Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Komisi VII: RUU Kepariwisataan ubah paradigma pariwisata RI

    Komisi VII: RUU Kepariwisataan ubah paradigma pariwisata RI

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Pariwisata) akan mengubah paradigma pariwisata Indonesia.

    Chusnunia yang juga Ketua Panitia Kerja RUU Kepariwisataan ini mengatakan RUU Kepariwisataan diharapkan membawa Indonesia menuju era baru, yakni dari paradigma berbasis jumlah massa menjadi pariwisata berkualitas.

    “Secara umum RUU Kepariwisataan bertujuan untuk mengubah paradigma dari mass tourism menjadi pariwisata berkualitas melalui pembangunan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan melibatkan masyarakat lokal,” kata dia dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

    Legislator bidang perindustrian dan pariwisata itu menjelaskan sejumlah substansi perubahan dalam RUU Kepariwisataan menekankan pendekatan yang berpusat pada hak asasi manusia, pembangunan peradaban, dan penguatan identitas bangsa.

    “RUU Kepariwisataan memperkenalkan istilah baru, yaitu ekosistem kepariwisataan, warisan budaya, serta memperbarui definisi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Hal ini agar pengelolaan kepariwisataan lebih holistik dan terintegrasi,” katanya.

    Di samping itu, Chusnunia juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam promosi pariwisata sebagai upaya menjangkau wisatawan serta meningkatkan daya saing destinasi.

    Menurut dia, peran pariwisata digital telah menjadi motor penggerak yang berpengaruh dalam perkembangan industri pariwisata. Perencanaan perjalanan, promosi destinasi, hingga peningkatan ekonomi lokal kini bisa dilakukan secara digital.

    “Wisatawan modern sangat bergantung pada internet dan media sosial untuk merencanakan perjalanan mereka dengan demikian promosi digital adalah cara terbaik untuk menjangkau mereka di platform yang paling sering mereka gunakan,” tuturnya.

    Adapun Komisi VII DPR RI telah menyetujui RUU Kepariwisataan dibawa ke tingkat selanjutnya, yakni rapat paripurna. Pengambilan keputusan yang dilaksanakan pada Kamis ini turut disaksikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    Keputusan itu diambil setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangan atas rampungnya pembahasan RUU tersebut. Seluruh fraksi pun setuju agar RUU Kepariwisataan dibawa ke tahap berikutnya.

    “Apakah RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini dapat kita setujui dan diteruskan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI?” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang dijawab setuju oleh para anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII setuju RUU Kepariwisataan yang rampung dibawa ke paripurna

    Komisi VII setuju RUU Kepariwisataan yang rampung dibawa ke paripurna

    salah satu kebaruan paling menonjol dalam RUU tersebut adalah penempatan masyarakat dan budaya sebagai pilar sentral pembangunan kepariwisataan

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyetujui agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang pembahasannya sudah rampung di tingkat komisi, untuk dibawa ke tingkat selanjutnya yakni Rapat Paripurna.

    Adapun Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan sudah selesai membahas pasal per pasal hingga ke tahap sinkronisasi pada Kamis ini, kemudian pengambilan keputusan Komisi VII DPR RI pun disaksikan oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.

    “Apakah RUU tentang Perubahan ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ini dapat kita setujui dan diteruskan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI ?,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang dijawab setuju oleh para Anggota DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Adapun pengambilan keputusan itu dilakukan setelah seluruh fraksi partai politik menyampaikan pandangannya atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Seluruh fraksi pun setuju agar RUU Kepariwisataan dibawa ke tahap berikutnya.

    Sementara itu, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan revisi UU itu dilakukan karena kondisi penyelenggaraan kepariwisataan selama ini belum sepenuhnya menerapkan sistem berkelanjutan dan menjadikan budaya sebagai modal utama.

    Menurut dia, sektor kepariwisataan memerlukan langkah strategis berupa pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang berkualitas, inklusif, adaptif, inovatif, sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan keterbaruan.

    Dia menjelaskan ada beberapa poin substansi perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya RUU Kepariwisataan merekonstruksi landasan filosofis Kepariwisataan beralih dari pendekatan yang hanya berorientasi pada sumber daya menjadi pendekatan yang berpusat pada hak asasi manusia, pembangunan peradaban, dan penguatan identitas bangsa.

    Selain itu, RUU Kepariwisataan memperkenalkan istilah baru yaitu ekosistem kepariwisataan, warisan budaya, serta memperbarui definisi wisata, pariwisata, dan kepariwisataan. Hal ini diarahkan agar pengelolaan kepariwisataan lebih holistik dan terintegrasi.

    Menurut dia, RUU Kepariwisataan memperkenalkan empat bab baru yang secara fundamental merestrukturisasi tata kelolaan kepariwisataan, yaitu perencanaan pembangunan Kepariwisataan, destinasi pariwisata, pemasaran kepariwisataan yang terpadu, dan bab teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman termasuk digitalisasi.

    Dia mengatakan salah satu kebaruan paling menonjol dalam RUU tersebut adalah penempatan masyarakat dan budaya sebagai pilar sentral pembangunan kepariwisataan. Terobosan utamanya, kata dia, adalah pengenalan dan sistem klasifikasi pengembangan desa wisata atau kampung wisata yang membaginya menjadi empat tahap yaitu rintisan, berkembang, maju, dan mandiri.

    “RUU memberikan definisi yang jelas untuk setiap klasifikasi berdasarkan kriteria seperti pengembangan potensi, ketersediaan sarana, tingkat kunjungan, dan kesadaran masyarakat,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, RUU tersebut secara formal mengakui dan melembagakan penggunaan budaya sebagai instrumen self-power dalam diplomasi dan pemasaran pariwisata.

    Pasal 17 T, kata dia, secara eksplisit menyebutkan pemanfaatan budaya dan diaspora Indonesia untuk memperkuat citra positif negara. Hal itu, kata dia, memberikan landasan hukum yang kuat untuk program-program diplomasi budaya yang terintegrasi dengan strategi pariwisata nasional.

    “RUU memodernisasi kerangka hukum terkait hak, kewajiban, partisipasi, dan pendanaan untuk menciptakan ekosistem yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PAN hormati Presiden Prabowo yang reshuffle Menkopolkam hingga Menkeu

    PAN hormati Presiden Prabowo yang reshuffle Menkopolkam hingga Menkeu

    Jakarta (ANTARA) – Partai Amanat Nasional (PAN) menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri Keuangan (Menkeu) pada Senin ini.

    Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hak itu boleh dipergunakan dan dipakai kapan saja karena semuanya tergantung pada kebutuhan dan hasil evaluasi Presiden.

    “PAN yakin bahwa kebijakan reshuffle yang dilakukan sudah tepat. PAN berharap agar semua menteri baru bisa segera melaksanakan arahan dan petunjuk Presiden,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

    Dengan reshuffle yang dilakukan, dia berharap akan ada perubahan signifikan dalam kinerja pemerintah, terutama dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat yang saat ini menginginkan adanya perubahan.

    “Mereka ingin semua lebih baik. Pemerintah diminta memprioritaskan ekonomi, sosial, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, semua pihak perlu memberikan ruang dan waktu bagi para menteri yang baru untuk bekerja. Di sisi lain, dia menilai saran dan masukan tetap perlu disampaikan sebagai bahan bagi mereka dalam mengemban jabatannya.

    “Meski tidak mudah, saya yakin para menteri baru dapat membawa perubahan penting. Mereka adalah orang pilihan, dipilih oleh presiden untuk membantu dalam melayani masyarakat,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bogor berpotensi Jadi destinasi wisata dunia, kata DPR

    Bogor berpotensi Jadi destinasi wisata dunia, kata DPR

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menilai Kota Bogor memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi destinasi wisata dunia berkat kekayaan sejarah, budaya, serta keberadaan kampung dan desa wisata. Penilaian itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja Panja Standardisasi Desa Wisata di Bumi Ageung Batutulis, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (08/09). (Fadzar Ilham Pangestu/Yovita Amalia/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR undang TVRI, RRI dan ANTARA rapat bahas rencana kerja-anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mengundang Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA untuk rapat kerja membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2026.

    Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, pukul 13.00 WIB. Rapat akan berlangsung di ruang rapat Komisi VII DPR RI di Gedung Nusantara I.

    Selain itu, Komisi I DPR RI mengundang Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk juga mengikuti rapat kerja dan anggaran tersebut.

    Pada awal September 2025, Komisi VII DPR RI menggelar sejumlah rapat dengan mitra-mitranya untuk membahas Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2026.

    Komisi VII DPR mempunyai mitra, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Standardisasi Nasional, RRI, TVRI, dan ANTARA.

    Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay pun mendorong agar anggaran bagi mitra-mitra komisinya itu bisa lebih besar sebab mitra-mitra Komisi VII DPR mendapatkan anggaran paling kecil dibandingkan mitra dari komisi-komisi lainnya.

    Menurut dia, anggaran optimal dibutuhkan agar kementerian dan lembaga bisa menjalankan programnya dengan maksimal.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    DPR segera tuntaskan RUU Kepariwisataan setelah sempat tertunda

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bakal segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sudah hampir selesai, tetapi sempat ditunda karena dinamika politik yang terjadi pekan lalu.

    Setelah situasi tenang, menurut dia, pembahasan untuk merampungkan RUU tersebut bakal digelar dalam beberapa hari ke depan. Pada Rabu ini, pihaknya pun menggelar rapat dengan Kementerian Pariwisata untuk membahas rencana kerja dan anggaran.

    “Tinggal sedikit lagi kemarin. Kalau situasi tenang, kemarin itu sudah selesai,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa tuntutan dan kritik dari masyarakat yang terjadi saat adanya aksi demonstrasi itu harus direspons dengan baik oleh DPR. Sehingga dia pun sempat menunda pembahasan RUU itu untuk memberi ruang kepada masyarakat.

    Di sisi lain, dia pun mendorong agar anggaran untuk Kementerian Pariwisata di tambah. Karena dalam RUU yang akan segera rampung itu, menurut dia, ada penambahan porsi tugas bagi Kementerian Pariwisata.

    “Maka butuh anggaran baru, jadi nggak bisa sama dengan anggaran sebelumnya di mana masih UU lama,” kata Saleh.

    Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp1,85 triliun.

    Dia mengatakan pihaknya merancang lima program unggulan untuk 2026, yakni penerapan destinasi wisata bersih, sinergi peningkatan keselamatan wisata untuk wisata ekstrem, pariwisata naik kelas, event by Indonesia, dan program desa wisata.

    “Menimbang Astacita sebagai prioritas nasional dengan program prioritas yang diarahkan pada pariwisata berkualitas dan pariwisata berkelanjutan,” kata Widiyanti.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    Komisi VII DPR rapat dengan Kemenperin bahas rencana kerja-anggaran

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Perindustrian guna membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar mitra-mitra komisinya itu mendapatkan anggaran yang proporsional dan cukup untuk mengembangkan program yang akan dijalankan.

    “Kementerian Perindustrian yang butuh anggaran besar sampai Rp3,5 triliun, sekarang hanya Rp1,2 triliun, bahkan saya dengar justru diturunkan. Sekarang kita diskusikan,” kata Saleh saat membuka rapat.

    Dia mengatakan bahwa mitra-mitra Komisi VII DPR RI mendapatkan anggaran yang paling sedikit dibanding mitra-mitra komisi lainnya di DPR RI. Padahal, dia menilai bahwa Komisi VII DPR memiliki mitra yang strategis untuk memberantas kemiskinan.

    “Sebagai contoh ada Kementerian UMKM itu kan sebenarnya memberantas kemiskinan tugasnya menciptakan lapangan pekerjaan, real, konkret, di tengah masyarakat, tapi anggarannya cuma Rp222 miliar,” katanya.

    Dia mengatakan dukungan anggaran yang proporsional dibutuhkan bagi kementerian itu untuk ongkos operasional, gaji, hingga kebutuhan lainnya. Menurut dia, anggaran yang didapat oleh mitra-mitranya itu sangat mepet.

    Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 ini sebesar Rp2,54 triliun dengan nilai blokir anggaran sebesar Rp576 miliar. Sehingga pagu efektif saat ini sebesar Rp1,96 triliun.

    Adapun realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025, hingga 31 Agustus 2025 yakni mencapai 58,39 persen dari nilai pagu efektif. Selain itu, dia mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan itu baru dapat direalisasikan anggarannya pada semester kedua.

    “Secara fisik hingga saat ini kegiatan tersebut dalam proses penyelesaian pekerjaan,” kata Agus.

    Dia mengatakan bahwa saat ini sektor manufaktur di Indonesia atau Industri Pengolahan Non Migas (IPNM), merupakan motor utama perekonomian nasional dalam menciptakan nilai tambah yang sangat signifikan.

    Selain menyerap tenaga kerja dalam jumlah formal, menurut dia, sektor manufaktur menciptakan multiplyer effect yang dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan lintas sektoral.

    “IPNM bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tapi juga menjadi penggerak inovasi dan transfer teknologi, memperkuat ketahanan ekonomi serta mempertegas kemandirian nasional,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    DPR desak pemerintah jaga aset gunung Rinjani agar aman bagi wisatawan

    ANTARA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak  pemerintah, agar dapat menjaga aset dan tempat wisata gunung Rinjani agar lebih aman bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan itu. Hal tersebut diungkapkannya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/7).
    (Ryan Rahman/Ibnu Zaki/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    Komisi VII rapat bahas dampak ketegangan global pada industri nasional

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza untuk membahas dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    “Salah satu topik yang sangat penting berkenaan dengan situasi geopolitik dan juga sistem keamanan internasional. Dalam hal ini, tema yang akan kami angkat adalah berkenaan dengan dampak ketegangan global terhadap perkembangan industri nasional,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay yang memimpin jalannya rapat.

    Dia lantas berkata, “Tentu nanti akan dikaitkan dengan topik-topik lain yang berkenan dengan atau terkait dengan hal tersebut.”

    Dia lantas mempersilakan Wamenperin Faisol Riza menyampaikan paparannya, terkhusus soal bagaimana perkembangan dan pengembangan perindustrian di Indonesia.

    “Dengan tingkat kesulitan masuk bahan baku, kemudian ekspor-impor, kemudian ada tarif, ada macam-macam itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Wamenperin Faisol Riza menuturkan bahwa konflik yang berkecamuk di Timur Tengah antara Iran dan Israel dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) di dalamnya sebagai peristiwa yang akan berpengaruh luas terhadap situasi politik global.

    “Lebih khusus kepada situasi ekonomi dunia, khususnya perdagangan global,” katanya.

    Peristiwa tersebut, kata dia, menambah deret panjang persoalan ekonomi global, menyusul penetapan kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump hingga ketegangan perang dagang AS-China.

    Dia pun menggarisbawahi konflik geopolitik yang terus berlangsung dan ketegangan hubungan di antara beberapa negara memicu berbagai macam persoalan di sektor ekonomi. Mulai dari, harga energi yang naik, bahan baku, dan mengganggu rantai pasok pasar global.

    Bahkan, lanjut dia, muncul ancaman nyata terhadap pasokan energi di dalam negeri setelah Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz.

    “Karena ada sekitar 20 juta barel per hari melewati selat itu, itu akan berpengaruh besar. Nah, energi ini menjadi sumber produksi, sumber energi untuk produksi di sektor industri,” katanya.

    Untuk itu, dia menekankan kondisi tersebut dapat mengancam kelangsungan industri nasional di Tanah Air, seperti industri padat karya, tekstil, elektronik rumah tangga, hingga komponen otomotif, yang saat ini sedang menghadapi penurunan permintaan ekspor.

    “Penurunan permintaan ekspor ini juga bukan karena tanpa alasan, ketegangan global pun di mana yang kita hadapi bukan hanya di sisi produksi, tetapi juga untuk ekspor mengalami tantangan besar,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    Komisi VII DPR minta Kemenperin jaga hubungan dagang internasional

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian Perindustrian (Kemenperin) guna menjaga hubungan baik dengan mitra dagang Indonesia di berbagai negara dalam rangka menjaga kepentingan nasional.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa saat ini dunia sedang dihadapkan dengan situasi konflik yang memanas di timur tengah. Menurut dia, timur tengah adalah kawasan strategis bagi perekonomian.

    “Karena ada beberapa komoditi yang adanya hanya di timur tengah itu,” kata Saleh di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia pun mengatakan bahwa ada sebagian besar bahan baku di ekosistem industri dalam negeri yang berasal dari luar negeri. Menurut dia, Kemenperin perlu mengecek dampak ketersediaan bahan baku di saat kondisi timur tengah yang memanas tersebut.

    “Nah itu tentu kalau datang dari luar negeri pasti ada kewaspadaan tertentu, atau mungkin bisa jadi barang-barang itu naik (harga),” kata dia.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan agar Kemenperin membuat secara rinci tantangan-tantangan perindustrian agar bisa mencari solusi demi industri-industri di Indonesia bisa bertahan.

    Misalnya, kata dia, tantangan seperti penaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, isu penutupan Selat Hormuz oleh Iran, hingga banjirnya produk impor ke Indonesia.

    “Perlu juga kita undang ke sini industri-industri yang terdampak itu, jadi tidak hanya Kementerian Perindustrian, karena mereka kebingungan ke mana harus mengadu,” kata Lamhot.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.