanakannya ya,” tuturnya.

    Istana Tolak Gunakan Dana Zakat untuk MBG

    Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto berpandangan zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

    “Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).  

    Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

    “Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto. 

    Pemerintah resmi merancang anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) pada 2025 sebesar Rp71 triliun atau 0,29% terhadap PDB, sesuai Rancangan Undang-undang (RUU) tentang APBN 2025. 

    Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan bahwa rancangan anggaran sebesar Rp71,0 triliun tersebut akan digunakan untuk pembiayaan makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG. 

    Adapun, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkap anggaran untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi bertambah sebesar Rp140 triliun di tahun 2025. 

    “Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi,” ujar Zulkifli Hasan. 

    Zulhas mengatakan saat ini anggaran MBG yang disetujui DPR RI di 2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya yakni Januari hingga April, program tersebut akan menyasar 3 juta pelajar yang menerima manfaat. Sementara dari April hingga Agustus, pelajar penerima manfaat akan mencapai 6 juta. 

    “Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha,” kata dia.

  • PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    PAN: Usulan zakat untuk MBG perlu kajian dan pendapat ulama

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai usulan pengalokasian dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu kajian dan pendapat dari para ulama untuk membahas hukumnya dari sisi agama.

    Menurut dia, persoalan zakat merupakan persoalan keagamaan yang berada di wilayah para ulama, sehingga para ulama tersebut yang lebih berhak untuk memberikan pendapat mengenai hal tersebut.

    “Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia menilai bahwa salah satu hal yang mungkin akan diperdalam adalah mengenai pembagian kategori siswa penerima program MBG bisa untuk bisa menerima zakat. Karena di antara para siswa itu ada juga yang berasal dari keluarga mampu, dan bahkan berasal dari beragam agama.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu?” kata dia.

    Namun, menurut dia, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin hal tersebut bisa dijadikan sebagai pintu masuk mengenai usulan tersebut

    “Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA (rantai molekul berisi materi genetik) masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

    “Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu ‘kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?” kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

    Sultan lantas melanjutkan, “Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (programMBG).”

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bulan November lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa pihaknya diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 Triliun di tahun 2025.

    Jika tidak segera diantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar.

    Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai defisit BPJS Kesehatan.

    “Waktu itu (November lalu), Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” beber Saleh

    Semakin banyak pasien yang datang, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah.

    “Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” ujar Saleh, Sabtu (11/1/2025).

    Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk segera mencari solusi. “Saya mendapat informasi bahwa salah satu solusi yang akan diambil adalah menaikkan iuran peserta. Dan itu direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2025,” ungkapnya.

    Menurut Saleh Daulay, menaikkan iuran tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat.

  • PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    PAN minta Pramono-Rano libatkan seluruh warga Jakarta

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno, untuk melibatkan seluruh warga Jakarta, bukan hanya kelompok pendukungnya saja.

    Menurut dia, Jakarta adalah milik bersama bukan hanya milik pendukung Pramono-Rano saja. Bahkan, kata dia, seluruh warga negara Indonesia selalu merasa memiliki Jakarta.

    “PAN menitipkan agar Jakarta diurus secara profesional,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Dia pun mengucapkan selamat atas penetapan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ oleh KPU. Pasangan itu diyakini akan mampu memimpin Jakarta lebih baik dengan pembangunan kota dan pemberdayaan masyarakat yang semakin baik.

    “Saatnya semua bersatu. Pilkada telah selesai. KPU telah menetapkan pemenang. Orientasi sekarang adalah bekerja untuk masyarakat,” kata dia.

    Dari pengalaman Pramono dan Rano sebagai politisi, dia yakin mereka akan mampu memenuhi janji dan keinginan masyarakat. Dia menilai pasangan itu tidak hanya terlatih sebagai legislator, tetapi juga sudah berpengalaman sebagai eksekutif karena dari sisi ilmu dan penguasaan lapangan, sudah tidak diragukan lagi.

    Namun dia berharap pasangan itu dapat menjalin komunikasi yang baik ke semua partai politik, ormas, dan elemen masyarakat sipil lainnya. Tanpa dukungan semua pihak, menurut dia, mereka akan sulit untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik.

    “Kami tentu saja akan menggunakan hak konstitusional kami untuk memberikan masukan, saran, dan kritikan. Tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan menjatuhkan,” kata dia.

    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta.

    “Seusia undang-undang menyatakan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50 persen ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Kamis (9/1).

    Menurut dia, dari hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno atau Si Doel memperoleh 2.183.239 suara atau 50,07 persen dari total suara sah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dokumen pribadi/am.

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta publik tidak berpolemik terkait dengan keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

    “Tidak perlu berpolemik terkait dengan pemberhentian STY ini. Di balik keputusan ini diharapkan akan ada perbaikan kualitas timnas secara keseluruhan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sebaliknya, dia berharap pubik dapat menghormati keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan itu diyakini sudah didasari atas evaluasi dan penilaian objektif demi perbaikan kualitas timnas ke depan.

    “Pemberhentian STY bukan karena tidak suka, melainkan lebih pada upaya perbaikan soliditas timnas dan kekompakan antara pelatih, pemain, ofisial, dan PSSI,” tuturnya.

    Meski demikian, dia tak memungkiri kesedihan pencinta sepak bola di Tanah Air berpisah dengan Shin Tae-yong. Bersamaan itu fakta yang tak terbantah pula bila STY mencatatkan sejumlah prestasi selama memimpin Timnas Indonesia.

    “Mengingat capaian tersebut, publik dan pencinta sepak bola banyak yang menaruh sayang pada STY. Mereka tentu akan bersedih dengan keputusan ini. Dalam dialektika dan perdebatan, ada banyak elemen yang masih ingin mempertahankan STY,” ucapnya.

    Perdebatan itu, di antaranya STY berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127, mengantarkan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, hingga mengantarkan Timnas U-23 jadi semifinalis Piala Asia 2024.

    “Garuda Muda juga nyaris menembus olimpiade, dan yang tidak kalah pentingnya dia mampu membawa Indonesia masuk pada putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian tersebut tergolong sangat baik dan membanggakan mengingat STY menjadi pelatih timnas tidak lebih dari 5 tahun,” katanya.

    Menyoal keputusan yang telah diambil PSSI itu, dia berharap sosok pengganti Shin Tae-yong jauh lebih baik demi mengantarkan mimpi agar Timnas Indonesia berjaya di Piala Dunia.

    “Sebelum itu, kita harus berterima kasih pada STY. Dia diharapkan akan tetap menjadi bagian dari timnas. Paling tidak, saran dan masukkannya masih tetap diperlukan dan dinantikan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Untuk kandidat pelatih baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum menyebutkan namanya. Namun, dia membocorkan kandidat pelatih baru yang akan memenuhi target menuju Piala Dunia 2026 adalah juru taktik asal Belanda.

    “Beberapa nama yang sudah punya nama di dunia sepak bola tentu tak hanya mencari pekerjaan, mereka juga pasti ingin punya legasi untuk menjadi bagian sejarah Indonesia menuju Piala Dunia 2026,” kata Erick pada jumpa pers dalam tajuk Rencana Baru Terkait dengan Perkembangan Timnas Indonesia di Jakarta.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Komisi VII DPR Imbau Pemerintah Agar Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik

    Komisi VII DPR Imbau Pemerintah Agar Program Makan Bergizi Gratis Berjalan Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay memberikan tiga imbauan yang dapat dilakukan semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, Waketum PAN ini menyebut semua pihak bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG yang baru saja dimulai pada hari ini, Senin (6/1/2025).

    Pengawasan ini, tambahnya, bisa dilakukan mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya.

    “Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip, Senin (6/1/2025).

    Dilanjutkan Saleh, yang kedua adalah melaporkan oknum atau siapapun yang diduga melakukan pelanggaran dalam proses Program MBG. 

    Menurut dia, program ini harus sukses, sehingga semua pihak harus menaati aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” lanjut dia.

    Adapun yang ketiga, Legislator PAN yang juga menjabat sebagai anggota Baleg DPR RI ini mengatakan semua pihak dapat memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG semakin baik.

    Kemudian, dia mengingatkan pihak pemerintah untuk mendengar dan menerika saran, masukan, dan kritik dari siapapun tanpa terkecuali, karena pikiran positif dari masyarakat haruslah diadaptasi.

    Diberitakan sebelumnya, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto resmi dimulai hari ini, Senin (6/1/2025), di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan bahwa program ini adalah salah satu bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk memastikan kesehatan dan gizi yang cukup bagi masyarakat, terutama generasi muda dan ibu-ibu hamil. 

    “Tidak menunggu 100 hari atau tepat pada hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program Makan Bergizi Gratis ini dimulai,” ujarnya dalam video resmi yang diterima Bisnis, Senin (6/1/2025). 

    Nantinya, kata Hasan, sebanyak 190 Dapur MBG telah siap beroperasi mulai hari ini, dengan rencana untuk meningkatkan jumlahnya menjadi 937 Dapur MBG pada akhir Januari 2025.

  • DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    DPR Wanti-wanti Pemerintah Jangan Main-main dengan Program Makan Bergizi Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengajak semua pihak untuk dapat berpartisipasi dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai hari ini, Senin, 6 Januari 2025.

    Ia menguraikan, pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG ini. Mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Prabowo-Gibran ini.

    Kedua, melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Program MBG ini harus sukses. Karena itu, semuanya harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata Saleh, dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2025).

    Ketiga, memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Karena ini program baru, yang tentu tidak langsung berjalan sempurna. Sehingga diperlukan saran, masukan, dan kritik dari semua pihak.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” imbuh Politisi Fraksi PAN ini.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” harapnya. (Pram/fajar)

  • Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (ANTARA)

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 07:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan mulai Senin ini di berbagai daerah.

    Menurutnya hari Senin, 6 Januari 2025 ini adalah hari bersejarah, sebab program Makan Bergizi Gratis untuk pertama kalinya dimulai, untuk diterapkan di Indonesia oleh Badan Gizi Nasional.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan partisipasi yang bisa dilakukan yaitu, mengawasi pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    Kemudian masyarakat juga bisa melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran, demi memastikan kesuksesan program tersebut. Menurutnya, semua pihak harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata dia.

    Kemudian masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Pasalnya program yang baru digelar itu, tentu tidak langsung berjalan sempurna.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Minggu (5/1).

    Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

    Sumber : Antara

  • PAN minta Pemerintah dan DPR selesaikan pembahasan ongkos haji

    PAN minta Pemerintah dan DPR selesaikan pembahasan ongkos haji

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah dan DPR RI untuk menyelesaikan pembahasan ongkos haji pada tahun 2025.

    “Setiap tahun, Panja (Panitia Kerja) Haji selalu berkutat pada masalah ongkos dan pelayanan. Prinsip dasarnya, DPR menginginkan agar ongkos tidak memberatkan jemaah, tetapi pelayanan yang diterima adalah yang paling maksimal,” kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Saleh mengingatkan agar nantinya ongkos haji pada tahun 2025 yang ditetapkan lebih turun jika dibandingkan dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya sesuai dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto.

    Meskipun ongkos haji makin murah, kata dia, pelayanan yang baik tetap diperlukan karena pelaksanaan haji tahun sebelumnya masih di bawah standar jika dibandingkan dengan negara lain.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa tantangan penyelenggaraan haji ke depannya akan makin sulit karena permintaan penurunan ongkos haji dan peningkatan kualitas pelayanan tersebut.

    “Ini pasti tidak mudah, dan bisa menjadi batu ujian buat Menteri Agama dan jajarannya. Harus hati-hati. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag. Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman panja,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa tantangan lainnya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

    Saleh mengatakan bahwa BPKH dalam rapat di DPR menyampaikan nilai manfaat yang paling mungkin diambil adalah Rp11,5 triliun atau kurang Rp1 triliun dari yang diminta DPR.

    Ongkos haji ini, menurut dia, akan makin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain, termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Arab Saudi, administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025