Tag: Saleh Partaonan Daulay

  • Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai dalam beberapa waktu terakhir ada banyak pernyataan sinis dari beberapa pihak yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saleh berpendapat pandangan-pandangan sinis untuk Presiden itu kontraproduktif, dan dia meyakini Presiden tak perlu merespons pernyataan sinis tersebut.

    “Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif. Nada bicara selalu merendahkan, kurang empati, dan sering melemparkan humor hitam atau sarkas,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Saleh, yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI, melanjutkan Presiden sebaiknya tak perlu merisaukan orang-orang yang sinis tersebut. Walaupun demikian, Saleh tak menyebutkan contoh pernyataan sinis yang dia maksud, begitu juga dengan orang-orang yang sinis terhadap Presiden.

    “Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, bisa konflik secara verbal, atau konflik antarkader dan simpatisan,” kata politikus PAN itu.

    Terlepas dari situasi itu, Saleh percaya Presiden bakal senantiasa bijak dan sabar dalam menghadapi para pengkritiknya, termasuk mereka yang sinis terhadap Presiden.

    “Kalau soal sabar, Prabowo telah teruji. Perjalanan politiknya menunjukkan hal itu. Bahkan, dalam Pilpres yang lalu, kunci kemenangan Prabowo adalah sabar,” kata Saleh Partaonan Daulay.

    Pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka efektif bekerja pada 21 Oktober 2024 ketika Kabinet Merah Putih resmi terbentuk. 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran bakal jatuh pada 21 Januari 2025. Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan berbagai program prioritasnya, di antaranya makan bergizi gratis yang dijadwalkan bakal diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan swasembada pangan di beberapa daerah.

    Sumber : Antara

  • PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah – Halaman all

    PAN Sebut Publik Harus Bersyukur PPN 12 Persen Diberlakukan Khusus untuk Barang Mewah – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa publik harus bersyukur karena pemerintah mengatur skema pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah.

    Dia pun meminta masyarakat tidak terlena dengan polemik kenaikan PPN menjadi 12 persen yang belakangan bergulir di media sosial.

    “Masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan pro rakyat yang telah diputuskan Prabowo,” ujar Saleh dalam keterangan resminya, Kamis (2/1/2025). 

    Menurut Ketua Komisi VII DPR RI itu, momen ini harus benar-benar dimanfaatkan secara maksimal.

    “Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” sambungnya.

    Saleh melanjutkan bahwa pemerintah tetap menyiapkan bantuan untuk mengatasi dampak dari kenaikan PPN 12 persen, terutama bagi masyarakat kelompok rentan.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Saleh.
     
    “Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo usai menghadiri rapat pimpinan, akhir tutup tahun kas negara di kantor Kementerian Keuangan di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa , (31/12/2024). 

    “Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya dan telah berkoordinasi dengan DPR RI, hari ini pemerintah memutusken bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi ya supaya jelas, kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Prabowo.

    Barang mewah yang dimaksud kata Prabowo, yakni barang dan jasa tertentu  yang selama sudah terkena pajak PPN Barang Mewah (PPN Bm). 

    “Yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu,” katanya.

    Presiden mencontohkan barang  mewah yang terkena kenaikan PPN menjadi 12 persen diantaranya yakni pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan lainnya.

    “Kemudian rumah yang sangat mewah, yang nilainya di atas golongan menengah,” katanya.

    Prabowo mengatakan dirinya menyampaikan secara langsung soal kenaikan PPN karena masih ada kesalahpahaman di masyarakat.

    “Sehingga saya setelah berkoordinasi dan diskusi dengan Menteri Keuangan dan jajaran beberapa kementerian lain. Saya rasa perlu bahwa untuk menyampaikan sendiri masalah PPN 12 persen ini,” katanya.

    Menurut Prabowo kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan amanah atau perintah UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Kenaikan tarif dilakukan secara bertahap,  pertama dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 . Kemudian dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. 

    “Besok. Kenaikan secara bertahap ini dimaksud agar tidak memberi dampak yang signifikan terhadap daya beli masyarakat, terhadap inflasi, dan terhadap pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo.

    Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” kata Saleh, Rabu (1/1/2025).

    Sebagai bagian dari keberpihakan itu, Prabowo ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 Triliun. Paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    Di dalam paket itu, misalnya, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak. Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” urainya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tutup Ketua Komisi 7 DPR RI itu. (sam/fajar)

  • Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Arsip foto – Wakil Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (HO-Dokumen Pribadi)

    PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi setelah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat sehingga semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden Prabowo juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. Di dalam paket itu, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp10 juta, bantuan sosial, dan bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

    “Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” katanya.

    Sumber : Antara

  • PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi setelah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat sehingga semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden Prabowo juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

    “Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden Prabowo Siapkan Paket Stimulus Antisipasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Presiden Prabowo Siapkan Paket Stimulus Antisipasi Dampak Kenaikan PPN 12 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 38,6 triliun. Langkah ini dilakukan setelah secara resmi mengumumkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang berlaku mulai hari ini, Rabu (1/1/2025).

    Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. Pada paket stimulus itu, terdapat bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo. Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat,” katanya kepada wartawan.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” lanjut dia.

    Menurutnya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, tetapi pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak.

    “Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” ucapnya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tambahnya dalam merespons kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang hanya untuk barang mewah.

  • Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan konsistensi dan kesungguhan dalam meringankan beban masyarakat. Hal ini terbukti dari keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah. Meski sebelumnya dijadikan polemik, tetapi Prabowo dengan cerdas dan cepat dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

    “Prinsipnya, Presiden Prabowo konsisten menjalankan UU. Namun, tetap konsisten juga melindungi kepentingan masyarakat kecil. Keputusan tetap dijalankan dan hanya masyarakat yang mampu yang dibebani,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pada Rabu (1/1/2025).

    “Kemarin kan sempat ramai. Katanya, PPN naik pada semua produk. Padahal, Prabowo tidak pernah sedikit pun berpikir membebani masyarakat kurang mampu. Bahkan sebaliknya, sudah puluhan kebijakan yang diambil sebagai bagian dari paket pemberdayaan masyarakat,” lanjut dia.

    Kemarin, lanjut Saleh, telah dipertegas dan diputuskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini dengan tarif PPN 11 persen, maka tetap 11 persen. Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen. Bahkan ada barang dan jasa yang PPN nya 0 persen tidak pernah dipersoalkan dan tidak akan diminta bayar. Maka, sangat jelas bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Apa itu barang mewah? Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Termasuk jet pribadi, yach, apartemen, kondominium, pesawat udara, balon udara, helikopter, kapal mewah, dan barang-barang mewah dan luxury lainnya,” ungkap Ketua Komisi VII DPR itu.

    Dengan keputusan ini, semua pihak diminta untuk berhenti berpolemik dan berspekulasi. Justru sebaliknya, keputusan ini harus didukung. Ini adalah keputusan Prabowo yang kesekian kalinya yang benar-benar berpihak pada rakyat.

    Disebutkan, tidak ada gunanya menghina dan menyudutkan suatu keputusan yang baik. Itu hanya menghabiskan energi positif dan membuat terpuruk dalam kubangan kejumudan berpikir.

    “Tolong dicatat. Prabowo selalu hadir aktif dalam menyelesaikan setiap potensi masalah yang ada. Tidak hanya melepas pada kementerian terkait tetapi dia ada di sana untuk mencari solusi komprehensif bagi bangsa dan negara,” pungkas Saleh Daulay dalam menanggapi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.
     

  • DPR sambut positif kebijakan menaikkan harga gabah dan jagung

    DPR sambut positif kebijakan menaikkan harga gabah dan jagung

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyambut positif kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga pokok penjualan (HPP) gabah dan jagung dari petani. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/12), menyebut hal tersebut merupakan keputusan historis dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. (Yogi Rachman/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

  • Komisi VII DPR : Penaikan harga gabah-jagung adalah kebijakan historis

    Komisi VII DPR : Penaikan harga gabah-jagung adalah kebijakan historis

    Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penaikan harga gabah dan jagung yang merupakan produksi dari petani, adalah keputusan dan kebijakan historis dari pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, baru kali ini rapat kabinet memutuskan untuk memproteksi dan melindungi harga produk para petani. Bahkan, pemerintah berani menjamin untuk membeli semua gabah dan jagung produksi petani dengan harga HPP (harga pokok penjualan).

    “Ini keputusan historis. Keputusan yang sangat berpihak pada para petani. Sudah selayaknya kita dukung secara bersama-sama,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan, rapat kabinet pada Senin (30/12), memutuskan bahwa pemerintah menaikkan harga gabah dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram, kemudian harga jagung juga naik dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.

    Baca juga: Mentan: Harga gabah dan jagung naik pada 2025

    Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan sikap politik yang berkeadilan sosial. Selain itu, kebijakan tersebut juga merupakan bukti kecintaan Prabowo kepada para petani untuk bisa semakin rajin bekerja dan mengejar swasembada pangan.

    Untuk itu, dia pun mendorong agar Kementerian Koordinator Bidang Pangan segera mengeksekusi keputusan rapat kabinet tersebut. Menurut dia, target swasembada pangan dalam 2 tahun ke depan sangat mungkin terealisasi jika para petani dibantu secara benar.

    Pemerintah, kata dia, perlu menyiapkan sarana pendukung pertanian, mulai dari alat-alat pertanian, infrastruktur pertanian, irigasi, distribusi pupuk, bimbingan dan penyuluhan, hingga regulasi yang berpihak pada petani.

    “Ini adalah momentum bagus untuk mengelola pertanian kita dengan basis ekonomi Pancasila. Kita harus terus maju. Para pendiri bangsa ini tentu akan sangat senang jika para petani di masa kini bisa hidup bahagia dan sejahtera,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    Bangkitkan Ekonomi, DPR Minta Pemerintah Berdayakan Pengusaha Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mengambil langkah koordinatif dalam memberdayakan pengusaha muda Indonesia guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

    Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, Saleh menyampaikan bahwa persaingan ekonomi global saat ini semakin ketat. Ia menegaskan bahwa negara yang mampu bertahan adalah yang mampu memanfaatkan potensi rakyatnya untuk berkarya dan berinovasi.

    “Indonesia memiliki bonus demografi yang besar. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik agar ekonomi nasional bangkit, salah satunya melalui pengembangan ekonomi kreatif generasi muda,” ujar Saleh.

    Ia menilai bahwa generasi muda Indonesia perlu dilatih dan didorong untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sejak dini agar produk-produk mereka mampu bersaing di pasar global.

    “Karya-karya anak muda harus bisa bersaing dengan produk negara lain. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Sebaliknya, Indonesia harus memperluas pasar ekspor untuk produk-produk lokal,” tambahnya.

    Saleh mendesak Kemenparekraf dan Kementerian UMKM untuk berkoordinasi dan menciptakan langkah-langkah yang mendorong produktivitas dan inovasi di kalangan pengusaha muda.

    Menurutnya, banyak pengusaha muda Indonesia yang telah mencapai kesuksesan, meski sebagian besar pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras mereka sendiri. Saleh menegaskan, pemerintah harus berperan aktif dalam mendampingi dan membantu pengusaha muda agar mereka semakin berkembang.