Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Bermunculan Kritik Terkait Seringnya Jokowi dan Prabowo Bertemu, Ketua DPP PAN Beri Pembelaan

    Bermunculan Kritik Terkait Seringnya Jokowi dan Prabowo Bertemu, Ketua DPP PAN Beri Pembelaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara mantan presiden Jokowi dan Presiden Prabowo yang dinilai cukup sering memunculkan beragam kritik dari publik.

    Terkait hal itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menganggap pertemuan kedua tokoh itu adalah hal yang mestinya diapresiasi.

    Saleh menilai, ini adalah sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh. Keduanya tetap menjaga silaturahmi walau dulu pernah dua periode bertanding dalam pilpres.

    “Ini contoh yang baik. Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi. Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi, keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Sabtu (7/12/2024).

    Di luar negeri, kata dia, kolaborasi biasanya hanya bisa dilakulan kalau satu partai saja. Kalau beda partai, ya beda pandangan. Tidak jarang ada kritik dan bahkan intrik dan manuver. “Nah, Prabowo dan Jokowi ini justru tetap akrab dan sangat bersahabat,” ujarnya.

    “Melihat pertemenan mereka itu membuat banyak orang senang. Tentu pasti saling mendukung. Baik ide, gagasan, maupun kritikan konstruktif,” sambungnya.

    Terkait munculnya kritik dan mempertanyakan isi pembicaraan mereka, lanjut Ketua Komisi 7 DPR RI tersebut, itu wajar saja karena publik juga ingin tahu.

    Tetapi, kata dia, poin pentingnya adalah mereka tetap saling mendukung. Prabowo tetap menghormati dan memberikan penghargaan tinggi pada Jokowi. Begitu juga, Jokowi sangat menghormati kewenangan-kewenangan konstitusional Prabowo.

  • Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    Jakarta (ANTARA) – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo perlu diapresiasi karena ini adalah sikap kenegarawanan yang baik dan perlu dicontoh, kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    “Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini, apalagi keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda,” katanya.

    Meski kedua negarawan itu pernah bertanding dalam pilpres, menurut dia, mereka tetap menjaga silaturahmi hingga saat ini.

    “Di luar negeri, kolaborasi biasanya hanya bisa dilakukan kalau satu partai saja. Kalau beda partai, beda pandangan. Tidak jarang ada kritik, bahkan intrik dan manuver. Sementara itu, Prabowo dan Jokowi ini justru tetap akrab dan sangat bersahabat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Saleh mengatakan bahwa momentum pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi ini membuat banyak pihak tentu senang, apalagi mereka saling mendukung.

    “Melihat pertemanan mereka itu membuat banyak orang senang. Tentu pasti saling mendukung, baik ide, gagasan, maupun kritikan konstruktif,” tuturnya.

    Ia mengemukakan bahwa banyak orang tang mempertanyakan isi pembicaraan mereka, dan itu merupakan hal yang wajar karena publik juga ingin tahu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    ERA.id – Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai artis yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tampil memukau dan bisa mengubah persepsi publik kepada artis yang nyemplung jadi politisi.

    Seperti Anggota DPR Verrell Bramasta yang kata Saleh memiliki kemampuan baik saar berbicara dalam agenda Regional Confrence for Parliament of The Asia Pacific Region di Thailand.

    “Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis kemarin.

    Penampilan dan penguasaan Verrell itu menurutnya menjadi bukti bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, kata dia, Verrell juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat, dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi para anak muda untuk terjun ke dunia politik.

    Anggota Badan Legislasi DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada sebuah kegiatan. (ANTARA/Ho-Dokumen Pribadi) (1)

    Dia mengatakan bahwa kader PAN yang berlatar belakang artis berpendidikan dan berprestasi. Contohnya, kata dia, Desy Ratnasari yang merupakan seorang doktor dalam bidang psikologi, yang spesifik kepada psikologi feminis.

    Kemudian, dia mengatakan ada juga Eko Patrio yang sudah berkiprah sebagai legislator di Senayan selama empat periode. Menurut dia, ada sejumlah posisi di partai yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk ketua DPW PAN DKI Jakarta hingga diangkat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAN.

    Selain Verrell, artis kader PAN lainnya yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI yaitu Pasha Ungu dan Uya Kuya. Menurut dia, kapasitas mereka sebagai wakil rakyat pun sudah tak perlu diragukan lagi.

    “Pasha Ungu kemarin rapat sampai jam 02.00 pagi mengawal ongkos haji. Uya Kuya bicara kritis soal kesehatan dan tenaga kerja,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Dengan begitu, dia pun berharap agar para kader PAN yang berlatar belakang artis mampu semakin berkontribusi dan memiliki makna.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen.

    Padang (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat di tanah air.

    “Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen,” kata Saleh Partaonan Daulay, yang salah satu mitra kerja di komisinya membidangi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

    Saleh melakukan kunjungan kerja ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Saleh mengkhawatirkan apabila kebijakan PPN 12 persen diberlakukan secara menyeluruh, maka salah satu kelompok yang paling terdampak ialah pelaku usaha yang baru memulai usahanya. Sebab, secara finansial mereka belum begitu kuat, namun sudah dibebankan kewajiban pajak yang tergolong besar.

    “Kami berharap kebijakan PPN 12 persen ini tidak diterapkan ke semua jenis usaha,” kata dia lagi.

    Namun, kata dia pula, bagi sektor usaha yang sudah tergolong besar, Komisi VII DPR mendukung kebijakan penerapan PPN 12 persen dengan mengedepankan kriteria-kriteria yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komponen yang tidak dikenakan PPN, di antaranya bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, hingga air bersih.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,

    Padang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya terkait perindustrian mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pelatihan bagi pelaku industri di Ranah Minang.

    “Komisi VII berharap balai ini tidak hanya mengeluarkan sertifikasi saja namun juga memberikan pelatihan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja ke BSPJI Padang, di Padang, Jumat.

    Saleh Daulay mengatakan, dengan memberikan pelatihan maka masyarakat bisa memahami apa saja tantangan dunia industri sehingga mereka bisa menyiapkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.

    “Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,” kata dia.

    Bersamaan dengan itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII ke BSPJI Padang, pihaknya juga meminta masyarakat khususnya pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

    Apalagi, saat ini persaingan usaha semakin ketat termasuk pemasaran lewat platform digital atau e-commerce. Di sisi lain Saleh menilai hal tersebut sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila masyarakat bisa memaksimalkan.

    Ia mengatakan, agar produk dalam negeri termasuk asal Ranah Minang bisa bersaing dengan produk dari negara lain, maka kualitas serta standardisasi menjadi kunci penting yang harus diperhatikan.

    “Kalau barang itu berkualitas, mempunyai standardisasi dan bermutu maka akan dibeli orang sehingga bisa membantu perekonomian,” ujar dia.

    Selain itu, ia bersama rombongan Komisi VII juga menyarankan agar pelaku usaha berani menciptakan produk baru. Sebab, selama ini masyarakat cenderung menjual produk warisan seperti songket dan lainnya.

    Ia menyakini apabila pelaku usaha bisa lebih kreatif maka produk baru tersebut akan lebih diminati pasar karena menyesuaikan kondisi terkini. Namun, produksi produk warisan juga tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas Nusantara.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, persepsi publik atas artis yang berkiprah di PAN berubah. Terutama setelah mendengar beberapa pemaparan dan tanggapan Varel Bramastha dalam bahasa Inggris.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa partainya merasa bahagia dan senang pada penguasaan dan penampilan menggembirakan kader PAN berlatar belakang artis.

    “Selama ini, mungkin banyak yang meragukan. Banyak juga yang tidak punya waktu untuk mendalami kiprah mereka selama bertugas di parlemen. Wajar jika kemudian penilaiannya didasarkan pada asumsi dan praduga,” ujar Saleh kepada fajar.co.id, Kamis (5/12/2024).

    Selain penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik, kata Saleh, isi dan materi yang disampaikan Varrel juga sangat berbobot dan kontekstual. Bahkan, dia tampil di depan anggota DPR dari berbagai negara lain.

    “Saya tentu sangat senang dan gembira. Pertama waktu menyapa calon pemain naturalisasi. Kedua, waktu bicara di the regional confrence for parliament of the asia pacific region di Thailand. Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” sambung Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Penampilan dan penguasaan Varel ini tentu meneguhkan bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, Varel juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat. “Semoga saja ini membuka daya tarik bagi para anak muda kita untuk terjun ke dunia politik,” harapnya.

    Di PAN, lanjut Saleh, para artisnya tergolong berpendidikan dan berprestasi. Katakanlah, misalnya, Desy Ratnasari. Dia adalah doktor dalam bidang psikologi. Lebih spesifik lagi, kalau tidak salah, psikologi feminis. Selama menjadi anggota DPR selalu melaksanakan tugas dengan baik.

  • Kelakar Prabowo Tidak akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI

    Kelakar Prabowo Tidak akan Ganti Kapolri dan Panglima TNI

    loading…

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Foto/Istimewa

    KUPANG – Presiden Prabowo Subianto berkelakar bahwa dirinya bisa saja tidak mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto . Hal itu dikarenakan nama akhir keduanya jika digabung menjadi “Prabowo Subiyanto”.

    “Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Jadi kalau Kapolri dan Panglima TNI nama terakhirnya itu Prabowo Subiyanto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti. Jangan-jangan,” kata Prabowo berkelakar saat membuka Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa para jajaran kabinet dan pejabat yang hadir. Mereka di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, dan Wamenlu Anis Matta.

    Menurut Prabowo, tokoh-tokoh tersebut memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. “Tadi saya baca, banyak tokoh-tokoh, karena ternyata banyak sekali di antara mereka juga yang ada hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah pengurus Muhammadiyah, atau lulusan Universitas Muhammadiyah atau SMA Muhammadiyah,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, hal itu bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah. “Dan lebih dari itu, organisasi pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Muhammadiyah selama lebih dari satu abad dalam mendukung kemajuan bangsa. Bahkan, Muhammadiyah telah membuka lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua agama.

    “Saya ucapkan hormat saya kepada Muhammadiyah. Saudara buka lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya pada umat Islam, tapi buka untuk semua. Saudara telah memberi contoh dalam toleransi, dalam kehidupan inklusif, dalam kehidupan saling hormat-menghormati, dalam kehidupan saling menjaga, saling mendukung ini sangat penting.”

    (zik)

  • Ketua Komisi VII DPR apresiasi LKBN ANTARA karena tak andalkan APBN

    Ketua Komisi VII DPR apresiasi LKBN ANTARA karena tak andalkan APBN

    Saya apresiasi ANTARA, sebab kenapa saya apresiasi, ANTARA Ini nggak pakai APBN, dia pakai usahanya sendiri

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi Perum LKBN ANTARA karena tidak mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasional perusahaan.

    Sebagai perusahaan kantor berita yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, menurut dia, ANTARA juga menggunakan usahanya sendiri untuk menjalankan korporasi.

    “Saya apresiasi ANTARA, sebab kenapa saya apresiasi, ANTARA Ini nggak pakai APBN, dia pakai usahanya sendiri,” kata Saleh saat rapat dengar pendapat dengan ANTARA di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

    Dia pun meminta kepada Perum LKBN ANTARA untuk menjelaskan proyeksi ke depan terkait potensi pemasukan yang bisa menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Selain itu, dia pun mengusulkan agar lembaga penyiaran lainnya untuk bisa mencari pembiayaan secara mandiri dan tidak mengandalkan APBN. Dengan begitu, menurut dia, APBN bisa dialokasikan menjadi porsi program makan bergizi gratis.

    Sementara itu, Direktur Perum LKBN ANTARA Akhmad Munir menjelaskan bahwa porsi pendapatan yang bersumber dari komersil sudah melebihi dari pendapatan PSO (public service obligation) yang berasal dari APBN.

    “Jadi komersil kami sudah 63 persen, sementara PSO 34 persen, dan 3 persen dari anak usaha ANTARA Electronic Trading Platform (ETP),” ujar dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex

    Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi VII DPR RI bentuk panja untuk penyelesaian masalah Sritex
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 November 2024 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Komisi VII DPR RI akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil Sritex yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay pada kunjungannya di Sritex Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan panja tersebut akan membahas bagaimana menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah maupun yang berpotensi bermasalah.

    “Seperti saran teman-teman, Komisi VII akan membuat panja dimaksudkan untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” katanya.

    Ia berharap dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang.

    “Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.

    Melihat potensi tersebut, dikatakannya, perbaikan terhadap industri tekstil di Indonesia penting dilakukan. Harapannya industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.

    Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex.

    Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR RI bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi oleh Sritex.

    Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

    “Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR Bentuk Panja Selesaikan Masalah Sritex

    Komisi VII DPR Bentuk Panja Selesaikan Masalah Sritex

    Sukoharjo, Beritasatu.com – Komisi VII DPR akan membentuk panitia kerja (panja) untuk penyelesaian masalah pailit yang terjadi di perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, panja tersebut akan membahas skema menyelamatkan industri tekstil di Indonesia yang bermasalah, seperti Sritex maupun yang berpotensi bermasalah.

    “Seperti saran teman-teman, Komisi VII DPR akan membuat panja untuk mendalami lagi elemen-elemen lain terkait industri tekstil di Indonesia secara umum dan secara khusus dengan industri tekstil yang bermasalah atau berpotensi bermasalah,” kata dia pada kunjungannya di pabrik Sritex, Sukoharjo, Kamis (7/11/2024) dilansir Antara.

    Ia berharap, dengan langkah penyelamatan tersebut industri tekstil di Indonesia dapat makin berkembang. “Persaingan dan kontestasi makin tinggi dan makin cepat di Indonesia. Industri tekstil di negara kita terbesar keempat di dunia, jadi potensi pasar besar sekali,” katanya.

    Melihat besarnya potensi tekstil Indonesia, kata dia, perbaikan penting dilakukan. Harapannya, industri tekstil Indonesia memiliki daya saing dengan produk luar negeri.

    Presiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir industri tekstil sedang dalam kondisi tidak baik, termasuk Sritex. Oleh karena itu, ia berharap kunjungan Komisi VII DPR bisa memberikan harapan baru bagi permasalahan kepailitan yang dihadapi Sritex.

    Apalagi, diakuinya, status pailit sangat mengganggu operasional Sritex. Sebagai upaya hukum yang dilakukan, saat ini Sritex tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). “Harapannya Mahkamah Agung bisa mengabulkan permohonan kami dan mencabut status pailit dari Sritex,” katanya.