Xcloud.id

Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi setelah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat sehingga semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden Prabowo juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

    “Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Siapkan Paket Stimulus Antisipasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Presiden Prabowo Siapkan Paket Stimulus Antisipasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun. Langkah ini dilakukan setelah secara resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai hari ini, Rabu (1/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. Pada paket stimulus itu, terdapat bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo. Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat,” katanya kepada wartawan.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” lanjut dia.

    Menurutnya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, tetapi pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak.

    “Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” ucapnya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tambahnya dalam merespons kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya untuk barang mewah.

  • Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan konsistensi dan kesungguhan dalam meringankan beban masyarakat. Hal ini terbukti dari keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah. Meski sebelumnya dijadikan polemik, tetapi Prabowo dengan cerdas dan cepat dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

    “Prinsipnya, Presiden Prabowo konsisten menjalankan UU. Namun, tetap konsisten juga melindungi kepentingan masyarakat kecil. Keputusan tetap dijalankan dan hanya masyarakat yang mampu yang dibebani,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pada Rabu (1/1/2025).

    “Kemarin kan sempat ramai. Katanya, PPN naik pada semua produk. Padahal, Prabowo tidak pernah sedikit pun berpikir membebani masyarakat kurang mampu. Bahkan sebaliknya, sudah puluhan kebijakan yang diambil sebagai bagian dari paket pemberdayaan masyarakat,” lanjut dia.

    Kemarin, lanjut Saleh, telah dipertegas dan diputuskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini dengan tarif PPN 11 persen, maka tetap 11 persen. Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen. Bahkan ada barang dan jasa yang PPN nya 0 persen tidak pernah dipersoalkan dan tidak akan diminta bayar. Maka, sangat jelas bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Apa itu barang mewah? Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Termasuk jet pribadi, yach, apartemen, kondominium, pesawat udara, balon udara, helikopter, kapal mewah, dan barang-barang mewah dan luxury lainnya,” ungkap Ketua Komisi VII DPR itu.

    Dengan keputusan ini, semua pihak diminta untuk berhenti berpolemik dan berspekulasi. Justru sebaliknya, keputusan ini harus didukung. Ini adalah keputusan Prabowo yang kesekian kalinya yang benar-benar berpihak pada rakyat.

    Disebutkan, tidak ada gunanya menghina dan menyudutkan suatu keputusan yang baik. Itu hanya menghabiskan energi positif dan membuat terpuruk dalam kubangan kejumudan berpikir.

    “Tolong dicatat. Prabowo selalu hadir aktif dalam menyelesaikan setiap potensi masalah yang ada. Tidak hanya melepas pada kementerian terkait tetapi dia ada di sana untuk mencari solusi komprehensif bagi bangsa dan negara,” pungkas Saleh Daulay dalam menanggapi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.
     

  • DPR sambut positif kebijakan menaikkan harga gabah dan jagung

    DPR sambut positif kebijakan menaikkan harga gabah dan jagung

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyambut positif kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gabah dan jagung dari petani. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/12), menyebut hal tersebut merupakan keputusan historis dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. (Yogi Rachman/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

  • Komisi VII DPR : Penaikan harga gabah-jagung adalah kebijakan historis

    Komisi VII DPR : Penaikan harga gabah-jagung adalah kebijakan historis

    Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penaikan harga gabah dan jagung yang merupakan produksi dari petani, adalah keputusan dan kebijakan historis dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, baru kali ini rapat kabinet memutuskan untuk memproteksi dan melindungi harga produk para petani. Bahkan, pemerintah berani menjamin untuk membeli semua gabah dan jagung produksi petani dengan harga HPP (harga pokok penjualan).

    “Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan, rapat kabinet pada Senin (30/12), memutuskan bahwa pemerintah menaikkan harga gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, kemudian harga jagung juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.

    Baca juga: Mentan: Harga gabah dan jagung naik pada 2025

    Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan sikap politik yang berkeadilan sosial. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bukti kecintaan Prabowo kepada para petani untuk bisa semakin rajin bekerja dan mengejar swasembada pangan.

    Untuk itu, dia pun mendorong agar Kementerian Koordinator Bidang Pangan segera mengeksekusi keputusan rapat kabinet tersebut. Menurut dia, target swasembada pangan dalam 2 tahun ke depan sangat mungkin terealisasi jika para petani dibantu secara benar.

    Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan sarana pendukung pertanian, mulai dari alat-alat pertanian, infrastruktur pertanian, irigasi, distribusi pupuk, bimbingan dan penyuluhan, hingga regulasi yang berpihak pada petani.

    “Ini adalah momentum bagus untuk mengelola pertanian kita dengan basis ekonomi Pancasila. Kita harus terus maju. Para pendiri bangsa ini tentu akan sangat senang jika para petani di masa kini bisa hidup bahagia dan sejahtera,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengambil langkah koordinatif dalam memberdayakan pengusaha muda Indonesia guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, Saleh menyampaikan bahwa persaingan ekonomi global saat ini semakin ketat. Ia menegaskan bahwa negara yang mampu bertahan adalah yang mampu memanfaatkan potensi rakyatnya untuk berkarya dan berinovasi.

    “Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik agar ekonomi nasional bangkit, salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif generasi muda,” ujar Saleh.

    Ia menilai bahwa generasi muda Indonesia perlu dilatih dan didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sejak dini agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar global.

    “Karya-karya anak muda harus bisa bersaing dengan produk negara lain. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Sebaliknya, Indonesia harus memperluas pasar ekspor untuk produk-produk lokal,” tambahnya.

    Saleh mendesak Kemenparekraf dan Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dan menciptakan langkah-langkah yang mendorong produktivitas dan inovasi di kalangan pengusaha muda.

    Menurutnya, banyak pengusaha muda Indonesia yang telah mencapai kesuksesan, meski sebagian besar pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras mereka sendiri. Saleh menegaskan, pemerintah harus berperan aktif dalam mendampingi dan membantu pengusaha muda agar mereka semakin berkembang.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Isu Politik dan Hukum Terkini: Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD hingga Isi Pertemuan Prabowo dengan Ketum Parpol

    Jakarta, Beritasatu.com – Polemik penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen masih terus bergulir. Yang terbaru, anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Rieke diduga melakukan pelanggaran kode etik terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Berita lainnya datang dari pertemuan sejumlah ketua umum (ketum) partai politik (parpol) KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto, hingga ancaman Hasto Kristiyanto yang akan membongkar korupsi petinggi negara.

    Berikut isu politik dan hukum terkini sepanjang Minggu (29/10/2024).

    Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Dalam surat tersebut, MKD menyampaikan telah menerima laporan dari pengaduan dari Alfadjri Aditia Prayoga tertanggal 20 Desember 2024. Rieke dilaporkan karena adanya dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan dalam konten yang diunggah di media sosial terkait ajakan atau provokasi untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.

    Isi Pertemuan Ketum parpol KIM Plus dengan Prabowo
    Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan pertemuan sejumlah ketum partai politik KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (28/12/2024) sore, membahas soal pengamanan akhir tahun hingga politik kebangsaan.

    “Dari pengakuan mereka yang hadir, Presiden (Prabowo) fokus pada upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun. Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh, Minggu (29/12/2024). 

    Saleh yang juga ketua Komisi VII DPR meminta semua pihak perlu curiga terkait pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo, karena pemerintah sekarang sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

    Alasan Surya Paloh Tak Hadiri Pertemuan Ketum Parpol dengan Prabowo
    Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak hadir dalam pertemuan para ketum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (28/12/2024) sore.

    Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa pada Minggu (29/12/2024) mengatakan, Surya Paloh berhalangan hadir dalam pertemuan para ketum parpol dengan Prabowo karena sedang berada di luar negeri. Surya Paloh diwakili oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Viktor Laiskodat dalam pertemuan di kediaman Prabowo itu.

    Menurut Saan, meski tidak hadir dalam pertemuan tersebut, hubungan Surya Paloh dengan Prabowo tetap hangat.

    Hasto Mau Bongkar Korupsi Petinggi Negara
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mau membongkar dugaan korupsi di kalangan pejabat atau petinggi negara.

    “Ah ya memangnya ada? Kalau ada, ya disampaikan saja,” kata Prasetyo saat diminta tanggapannya oleh wartawan terkait pernyataan Hasto.

    Prasetyo mempersilakan Hasto Kristiyanto mengungkap jika ada pejabat korupsi. Namun, tuduhan disampaikan harus berdasarkan pada fakta dan proses hukum yang jelas.

    Tolak Wacana Pengampunan Koruptor
    Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak wacana Presiden Prabowo memberi pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

    Peneliti Pukat UGM Yuris Rezha Darmawan mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa sehingga pelakunya harus diberi efek jera, bukan malah mendapat pengampunan. 

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya akan memaafkan para koruptor yang telah mencuri uang negara. 

    “Ada yang bilang Prabowo akan memaafkan koruptor? Bukan begitu, tetapi kalau koruptornya sudah taubat, bagaimana? Orang bertaubat, tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aje, udah nyolong bertaubat. Apa yang kau curi kau kembalikan,” ujar Prabowo. 

    Demikian isu politik dan hukum terkini tentang Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke MKD hingga hasil pertemuan sejumlah ketum parpol KIM plus dengan Presiden Prabowo Subianto.

  • Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Praowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik terutam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, akhir pekan lalu.

    Merespons petemuan itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay merasa heran masih ada pihak yang berupaya menjelek-jelekkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Aneh saja, sih. Prabowo bertemu dengan para pimpinan parpol saja jadi bahan perbincangan. Parahnya, ada saja yang menilai tidak baik,” kata Saleh melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Minggu (28/12).

    Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan Prabowo ketika mengumpulkan pimpinan partai KIM Plus untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Diketahui, para tamu yang diundang Prabowo ke kediaman Ketum Gerindra itu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12) sore.

    “Pengakuan mereka yang hadir, Presiden fokus ke upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun,” ujarnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan pembahasan utama dari pertemuan Prabowo dengan ketum partai dari KIM Plus ialah politik kebangsaan.

    “Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya itu politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh.

    PAN, kata dia, terus mendukung pemerintahan era Prabowo. Sebab, eks Danjen Kopassus itu banyak membuat program prorakyat setelah menjabat.

    Semisal, lanjut Dapil II Sumatera Utara (Sumut), Prabowo bisa menaikkan gaji guru dan buruh dan bakal memberikan makan siang gratis, membuat program swasembada pangan, akses petani ke pupuk, hingga mengupayakan ongkos haji diturunkan.

  • PAN Minta Seluruh Pihak Kurangi Kritik Bertendensi Negatif ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

    PAN Minta Seluruh Pihak Kurangi Kritik Bertendensi Negatif ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengimbau masyarakat agar tidak mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran dengan motif politik bernada negatif.

    Wakil Ketua Umum PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran sampai saat ini sudah sesuai jalur dan harus didukung masyarakat Indonesia.

    Saleh menjelaskan jika masyarakat ingin mengkritik pemerintahan Prabowo-Gibran tidak masalah, tetapi tidak boleh bernada negatif.

    “Kalau pun ada yang mengkritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif,” tutur Saleh di Jakarta, Minggu (29/12/2024).

    Saleh mengatakan jika terlalu sering dikritik, maka pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bisa fokus bekerja mewujudkan program yang dijanjikan sewaktu kampanye dulu.

    “Kalaupun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” katanya.

    Saleh menegaskan bahwa PAN akan selalu mendukung Prabowo-Gibran. Pasalnya, dia menilai sudah banyak perubahan yang telah dilakukan Prabowo-Gibran di antaranya yaitu gaji guru dinaikkan, tuntutan kenaikan upah buruh dipenuhi, makan siang gratis dan program swasembada pangan.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

  • PAN minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada Prabowo

    PAN minta seluruh pihak beri kesempatan dan dukungan kepada Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta seluruh pihak memberikan kesempatan dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja maksimal memimpin bangsa dan negara.

    Menurut dia, sejauh ini sudah banyak upaya perbaikan yang dilakukan walaupun belum lama menjabat, di antaranya menaikkan gaji guru, memenuhi tuntutan kenaikan upah buruh, makan siang gratis, program swasembada pangan, dan mempermudah akses petani pada pupuk.

    “Ada banyak kebijakan lain yang sudah disusun. Perlahan tapi pasti, semua akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Saleh dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menegaskan bahwa PAN mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran hingga upaya menjelek-jelekkan dan silang pendapat tidak diperlukan.

    Menurut dia, Prabowo terlihat jelas sedang berjuang mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Selain itu, Saleh mengaku heran terhadap pihak-pihak yang bersentimen terhadap Prabowo yang mengumpulkan para ketua umum partai politik pendukungnya pada Sabtu (28/12). Beberapa di antaranya, ada yang menilai pertemuannya itu tidak baik.

    Padahal dari pengakuan tokoh yang hadir, Presiden Prabowo sedang fokus mengupayakan pengamanan kepentingan masyarakat pada akhir tahun.

    “Kalaupun ada nuansa politik, dipastikan arahnya adalah politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” katanya.

    Untuk itu, tambah Saleh, semua pihak wajib mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalaupun ada kritik, jangan dicampuradukkan dengan tendensi politik bernada negatif.

    “Sudah saatnya kontestasi politik diubah menjadi kompetisi mencari amal kebajikan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024