Tag: Saleh Husin

  • Sinar Mas kirim pegawai untuk ikut pelatihan militer Komcad

    Sinar Mas kirim pegawai untuk ikut pelatihan militer Komcad

    Jakarta (ANTARA) – Sinar Mas mengirimkan 500 pegawainya untuk mengikuti pelatihan dasar militer dan bergabung dalam Komponen Cadangan Matra Darat (Komcad) sebagai komitmen untuk turut menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa.

    “Komitmen ini menjadi bentuk dukungan kami atas upaya pemerintah membawa Indonesia semakin kuat serta maju melalui kesiapan dan keikhlasan dalam membela, menjaga keamanan serta keutuhan NKRI,” kata Managing Director Sinar Mas Ferry Salman dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan.

    Ferry berharap ke-500 karyawan yang mendapatkan pendidikan serta pelatihan dasar kemiliteran selama satu setengah bulan tidak merasa terbebani dengan penugasan berbeda dengan yang biasa mereka jumpai sebelumnya di ranah korporasi.

    Menurut dia, masa latihan bisa menjadi kesempatan untuk berkontribusi menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa, sekaligus menempa diri dalam beradaptasi di lingkungan yang berbeda.

    “Karena aktivitas dunia usaha pun membutuhkan sosok yang tangguh dan adaptif. Sehingga, pada saat menghadapi, misalnya, suatu permasalahan di dalam operasionalnya mereka mempunyai daya juang yang baik untuk menghadapinya,” ujar Ferry.

    Komcad merupakan komponen pertahanan negara yang beranggotakan warga yang memenuhi syarat, dan secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan dasar militer.

    Nantinya, bila dibutuhkan mereka akan terlibat menjadi pengganda kekuatan TNI guna memperkuat pertahanan negara.

    Direktur Jenderal Pothan Kemhan Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto berharap kerja sama ini bisa jadi contoh baik bagi perusahaan lain untuk turut menjaga NKRI.

    “Harapannya penandatanganan kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di negeri ini yang memiliki banyak karyawan untuk turut berperan selaku pilar dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Turut hadir dalam penandatanganan perjanjian kerja sama pimpinan usaha Sinar Mas yang mengikutsertakan sumber daya mereka dalam latihan dasar kemiliteran komponen cadangan, yakni Managing Director Sinar Mas Saleh Husin.

    Selanjutnya, Presiden Komisaris PT Arara Abadi Stanley Najoan, Wakil Presiden Direktur PT Indah Kiat Pulp and Paper Suhendra Wiriadinata, Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata dan Direktur PT Bumi Serpong Damai (BSD) Tbk Syukur Lawigena.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Perkuat Pertahanan Nasional, Sinar Mas Dukung Penuh Komponen Cadangan – Halaman all

    Perkuat Pertahanan Nasional, Sinar Mas Dukung Penuh Komponen Cadangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wujud nyata ketulusan dukungan terhadap negara melatari komitmen Sinar Mas menugaskan sumber daya miliknya untuk bergabung ke dalam Komponen Cadangan Matra Darat.

    “Komitmen ini menjadi bentuk dukungan kami atas upaya pemerintah membawa Indonesia semakin kuat serta maju melalui kesiapan dan keikhlasan dalam membela, menjaga keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman disela penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, di Jakarta.

    Dirinya berharap ke-500 insan Sinar Mas yang mendapatkan pendidikan serta pelatihan dasar kemiliteran selama satu setengah bulan nanti, tidak merasa terbebani dengan penugasan berbeda dengan yang biasa mereka jumpai sebelumnya di ranah korporasi.

    “Menjadikan masa latihan sebagai kesempatan untuk berkontribusi menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa, sekaligus menempa diri dalam beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Karena pada dasarnya, aktivitas dunia usaha pun membutuhkan sosok yang tangguh dan adaptif. Sehingga, pada saat menghadapi misalnya suatu permasalahan di dalam operasionalnya mereka mempunyai daya juang yang baik untuk menghadapinya,” ujar Ferry.

    PENANDATANGANAN KERJA SAMA – Penandatanganan perjanjian kerja sama Sinar Mas dengan Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan, di Jakarta.

    Direktur Jenderal Pothan Kemhan, Mayor Jenderal TNI Piek Budyakto menyampaikan terima kasihnya atas peran serta Sinar Mas. “Harapannya penandatanganan kerja sama ini dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain di negeri ini yang memiliki banyak karyawan untuk turut berperan selaku pilar dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

    Turut hadir di sana, para pimpinan pilar usaha Sinar Mas yang mengikutsertakan sumber daya mereka dalam latihan dasar kemiliteran komponen cadangan, yakni Managing Director Sinar Mas, Saleh Husin,  Presiden Komisaris PT. Arara Abadi, Stanley Najoan, Wakil Presiden Direktur PT. Indah Kiat Pulp and Paper, Suhendra Wiriadinata, Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dony Martadisata, dan Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk, Syukur Lawigena.

    Komcad merupakan komponen pertahanan negara yang beranggotakan warga yang memenuhi syarat, dan secara sukarela mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan dasar militer. Nantinya, bila dibutuhkan mereka akan terlibat menjadi pengganda kekuatan TNI guna memperkuat pertahanan negara.

  • Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Kadin Minta Iklim Investasi RI Lebih Ramah Investor, Tarik Relokasi Pabrik

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai peluang untuk menarik investor merelokasi bisnis sektor manufaktur ke Indonesia masih terbuka lebar di tengah ketidakpastian imbas perang tarif global. 

    Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan prospek penanaman modal asing (PMA) tetap terbuka luas, utamanya bagi sektor strategis seperti manufaktur di bidang elektronik, otomotif, hingga tekstil. 

    “Namun, untuk benar-benar menjadi tujuan utama relokasi industri, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (6/5/2025).

    Saleh menuturkan terdapat beberapa langkah kunci agar Indonesia dapat menangkap peluang relokasi pabrik dari sejumlah negara yang terkena tarif tinggi resiprokal dari AS. 

    Pertama, Indonesia disebut harus segera melakukan penyederhanaan birokrasi perizinan dan kepastian hukum investasi. Kedua, penguatan infrastruktur dari sisi logistik, kawasan industri, pelabuhan. 

    Ketiga, menjamin ketersediaan tenaga kerja terampil dan fleksibilitas ketenagakerjaan,m. Terakhir, konsistensi dan sinergi kebijakan pusat-daerah, serta jaminan gangguan keamanan disekitar lokasi pabrik. 

    “Jika reformasi struktural yang dijanjikan dalam UU Cipta Kerja dan transformasi kelembagaan bisa direalisasikan secara konsisten, PMA berpotensi tumbuh lebih besar,” kata Saleh.  

    Adapun, merujuk pada data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi porsi PMA pada kuartal I/2025 mencapai Rp 230,4 triliun. Sementara PMDN mencapai angka Rp 234,8 triliun. Biasanya, porsi realisasi dari PMA lebih besar dibandingkan PMDN.

    Namun, kondisi tersebut tidak berarti realisasi investasi PMA menyusut. Sebab, pertumbuhan kinerja PMDN mengalami peningkatan yang cukup pesat.

    Capaian nilai investasi PMDN di kuartal I-2025 mengalami peningkatan 19,1% jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya dan pertumbuhan PMA pada periode kali ini hanya berada di angka 12,7%.

    “Pertumbuhan investasi dapat dikatakan cukup inklusif karena disertai dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, yaitu diperkirakan mencapai 594.104 orang atau meningkat sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya,” tuturnya. 

    Kendati demikian, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mengungkap biang kerok mandeknya rencana relokasi pabrik dan investasi sektor tekstil dan produk tekstil(TPT) dari China ke Indonesia.

    APSyFI menyebut kendala relokasi pabrik dan investasi sektor TPT dari China ke Indonesia utamanya diadang masalah perizinan birokrasi. 

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan potensi peningkatan investasi TPT ke dalam negeri sangat besar dari China imbas perang tarif antara negara tersebut dengan AS. 

    “Namun investasi ini terkendala perizinan akibat dipermainkan oknum birokrasi, jadi masalah utamanya adalah birokrasi yang kotor,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Senin (24/3/2025). 

    Dia menerangkan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai negara potensial untuk ditanami modal perusahaan asal China yang kabur demi terhindar dari tarif bea masuk tinggi ke AS.

  • Video: Premanisme – Regulasi Tak Pasti, Hambat Investai ke Industri RI

    Video: Premanisme – Regulasi Tak Pasti, Hambat Investai ke Industri RI

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Perindustrian RI 2014-2016, Saleh Husin menilai posisi tawar Indonesia di Negosiasi tarif impor Amerika Serikat.

    Saleh menyebutkan Indonesia memiliki ketergantungan impor produk dari AS seperti kedelai hingga gandum termasuk menambah impor kapas. Namun harus dipastikan AS juga memberikan ruang bagi masuknya produk RI seperti tekstil dan alas kaki ke pasar Negeri Paman Sam.

    Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong perbaikan iklim investasi dalam negeri dengan mengatasi persoalan regulasi untuk memberikan kepastian berusaha serta kemudahan bahan baku dan memberikan jaminan keamanan di sekitar pabrik.

    Selain itu Saleh juga berharap pelonggaran TKDN juga harus mempertimbangkan efeknya bagi industri dalam negeri. Lalu seperti apa upaya dan tantangan menarik investasi industri dalam negeri di tengah perang dagang hingga ancaman meluasnya impor barang illegal di Indonesia? ? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Menteri Perindustrian RI 2014-2016, Saleh Husin dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Senin, 28/04/2025)

  • Pengusaha Was-Was, Peredaran Rokok Ilegal Makin Memprihatinkan – Page 3

    Pengusaha Was-Was, Peredaran Rokok Ilegal Makin Memprihatinkan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wacana kebijakan kemasan polos untuk produk tembakau kembali menjadi perhatian dan menimbulkan beragam catatan dari berbagai kalangan. Salah satu kekhawatiran yang mencuat adalah potensi sulitnya membedakan produk legal di pasaran, yang secara tidak langsung bisa membuka celah bagi maraknya peredaran rokok ilegal.

    Jika hal ini terjadi, pengawasan di lapangan bisa menjadi semakin kompleks, sehingga tujuan awal kebijakan untuk menekan konsumsi justru sulit tercapai.

    Pengalaman di sejumlah negara pun memberikan gambaran yang patut menjadi pertimbangan. Di Australia, kebijakan kemasan polos tidak menunjukkan dampak signifikan dalam menurunkan jumlah perokok muda, sementara peredaran rokok ilegal justru meningkat tajam dari 182 ton pada 2014 menjadi 381 ton pada 2017.

    Kondisi serupa juga terlihat di Prancis dimana penjualan rokok naik 3% pada tahun pertama penerapan, sementara di Inggris prevalensi perokok hanya turun 0,4% dalam 3 tahun (ONS, 2020). Jika diterapkan tanpa kesiapan menyeluruh, Indonesia berisiko mengalami dampak serupa, yang tidak hanya merugikan melemahkan posisikonsumen, tetapi juga memperlemah posisi industri legal di pasar, namun juga berpotensi berdampak negatif bagi konsumen.

    Di Indonesia, tantangan terkait rokok ilegal juga terus menjadi perhatian, terlebih di tengah wacana kebijakan kemasan polos. Data terbaru dari Indodata Research Center mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rokok ilegal melonjak hingga 46,95%, dengan potensi kerugian penerimaan negara yang diperkirakan bisa mencapai Rp 96 triliun per tahun.

    Dalam situasi ini, kebijakan penghilangan identitas merek dikhawatirkan justru memperbesar ruang peredaran produk ilegal di pasar yang sulit dibedakan dari produk resmi.

    Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian, Saleh Husin menegaskan bahwa produsen rokok ilegal berpotensi memanfaatkan kebijakan kemasan polos untuk memperluas peredaran produknya di pasar, sebab desain kemasan yang seragam membuat produk ilegal semakin sulit dibedakan dari produk legal.

    Di sisi lain, konsumen juga akan kesulitan mengenali ciri khas produk yang biasa mereka pilih, sehingga membuka ruang yang lebih lebar bagi produk tiruan beredar tanpa terdeteksi.

    “Produsen rokok ilegal dapat dengan mudah menjual produk mereka di pasaran dan mengancam eksistensi produsen rokok legal. Padahal Industri tembakau di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan cukai negara. Pada tahun 2024, IHT telah menyumbang Rp 216,9 triliun melalui cukai hasil tembakau (CHT),” ungkap Saleh dikutip Minggu (27/4/2025).

     

  • Dampak Kemasan Polos, KADIN Ingatkan Potensi Maraknya Rokok Ilegal – Halaman all

    Dampak Kemasan Polos, KADIN Ingatkan Potensi Maraknya Rokok Ilegal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Perindustrian, Saleh Husin menegaskan bahwa produsen rokok ilegal berpotensi memanfaatkan kebijakan kemasan polos untuk memperluas peredaran produknya di pasar. 

    Desain kemasan yang seragam membuat produk ilegal semakin sulit dibedakan dari produk legal. 

    Di sisi lain, konsumen juga akan kesulitan mengenali ciri khas produk yang biasa mereka pilih, sehingga membuka ruang yang lebih lebar bagi produk tiruan beredar tanpa terdeteksi.

    “Produsen rokok ilegal dapat dengan mudah menjual produk mereka di pasaran dan mengancam eksistensi produsen rokok legal,” ujar Saleh melalui keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    “Padahal Industri tembakau di Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam pendapatan cukai negara. Pada tahun 2024, IHT telah menyumbang Rp 216,9 triliun melalui cukai hasil tembakau (CHT),” tambah Saleh.

    Lebih jauh, Saleh mengingatkan bahwa persoalan ini tidak berhenti hanya pada pengawasan produk semata, namun juga akan memicu dampak lanjutan dalam peta persaingan pasar. 

    Produk rokok ilegal, yang dijual tanpa beban cukai dan pajak, jelas memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan produk legal. 

    Dalam situasi tren peralihan konsumen ke produk berharga lebih rendah (downtrading) yang makin kuat, kondisi ini bisa mempercepat pergeseran pangsa pasar ke produk ilegal. 

    Menurut Saleh, segmen industri kecil sangat mengandalkan identitas merek dan kemasan sebagai kekuatan diferensiasi. 

    “Situasi ini berpotensi mematikan keberlangsungan bisnis mereka, karena mereka tidak memiliki kapasitas modal seperti pelaku besar untuk bertahan,” jelas Saleh.

    Kondisi ini juga diperkuat oleh temuan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang mencatat, Indonesia berisiko kehilangan pendapatan negara lebih dari Rp300 triliun jika kebijakan kemasan polos tetap diterapkan. 

    Tak hanya itu, potensi kebocoran fiskal akibat lemahnya pengawasan juga diperkirakan akan menggerus penerimaan perpajakan hingga Rp106,6 triliun. 

  • Saleh Husin, Budi Karya dan Aviliani Ngabuburit Jalan Sore Cari Takjil di Benhil – Halaman all

    Saleh Husin, Budi Karya dan Aviliani Ngabuburit Jalan Sore Cari Takjil di Benhil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jalanan ibu kota mulai lengang ditinggal warga mudik Lebaran ke kampung halaman.

    Kenikmatan ini turut dirasakan oleh mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin, mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pengamat ekonomi sekaligus bankir Aviliani.

    Ada pula Ekonom Universitas Indonesia (UI) Prof. Ikhsan, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan kawan-kawan pemimpin redaksi (pemred) dari berbagai media.

    Mereka jalan sore menikmati lengangnya jalan-jalan kota Jakarta dipenghujung puasa ramadan.

    Diawali Saleh Husin dan kawan-kawannya melakukan olahraga sekaligus jalan kaki menyusuri rute dari Gelora Bung Karno (GBK) menuju pusat jajanan kuliner musiman khas berbuka puasa atau lebih dikenal war takjil di Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat pada Sabtu (29/3/25).

    “Kami bersama teman-teman sebelumnya memang sudah janjian untuk olahraga sore bersama sambil ngabuburit dengan titik kumpulnya di parkir timur Senayan agar gampang dijangkau. Dari situ baru kami memulai olahraga jalan sore menuju stadion GBK sambil berputar dua kali putaran,” kata Saleh.

    “Nah dari situ baru kita melangkah menuju tempat war takjil Benhil yang viral tersebut sambil berfoto ria dispot-spot yang terlihat bagus, namun ketika sampai ditujuan ternyata warung takjil nya sudah tutup karena mereka mudik ke kampung halamannya. Jadi untuk menutup kekecewaan ya kita tetap foto dilokasinya di Benhil,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin.

    Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terlihat berbaur bersama menikmati jalan sore yang tanpa terasa sudah melangkah 7 kilometer. 

    Walau kecewa karena niat berburu takjilnya tidak kesampaian karena mereka sudah tutup, tapi olahraganya tetap dijalani jadi tubuh tetap fit dan sehat sambil menunggu waktu berbuka puasa.

    “Yang seru yaitu kita dapat berfoto ria di beberapa lokasi sepanjang perjalanan, kapan lagi bisa kita seperti ini berbaur bersama para sahabat dengan hati yang gembira dan enjoy,” ujar BKS sapaannya Budi Karya Sumadi.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh dua ekonom UI Aviliani maupun Prof Ikhsan serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo yang terus melangkah menunggu azan magrib berkumandang. 

    BERBURU TAKJIL – Momen Saleh Husin, Budi Karya dan Aviliani jalan sore dari GBK ke Benhil pada Minggu (30/3/2025) untuk berburu takjil, ternyata penjualnya sudah mudik Lebaran. (Istimewa)

    Tidak ketinggalan para pemimpin media seperti Primus Dorimulu, Maria Benyamin, Ratna Susilowati, Andi Mahyudin dan Aditya Laksamana serta seorang dokter paru yang selalu setia menemani rombongan berolahraga yaitu dr. Danche Theno. 

    “Jadi kita bisa bercerita dan konsultasi tentang pentingnya kesehatan buat tubuh kita, tambah Saleh Husin.

  • Cerita Saleh Husin dkk berburu takjil di Benhil

    Cerita Saleh Husin dkk berburu takjil di Benhil

    Jakarta (ANTARA) – Lengangnya suasana Jakarta dimanfaatkan oleh mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin untuk berolahraga sambil berburu makanan berbuka puasa (takjil) di Bendungan Hilir (Benhil) Jakarta Pusat pada Sabtu (29/3).

    Saleh Husin melakukan aktivitas sore hari itu bersama mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pengamat ekonomi sekaligus bankir Aviliani, ekonom Universitas Indonesia (UI) Prof. Ikhsan, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo dan kawan-kawan pemimpin redaksi (pemred) dari berbagai media.

    Saleh Husin dan kawan-kawan melakukan olahraga kemudian berjalan kaki menyusuri rute dari Gelora Bung Karno (GBK) menuju pusat jajanan kuliner musiman khas berbuka puasa atau lebih dikenal war takjil di Bendungan Hilir.

    “Kami bersama teman-teman sebelumnya memang sudah janjian untuk olahraga sore bersama sambil ngabuburit dengan titik kumpulnya di parkir timur Senayan agar gampang dijangkau. Dari situ baru kami memulai olahraga jalan sore menuju stadion GBK sambil berputar dua kali putaran,” kata Saleh dalam siaran pers, Sabtu.

    “Nah dari situ, kami melangkah menuju tempat war takjil Benhil yang viral tersebut sambil berfoto ria di spot-spot yang terlihat bagus, namun ketika sampai di tujuan ternyata warung takjil sudah tutup karena mereka harus mudik ke kampung halamannya. Jadi untuk menutup kekecewaan ya kita tetap foto di lokasinya di Benhil,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Saleh Husin.

    Mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga terlihat berbaur bersama menikmati jalan sore yang tanpa terasa sudah melangkah 7 kilometer. Walau kecewa karena niat berburu takjilnya tidak kesampaian karena mereka sudah tutup, namun olahraganya tetap dijalani agar tubuh tetap fit sambil menunggu waktu berbuka puasa.

    “Yang seru yaitu kita dapat berfoto ria di beberapa lokasi sepanjang perjalanan, kapan lagi bisa kita seperti ini berbaur bersama para sahabat dengan hati yang gembira dan enjoy,” ujar BKS sapaannya Budi Karya Sumadi.

    Hal yang sama juga dilakukan oleh dua ekonom UI Aviliani maupun Prof Ikhsan serta pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo yang terus melangkah menunggu azan magrib berkumandang.

    “Tidak ketinggalan para pemimpin media seperti Primus Dorimulu, Maria Benyamin, Andi Mahyudin dan Aditya Laksamana serta seorang dokter paru yang selalu setia menemani kita berolahraga yaitu dr. Danche Theno. Jadi kita bisa bercerita dan konsultasi tentang pentingnya kesehatan buat tubuh kita,” kata dia.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Al-Qur’an untuk Memakmurkan Masjid

    Sinar Mas dan APP Group Wakafkan Al-Qur’an untuk Memakmurkan Masjid

    Jakarta, Beritasatu.com – Sinar Mas bersama pilar usahanya, APP Group, terus berkontribusi dalam memakmurkan masjid melalui program wakaf Al-Qur’an. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung peran masjid sebagai pusat pendidikan dan literasi keislaman bagi masyarakat.

    “Melalui wakaf ini, kami ingin berkontribusi memakmurkan masjid agar lebih maksimal dalam mendukung pendidikan umat, khususnya melalui literasi dan pengamalan Al-Qur’an,” ujar Ketua Umum Yayasan Muslim Sinar Mas (YMSM) Saleh Husin seusai menyerahkan secara simbolis 1.000 mushaf Al-Qur’an kepada Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Dr Rahmat Hidayat.

    Acara ini turut disaksikan oleh Ketua Umum DMI HM Jusuf Kalla, serta ulama Prof Komaruddin Hidayat dalam kegiatan buka puasa Dewan Masjid Indonesia di gedung DMI, Jakarta Timur, Jumat (7/3/2025).

    Saleh yang juga menjabat sebagai managing director Sinar Mas menjelaskan, mushaf yang diwakafkan akan didistribusikan oleh DMI ke berbagai masjid yang membutuhkan.

    “Kami berharap inisiatif ini dapat membantu masyarakat dalam membangun literasi keimanan serta menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup,” tambahnya.

    Menariknya, mushaf yang diwakafkan dicetak menggunakan Quran paper (QPP), produk kertas premium Sinar Tech yang dikembangkan APP Group khusus untuk pencetakan kitab suci dan buku keagamaan.

    “Kami bangga bisa berwakaf menggunakan salah satu produk andalan kami,” ujarnya.

    Sejak 2008, Yayasan Muslim Sinar Mas telah menyalurkan 1,3 juta mushaf Al-Qur’an ke berbagai lembaga keagamaan, institusi pendidikan, komunitas, hingga kesatuan TNI-Polri di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil.

    Selain wakaf Al-Qur’an, APP Group juga memperluas kontribusinya dengan mendistribusikan lebih dari 200.000 buku panduan membaca Al-Qur’an (Juz Amma). Buku ini bertujuan untuk membantu anak-anak dalam belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sejak dini.

  • Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Berharap Geliat Sektor Industri Setelah Disembur Gas Murah

    Bisnis.com, JAKARTA — Geliat produksi dari tujuh sektor industri tengah dinantikan usai kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) kembali diperpanjang. Bahkan, periode kali ini gas murah tersebut berlaku untuk 5 tahun ke depan. 

    Kepastian kelanjutan HGBT tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 76.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 26 Februari 2025.

    Meski dilanjutkan, kali ini HGBT dibedakan berdasarkan pemanfaatan gas bumi sebagai bahan bakar sebesar US$7 per million british thermal unit (MMbtu) dan bahan baku US$6,5 per MMbtu. Pada periode sebelumnya, HGBT dipatok US$6 per MMbtu. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan HGBT tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 121 tahun 2020 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk lebih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Adapun manfaat bagi sektor industri telah memberikan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun pada 2020-2023. Dampak paling signifikan terlihat pada peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 triliun dan kenaikan penerimaan pajak Rp23,30 triliun. 

    Investasi juga terdongkrak mencapai Rp91,17 triliun, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin kuat.

    Selain itu, kebijakan ini membantu efisiensi anggaran dengan mengurangi subsidi pupuk hingga Rp4,94 triliun. Secara keseluruhan, HGBT telah memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor dan investasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

    “Ketentuan harga baru ini akan meningkatkan efisiensi biaya produksi industri dalam negeri serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Bahlil, beberapa waktu lalu. 

    Rencana Ekspansi Industri 

    Merespons kebijakan tersebut, Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) telah merencanakan ekspansi kapasitas produksi keramik nasional. Setidaknya terdapat 5 pemain yang akan meningkatkan produksinya dalam beberapa tahun ke depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pihaknya menyambut keberlanjutan HGBT yang diterapkan 5 tahun ke depan dengan melanjutkan ekspansi tahap kedua yang sebelumnya sempat tertahan lantaran menantikan stimulus.

    “Ya benar dari produsen lokal untuk yang ekspansi tahap kedua ini salah satunya Arwana Keramik [PT Arwana Citramulia Tbk], Platinum [PT Platinum Ceramics Industry], Pegasus [PT Pegasus Mitra Abadi], Kobin [PT Kobin Keramik Industri], Primarindo [PT Primarindo Argatile], dan lainnya,” kata Edy kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Kelima produsen keramik tersebut akan melakukan penambahan kapasitas produksi ubin keramik sebesar 45 juta meter persegi per tahun dengan total investasi sekitar Rp4 triliun. Investasi baru ini akan dilakukan sesegera mungkin dan akan menyerap 5.000 tenaga kerja baru dan ditargetkan rampung semester II/2026. 

    Sebelumnya, pada periode pemberian HGBT 2020-2024 pun produsen keramik juga terus berekspansi dengan menambah kapasitas produksi baru ubin keramik sekitar 90 juta meter persegi dan investasi 2 pabrik sanitary atau kloset dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan total keseluruhan berkisar Rp20 triliun – Rp23 triliun yang menyerap 15.000 tenaga kerja.

    Produsen keramik juga lebih percaya diri menjadi tuan rumah dalam negeri dan swasembada keramik dapat terwujud pada pertengahan tahun 2026 total kapasitas baru sebesar 120 juta meter persegi sehingga kapasitas terpasang menjadi 670 juta meter persegi. 

    “Ini sangat mumpuni untuk mensubstitusi keseluruhan angka impor keramik yang berkisar 70 juta-80 juta meter persegi per tahunnya,” terangnya.

    Terkait kenaikan HGBT periode ini yang dipatok US$7 per MMbtu dari sebelumnya US$6,5 per MMbtu, pihaknya mengaku tidak keberatan asalkan volume gas yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM juga diterapkan sesuai dengan kebutuhan industri tanpa ada pembatasan. 

    Dia wanti-wanti agar harga gas US$7 per MMbtu tidak diikuti dengan kebijakan pemasok gas negara yakni PT PGN Tbk yang sebelumnya diberlakukan pembatasan 45%-50% dengan pengenaan surcharge US$16,77 per MMbtu pada Januari-Maret 2025.

    Di sisi lain, Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan pelaku industri manufaktur optimistis dengan kebijakan perpanjangan gas murah periode 2025-2029 dapat meningkatkan daya saing, sekaligus mendongkrak produksi untuk ekspor. 

    Pada periode HGBT 2020-2024, investasi kaca lembaran juga disebut bergairah, terutama dari penanaman modal asing (PMA). Terdapat 2 investor kaca lembaran asal Korea yang menanamkan modal di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan investor asal China di Gresik. 

    “HGBT 2020 – 2024, menarik investor manufaktur dalam dan luar negeri. Satu pabrik kaca lembaran di Sidoarjo sudah selesai revitalisasi dg penambahan kapasitas pada awal tahun 2025,” kata Yustinus kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025). 

    Adapun, saat ini total kapasitas terpasang kaca lembaran tercatat menjadi sebanyak 2 juta ton per tahun atau meningkat dari sebelumnya 1,35 juta ton/tahun. 

    Kepastian Pasokan Gas

    Untuk meningkatkan ekspansi lebih banyak dari 7 industri, kepastian volume gas tanpa adanya Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT), sebagaimana diberlakukan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada periode sebelumnya. 

    “Realisasi pasokan volume HGBT 100% Kepmen, jangan terulang AGIT atau istilah apapun dari PGN yang tidak melaksanakan 100% volume Kepmen. Dengan tidak ada pengurangan volume HGBT oleh PGN, maka industri pasti mampu menyerap kenaikan HGBT US$0,5 per MMbtu, semula US$6,5 per MMbtu menjadi US$7 per MMbtu,” jelasnya.

    Senada, Indonesia Rubber Glove Manufacturer Association (IRGMA) juga mengungkap kepastian volume gas industri dapat menjadi jaminan bagi industri untuk meningkatkan kapasitas produksi. 

    Ketua Umum IRGMA, Rudy Ramadhan mengatakan selama ini yang masih menjadi penghambat kebijakan HGBT yakni permasalahan kondisi pasokan gas untuk wilayah barat Jawa dan bagian utara Sumatra yang dikenakan pembatasan volume pemakaian gas. 

    Adapun, AGIT untuk bagian barat Jawa dikenakan batasan pemakaian 54% dari volume kontrak, jika lebih dari pemakaian maka akan dikenakan harga regasifikasi US$16,77 per MMbtu. Sementara itu, untuk wilayah utara Sumatra yang pasokan gasnya dari LNG praktis cukup berat dengan pembatasan 7% dari volume kontrak dan harga LNG US$18,33 per MMbtu.  

    “Jadi bagaimana kita bisa buat rencana penambahan investasi bila infrastruktur energi tidak ada dan mahal, untuk bertahan hidup saja sudah cukup,” ujarnya. 

    Kendati demikian, pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah melanjutkan kebijakan HGBT untuk industri sarung tangan karet sehingga menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan daya saing. 

    “Industri sarung tangan karet identik dengan industri kesehatan dan yakin insentif berupa HGBT untuk bisa mengangkat kinerja industri sarung tangan karet seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia sebesar 20%, hal ini bisa dilihat dari data ekspor sarung tangan 2024 yang naik 44,5 juta kg dari 34 juta kg di tahun 2023,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, industri sarung tangan karet juga mengaku optimistis untuk meningkatkan kembali kinerjanya akibat penurunan permintaan sarung tangan global, fluktuasi harga komoditas karet, dan kebijakan EUDR untuk pasar ekspor ke Eropa. 

    Dampak Kinerja Manufaktur

    Lebih jauh, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai kebijakan HGBT dapat membantu efisiensi beban produksi serta memperkuat daya saing industri nasional. 

    “Untuk itu kedepan kami sangat berharap agar industri penerima manfaat HGBT ini harus diperluas ke sektor industri lain yang terdampak biaya energi tinggi dan yang berorientasi ekspor misal makanan minuman, pulp kertas, kimia, farmasi dan tekstil,” kata Saleh, Minggu (2/3/2025).

    Menurut dia, program tersebut menjadi stimulus bagi industri untuk mendongkrak kinerja pertumbuhan ke angka 10% untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%. 

    “Maka dari itu salah satu caranya ya industri dalam negeri harus tumbuh paling tidak 10%. Nah memang saat ini kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional baru 19% padahal seharusnya minimal harus diatas 29%,” jelasnya.