Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    PAN, kata Saleh, terus mendukung pemerintaha Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, baru beberapa saat menjabat sudah banyak upaya perbaikan yang dilakukan. 

    Dia mencontohkan Prabowo menaikkan gaji guru, tuntutan kenaikan upah buruh dipenuhi, makan siang gratis sedang disiapkan, program swasembada pangan sangat diseriusi, akses petani pada pupuk dipermudah, hingga ongkos haji 2025 akan diturunkan.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tetapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saleh. 

    “Kita semua wajib mendukung. Kalaupun ada kritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif. Sudah saatnya kontestasi politik diubah menjadi kompetisi mencari amal kebajikan,” pungkas Saleh Partaonan Daulay.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu, untuk menjaga komunikasi dan koordinasi.

  • Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit.

    “Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,”ujar Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).

    Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex sehingga raksasa tekstil itu masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” terangnya.

    Menurut Saleh, apabila Sritex dibiarkan pailit dampaknya akan luas.

    “Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

    Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Karenanya, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” ujarnya.

    (sfr/sfr)

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.

    Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Badung, Bali (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu.

    Rifqi mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah secara beruntun di tahun yang sama.

    Menurut dia, terdapat hal yang lebih substantif daripada mengkhawatirkan ada atau tidaknya tugas KPU dan Bawaslu setelah tahapan pemilu. Salah satunya, yaitu menata sistem kepemiluan dengan mempertimbangkan pengubahan jadwal pemilihan.

    “Saya kira, kita juga perlu untuk merenungkan apakah jadwal pileg, pilpres, dan pilkada di satu tahun yang sama dengan konsekuensi adanya tumpang tindih tahapan di beberapa tempat, itu apa perlu kita evaluasi atau tidak? Kalau itu perlu kita evaluasi, maka akan ada kemungkinan jadwal pilkada itu tidak di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, pihaknya mendapat masukan agar ada dua jenis pemilu, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI dan DPD, sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah.

    “Hal-hal seperti ini akan kita kaji, timing-nya (waktu) seperti apa sehingga menurut saya, dalam konteks ini, mengutak atik ad hoc atau tidaknya KPU menjadi belum terlalu relevan karena ada hal yang jauh lebih substantif yang harus kita bicarakan untuk kita menata sistem politik dan pemilihan kita ke depan,” imbuh Rifqinizamy.

    Wacana untuk mengubah kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi lembaga ad hoc bergulir di lingkungan DPR RI akhir bulan Oktober lalu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan KPU diubah menjadi lembaga ad hoc dengan masa kerja dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.

    “Jadi kami sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan?” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.

  • Bermunculan Kritik Terkait Seringnya Jokowi dan Prabowo Bertemu, Ketua DPP PAN Beri Pembelaan

    Bermunculan Kritik Terkait Seringnya Jokowi dan Prabowo Bertemu, Ketua DPP PAN Beri Pembelaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara mantan presiden Jokowi dan Presiden Prabowo yang dinilai cukup sering memunculkan beragam kritik dari publik.

    Terkait hal itu Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, menganggap pertemuan kedua tokoh itu adalah hal yang mestinya diapresiasi.

    Saleh menilai, ini adalah sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh. Keduanya tetap menjaga silaturahmi walau dulu pernah dua periode bertanding dalam pilpres.

    “Ini contoh yang baik. Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi. Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini. Apalagi, keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Sabtu (7/12/2024).

    Di luar negeri, kata dia, kolaborasi biasanya hanya bisa dilakulan kalau satu partai saja. Kalau beda partai, ya beda pandangan. Tidak jarang ada kritik dan bahkan intrik dan manuver. “Nah, Prabowo dan Jokowi ini justru tetap akrab dan sangat bersahabat,” ujarnya.

    “Melihat pertemenan mereka itu membuat banyak orang senang. Tentu pasti saling mendukung. Baik ide, gagasan, maupun kritikan konstruktif,” sambungnya.

    Terkait munculnya kritik dan mempertanyakan isi pembicaraan mereka, lanjut Ketua Komisi 7 DPR RI tersebut, itu wajar saja karena publik juga ingin tahu.

    Tetapi, kata dia, poin pentingnya adalah mereka tetap saling mendukung. Prabowo tetap menghormati dan memberikan penghargaan tinggi pada Jokowi. Begitu juga, Jokowi sangat menghormati kewenangan-kewenangan konstitusional Prabowo.

  • Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Pertemuan Presiden dan Jokowi sikap kenegarawanan yang perlu dicontoh

    Mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    Jakarta (ANTARA) – Pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo perlu diapresiasi karena ini adalah sikap kenegarawanan yang baik dan perlu dicontoh, kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa mereka sudah mencontohkan bagaimana berkompetisi, lalu berkolaborasi, dan terakhir bersinergi.

    “Tidak semua bisa melakukan hal seperti ini, apalagi keduanya berasal dari didikan partai politik yang berbeda,” katanya.

    Meski kedua negarawan itu pernah bertanding dalam pilpres, menurut dia, mereka tetap menjaga silaturahmi hingga saat ini.

    “Di luar negeri, kolaborasi biasanya hanya bisa dilakukan kalau satu partai saja. Kalau beda partai, beda pandangan. Tidak jarang ada kritik, bahkan intrik dan manuver. Sementara itu, Prabowo dan Jokowi ini justru tetap akrab dan sangat bersahabat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Saleh mengatakan bahwa momentum pertemuan Presiden Prabowo dan Jokowi ini membuat banyak pihak tentu senang, apalagi mereka saling mendukung.

    “Melihat pertemanan mereka itu membuat banyak orang senang. Tentu pasti saling mendukung, baik ide, gagasan, maupun kritikan konstruktif,” tuturnya.

    Ia mengemukakan bahwa banyak orang tang mempertanyakan isi pembicaraan mereka, dan itu merupakan hal yang wajar karena publik juga ingin tahu.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    ERA.id – Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai artis yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tampil memukau dan bisa mengubah persepsi publik kepada artis yang nyemplung jadi politisi.

    Seperti Anggota DPR Verrell Bramasta yang kata Saleh memiliki kemampuan baik saar berbicara dalam agenda Regional Confrence for Parliament of The Asia Pacific Region di Thailand.

    “Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis kemarin.

    Penampilan dan penguasaan Verrell itu menurutnya menjadi bukti bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, kata dia, Verrell juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat, dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi para anak muda untuk terjun ke dunia politik.

    Anggota Badan Legislasi DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada sebuah kegiatan. (ANTARA/Ho-Dokumen Pribadi) (1)

    Dia mengatakan bahwa kader PAN yang berlatar belakang artis berpendidikan dan berprestasi. Contohnya, kata dia, Desy Ratnasari yang merupakan seorang doktor dalam bidang psikologi, yang spesifik kepada psikologi feminis.

    Kemudian, dia mengatakan ada juga Eko Patrio yang sudah berkiprah sebagai legislator di Senayan selama empat periode. Menurut dia, ada sejumlah posisi di partai yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk ketua DPW PAN DKI Jakarta hingga diangkat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAN.

    Selain Verrell, artis kader PAN lainnya yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI yaitu Pasha Ungu dan Uya Kuya. Menurut dia, kapasitas mereka sebagai wakil rakyat pun sudah tak perlu diragukan lagi.

    “Pasha Ungu kemarin rapat sampai jam 02.00 pagi mengawal ongkos haji. Uya Kuya bicara kritis soal kesehatan dan tenaga kerja,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Dengan begitu, dia pun berharap agar para kader PAN yang berlatar belakang artis mampu semakin berkontribusi dan memiliki makna.

  • Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persen

    Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen.

    Padang (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa berdampak langsung terhadap kemampuan finansial masyarakat di tanah air.

    “Menurut saya ini harus dikaji lagi, karena tidak semua usaha-usaha yang kecil itu sanggup membayar PPN 12 persen,” kata Saleh Partaonan Daulay, yang salah satu mitra kerja di komisinya membidangi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di Padang, Sumatera Barat, Jumat.

    Saleh melakukan kunjungan kerja ke Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Saleh mengkhawatirkan apabila kebijakan PPN 12 persen diberlakukan secara menyeluruh, maka salah satu kelompok yang paling terdampak ialah pelaku usaha yang baru memulai usahanya. Sebab, secara finansial mereka belum begitu kuat, namun sudah dibebankan kewajiban pajak yang tergolong besar.

    “Kami berharap kebijakan PPN 12 persen ini tidak diterapkan ke semua jenis usaha,” kata dia lagi.

    Namun, kata dia pula, bagi sektor usaha yang sudah tergolong besar, Komisi VII DPR mendukung kebijakan penerapan PPN 12 persen dengan mengedepankan kriteria-kriteria yang disusun oleh Kementerian Keuangan.

    Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan komponen yang tidak dikenakan PPN, di antaranya bahan makanan, UMKM, transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan dan asuransi, listrik, hingga air bersih.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024