Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Anggaran Dipangkas Rp 283 M, Kementerian UMKM Didorong Minta Tambahan ke Kemenkeu

    Jakarta –

    Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan penambahan anggaran. Pagu anggaran Kementerian UMKM terdampak efisiensi sebesar Rp 283,099 miliar.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN TA 2025.

    Pagu awal Kementerian UMKM sebelum efisiensi Rp 463,86 miliar, sedangkan sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan tinggal Rp 180,76 miliar. Artinya, lebih dari setengahnya anggaran Kementerian UMKM dipotong.

    “Kita meminta bapak (Sekretaris Kementerian UMKM) untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memenuhi dan meningkatkan kebutuhan anggaran Kementerian UMKM,” kata Saleh dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).

    “Atas dasar kesimpulan rapat ini kan jika ada diskusi dengan Kemenkeu bapak bisa tunjukin, bapak diperintah oleh rakyat (untuk tambahan anggaran), dalam hal ini diwakili oleh Komisi VII. Mana tahu masih bisa dilakukan, ada tambahan untuk Kementerian UMKM,” sambungnya.

    Dalam sesi pembacaan kesimpulan rapat, Saleh juga meminta Kementerian UMKM melakukan koordinasi internal mengenai rencana pelaksanaan program dan anggaran setelah efisiensi anggaran, serta menyampaikan kembali kepada Komisi VII DPR RI. Terakhir, Komisi VII juga meminta Kementerian UMKM secara tertulis menyampaikan hasil kesepakatan pembahasan prosedur dan mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Menteri UMKM Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya akan menyiapkan koordinasi lanjutan dengan Kementerian Keuangan menyangkut fleksibilitas anggaran.

    “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan yang terkait dengan upaya-upaya untuk bisa mendapatkan fleksibilitas di dalam anggaran 2025 ini,” kata Arif, dalam rapat tersebut.

    Efisiensi anggaran ini menjadi salah satu topik utama dalam Raker bersama Komisi VII kali ini. Arif menekankan, pihaknya siap menjalankan tugas sesuai instruksi yang telah disampaikan.

    Arif menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut berdampak sekitar 60% dari pagu anggaran keseluruhan Kementerian UMKM. Ke depannya, pihaknya masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut dalam hal pemetaan program-program prioritas usai pemberlakuan efisiensi ini.

    “Tentu kita akan melakukan realokasi kegiatan-kegiatan, khususnya yang mengikat dulu kita amankan. Belanja mengikat harus kita amankan, sisanya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang, karena kan operasional harus jalan. Yang mengikat seperti belanja pegawai, pemeliharaan kantor, supaya tetap bisa berjalan,” kata dia, ditemui usai acara.

    Ia juga mengakui bahwa di sejumlah kementerian, efisiensi ini berdampak pada penghematan besar-besaran penggunaan listrik dan air kantor, bahkan ada yang sampai lampu-lampu di sejumlah lorong dimatikan di siang hari. Menurutnya, dalam kondisi ini bagaimana supaya kementerian bisa pintar-pintar mengatur keuangan.

    “Iya pasti (banyak penghematan), makanya kita harus mengatur sedemikian rupa strateginya, realokasi lah untuk kegiatan-kegiatan yang penting, prioritas. Ya kita coba lah, karena kan ini instruksi presiden,” ujar Arif.

    (shc/ara)

  • Resmi! Kemenpar dan DPR Lanjut Pembahasan RUU Kepariwisataan

    Resmi! Kemenpar dan DPR Lanjut Pembahasan RUU Kepariwisataan

    Bisnis.com, JAKARTA – DPR RI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) resmi melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan.

    Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay dalam rapat kerja (raker) bersama Kemenpar di Kompleks Parlemen, Senin (3/2/2025).

    “Komisi VII DPR RI dan Menteri Pariwisata RI menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga tentang Kepariwisataan,” kata Saleh, Senin (3/2/2025).

    Sejalan dengan kesepakatan itu, Komisi VII meminta Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pembahasan RUU.

    Selain itu, pihaknya mendesak Kemenpar agar melaksanakan dan menindaklanjuti seluruh masukan dan saran yang disampaikan dalam raker hari ini. Dengan demikian, pembahasan RUU Kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar. 

    Pada Juli 2024, RUU Kepariwisataan disahkan menjadi usul inisiatif DPR pada Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Sidang ke V Tahun 2023-2024.

    Wakil Ketua Komisi X DPR sekaligus sebagai pihak pengusul RUU kala itu, Agustina Wilujeng Pramestuti, menjelaskan, draft RUU Kepariwisataan terdiri dari 17 Bab.  

    Secara terperinci, 5 Bab judul tetap, 9 Bab perubahan judul, 11 Bab baru, 3 Bab dihapus, 6 pasal sudah diadopsi dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Atas Perppu No.2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dan tidak dimuat dalam draf RUU. Begitu pula dengan 3 pasal yang sudah dihapus UU Cipta Kerja. 

    Namun, pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan DPR RI periode 2024-2029.

    Hal itu sesuai dengan kesepakatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Komisi X pada September 2024. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menyampaikan, ketentuan terkait carry over tersebut diatur dalam Pasal 87 ayat (3) dan Pasal 110 Peraturan DPR RI No.2/2020 tentang Pembentukan Undang-Undang. 

    “Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat mengusulkan RUU tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi RUU operan untuk periode 2024-2029,” kata Syaiful dalam keterangannya, dikutip Rabu (25/9/2024).

  • Baik Bagi Perpolitikan Nasional, PAN Tunggu Momentum Pertemuan Megawati dan Prabowo

    Baik Bagi Perpolitikan Nasional, PAN Tunggu Momentum Pertemuan Megawati dan Prabowo

    JAKARTA – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut baik rencana pertemuan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto. Menurutnya, pertemuan keduanya perlu didukung semua pihak karena menjadi pertanda baik bagi perpolitikan nasional. 

    Saleh pun menunggu momentum pertemuan Ketua Umum PDIP dan Gerindra itu. Sebagai sahabat lama, menurutnya, tidak ada penghalang bagi keduanya untuk bertemu. 

    “Silaturahim politik seperti ini harus dibudayakan. Ini menjadi tanda baik bagi politik nasional,” ujar Saleh, Sabtu, 25 Januari. 

    “Dan semua tahu kalau bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” sambungnya. 

    Saleh berharap, jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional. Anggota DPR dapil Sumatera Utara itu meyakini, Megawati memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan Prabowo. 

    “Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” kata Saleh.

    Selain itu, Saleh menilai, Megawati dan Prabowo perlu juga menegaskan komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. Artinya, kata Saleh, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

    “Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial,” kata Saleh.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, Ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Menurut Saleh, agenda positif seperti ini perlu dibumikan diseluruh level kepemimpinan. 

    “Apalagi, pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya.

  • PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    PAN Harapkan Pertemuan Prabowo dan Megawati Bahas Pembangunan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menyatakan rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto, yang juga ketua umum Partai Gerindra, dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan langkah positif bagi politik nasional. Saleh berharap, jika pertemuan ini terealisasi, pembangunan nasional menjadi agenda utama pembahasan.

    “Rencana pertemuan Prabowo dan Megawati sangat baik. Silaturahmi politik seperti ini harus dibudayakan dan didukung semua pihak. Ini menjadi pertanda baik bagi politik nasional,” ujar Saleh kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

    Saleh menambahkan, hubungan baik antara Megawati dan Prabowo sudah terjalin lama. Tidak ada hambatan berarti yang dapat menghalangi pertemuan Prabowo dan Megawati.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang bagi mereka untuk bertemu,” ungkapnya.

    Menurut Saleh, Megawati memiliki pandangan dan saran yang signifikan bagi pemerintahan saat ini. Dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan telah aktif mengawal agenda pembangunan nasional.

    Selain itu, ia menilai komitmen kedua tokoh tersebut harus mencakup upaya berpihak kepada masyarakat kecil, terutama dalam program pengentasan kemiskinan. Agenda pembangunan, kata Saleh, harus berlandaskan keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara Mega dan Prabowo dalam bidang ini. Hal inilah yang perlu dipertegas. Masyarakat juga diharapkan ikut berperan dalam mewujudkan tujuan ini,” tambahnya.

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR itu mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

    “Pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Saleh memberikan dukungan agar pertemuan Prabowo dan Megawati bisa segera terwujud.

  • PAN: Tak Ada Penghalang Antara Megawati dan Prabowo untuk Bertemu – Halaman all

    PAN: Tak Ada Penghalang Antara Megawati dan Prabowo untuk Bertemu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki hubungan yang baik dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Karenanya, Saleh menilai bahwa tak ada penghalang bagi Megawati dan Prabowo apabila bertemu.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” kata Saleh pada Sabtu (25/1/2025).

    Ketua Komisi VII DPR RI ini juga meyakini Megawati akan memberikan masukan yang baik untuk Prabowo.

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDIP ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ujar Saleh.

    Namun, Saleh berharap pertemuan Megawati dan Prabowo dapat memperkuat komitmen untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil. 

    “Artinya, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial,” ucapnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini berpendapat bahwa Megawati dan Prabowo memiliki titik temu dalam konteks kesejahteraan masyarakat.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” ungkap Saleh.

    Saleh pun mengajak semua pihak mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.

  • Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    Komentari Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo, Wakil Ketua DPP PAN: Silaturahmi Politik Harus Dibudayakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo dinilai sebagai hal yang sangat baik oleh sejumlah kalangan.

    Penilaian itu salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay. Menurutnya, silaturahim politik seperti ini harus dibudayakan. Perlu didukung semua pihak. Ini pertanda baik bagi kepentingan politik nasional.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Sabtu (25/1/2025).

    Dia berharap jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional.

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam 10 tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” katanya.

    Selain itu, lanjut Saleh, Megawati dan Prabowo perlu juga menegaskan komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

    Artinya, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan sebanyak-banyaknya dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Fundamental ekonomi harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial.

    “Saya melihat ada titik temu antara bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” urainya.

    Pada bagian lain, Saleh mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan.

  • PAN: Pertemuan Prabowo-Megawati utamakan agenda pembangunan nasional

    PAN: Pertemuan Prabowo-Megawati utamakan agenda pembangunan nasional

    Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka karena itu tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay berharap pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri apabila terealisasi menyertakan pembangunan nasional sebagai agenda utama di dalamnya.

    “Saya berharap jika pertemuan itu dilaksanakan, agenda utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Dia meyakini bahwa Megawati yang merupakan Presiden Ke-5 RI itu memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan Presiden Prabowo saat ini.

    “Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDI Perjuangan ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ucapnya.

    Menurut dia, Megawati dan Prabowo perlu menegaskan pula komitmen bersama untuk berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

    Dengan demikian, lanjut dia, agenda pembangunan sebanyak-banyaknya akan dilakukan dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

    “Fundamental ekonomi kita harus didasarkan pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Saya melihat ada titik temu antara Bu Mega dan Pak Prabowo dalam bidang ini. Ini yang perlu dipertegas. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan tujuan ini,” tuturnya.

    Untuk itu, dia memandang rencana pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai sesuatu yang baik dan perlu didukung oleh semua pihak.

    “Semua tahu kalau Bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama. Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka karena itu tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” katanya.

    Dia menambahkan bahwa silaturahim politik antartokoh bangsa harus dibudayakan sebab menjadi pertanda baik bagi kepentingan politik nasional, sebagaimana rencana pertemuan Megawati-Prabowo.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, pileg, pilpres, dan pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Megawati segera bertemu dengan Presiden Prabowo sebelum partai berlambang kepala banteng moncong putih itu melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato dalam perayaan Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • PAN Ajak Semua Pihak Dukung Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo  – Halaman all

    PAN Ajak Semua Pihak Dukung Rencana Pertemuan Megawati-Prabowo  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengajak semua pihak mendukung rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Saya mengajak semua pihak untuk mendukung rencana pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo,” kata Saleh pada Sabtu (25/1/2025).

    Saleh menegaskan, rencana pertemuan tersebut perlu dukung untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Agenda positif seperti ini perlu dibumikan di seluruh level kepemimpinan. Apalagi, Pileg, Pilpres, dan Pilkada sudah selesai. Saatnya sekarang kita bersatu kembali demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Ketua Komisi VII DPR RI ini menegaskan bahwa silaturahmi politik harus dibudayakan karena baik bagi kepentingan politik nasional.

    “Semua tahu kalau bu Mega dan Pak Prabowo itu sahabat lama.

    Sejauh ini, tidak pernah ada masalah di antara mereka. Karena itu, tidak ada penghalang di antara mereka untuk bertemu,” tegas Saleh.

    Saleh berharap, apabila pertemuan tersebut akan terlaksana, maka tujuan utamanya adalah menata prioritas pembangunan nasional. 

    “Saya yakin, Bu Mega memiliki saran dan masukan yang kontributif bagi pemerintahan sekarang. Apalagi, dalam sepuluh tahun terakhir, PDIP ikut mengawal agenda pembangunan nasional,” ungkapnya. (Tribunnews.com/Fersianus Waku)

     

     

  • DPR: Survei Litbang Kompas bukti masyarakat senang dengan kinerja KMP

    DPR: Survei Litbang Kompas bukti masyarakat senang dengan kinerja KMP

    Misalnya, kan begitu dia menjabat, langsung gaji guru disesuaikan, atau katakanlah dinaikkan. Berikutnya dosen, tunjangan dosen juga itu dinaikkan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa hasil survei dari Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kompas yang disiarkan di Jakarta, Senin (20/1), menjadi bukti masyarakat senang dengan kinerja Kabinet Merah Putih (KMP).

    “Masyarakat itu sangat senang dengan kerja dari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi, terbukti dengan survei yang dilakukan Litbang Kompas itu,” kata Saleh saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, masyarakat senang dengan kinerja pemerintah selama kurang dari 100 hari kerja dikarenakan sejumlah program populis.

    “Misalnya, kan begitu dia menjabat, langsung gaji guru disesuaikan, atau katakanlah dinaikkan. Berikutnya dosen, tunjangan dosen juga itu dinaikkan,” ujarnya.

    Selain itu, kata dia, kebijakan subsidi pupuk sampai ke masyarakat, swasembada pangan, dan penurunan ongkos haji turut berperan dalam kepuasan masyarakat.

    “Nah itu semua adalah program-program yang sangat populis dan populer di tengah masyarakat, dan disenangi oleh masyarakat, termasuk di antaranya program Makan Bergizi Gratis, yang sangat populer dan didiskusikan hampir tiap hari di media,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, kata dia, wajar tingkat kepuasan publik mencapai 80 persen lebih berdasarkan survei Litbang Kompas tersebut.

    Sementara itu, dia berharap program-program tersebut dapat dibarengi dengan ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga pemerintahan Presiden Prabowo didorong untuk bisa menciptakan sumber-sumber anggaran baru.

    Ia menyarankan agar pemerintah saat ini dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak, dan mengelola badan usaha milik negara (BUMN) dengan baik sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penghasilan negara.

    “Kemudian, kebocoran-kebocoran yang lain yang ada di keuangan negara kita itu harus ditutupi dengan baik, sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dengan pemasukan dari pemerintah,” tuturnya.

    Ia melanjutkan, “Jadi, saya kira hal-hal itu yang menjadi catatan kami di samping tentu Pak Prabowo harus benar-benar meningkatkan performa secara geopolitik di tingkat internasional untuk menaikkan daya kepuasan publik dalam sisi nasionalisme, meningkatkan kebanggaan kita sebagai negara Indonesia”.

    Sebelumnya, survei Litbang Kompas mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan para responden terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

    Survei Litbang Kompas, yang melibatkan 1.000 responden di 38 provinsi, digelar pada 4–10 Januari 2025 yaitu dalam periode 100 hari pertama masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Pewarta: Rio Feisal, Imam Budilaksono
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Zakat dan Duit Koruptor untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Memangnya Boleh? – Page 3

    Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, untuk membuat program makan bergizi gratis (MBG) sukses tidak perlu melanggar aturan agama.

    Hal itu disampaikan HNW menanggapi usulan pembiayaan program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat.

    “Sebagai bentuk dukungan agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar aturan agama,” kata HNW kepada wartawan, Kamis, 16 Januari 2025.

    Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menyebut, pendanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu sudah diatur menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga, pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran yang sudah disediakan.

    “Makan bergizi gratis itu adalah program dari pemerintah yang basisnya adalah APBN, dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN. Jangan sampai nanti malah APBN yang diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik karena dipakainya sumber dana dari yang lain yaitu zakat,” ujar politikus PKS.

    “Karena itu kita membantu dengan mengingatkan agar APBN-nya betul-betul APBN yang disediakan sekitar 71 triliun itu. Tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah, terlaksana dengan fokus yang benar, sehingga menyasar kepada pihak-pihak yang benar. Dengan demikian maka tujuan daripada makan bergizi gratis tadi bisa terpenuhi,” sambungnya.

    Menurut HNW, meskipun APBN dan zakat diperuntukan bagi masyarakat namun keduanya memiliki aturan masing-masing.

    “Zakat dipergunakan untuk membantu para fakir dan miskin di luar dari yang terkait dengan makan bergizi gratis,” ucap HNW.

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menilai usulan penggunaan zakat untuk biaya makan bergizi gratis (MBG) harus lewat kajian dengan para ulama terlebih dahulu.

    “Harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?” kata Saleh dalam keterangannya, Kamis, 16 Januari 2025.

    “Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat,” tambah Saleh.

    Saleh mempertanyakan, apakah semua siswa penerima program MBG bisa dikategorikan sebagai bagian dari asnaf penerima zakat atau fakir miskin.

    “Bukankah di antara siswa kita itu ada juga yang orang tuanya mampu? Dan di antara para siswa kita ada juga yang beragama non-Muslim. Apakah mereka mau menerima?” kata dia.

    “Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianalogikan seperti itu?” sambungnya.

    Selain itu, Saleh menyinggung wacana lama yakni aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. “Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silahkan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama,” pungkasnya.