Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Jakarta, Beritasatu.com – Polemik penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen masih terus bergulir. Yang terbaru, anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Rieke diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Berita lainnya datang dari pertemuan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol) KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto, hingga ancaman Hasto Kristiyanto yang akan membongkar korupsi petinggi negara.

    Berikut isu politik dan hukum terkini sepanjang Minggu (29/10/2024).

    Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Dalam surat tersebut, MKD menyampaikan telah menerima laporan dari pengaduan dari Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024. Rieke dilaporkan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan dalam konten yang diunggah di media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Isi Pertemuan Ketum parpol KIM Plus dengan Prabowo
    Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Alasan Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo
    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa pada Minggu (29/12/2024) mengatakan, Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto.

    Prasetyo mempersilakan Hasto Kristiyanto mengungkap jika ada pejabat korupsi. Namun, tuduhan disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

    Tolak Wacana Pengampunan Koruptor
    Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak wacana Presiden Prabowo memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

    Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Darmawan mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus diberi efek jera, bukan malah mendapat pengampunan. 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. 

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu, tetapi kalau koruptornya sudah taubat, bagaimana? Orang bertaubat, tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertaubat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo. 

    Demikian isu politik dan hukum terkini tentang Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD hingga hasil pertemuan sejumlah ketum parpol KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto.

  • Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Praowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik terutam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, akhir pekan lalu.

    Merespons petemuan itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay merasa heran masih ada pihak yang berupaya menjelek-jelekkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Aneh saja, sih. Prabowo bertemu dengan para pimpinan parpol saja jadi bahan perbincangan. Parahnya, ada saja yang menilai tidak baik,” kata Saleh melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Minggu (28/12).

    Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan Prabowo ketika mengumpulkan pimpinan partai KIM Plus untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Diketahui, para tamu yang diundang Prabowo ke kediaman Ketum Gerindra itu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12) sore.

    “Pengakuan mereka yang hadir, Presiden fokus ke upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun,” ujarnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan pembahasan utama dari pertemuan Prabowo dengan ketum partai dari KIM Plus ialah politik kebangsaan.

    “Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya itu politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh.

    PAN, kata dia, terus mendukung pemerintahan era Prabowo. Sebab, eks Danjen Kopassus itu banyak membuat program prorakyat setelah menjabat.

    Semisal, lanjut Dapil II Sumatera Utara (Sumut), Prabowo bisa menaikkan gaji guru dan buruh dan bakal memberikan makan siang gratis, membuat program swasembada pangan, akses petani ke pupuk, hingga mengupayakan ongkos haji diturunkan.

  • PAN Minta Seluruh Pihak Kurangi Kritik Bertendensi Negatif ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PAN Minta Seluruh Pihak Kurangi Kritik Bertendensi Negatif ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau masyarakat agar tidak mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan motif politik bernada negatif.

    Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sampai saat ini sudah sesuai jalur dan harus didukung masyarakat Indonesia.

    Saleh menjelaskan jika masyarakat ingin mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran tidak masalah, tetapi tidak boleh bernada negatif.

    “Kalau pun ada yang mengkritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif,” tutur Saleh di Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Saleh mengatakan jika terlalu sering dikritik, maka pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa fokus bekerja mewujudkan program yang dijanjikan sewaktu kampanye dulu.

    “Kalaupun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” katanya.

    Saleh menegaskan bahwa PAN akan selalu mendukung Prabowo-Gibran. Pasalnya, dia menilai sudah banyak perubahan yang telah dilakukan Prabowo-Gibran di antaranya yaitu gaji guru dinaikkan, tuntutan kenaikan upah buruh dipenuhi, makan siang gratis dan program swasembada pangan.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

  • PAN minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada Prabowo

    PAN minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta seluruh pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja maksimal memimpin bangsa dan negara.

    Menurut dia, sejauh ini sudah banyak upaya perbaikan yang dilakukan walaupun belum lama menjabat, di antaranya menaikkan gaji guru, memenuhi tuntutan kenaikan upah buruh, makan siang gratis, program swasembada pangan, dan mempermudah akses petani pada pupuk.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Saleh dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menegaskan bahwa PAN mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga upaya menjelek-jelekkan dan silang pendapat tidak diperlukan.

    Menurut dia, Prabowo terlihat jelas sedang berjuang mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Selain itu, Saleh mengaku heran terhadap pihak-pihak yang bersentimen terhadap Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukungnya pada Sabtu (28/12). Beberapa di antaranya, ada yang menilai pertemuannya itu tidak baik.

    Padahal dari pengakuan tokoh yang hadir, Presiden Prabowo sedang fokus mengupayakan pengamanan kepentingan masyarakat pada akhir tahun.

    “Kalaupun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” katanya.

    Untuk itu, tambah Saleh, semua pihak wajib mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalaupun ada kritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif.

    “Sudah saatnya kontestasi politik diubah menjadi kompetisi mencari amal kebajikan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    PAN Sebut Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo Bahas Pengamanan Nataru dan Politik Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh kepada wartawan, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    PAN, kata Saleh, terus mendukung pemerintaha Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, baru beberapa saat menjabat sudah banyak upaya perbaikan yang dilakukan. 

    Dia mencontohkan Prabowo menaikkan gaji guru, tuntutan kenaikan upah buruh dipenuhi, makan siang gratis sedang disiapkan, program swasembada pangan sangat diseriusi, akses petani pada pupuk dipermudah, hingga ongkos haji 2025 akan diturunkan.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tetapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Saleh. 

    “Kita semua wajib mendukung. Kalaupun ada kritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif. Sudah saatnya kontestasi politik diubah menjadi kompetisi mencari amal kebajikan,” pungkas Saleh Partaonan Daulay.

    Sebelumnya sejumlah ketum parpol bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore. Pertemuan berlangsung hampir dua jam, dari pukul 16.46 hingga 19.01 WIB.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pertemuan dengan ketua umum partai politik pendukung pemerintah itu merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap minggu, untuk menjaga komunikasi dan koordinasi.

  • Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Komisi VII Minta Prabowo Kawal Langsung Penyelamatan Pekerja Sritex

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto mengawal langsung upaya penyelamatan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berstatus pailit.

    “Saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di-PHK atau dirumahkan,”ujar Saleh dalam keterangan yang dikutip Antara, Kamis (26/12).

    Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex sehingga raksasa tekstil itu masih berstatus pailit sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” terangnya.

    Menurut Saleh, apabila Sritex dibiarkan pailit dampaknya akan luas.

    “Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran,” ujarnya.

    Karenanya, menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50 ribu orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Ia juga menyinggung dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Karenanya, dia menilai pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan pemerintahan Prabowo dalam menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” ujarnya.

    (sfr/sfr)

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden kawal langsung penyelamatan Sritex

    Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”.

    Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Ketua Komisi II ingin pertahankan KPU-Bawaslu sebagai lembaga permanen

    Badung, Bali (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga permanen, alih-alih lembaga ad hoc.

    Dia mengatakan, pembahasan untuk mengubah status kedua lembaga penyelenggara pemilu itu belum bergulir di parlemen. Akan tetapi, secara pribadi, Rifqi memilih menentang wacana perubahan status KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc.

    “Pembahasannya ‘kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang,” ujarnya menjawab ANTARA saat ditemui di Badung, Bali, Minggu.

    Rifqi mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah secara beruntun di tahun yang sama.

    Menurut dia, terdapat hal yang lebih substantif daripada mengkhawatirkan ada atau tidaknya tugas KPU dan Bawaslu setelah tahapan pemilu. Salah satunya, yaitu menata sistem kepemiluan dengan mempertimbangkan pengubahan jadwal pemilihan.

    “Saya kira, kita juga perlu untuk merenungkan apakah jadwal pileg, pilpres, dan pilkada di satu tahun yang sama dengan konsekuensi adanya tumpang tindih tahapan di beberapa tempat, itu apa perlu kita evaluasi atau tidak? Kalau itu perlu kita evaluasi, maka akan ada kemungkinan jadwal pilkada itu tidak di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menyebut, pihaknya mendapat masukan agar ada dua jenis pemilu, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI dan DPD, sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah.

    “Hal-hal seperti ini akan kita kaji, timing-nya (waktu) seperti apa sehingga menurut saya, dalam konteks ini, mengutak atik ad hoc atau tidaknya KPU menjadi belum terlalu relevan karena ada hal yang jauh lebih substantif yang harus kita bicarakan untuk kita menata sistem politik dan pemilihan kita ke depan,” imbuh Rifqinizamy.

    Wacana untuk mengubah kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi lembaga ad hoc bergulir di lingkungan DPR RI akhir bulan Oktober lalu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan KPU diubah menjadi lembaga ad hoc dengan masa kerja dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.

    “Jadi kami sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan?” kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.