Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Perindustrian guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar mitra-mitra komisinya itu mendapatkan anggaran yang proporsional dan cukup untuk mengembangkan program yang akan dijalankan.

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,” kata Saleh saat membuka rapat.

    Dia mengatakan bahwa mitra-mitra Komisi VII DPR RI mendapatkan anggaran yang paling sedikit dibanding mitra-mitra komisi lainnya di DPR RI. Padahal, dia menilai bahwa Komisi VII DPR memiliki mitra yang strategis untuk memberantas kemiskinan.

    “Sebagai contoh ada Kementerian UMKM itu kan sebenarnya memberantas kemiskinan tugasnya menciptakan lapangan pekerjaan, real, konkret, di tengah masyarakat, tapi anggarannya cuma Rp222 miliar,” katanya.

    Dia mengatakan dukungan anggaran yang proporsional dibutuhkan bagi kementerian itu untuk ongkos operasional, gaji, hingga kebutuhan lainnya. Menurut dia, anggaran yang didapat oleh mitra-mitranya itu sangat mepet.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 ini sebesar Rp2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran sebesar Rp576 miliar. Sehingga pagu efektif saat ini sebesar Rp1,96 triliun.

    Adapun realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025, hingga 31 Agustus 2025 yakni mencapai 58,39 persen dari nilai pagu efektif. Selain itu, dia mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan itu baru dapat direalisasikan anggarannya pada semester kedua.

    “Secara fisik hingga saat ini kegiatan tersebut dalam proses penyelesaian pekerjaan,” kata Agus.

    Dia mengatakan bahwa saat ini sektor manufaktur di Indonesia atau Industri Pengolahan Non Migas (IPNM), merupakan motor utama perekonomian nasional dalam menciptakan nilai tambah yang sangat signifikan.

    Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah formal, menurut dia, sektor manufaktur menciptakan multiplyer effect yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lintas sektoral.

    “IPNM bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi penggerak inovasi dan transfer teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi serta mempertegas kemandirian nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak  pemerintah, agar dapat menjaga aset dan tempat wisata gunung Rinjani agar lebih aman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan itu. Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
    (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin jalannya rapat.

    Dia lantas berkata, “Tentu nanti akan dikaitkan dengan topik-topik lain yang berkenan dengan atau terkait dengan hal tersebut.”

    Dia lantas mempersilakan Wamenperin Faisol Riza menyampaikan paparannya, terkhusus soal bagaimana perkembangan dan pengembangan perindustrian di Indonesia.

    “Dengan tingkat kesulitan masuk bahan baku, kemudian ekspor-impor, kemudian ada tarif, ada macam-macam itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menuturkan bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya sebagai peristiwa yang akan berpengaruh luas terhadap situasi politik global.

    “Lebih khusus kepada situasi ekonomi dunia, khususnya perdagangan global,” katanya.

    Peristiwa tersebut, kata dia, menambah deret panjang persoalan ekonomi global, menyusul penetapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump hingga ketegangan perang dagang AS-China.

    Dia pun menggarisbawahi konflik geopolitik yang terus berlangsung dan ketegangan hubungan di antara beberapa negara memicu berbagai macam persoalan di sektor ekonomi. Mulai dari, harga energi yang naik, bahan baku, dan mengganggu rantai pasok pasar global.

    Bahkan, lanjut dia, muncul ancaman nyata terhadap pasokan energi di dalam negeri setelah Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz.

    “Karena ada sekitar 20 juta barel per hari melewati selat itu, itu akan berpengaruh besar. Nah, energi ini menjadi sumber produksi, sumber energi untuk produksi di sektor industri,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan industri nasional di Tanah Air, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif, yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Penurunan permintaan ekspor ini juga bukan karena tanpa alasan, ketegangan global pun di mana yang kita hadapi bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga untuk ekspor mengalami tantangan besar,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil Kunjungan DPR ke Raja Ampat, Minta Pemerintah Evaluasi Aktivitas Tambang

    Hasil Kunjungan DPR ke Raja Ampat, Minta Pemerintah Evaluasi Aktivitas Tambang

    Jakarta –

    Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut meninjau langsung kondisi Raja Ampat menyusul dugaan kerusakan ekosistem akibat aktivitas tambah anak usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam, yakni PT Gag Nikel.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pemerintah diminta mengevaluasi seluruh aktivitas tambang di Raja Ampat. Berdasarkan hasil lawatannya, masyarakat dan pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kelestarian ekosistem di Raja Ampat.

    “Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” kata Daulay dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/6/2025).

    Daulay menjelaskan, terdapat dua isu yang mengemuka di kawasan tersebut, yakni peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan soal kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pertambangan yang ada.

    Ia menilai, kedua isu ini saling berhubungan. Karenanya, Daulay menekankan, aktivitas tambang tidak boleh merusak alam dan lingkungan.

    “Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu. Karena itu, pemda dan masyarakat meminta agar alam dan lingkungan mereka tetap dijaga,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengaku tidak ditemukan masalah di wilayah tambang PT Gag Nikel dalam lawatannya kemarin.

    “Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi overall ini sebetulnya tambang ini gak ada masalah,” tutur Tri dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

    Tri sudah menurunkan tim Inspektur Tambang, untuk melakukan inspeksi di beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Raja Ampat dan mengevaluasi secara menyeluruh untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Menteri ESDM untuk melakukan eksekusi keputusannya.

    “Kalau secara overall, reklamasi di sini cukup bagus juga tapi nanti kita tetap reportnya dari Inspektur Tambang nanti seperti apa, terus kemudian nanti kita hasil dari evaluasi yang kita lakukan dari laporan Inspektur Tambang kemudian kita eksekusi untuk seperti apa nanti,” tandasnya.

    Tonton juga “‘Save Raja Ampat’ Terus Menggema, Ini Tindakan Para Menteri” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Perusak Alam

    Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Perusak Alam

    GELORA.CO – Pemerintah diminta untuk segera mencabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat yang telah merusak alam.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang mengeruk kekayaan alam di Raja Ampat tersebut.

    “Perusahaan yang dinilai merusak, harus segera dicabut izinnya. Mereka harus membuat skema ketahanan lingkungan sehingga tidak mengganggu masyarakat,” tegas Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Juni 2025.

    Legislator PAN itu menegaskan pemerintah perlu menjaga kelestarian kekayaan alam Raja Ampat dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

    “Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” ucapnya.

    Saleh menuturkan, ada dua isu yang sempat mengemuka di Raja Ampat, yaitu soal peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan soal kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pertambangan yang ada. 

    Menurutnya, kedua isu ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

    “Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu,” pungkasnya.

  • Berkontribusi Signifikan Terhadap PDB, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Manufaktur

    Berkontribusi Signifikan Terhadap PDB, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Manufaktur

    Fajar.co.id, Jakarta — Industri manufaktur di Indonesia butuh perhatian dan dukungan dari pemerintah. Pemerintah pun diminta untuk mendukung dan memperhatikan sektor tersebut.

    Pasalnya, sektor ini dinilai sangat berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional.

    “Neraca perdagangan kita dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor ini,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Kamis (5/5/2025).

    “Produk industri manufaktur ini banyak diekspor ke negara lain. Karena itu, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan juga oleh nilai besaran ekspor kita ke luar. Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” ujar Saleh melalui keterangan tertulisnya kepada fajar.co.id.

    Selain itu, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN ini, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa industri manufaktur menciptakan jutaan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat.

    Ada pekerja yang langsung, ada juga pekerja yang merupakan bagian dari multi effect dari jaring distribusi produk yang ada. Artinya, sektor industri manufaktur ini jelas sangat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat.

    Berkenaan dengan itu, pemerintah diminta untuk mendukung upaya sektor industri manufaktur untuk tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif. Dalam beberapa hari belakangan ini, kami mendapatkan informasi ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. Katakanlah, misalnya, industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lain.

  • DPR minta pemerintah perhatikan industri manufaktur guna sokong PDB

    DPR minta pemerintah perhatikan industri manufaktur guna sokong PDB

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengingatkan kepada pemerintah untuk mendukung dan memperhatikan industri manufaktur di Indonesia karena sektor itu mampu berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nasional.

    Dia menilai bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan negara lain sangat ditentukan oleh sektor tersebut melalui produk industri manufaktur banyak diekspor ke negara lain.

    “Kalau selama ini, kita hanya tahu banyak barang impor. Sekarang saatnya kita memikirkan agar barang-barang produksi Indonesia merambah lebih luas di pasar global,” kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, selisih jumlah ekspor dan impor Indonesia ditentukan oleh nilai besaran ekspor ke luar.

    Menurut dia, pemerintah juga harus memperhatikan bahwa industri manufaktur mampu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Dari sektor itu, dia menilai ada lapangan pekerjaan yang tercipta secara langsung maupun tidak langsung sebagai multiplier effect dari jaringan distribusi produk.

    Artinya, kata dia, sektor industri manufaktur ini jelas sangat mampu membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat.

    Selain itu, dia meminta pemerintah mendukung upaya industri manufaktur tetap hidup di tengah persaingan pasar global yang semakin kompetitif.

    Pasalnya dalam beberapa hari belakangan, dia mendapatkan informasi bahwa ada beberapa perusahaan yang kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, misalnya industri pulp dan kertas, industri keramik, dan beberapa industri lainnya.

    “Kalau bahan baku penolong utama itu dibatasi, tentu akan mengurangi produksi mereka,” katanya.

    Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus mendengar permasalahan yang dialami oleh sektor industri manufaktur tersebut.

    Dia meminta jangan sampai ada kebijakan pemerintah yang justru mempersulit dunia usaha.

    “Justru sebaliknya, pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan sehingga investasi di Indonesia semakin baik dan meningkat,” kata dia.

    /

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Selain Urus PHK Sritex, Apa Tugas Komisi VII DPR? Ini Lingkup Kerjanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR RI adalah salah satu komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki peran strategis dalam pengawasan, legislasi, dan anggaran di berbagai sektor penting.

    Komisi ini membidangi urusan Perindustrian, UMKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, serta Sarana Publikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi VII DPR RI bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga negara yang menjadi mitra kerjanya.

    Ruang Lingkup dan Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

    Komisi VII DPR RI memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan menyentuh langsung kepentingan publik. Adapun bidang-bidang yang menjadi fokus Komisi VII meliputi:

    PerindustrianUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Ekonomi KreatifPariwisataSarana Publikasi

    Untuk mendukung tugasnya, Komisi VII DPR RI bermitra dengan sejumlah instansi, antara lain:

    Kementerian PerindustrianKementerian PariwisataKementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi KreatifKementerian UMKMBadan Standardisasi Nasional (BSN)LPP RRI dan LPP TVRIPerum LKBN AntaraIsu Strategis yang Ditangani Komisi VII DPR RI

    Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi VII DPR RI aktif menangani berbagai persoalan penting. Salah satunya adalah persoalan PHK massal di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa karyawan kembali menjadi korban, padahal mereka telah bekerja secara profesional dan patuh terhadap seluruh aturan yang berlaku.

    Saat membahas hasil kunjungan spesifik (kunspek) ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian, terungkap bahwa pemerintah sebelumnya menyatakan tidak akan ada PHK dalam semua opsi penyelamatan yang dirancang. 

    Namun, kenyataannya berbeda. Oleh karena itu, Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit Sritex serta merumuskan skema penyelamatan industri tekstil nasional, termasuk perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi mengalami masalah serupa.

    Selain itu, Wakil Ketua Komisi VII, Evita Nursanty, dan anggota Rycko Menoza juga menyoroti aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat yang dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan pariwisata. 

    Mereka meminta agenda khusus untuk membahas eksplorasi tambang nikel oleh PT Gag Nikel dan PT Kawei yang telah mengantongi izin operasional. Isu ini menjadi perhatian besar karena menyangkut potensi konflik antara eksplorasi sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem serta sektor pariwisata.

    Anggota Komisi VII DPR RI Periode 2024-2029

    Komisi VII DPR RI periode 2024–2029 terdiri dari berbagai anggota lintas fraksi dan daerah pemilihan. Beberapa nama penting yang duduk di komisi ini antara lain:

    Pimpinan Komisi

    Ketua: Saleh Partaonan DaulayWakil ketua: Lamhot SinagaWakil ketua: Evita NursantyWakil ketua: Chusnunia ChalimWakil ketua: Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo

    Anggota Lainnya

    Fraksi PANMuhammad HattaArizal Tom LiwafaFraksi Partai GolkarMujakkir ZuhriIlham PermanaRui YohanesRycko Menoza Sjachroedin Zainal PagaralamBeniyantoTeuku Zulkarnaini Ampon BangFraksi PDIPPutra NababanMaria LestariNovita HardiniBane Raja ManaluNila Yani HardiyantiFraksi Partai GerindraAzikin SolthanKardaya WarnikaBambang Haryo SoekartonoMa’ruf MubarokRahmawatiFraksi Partai NasDemErna Sari DewiAchmad Daeng SereArjuna SakirRico SiaTonny TesarFraksi PKBKaisar Abu HanifahSiti MukaromahEva MonalisaFraksi PKSHendry MuniefTifatul SembiringRofik HanantoIzzuddin Alqassam KasubaFraksi Partai DemokratDina Lorenza AudriaIman AdinugrahaMuhammad Zulfikar SuhardiKomitmen terhadap Produk dalam Negeri dan Isu Lingkungan

    Komisi VII DPR RI juga menunjukkan komitmennya terhadap keberpihakan pada produk dalam negeri. Salah satu langkah yang diapresiasi oleh ketua Komisi VII adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melarang penggunaan mobil mewah impor oleh para menteri dan pejabat eselon I. Langkah ini dinilai akan memperkuat industri otomotif nasional.

    Di sisi lain, anggota Komisi VII seperti Rycko Menoza dan Evita Nursanty mendorong evaluasi terhadap eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan serta pariwisata.

    Komisi VII DPR RI memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang industri, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, dan publikasi. Melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan pengawasan yang ketat terhadap isu-isu aktual seperti pailitnya Sritex dan pertambangan di Raja Ampat, Komisi VII terus menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.

  • Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Menteri UMKM Ancam Setop Bayar Subsidi Bunga Bila Bank Minta Agunan KUR Mikro

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengancam tidak akan membayar subsidi bunga kepada bank-bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang meminta agunan untuk KUR plafon di bawah Rp100 juta.

    Maman mengatakan, jika pemerintah menerima laporan dan bank terkait terbukti melakukan pelanggaran tersebut, pemerintah tidak akan membayar subsidi bunga/subsidi marjin KUR.

    “Apabila ada laporan dan terbukti melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran, itu tidak dibayarkan. Jadi itu menjadi beban dari masing-masing bank penyalur,” tegas Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (30/4/2025).

    Sanksi tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.1/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Melalui pasal 14 ayat (3) beleid itu, pemerintah mengatur bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta.

    “Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga/subsidi marjin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan,” demikian bunyi pasal 14 ayat (5), dikutip Rabu (30/4/2025).

    Lebih lanjut, Maman menyebut bahwa Kementerian UMKM berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelindungan dan Pemberdayaan UMKM. Dengan kehadiran Satgas ini, pihaknya dapat menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor UMKM.

    “Makanya menjadi sebuah kebutuhan yang cukup penting untuk membentuk satgas tersebut. Jadi ada satuan tugas yang bisa langsung melakukan penindakan dan 24 jam bisa ditelepon,” ujarnya. 

    Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Maman untuk menanggapi laporan-laporan yang masuk dari Komisi VII DPR RI. Dalam rapat kerja hari ini, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkap bahwa masyarakat kesulitan untuk mengajukan KUR.

    Pasalnya, kata Saleh, pihak bank meminta agunan tambahan. Padahal, masyarakat mengajukan pinjaman di bawah Rp100 juta. Selain itu, masyarakat juga dipersulit selama proses administrasi.

    “Mereka datang ke bank, mereka kira ada perubahan aturan sehingga mereka boleh pinjam uang Rp100 juta atau kurang tidak pakai agunan. Ternyata dia bilang, bukan hanya agunan yang jadi persoalan, proses administrasinya pun tetap sulit,” tutur Saleh.