Xcloud.id

Tag: Saleh Husin

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kadin dan Inaplas Sebut Industri Nasional Bisa Makin Kompetitif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, beberapa waktu lalu.

    Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujar Saleh dikutip Minggu (2/3/2025).

    Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi, serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%,” tuturnya.

    Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Edi Rivai menyebut, berlanjutnya kebijakan HGBT merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri, serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global.

    Menurut Edi, kebijakan ini membantu industri petrokimia Indonesia menjadi lebih kompetitif, terutama dalam menghadapi kondisi over-supply bahan baku dari pasar internasional.

    Dengan harga gas yang lebih kompetitif, industri petrokimia nasional dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, seperti Timur Tengah, Amerika Serikat, dan China, serta negara-negara dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA).

    Edi menambahkan, kebijakan ini berpotensi meningkatkan ekspor produk petrokimia Indonesia, menggantikan impor, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

    Namun, ia berharap pemerintah juga dapat memperkuat pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, agar tidak terganggu oleh impor murah dan praktik perdagangan tidak sehat.

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementerian Perindustran dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” paparnya.

    “Hal ini dapat dilakukan melalui skema usulan baru Neraca Komoditas dan dukungan kelancaran Trade Remedies yang diusulkan Inaplas terhadap penyelidikan anti dumping PP dan safeguard LLDPE sedang berlangsung di KADI dan KPPI Kementerian Perdagangan, sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” tambahnya.

    Penetapan HGBT diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU.

  • Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Inaplas Bicara Dampak Perpanjangan HGBT ke Industri Petrokimia

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik (Inaplas) optimistis kebijakan gas murah industri yang mengalir kembali untuk tujuh sektor termasuk petrokimia, dapat mendongkrak kinerja industri yang saat ini tengah tertekan. 

    Hal ini seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang diteken pada 26 Februari 2025. 

    Wakil Ketua Inaplas, Edi Rivai mengatakan kebijakan tersebut membantu meningkatkan daya saing industri petrokimia, khususnya dalam menghadapi pasokan bahan baku yang berlebih dari pasar internasional. 

    “Keputusan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kepastian berusaha bagi industri serta meningkatkan daya saing sektor petrokimia nasional di tengah persaingan global,” kata Edi, Minggu (2/3/2025). 

    Dia menerangkan, dengan harga gas yang lebih kompetitif maka industri petrokimia dapat bersaing dengan produsen dari negara-negara yang memiliki harga energi lebih rendah, misalnya Amerika Serikat, China, Timur Tengah dan negara-negara lain dalam Free Trade Agreement (FTA). 

    Tak sampai disana, HGBT juga berpotensi meningkatkan kinerja ekspor produk petrokimia, meningkatkan subtitusi impor, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. 

    Namun, Edi juga berharap pemerintah dapat memperkuat bahan baku dan barang jadi yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri agar tidak terganggu oleh produk impor murah dan praktik perdagangan yang tidak sehat. 

    “Kami berharap pemerintah khususnya, Kementrian Perindustrian dan Perdagangan juga dapat memperkuat kebijakan pengendalian bahan baku dan barang jadi yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri seperti bahan baku plastik LLDPE, Polypropylene, PVC, dan Polystyrene dari gempuran barang impor murah dan praktik unfair trade,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, Inaplas memberikan rekomendasi penerapan mekanisme Neraca Komoditas dan kelancaran proses Trade Remedies seperti penyelidikan anti dumping Polypropylene (PP) dan safeguard inear Low Density Polyethylene (LLDPE) yang sedang berlangsung di Komite Antidumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan.

    “Sehingga industri dalam negeri mendapatkan perlindungan yang adil dan mampu berkembang lebih pesat,” imbuhnya. 

    Sebagaimana diketahui, Kementerian ESDM resmi melanjutkan kebijakan HGBT dengan skema baru untuk tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan. 

    Penetapan HGBT ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi dalam kisaran US$6,75 – US$7,75 per MMBTU. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Pemerintah mengharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu menjaga kestabilan harga produk dalam negeri agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan kelanjutan HGBT memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan Asean yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

  • Harga Gas Murah Lanjut, Pengusaha Pede Industri Makin Kompetitif – Page 3

    Harga Gas Murah Lanjut, Pengusaha Pede Industri Makin Kompetitif – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dengan skema baru bagi tujuh sektor industri, yakni pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Sebanyak 253 pengguna industri kini dapat menikmati kebijakan harga gas bumi yang lebih kompetitif.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menandatangani keputusan ini pada Rabu (26/2), sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per MMBTU dan untuk bahan baku sebesar US$6,5 per MMBTU,” ujar Bahlil.

    Kebijakan ini disambut baik oleh para pelaku industri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Saleh Husin, mengatakan, keputusan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional.

    “Kami dari KADIN Indonesia menyambut baik kebijakan HGBT yang telah ditetapkan pemerintah. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri dan mendorong daya saing nasional,” ujarnya.

    Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan ASEAN yang menjadi pesaing kita,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Saleh berharap agar insentif ini diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi serta diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies.

    Menurutnya, dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat lebih mudah tercapai.

    “Kami, para pelaku industri dalam negeri, harus dan wajib mendukung kebijakan dan visi Presiden Prabowo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Salah satu langkah untuk mencapainya adalah dengan memastikan industri dalam negeri tumbuh setidaknya 10%. Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional masih sekitar 19%, padahal idealnya harus melebihi 29%. Untuk itu, kedepannya kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini diperluas sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat,” ujar Saleh.

     

  • Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Ribuan Alquran kepada ICMI

    Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Ribuan Alquran kepada ICMI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sinar Mas bersama pilar bisnisnya, APP Group, menyerahkan 2.000 mushaf Al Quran ke Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) untuk dibagikan ke masyarakat guna meningkatkan amal ibadah publik selama Ramadan.

    Hal ini penting, mengingat keutamaan dalam meraih akhlak mulia saat Ramadan adalah dengan membaca Alquran berikut menjalankan makna yang ada di dalamnya. 

    Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) Saleh Husin mengatakan momentum Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk berbagi dengan masyarakat. 

    “Agar bersama-sama kita berkesempatan meraih akhlak mulia melalui berpuasa serta memaknai dan mengamalkan nilai kebaikan dan toleransi dalam Alquran,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

    Adapun, secara simbolis mushaf tersebut diserahkan ke Ketua Umum ICMI Arif Satria. Menurut Saleh, sebanyak 2.000 mushaf akan disalurkan oleh ICMI ke berbagai masjid serta lembaga pendidikan Islam.

    Pada kesempatan yang sama, Dewan Pengawas YMSM sekaligus Vice Director APP Group Irsyal Yasman bersyukur masih bisa melakukan aktivitas sosial berbasis produk unggulan buatan Sinar Mas.

    “Mushaf yang kami wakafkan, tercetak di atas kertas premium Sinar Tech, atau lebih dikenal sebagai Quran Paper (QPP), yang pengembangan dan produksinya kami lakukan guna pencetakan kitab suci dan buku agama,” ujarnya.

    Tidak hanya pada Ramadan kali ini, Sinar Mas dan APP Group juga mewakafkan ribuan mushaf kepada ICMI pada Ramadan dua tahun terakhir.

    Irsyal menambahkan, YMSM hadir mewadahi praktik keislaman yang terbuka, toleran, setara, dan penuh kasih di lingkup Sinar Mas, dan secara eksternal mereka mendukung dan bekerja sama dengan sosok maupun lembaga dengan niatan serupa.

    Tercatat, sejak 2008, setidaknya ada 1,3 juta mushaf telah didonasikan, baik melalui pilar bisnis Sinar Mas yang tersebar di berbagai wilayah, menjangkau lembaga keagamaan, entitas pendidikan, komunitas, hingga kesatuan TNI-Polri di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil di Nusantara.

    Selain wakaf, APP Group juga memperluas program ini dengan mendistribusikan lebih dari 200.000 buku panduan membaca Alquran atau Juz Amma, yang ditujukan untuk berbagai lapisan usia. 

    Tujuannya untuk mengenalkan anak-anak pada cara membaca Alquran dengan baik dan benar sejak dini. Turut hadir menyaksikan penyerahan simbolik mushaf Alquran di ICMI Center, di antaranya Dewan Pembina YMSM Laksamana (Purn) TNI Marsetio, Ketua 1 YMSM Irsyal Yasman, Ketua 2 YMSM Yan Partawijaya dan Sekjen ICMI Andi Yuliana Paris, serta Waketum ICMI Jafar Hafsah.

  • Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin Sambut Positif Skema Baru HGBT, Perkuat Daya Saing – Halaman all

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin Sambut Positif Skema Baru HGBT, Perkuat Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menyambut positif sekaligus menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kebijakan yang telah menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. 

    Tujuh sektor Industri tersebut meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini disertai dengan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Rabu, 26 Februari 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

    “Ya kami tentu harus berterima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM Mas Bahlil Lahadalia yang telah mendengar suara kami para pelaku industri dalam negeri pengguna gas bumi, dimana HGBT untuk 7 sektor industri yang memang ditunggu-tunggu. Akhirnya ditetapkan kebijakan tersebut melalui Menteri ESDM yaitu Kepmen Nomor 76 tahun 2025,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Sabtu (1/3/2025 mengenai keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu.

    Saleh menilai Keputusan Menteri ESDM itu sangat besar manfaatnya bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi  industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat
     daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan ASEAN yang menjadi pesaing kita,” katanya. 

    Lebih lanjut Saleh Husin mengungkapkan dengan menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, maka para pelaku industri dalam negeri harus dan wajib mendukung kebijakan dan keinginan bapak Presiden Prabowo agar ekonomi tumbuh 8 persen itu dapat tercapai.

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10% . Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29% . Untuk itu ke depan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas kesektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tektil sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat.”

    “Di samping itu perlu diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies. Dengan langkah ini , industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah , khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya sehingga target pertumbuhan ekonomi 8?pat lebih mudah tercapai” ujar Saleh Husin.

    “Jadi dengan langkah ini , industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah , khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya serta dengan sendirinya industri dalam negeri dapat tumbuh berkembang sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak sehingga target pertumbuhan ekonomi 8?pat lebih mudah tercapai.”

    Sesuai arahan Presiden Prabowo

    Sebelumnya dalam penjelasan mengenai skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan tujuannya untuk memperkuat daya saing industri dan efisiensi anggaran negara.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar USD7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar USD6,5 per MMBTU,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (28/2).

    Penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran USD6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik.

    Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025. 

  • Skema Baru Program Gas Murah Disebut Perkuat Daya Saing Industri RI

    Skema Baru Program Gas Murah Disebut Perkuat Daya Saing Industri RI

    Jakarta –

    Pemerintah resmi menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu. Skema ini dinilai memberikan angin segar bagi dunia usaha.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, skema baru HGBT ini sangat ditunggu-tunggui oleh pelaku industri dalam negeri. Hal ini lantaran sangat besar manfaatnya bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi.

    “Tentu manfaatnya sangat besar bagi industri manufaktur dalam negeri sekaligus memberikan kepastian bagi industri dan memperkuat daya saing nasional. Selain itu dalam rangka mendukung penggunaan energi hijau yang bersih dan ramah lingkungan, juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain terutama negara kawasan ASEAN yang menjadi pesaing kita,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (2/3/2025).

    Lebih lanjut Saleh Husin mengungkapkan dengan menetapkan skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri, maka para pelaku industri dalam negeri harus dan wajib mendukung kebijakan dan keinginan bapak Presiden Prabowo agar ekonomi tumbuh 8% itu dapat tercapai.

    Ia juga berharap skema ini dapat diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil.

    “Sehingga produk dari industri dalam negeri kita mempunyai daya saing yang kuat, disamping itu perlu diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui Neraca Komoditas dan Trade Remedies. Dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN dan negara lainnya sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat lebih mudah tercapai” ujar Saleh Husin.

    Sebelumnya dalam penjelasan mengenai skema baru Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebutkan tujuannya untuk memperkuat daya saing industri dan efisiensi anggaran negara.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (28/2).

    Penetapan HGBT ini memberikan dampak bagi daya saing industri di dalam negeri dari sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu pada kisaran US$ 6,75 – 7,75 per MMBTU. Kebijakan HGBT, sambung Bahlil, selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap sektor industri bisa lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan membuat harga produk di dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

    Di samping itu, Pemerintah juga berkomitmen penuh menggenjot pemanfaatan gas bumi dalam bauran energi untuk pembangkit tenaga listrik.

    Kebijakan ini dibarengi dengan pengesahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum pada tanggal 26 Februari 2025.

    (rrd/rrd)

  • Kadin Puji Langkah Bahlil! Skema Baru HGBT Perkuat Daya Saing Industri

    Kadin Puji Langkah Bahlil! Skema Baru HGBT Perkuat Daya Saing Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian Saleh Husin menyambut positif skema baru harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebijakan ini mencakup tujuh sektor industri dengan total 253 pengguna gas bumi tertentu, termasuk industri pupuk, oleochemical, petrokimia, baja, kaca, keramik, dan sarung tangan karet.

    Keberlanjutan kebijakan HGBT ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025. Keputusan ini merupakan perubahan kedua atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu.

    “Kami berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM Mas Bahlil Lahadalia yang telah mendengar aspirasi pelaku industri dalam negeri. HGBT untuk tujuh sektor industri ini memang ditunggu-tunggu,” ujar Saleh Husin di Jakarta, Sabtu (2/3/2025).

    Saleh menilai keputusan ini sangat bermanfaat bagi sektor industri yang bergantung pada gas bumi. Menurutnya, kebijakan ini memberikan kepastian bagi industri manufaktur, memperkuat daya saing nasional, mendukung penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan, dan juga agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk yang sama dari negara lain, terutama negara kawasan ASEAN.

    Ia juga menegaskan, skema baru HGBT ini harus didukung oleh seluruh pelaku industri agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diinginkan Presiden Prabowo dapat tercapai.

    Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai target tersebut adalah dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri setidaknya 10%. Saat ini, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru mencapai 19%, padahal idealnya minimal 29%.

    Saleh juga berharap agar manfaat HGBT dapat diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan berorientasi ekspor, seperti industri makanan dan minuman, pulp dan kertas, kimia, farmasi, serta tekstil.

    “Di samping itu, perlu diperkuat dengan pengendalian impor barang jadi melalui neraca komoditas dan trade remedies. Dengan langkah ini, industri dalam negeri dapat lebih terlindungi dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China, ASEAN, dan negara lainnya, sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat lebih mudah tercapai,” ujar Saleh Husin.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema baru HGBT bertujuan memperkuat daya saing industri sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran negara.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$ 7 per MMBTU (million british thermal unit) dan untuk bahan baku sebesar US$ 6,5 per MMBTU,” kata Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (28/2/2025).

    Penetapan HGBT ini berdampak signifikan bagi daya saing industri dalam negeri, yang sebelumnya menerima harga gas bumi tertentu di kisaran US$ 6,75-7,75 per MMBTU. Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Dengan skema baru HGBT ini, pemerintah berharap sektor industri dapat lebih kompetitif di pasar global, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan perekonomian nasional. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan membuat harga produk dalam negeri lebih terjangkau bagi masyarakat.

  • Saleh Husin Ungkap 4 Kendala Usaha di Dalam Negeri, Mulai Harga Energi hingga Kepastian Berusaha – Halaman all

    Saleh Husin Ungkap 4 Kendala Usaha di Dalam Negeri, Mulai Harga Energi hingga Kepastian Berusaha – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri bidang Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan empat kendala dunia usaha di dalam negeri meskipun potensi berusaha terbuka lebar dengan adanya hilirisasi minyak dan gas bumi.

    Menurutnya, potensi hilirisari minyak dan gas bumi masih sangat terbuka lebar. Dari gas alam dapat dihilirisasi menjadi LNG, amoniak, CO2.

    Bahkan, hilirisasi methanol menjadi urea, amonium nitrat, soda ask, DME, acetic acid, biodiesel dan terus di-downstream menjadi melamine, NPK, fuel dan lain lain.

    “Saat ini masih ada beberapa kendala yang dialami dunia usaha didalam negeri yakni. Pertama, harga energi gas kita masih mahal jika dibandingkan dengan negara negara pesaing kita disekitar kawasan seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia,” kata Saleh dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kendala kedua kata Saleh, bahan baku industri kadang sulit didapat akibat kebijakan ego sektoral dan kalau dapat pun harga sudah tidak ekonomis lagi.

    Sedangkan ketiga, logistik cost yang masih mahal dan sektor industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar diperluas sehingga produknya dapat bersaing di pasar global.

    “Serta keempat adanya kepastian berusaha dikarenakan peraturan yang berubah ubah. Semua ini kami sampaikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah demi cintanya kepada Tanah Air agar target 8 persen yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo dapat tercapai,” ujarnya.

    Saleh menyampaikan, Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 142, 72 TSCF. Namun baru dimanfaatkan sebesar 5, 494 BBTUB, dimana 68,2 persen dari jumlah tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan 31,8 persen untuk pasar ekspor.

    Sementara produksi energi dari gas alam sebesar 10,1 persen dimana 71 persen melalui energi batubara dan sektor industrilah yang paling banyak mengkomsumsi energi diikuti sektor transportasi.

  • Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga gas industri di dalam negeri. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja industri nasional.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri di Tanah Air.

    “Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Agar keinginan bapak Presiden Prabowo Subianto guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka industri di Tanah Air harus tumbuh dan berkembang dan konstribusi terhadap PDB harus minimal 29%,” kata Saleh Husin saat menjadi pembicara dengan topik “Atmosfir dan Dukungan Dunia Usaha untuk Percepatan Hilirisasi Gas Alam, Jumat (21/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Saleh juga menyoroti sejumlah persoalan yang dapat menghambat kemajuan industri. Masalah pertama terkait harga energi gas yang masih mahal jika dibandingkan dengan negara negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

    Kedua, bahan baku industri kadang sulit didapat akibat kebijakan ego sektoral dan kalau dapat pun harga sudah tidak ekonomis lagi.

    Ketiga, biaya logistik Indonesia masih mahal dan sektor industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) perlu diperluas sehingga produknya dapat bersaing di pasar global.

    “Serta keempat adanya ketidakpastian berusaha dikarenakan peraturan yang berubah ubah. Semua ini kami sampaikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah demi cintanya kepada Tanah Air agar target 8% yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo dapat tercapai,” ujarnya.

    Saleh dalam paparannya juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 142,72 TSCF. Namun, dari total cadangan tersebut, yang dimanfaatkan baru 5,494 BBTUB, di mana 68,2% dari jumlah tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan 31,8% untuk pasar ekspor.

    Sementara produksi energi dari gas alam sebesar 10,1%, di mana 71% melalui energi batu bara dan sektor industrilah yang paling banyak mengomsumsi energi diikuti sektor transportasi.

    Saleh juga menyampaikan potensi hilirisari minyak dan gas bumi masih sangat terbuka lebar. Dari gas alam dapat dihilirisasi menjadi LNG, amoniak, CO2 dan methanol yang dihulu dan masih bisa dihilirisasi ke bawah menjadi urea, amonium nitrat, soda ask, DME, acetic acid, biodiesel dan terus di-downstream menjadi melamine, NPK, fuel dan lain lain sesuai produk industri yang akan dikembangkan.

  • Pramono Anung Janji Dukung Event Olahraga UI Mover On The Run Setiap Tahun

    Pramono Anung Janji Dukung Event Olahraga UI Mover On The Run Setiap Tahun

    loading…

    Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung janji dukung Mover On The Run 2024 yang diprakarsai oleh UI. Foto/istimewa

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta 2024-2029 terpilih, Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta akan mendorong event atau kegiatan olahraga yang melibatkan banyak warga, seperti Mover On The Run 2024 yang diprakarsai oleh Universitas Indonesia (UI).

    Pramono yang pertama kali mengikuti Mover On The Run 2024 UI ini, mengaku terkesan dengan lintasan atau trek yang cukup menantang, serta udara yang sangat bagus di kawasan tersebut.

    “Pokoknya saya akan betul-betul mendukung, mendorong, dan juga menjadikan momen-momen seperti ini acara yang akan diminati oleh warga Jakarta. Pasti saya kembali ikut serta, jika event Mover On The Run ini menjadi kalender tahunan UI,” ujar Pramono Anung, Senin (23/12/2024).

    Sementara itu, Ketua Panitia UI Movers On The Run 2024, Andra Daradjatun menyebut Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim, Menteri Perindustrian 2014-2016 Saleh Husin, Dekan UI FEB Teguh Dartanto, dan Wakil Dirut Bank Mandiri Alexandra Askandar juga mengikuti kegiatan tersebut.

    Andra menuturkan sedikitnya 650 lebih peserta terdaftar ikut berpartisipasi dalam Movers On The Run 2024 yang dibagi dalam dua kategori, yakni 5 KM dan 10 KM.

    “Ahamdulillah, Mas Pramono Anung juga menjadi pengibar bendera start untuk kategori 10K dan Alexandra Askandar mengibarkan bendera start kategori 5K,” kata Andra kepada wartawan Minggu (22/12/2024).

    Selain menjadi ajang olahraga bagi masyarakat, UI Movers On The Run 2024 juga dilakukan sebagai ajang charity run untuk penggalangan dana yang akan didonasikan ke Yayasan Kanker Indonesia.

    “Insyaallah UI Movers On The Run 2024 dapat memberi banyak manfaat bagi masyarakat dan rencananya, tahun depan kita bisa lebih besar lagi dan diikuti lebih banyak rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat umum,” pungkas Andra

    (cip)