Xcloud.id

Tag: Saleh Husin

  • Dunia Usaha Sebut IP-CEPA Diversifikasi Ekspor RI di Tengah Ketidakpastian Global

    Dunia Usaha Sebut IP-CEPA Diversifikasi Ekspor RI di Tengah Ketidakpastian Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut penandatangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia—Peru (Indonesia—Peru CEPA/IP—CEPA) akan mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia di tengah ketidakpastian global. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Perindustrian Saleh Husin mengatakan perjanjian ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekspor Indonesia, khususnya ke negara nontradisional sebagai salah satu upaya diversifikasi pasar ekspor di era ketidakpastian global akibat kondisi geopolitik saat ini.

    “Kadin bidang Perindustrian memandang penandatanganan IP—CEPA sebagai peluang strategis untuk memperluas akses pasar produk nasional ke kawasan Amerika Latin, khususnya Peru,” kata Saleh kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

    Menurut Saleh, dengan adanya IP—CEPA maka akan meningkatkan akses pasar Indonesia melalui penghapusan hambatan tarif dan nontariff terhadap sebagian besar produk kedua negara.

    “Kesepakatan ini juga memperluas ruang kerja sama di berbagai sektor, mulai dari pangan, energi, pertambangan, perikanan, hingga pertahanan, serta memperkuat posisi Indonesia menuju keanggotaan Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pasific Partnership [CPTPP],” sambungnya.

    Adapun, Saleh menyebut beberapa ekspor utama Indonesia ke Peru diharapkan semakin meningkat nilai ekspornya di antaranya seperti kendaraan bermotor, alas kaki, minyak sawit, biodiesel, serta kertas dan karton.

    Kadin bidang Perindustrian menilai, agar perjanjian ini berjalan efektif dan memberi manfaat maksimal, dunia usaha akan mendorong pemerintah untuk memastikan pemanfaatan akses pasar disertai peningkatan volume dan nilai ekspor.

    Serta, sambung dia, memfasilitasi transfer teknologi untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang mendukung hubungan perdagangan berkelanjutan antara Indonesia dan Peru.

    Aktivitas ekspor-impor di pelabuhan

    Selain itu, Saleh menambahkan, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan asosiasi industri dalam mensosialisasikan implementasi IP—CEPA agar manfaat IP—CEPA dapat dioptimalkan oleh para pelaku industri.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai Peru bisa menjadi gerbang ekspor produk manufaktur Indonesia ke Amerika Latin usai Presiden Prabowo Subianto meneken IP—CEPA.

    Apalagi, Faisal menyebut bahwa selama ini Indonesia dengan Peru mencatatkan surplus perdagangan. Dia mengungkap mayoritas Indonesia mengekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi, seperti otomotif ke Peru. Selain produk manufaktur, Indonesia juga mengekspor produk alas kaki ke Peru.

    Oleh karenanya, Faisal menyatakan pemerintah harus menghitung secara matang produk apa saja yang akan diekspor ke Peru. Harapannya, dengan adanya IP—CEPA, Indonesia bisa melakukan penetrasi pasar yang lebih luas.

    “Bahkan kalau bisa Peru menjadi hub bagi masuknya barang-barang manufaktur Indonesia, khususnya ke Amerika Latin, jadi melalui Peru,” kata Faisal kepada Bisnis.

    Faisal mengatakan kesepakatan dagang CEPA bukan hanya sekadar perdagangan barang, melainkan lebih luas, yakni mulai dari jasa, investasi, hingga nontariff measure. Sehingga, sambung dia, pemerintah mengidentifikasi produk apa yang akan diekspor, hambatan,  perdagangan jasa, hingga sasaran investasi.

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo menyatakan perjanjian penandatanganan IP—CEPA akan memperluas akses pasar dan meningkatkan perdagangan Indonesia dan Peru.

    Adapun, perjanjian IP—CEPA berhasil rampung dalam 14 bulan, lebih cepat dari perundingan perjanjian dagang umumnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

    Melalui IP—CEPA, kedua negara sepakat akan bekerja sama di sektor pangan, pertambangan, transisi energi, perikanan, serta pertahanan.

    “Kita sepakat kerja sama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, juga di bidang pertahanan,” ujar Prabowo dalam Pernyataan Pers Bersama Presiden Prabowo dan Presiden Dina Boluarte, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (11/8/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Peru Dina Boluarte mengatakan Indonesia menjadi mitra penting Peru di kawasan Asia Tenggara.

    “Perdagangan bilateral kita memiliki dinamika dan potensi yang luas menjadikan Indonesia negara mitra dagang terbesar keenam Peru di Asia,” ujar Boluarte.

    Boluarte menuturkan saat IP—CEPA berlaku, maka perjanjian ini akan semakin memperkuat hubungan ekonomi perdagangan, mendorong pertukaran barang, dan menjadi dasar perjanjian masa depan di bidang investasi, jasa, serta perdagangan elektronik.

    Ke depan, Boluarte mengungkap blueberry asal Peru akan masuk ke pasar Tanah Air. Hal ini mengingat Peru telah menjadi salah satu pengekspor utama buah segar dan superfood di dunia, seperti quinoa, matcha, chia, dan blueberry.

  • Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

    Retret Kadin 2025, Pengusaha Bakal Naik Pesawat Hercules

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Anindya Novyan Bakrie menyatakan sebanyak 200 peserta retret Kadin akan menggunakan pesawat Hercules sebagai kendaraan mengikuti Retret Kadin 2025.

    Untuk diketahui, Kadin se-Indonesia akan menggelar retret selama empat hari di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, terhitung sejak Jumat (8/8/2025) hingga Minggu (10/8/2025).

    Anin mengaku ini merupakan kali pertama naik pesawat Hercules. Begitu pula dengan beberapa anggota Kadin.

    “Bahkan ada sedikit dramanya, besok itu kita naik Hercules. Sudah ada yang pernah naik Hercules? Wah luar biasa naik Hercules. Beberapa ya [sudah pernah naik Hercules]? Saya belum pernah [naik Hercules],” kata Anin dalam Rapat Konsolidasi Kadin Indonesia Jelang Retret Kadin 2025 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

    Kendati begitu, Anin mengungkap ada cerita di balik Hercules yang bakal menjadi kendaraan bagi 200 peserta retret Kadin 2025 ini.

    Dia menyebut, pihaknya sempat kesulitan dalam menyewa Hercules, meski Kadin merupakan anggota yang terdiri dari para pengusaha.

    “Jadi ada ceritanya, untung orang-orang kayak kita-kita nih pengusaha naik Hercules, mau nyewa [Hercules] pun belum tentu dapat. Belum tentu dapat,” ujarnya.

    Pasalnya, Anin menjelaskan bahwa pesawat Hercules yang bakal disewa Kadin untuk acara Retret berdekatan dengan latihan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-80.

    “Kenapa? Karena hari Minggu itu ada acara Kopassus. Belum lagi ini adalah menuju 17 Agustus [2025]. Jadi banyak dipakai buat latihan, transportasi, dan lain-lain,” ujarnya.

    Akhirnya, Anin mengaku lega peserta retret Kadin 2025 bisa menaiki pesawat Hercules berbekal jaringan antarpengurus.

    Namun setelahnya, dirinya mendapat kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar agenda retret Kadin 2025 dilakukan pada 8 Agustus 2025. Alhasil, Kadin kembali melakukan negosiasi untuk menyewa 2 Hercules.

    “Bapak Presiden maunya tanggal 8-8, jadi 8 Agustus besok,” ujarnya.

    Untuk diketahui, para pengurus Kadin Indonesia terdiri atas ketua umum Kadin Indonesia, para wakil ketua umum koordinator (WKUK), para wakil ketua umum (WKU), para kepala badan (kabadan), para ketua umum Kadin provinsi, anggota luar biasa, pimpinan Dewan Penasihat, pimpinan Dewan Usaha, pimpinan Dewan Kehormatan, pimpinan Dewan Pertimbangan, dan Kadin Alumni Lemhanas.

    Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin, yang juga merupakan salah satu peserta retret, mengatakan diperlukan para pengusaha yang tangguh pascaadanya pembekalan dari kawah Lembah Tidar di tengah situasi ekonomi global yang masih bergejolak.

    “Buat saya pribadi, ini [retret] adalah nostalgia datang ke kawah candradimuka Lembah Tidar Akmil Magelang. Disiplin, tertib, dan teratur sudah menjadi ciri dan budaya setiap insan di dalam kawasan Akmil Magelang,” ujar Saleh kepada Bisnis, Selasa (5/8/2025).

    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan, sampai saat ini panitia masih menjadwalkan agar Presiden Prabowo Subianto hadir dalam retret.

    “Tentu kita semua peserta sangat berharap dan menanti kehadiran Bapak Presiden pada retret tersebut,” ujar Sarman kepada Bisnis.

    Dia mengatakan bahwa retret ini dibiayai secara gotong royong dan bersifat sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan para pimpinan dunia usaha, menyelaraskan visi Kadin dengan arah pembangunan nasional, menumbuhkan kesadaran kolektif, dan mendorong kontribusi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan dan ketahanan nasional.

    “Melalui retret ini tentu akan mampu meningkatkan semangat nasionalisme para pengusaha dan memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah berbagai isu-isu yang saat ini dihadapi oleh dunia usaha,” tutupnya.

  • Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

    Di Balik Arus Deras Impor Bahan Baku & Barang Modal, Sinyal Manufaktur Pulih?

    Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya impor bahan baku/penolong dan barang modal tidak melulu mencerminkan produktivitas industri manufaktur mulai pulih. Apalagi para pelaku usaha masih wait and see di tengah gejolak perdagangan global.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang modal pada Januari-Juni 2025 mencapai US$23 miliar atau melesat 20,90% (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$19,03 miliar. Adapun, impor barang modal yang naik signifikan yaitu mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85) serta kendaraan dan bagiannya (HS 87).

    Di samping itu, impor bahan baku penolong naik juga mengalami kenaikan 2,56% yoy menjadi US$82,75 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$80,69 miliar. Kenaikan impor bahan baku cukup besar pada logam mulia dan perhiasan atau permata (HS 71), kemudian kakao dan olahannya (HS 18) dan berbagai produk kimia (HS 38). 

    Namun, laju impor produktif untuk industri tersebut tak diiringi oleh ekspansi manufaktur. Data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia menunjukkan industri berada dalam fase kontraksi sepanjang April-Juli 2025. Indeks kinerja manufaktur Indonesia anjlok ke level 46,7 pada April 2025 dan masih berada di level kontraksi, yakni 49,2 pada Juli 2025.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontraksi PMI manufaktur yang terjadi selama 4 bulan terakhir mencerminkan adanya tekanan berlapis yang dihadapi industri. 

    “Peningkatan impor bahan baku dan barang modal tidak selalu mencerminkan ekspansi kapasitas produksi dalam jangka pendek,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025). 

    Menurutnya, kenaikan impor bahan baku dan barang modal dalam situasi saat ini bisa saja mengindikasikan bahwa sebagian pelaku usaha melakukan front-loading pembelian sebagai bentuk antisipasi terhadap fluktuasi nilai tukar dan potensi gangguan rantai pasok global.

    Tak hanya itu, kenaikan impor ini juga mengindikasikan adanya pembelian strategis untuk menjaga kontinuitas produksi. Namun, bukan dalam rangka perluasan kapasitas, melainkan untuk memenuhi permintaan yang sifatnya sporadis atau untuk menjaga inventory buffer.

    Di sisi lain, Saleh menerangkan bahwa investasi pada barang modal juga bisa menunjukkan adanya transformasi lini produksi. 

    “Misalnya untuk menyesuaikan dengan tuntutan sertifikasi TKDN atau orientasi green industry, yang belum langsung terefleksi dalam output PMI,” kata Saleh.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan, aktivitas pasar saat ini tengah melambat, di mana permintaan baru dari domestik maupun ekspor mengalami pelemahan. 

    Dia mengatakan, tak sedikit pengusaha yang melaporkan penundaan pesanan baru dari pasar. Kondisi ini mencerminkan turunnya kepercayaan masyarakat dan daya beli di pasar domestik yang tak kunjung pulih.

    Di samping itu, pasar ekspor juga belum bisa diandalkan karena gejolak perdagangan global yang terjadi. Alhasil, banyak perusahaan menahan ekspansi, mengurangi output, bahkan melakukan penyesuaian tenaga kerja.

    “Ini bukan sekadar karena faktor global semata, tapi juga karena biaya produksi yang masih sangat tinggi dari logistik, bahan baku impor, energi, hingga beban regulasi yang belum sepenuhnya efisien,” ujar Shinta.

    Untuk mengungkit kontribusi manufaktur terhadap nilai ekonomi nasional, Shinta menyebut terdapat dua langkah utama. Pertama, pemerintah perlu memberikan instrumen jangka pendek yakni stimulus untuk industri.

    Menurut dia, insentif dan perlindungan tidak cukup hanya bersifat normatif, maka perlu langkah afirmatif yang dapat yang langsung menyasar titik tekan pelaku industri, mulai dari biaya produksi, akses bahan baku, hingga kepastian regulasi.

    Kedua, penyelesaian yang sifatnya jangka menengah panjang, yaitu mengeliminasi berbagai bottleneck yang masih menciptakan high cost economy.

    “Kombinasi dari kedua hal ini sangat penting untuk mengembalikan daya saing sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” tuturnya.

    Pengusaha Waspadai Efek Tarif Trump

    Industri furnitur menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi mendalam pada kuartal II/2025. Sentimen geopolitik global, kebijakan tarif Trump, hingga pelemahan daya beli menjadi penekan industri padat karya ini.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan, pada kuartal I/2025, industri furnitur mampu tumbuh hingga 9,86% yoy. Namun, pada kuartal kedua pertumbuhan kinerja industri furnitur terhadap produk domestik bruto (PDB) turun jadi -0,05% yoy. 

    “Ya, data kontraksi -0,05% yoy pada kuartal II cukup sejalan dengan realitas di lapangan, setelah pertumbuhan yang relatif tinggi di kuartal I, industri mebel dan kerajinan mulai mengalami perlambatan signifikan,” kata Sobur kepada Bisnis, Rabu (6/8/2025). 

    Menurut Sobur, ketidakpastian geopolitik global yang menekan permintaan dari pasar utama ekspor seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Selain itu, penguatan dolar AS dan tekanan suku bunga tinggi juga berdampak pada penundaan pembelian furnitur, terutama di segmen menengah-atas.

    Di sisi lain, industri juga tengah waspada menghadapi sentimen kebijakan tarif Trump dan ancaman tambahan 10% terhadap produk dari negara non-FTA, termasuk Indonesia. Kondisi ini membuat buyer ragu-ragu mengambil posisi jangka panjang.

    Sementara itu, dalam negeri, tingginya UMR dan biaya logistik juga menggerus daya saing, terutama bagi pelaku padat karya dan UKM.

    “Dengan kata lain, kuartal II adalah periode tahan napas bagi banyak pelaku industri yang masih menunggu kepastian pasar dan kebijakan,” jelasnya. 

    Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja pertumbuhan industri furnitur juga kontraksi -0,66% yoy pada kuartal II/2024 dan tumbuh 1,66% yoy pada kuartal I/2024. 

    Tren perlambatan ini membuat pelaku usaha memasang target pertumbuhan flat atau tumbuh tipis di bawah 2% yoy sepanjang tahun ini. 

    Target pertumbuhan itu pun dapat tercapai jika permintaan global tidak anjlok dan pemerintah memberi dukungan nyata dalam bentuk negosiasi tarif ekspor ke AS. 

    Selain itu, perlu adanya dorongan pembukaan pasar baru melalui perjanjian dagang seperti IEU–CEPA atau perluasan akses ke Timur Tengah, India, dan Afrika.

    “Namun, jika tarif Trump jadi diberlakukan penuh dan tidak ada intervensi konkret dari pemerintah, pertumbuhan bisa negatif di akhir tahun,” tuturnya. 

    Sebab, AS adalah pasar utama dengan pangsa 54%. Dia menilai tekanan margin akan terlalu besar bagi banyak eksportir furnitur untuk bertahan tanpa relokasi atau insentif.

    Optimisme Pemerintah

    Pemerintah optimistis laju impor barang modal dan bahan baku pada kuartal II/2025 dapat menjadi sinyal positif pemulihan industri manufaktur pada semester II/2025. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap bahwa impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh 12,17% pada kuartal II/2025 dapat memperkuat produksi manufaktur pada periode berikutnya.

    “Impor tumbuh tinggi 12,17% terutama untuk bahan baku dan barang modal. Ini memberikan optimisme impor ini akan mendukung pertumbuhan manufaktur pada kuartal selanjutnya,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2025, Selasa (5/8/2025).

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa dalam merespons kebijakan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat (AS), Kementerian Perdagangan telah menyiapkan serangkaian strategi untuk melindungi pasar dalam negeri sekaligus memperkuat posisi ekspor Indonesia di pasar global.

    Strategi ini sekaligus bertujuan menjaga keberlanjutan industri nasional serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di tengah dinamika perdagangan internasional.

    Langkah-langkah yang ditempuh, antara lain intensifikasi perundingan dan diplomasi dengan AS, penataan kebijakan perdagangan, pengamanan pasar dalam negeri dan keberlanjutan industri nasional, serta optimalisasi kebijakan instrumen seperti bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dan bea masuk anti-dumping (BMAD).

    Langkah lainnya, yaitu perluasan pasar ekspor melalui percepatan perundingan dagang dan promosi ekspor, serta peningkatan diplomasi perdagangan regional dan multilateral.

    “Tahun ini, sudah banyak terselesaikan perjanjian dagang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pasar Afrika. Mudah-mudahan, paling tidak, tahun ini sudah mulai pendekatan-pendekatan ke negara Afrika,” ujar Budi, dikutip dari siaran pers.

  • Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Jurus Jaga Laju Pertumbuhan Ekonomi 5% Ala Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 yang mencapai 5,12% (year-on-year/yoy) dapat memicu optimisme dunia usaha. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5% secara tahunan tampak realistis. Namun, harus dibarengi dengan sejumlah langkah strategis. 

    “Untuk menjaganya hingga akhir tahun, dibutuhkan konsistensi dalam menjaga stabilitas harga, mempercepat realisasi belanja pemerintah,” kata Saleh kepada Bisnis, Selasa (5/8/2024). 

    Tak hanya itu, pemerintah juga mesti memastikan kelancaran arus barang dan logistik, terutama menjelang akhir tahun yang biasanya merupakan momentum peningkatan aktivitas ekonomi.

    Menurut Saleh, pertumbuhan ekonomi ini juga menunjukkan adanya resiliensi struktural dan ketahanan sektor-sektor utama. Meskipun, permintaan domestik belum sepenuhnya pulih yang terlihat dari konsumsi rumah tangga di bawah rata-rata historis dan konsumsi pemerintah yang terkontraksi. 

    Untuk itu, dia menyebut, pelaku usaha membutuhkan dukungan kebijakan yang konkret dan tepat sasaran. Pertama, kepastian dan simplifikasi regulasi, terutama yang berkaitan dengan investasi, perizinan, dan pengadaan. 

    “Kepastian ini krusial untuk mendorong keputusan ekspansi atau produksi jangka pendek,” imbuhnya. 

    Kedua, stimulasi permintaan domestik, baik melalui percepatan program bantuan sosial, insentif fiskal untuk kelompok menengah-bawah, maupun penguatan belanja pemerintah yang bersifat produktif dan berorientasi ke dalam negeri. 

    Ketiga, akses pembiayaan yang lebih murah dan fleksibel, khususnya bagi sektor UMKM dan sektor padat karya yang menjadi motor pemulihan konsumsi dan tenaga kerja. 

    Keempat, peningkatan konektivitas logistik dan rantai pasok, terutama untuk industri yang tergantung pada bahan baku impor atau pengiriman antarwilayah. 

    “Dengan ekosistem yang mendukung ini, pelaku usaha dapat memaksimalkan momentum pertumbuhan yang sudah mulai terbentuk sejak awal tahun,” jelasnya. 

  • Produk AS Bebas TKDN, Barang Lokal Bisa Kalah Saing di Proyek Pemerintah

    Produk AS Bebas TKDN, Barang Lokal Bisa Kalah Saing di Proyek Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti langkah pelonggaran kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) atas produk Amerika Serikat (AS) dapat berisiko memberikan kemudahan bagi produk impor dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kesepakatan Indonesia dan AS tersebut perlu dicermati. Sebab, pelonggaran ketentuan TKDN untuk produk dari AS dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi industri dalam negeri.

    “Ini berisiko menurunkan penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan pemerintah,” kata Saleh kepada Bisnis, Jumat (25/7/2025). 

    Selama ini, TKDN bertujuan untuk memberi ruang bagi industri dalam negeri untuk tumbuh dan meningkatkan daya saing. 

    Dia menilai tanpa kewajiban TKDN, produk AS bisa masuk dan berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan lebih mudah. 

    Produk AS dinilai dapat masuk tanpa harus memenuhi standar kandungan lokal sehingga menciptakan ketimpangan dalam persaingan. 

    Untuk menghadapi kondisi ini, Saleh mendorong pengusaha untuk melakukan peningkatan efisiensi dan inovasi di tingkat perusahaan agar mampu bersaing tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kualitas dan keunikan produk.

    “Memperkuat aliansi industri nasional, termasuk melalui konsolidasi usaha kecil-menengah agar memiliki daya tawar dan skala produksi yang lebih baik,” tuturnya.

    Tak hanya itu, dia juga mendukung advokasi kebijakan kepada pemerintah agar tetap ada insentif atau afirmasi untuk produk lokal. 

    “Termasuk mempertahankan kewajiban TKDN minimum bagi semua negara mitra dagang dalam proyek strategis nasional,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, hal ini tentunya perlu dikaji lebih lanjut, meskipun penurunan tarif bea masuk produk Indonesia ke AS menjadi 19% memang patut diapresiasi sebagai langkah positif dalam membuka akses pasar. 

    Namun, tanpa kewajiban kandungan lokal, produk impor dari AS yang masuk ke pasar domestik, terutama dalam skema pengadaan pemerintah, dapat bersaing langsung dengan produk dalam negeri yang selama ini berupaya memenuhi regulasi TKDN. 

    “Hal ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan dalam playing field antara pelaku usaha lokal dan asing,” jelasnya. 

    Di sisi lain, menurut Saleh, manfaat dari penurunan tarif AS belum tentu dapat dirasakan secara merata oleh seluruh sektor industri Indonesia, mengingat perbedaan kapasitas, kesiapan ekspor, dan struktur biaya antarsektor. 

    Oleh karena itu, Saleh menerangkan, meskipun secara diplomatik kesepakatan ini membuka peluang kerja sama yang lebih luas, secara strategis perlu dipastikan bahwa kebijakan semacam ini tidak mengurangi insentif bagi tumbuhnya industri nasional dan penguatan rantai pasok dalam negeri.

    “Dengan demikian, akan sangat penting bagi pemerintah untuk mengkaji kembali keseimbangan antara kepentingan ekspor dan keberlanjutan industri domestik, serta memastikan bahwa setiap pembukaan pasar disertai instrumen pendukung yang adil dan proporsional,” pungkasnya. 

    Pemberlakuan bea masuk 0% bagi produk dari AS ke Indonesia berpotensi menciptakan tekanan serius terhadap industri dalam negeri, terutama sektor yang bersaing langsung dengan produk-produk impor AS. 

    Dengan semakin murahnya harga produk impor di pasar domestik, industri lokal dapat kehilangan daya saing, khususnya jika belum memiliki efisiensi produksi yang tinggi atau skala ekonomi yang memadai. 

    Dalam jangka pendek, hal ini bisa menekan margin keuntungan, memperlambat pertumbuhan kapasitas produksi, bahkan mengancam kelangsungan usaha sektor-sektor padat karya. 

    Meskipun demikian, industri dalam negeri yang selama ini bergantung terhadap bahan baku dan barang modal dari AS akan diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih murah sehingga dapat menekan biaya produksi.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak semua kebijakan TKDN akan dihapus, sebagaimana pernyataan Gedung Putih atau pihak pemerintah AS. 

    Airlangga menyampaikan bahwa penghapusan TKDN akan dilakukan untuk beberapa sektor. Namun, dirinya enggan menjelaskan sektor apa saja yang akan dihapuskan.  

    “Enggak [dihapus seluruhnya TKDN], itu kan sektornya ada,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (23/7/2025).  

    Untuk diketahui, kebijakan TKDN memang sedari awal menjadi sorotan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

  • Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Celah Industri Manufaktur Tumbuh Meski Dibayangi Kontraksi 3 Bulan Beruntun

    Bisnis.com, JAKARTA — Industri manufaktur dinilai masih memiliki peluang untuk tumbuh positif ditengah bayang-bayang tekanan kebijakan tarif Trump hingga kondisi geopolitik. 

    Kendati tak dipungkiri, purchasing managers index (PMI) manufaktur pada Mei 2025 kembali terkontraksi di level 46,9 atau turun dari bulan sebelumnya 47,4. Kontraksi indeks produktivitas ini menurun sejak 3 bulan terakhir. 

    Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad menilai laju kontraksi produktivitas industri manufaktur tiga bulan beruntun disebabkan kondisi industri dan pasar dalam negeri yang tidak kondusif. 

    “PMI kita dalam tiga bulan terakir dibawah 50 artinya industri ini menggambarkan domestiknya punya problem yang jauh lebih besar dibandingkan kondisi eksternal,” kata Tauhid dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2025, Rabu (2/7/2025).

    Bahkan, dia menilai dampak dari situasi daya beli masyarakat yang lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek kebijakan tarif. Pihaknya mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola dan daya saing industri pengolahan dalam negeri.

    Tauhid juga menuturkan permintaan domestik saat ini relatif melemah ketimbang internasional. Kebijakan tarif Trump memang sempat memberikan dampak terhadap ekspor nonmigas yang menurun, tetapi kini mulai kembali normal. 

    “Namun, tetap diperlukan diversifikasi pasar, produk, jalur rantai pasok, relokasi industri hingga diversifikasi sumber energi megurangi ketidakpastian global dan domestik,” ujarnya. 

    Lebih lanjut, dia menerangkan industri manufaktur nasional juga masih dapat bertahan mengingat tarif yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32% atau lebih rendah dibandingkan dengan China, Vietnam, dan lainnya. 

    Optimisme industri juga masih terlihat dari impor bahan baku/penolong yang naik 3,65% (year-on-year/yoy) menjadi US$69,40 miliar pada Januari-Mei 2025 dibandingkan periode yang sama bulan sebelumnya US$66,96 miliar.

    Tak hanya itu, impor barang modal juga mengalami kenaikan 17,67% menjadi US$18,82 miliar pada Januari-Mei 2025 atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai US$15,99 miliar. Hal ini masih menunjukkan tingkat kepercayaan untuk aktivitas industri. 

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, Saleh Husin mengatakan penurunan PMI hingga ke level 46,9 menunjukkan permintaan barang manufaktur yang terus menurun dan perlu segera ditangani. 

    “Jangan sampai hal ini terjadi terus menerus sampai ke kuartal berikutnya akibatnya nanti pertumbuhan ekonomi yang diinginkan tidak bisa tercapai, kalau tidak diantisipasi dengan berbagai kebijakan ini akan sulit dan dampaknya kalau produktivitas turun maka akibatnya PHK,” tuturnya. 

    Di sisi lain, dia juga mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi penggunaan anggaran atau belanja negara ke arah yang lebih produktif dan berdampak besar bagi ekonomi. 

    “Belanja aggaran yang bisa menghasilkan efek domino dibanding belanja barang yang hanya penyusutan tidak menghasilkan apa-apa, akibatnya ekonomi kita tidak akan tumbuh,” pungkasnya. 

  • Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Deregulasi Impor Bisa Redam Tekanan Tarif Trump? Ini Kata Kadin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan ketentuan impor tak serta-merta dapat meredam dampak tekanan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

    Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, hal tersebut lantaran pelonggaran impor lebih ditujukan untuk memperlancar pasokan bahan baku industri dalam negeri. 

    “Secara langsung, tidak. Deregulasi impor tidak serta-merta meredam tekanan tarif dari AS karena sifatnya lebih menyentuh sisi input domestik,” kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian Saleh Husin kepada Bisnis, Senin (30/6/2025).

    Namun, Saleh tak memungkiri kebijakan pelonggaran impor secara tidak langsung bisa memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Menurutnya, jika pelaku industri mendapat bahan baku lebih murah dan cepat, maka harga dan kualitas produk ekspor bisa lebih kompetitif.

    Dia menekankan bahwa strategi merespons tekanan tarif dari AS harus lebih komprehensif, mencakup perundingan bilateral, diversifikasi pasar ekspor, dan percepatan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra lain seperti Uni Eropa agar Indonesia tidak terlalu bergantung kepada pasar AS.

    Terlepas dari kebijakan tarif Trump, Saleh menuturkan bahwa deregulasi ketentuan impor secara umum sejalan dengan kebutuhan sektor riil, terutama sektor industri pengolahan yang sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku dan barang modal.

    Terlebih, Saleh mengungkap pelaku industri menghadapi tantangan berupa kelangkaan pasokan, keterlambatan logistik, dan tingginya harga input dalam beberapa tahun terakhir.

    “Dengan pelonggaran aturan impor, kelancaran pasok bisa lebih terjamin, yang pada gilirannya mendukung produktivitas dan kontinuitas operasional,” ujarnya.

    Selain itu, Saleh menilai deregulasi ini berpotensi menggairahkan dunia usaha karena dapat menurunkan biaya produksi, mempercepat proses bisnis, dan memberikan fleksibilitas bagi pelaku industri dalam memilih sumber bahan baku dan barang modal.

    “Namun, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan sangat penting. Dunia usaha perlu kejelasan jangka menengah-panjang tentang kebijakan ini,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika ada kepastian dan transparansi, maka investasi baru dan perluasan usaha bisa terdorong lebih cepat.

    Di samping itu, Kadin juga mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan langkah mitigasi bagi industri dalam negeri, agar tidak terdisrupsi oleh masuknya barang impor yang sejenis.

    Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag 8/2024) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dengan menerbitkan sembilan Permendag baru berbasis klaster. Pencabutan regulasi ini seiring dengan adanya deregulasi kebijakan dan ketentuan impor.

    Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16–24 Tahun 2025. Adapun, Permendag baru ini mulai berlaku dalam 2 bulan ke depan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, Kemendag akan membagi Permendag berdasarkan klaster untuk memudahkan jika terjadi perubahan ke depan.

    “Permendag ini kami bagi berdasarkan klaster untuk memudahkan apabila nanti terjadi perubahan karena Permendag sifatnya dinamis dan kita harus cepat mengikuti perubahan yang ada,” terang Budi dalam konferensi pers Deregulasi Kebijakan Impor dan Deregulasi Kemudahan Berusaha di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Pertama, Kemendag menerbitkan Permendag Nomor 16 Tahun 2025 (Permendag 16/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag Nol. 16/2025 ini akan mengatur Ketentuan Umum Impor.

    Selanjutnya, Kemendag membagi Permendag berdasarkan klaster sektor atau komoditas. Pembagian Permendag per klaster bertujuan untuk memudahkan regulasi ke depan.

    “Jadi ini [Permendag] per klaster untuk memudahkan apabila nanti kita ada perubahan-perubahan berikutnya,” terangnya. 

    Perinciannya, pertama, Permendag Nomor 17 Tahun 2025 (Permendag 17/2025) yang mengatur tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

    Kedua, Permendag Nomor 18 Tahun 2025 (Permendag 18/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Ketiga, Permendag Nomor 19 Tahun 2025 (Permendag 19/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan.

    Keempat, Kemendag juga menerbitkan Permendag Nomor 20 Tahun 2025 (Permendag 20/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Bahan Kimia, Bahan Berbahaya, dan Bahan Tambang. Kelima, Permendag Nomor 21 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Elektronik dan Telematika.

    Keenam, Permendag Nomor 22 Tahun 2025 (Permendag 22/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Industri Tertentu. Ketujuh, Permendag Nomor 23 Tahun 2025 (Permendag 23/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Konsumsi.

    Kedelapan, Permendag Nomor 24 Tahun 2025 (Permendag 24/2025) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru dan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun.

    Selain itu, Kemendag juga memutuskan sebanyak 10 komoditas atau 482 HS dilakukan relaksasi terkait deregulasi kebijakan dan ketentuan impor. Salah satu komoditas yang direlaksasi adalah food tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Untuk food tray, komoditas ini masuk ke dalam produk penunjang program nasional. Sebelumnya, food tray harus mengantongi persetujuan impor (PI) berupa peraturan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kini, food tray sudah tidak ada lagi larangan dan pembatasan (lartas).

    Dalam hal pengaturan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan pakaian jadi, Kemendag memasukkan pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi ke dalam kebijakan dan pengaturan impor baru.

    “Sekarang ada perubahan menjadi PI, kemudian juga ditambah pertimbangan teknis dari kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan juga ada LS [laporan surveyor],” pungkasnya.

  • Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Iran-Israel Gencatan Senjata, Kadin Wanti-wanti Industri RI Tetap Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih mewaspadai konflik Iran-Israel yang dinilai berisiko besar terhadap stabilitas rantai pasok global, meskipun saat ini kedua negara dikabarkan telah sepakat gencatan senjata. 

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Industri (KADIN) Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini dapat meningkatkan volatilitas harga minyak dan gas dunia hingga ketidakpastian pasar. 

    “Konflik ini juga berpotensi mengganggu arus logistik internasional, khususnya rute-rute pelayaran utama,” ujar Saleh kepada Bisnis, dikutip Rabu (25/6/2025). 

    Dalam hal ini, dia menyoroti ancaman penutupan selat Hormuz, kendati Iran telah membatalkan langkah tersebut saat ini. Wilayah Teluk itu merupakan jalur utama perdagangan minyak global, di mana sekitar 20 juta barel minyak serta 20% LNG global melewati jalur ini setiap harinya. 

    Saleh juga mengkhawatirkan ketidakpastian pasar yang memengaruhi keputusan investasi, terutama pada sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor.

    “Industri dalam negeri, seperti industri petrokimia dan logam, sangat terdampak karena sebagian besar bahan baku masih tergantung impor,” tuturnya. 

    Meski kondisi perang saat ini telah mereda, industri manufaktur, pelayaran maupun sektor energi tetap harus bersiap. Pasalnya, masih terdapat potensi keterlambatan pasokan bahan baku karena terganggunya rute pelayaran dan peningkatan biaya logistik.

    “Hambatan logistik sangat nyata karena banyak perusahaan pelayaran internasional mengalihkan jalur pengiriman untuk menghindari kawasan konflik sehingga waktu tempuh bertambah dan biaya pengapalan meningkat,” tuturnya. 

    Bahkan, dia menyebut, biaya asuransi maritim naik signifikan, terutama untuk kapal yang melewati zona merah (high-risk area). Semula tarif 0,125% menjadi rata-rata 0,2% dari nilai kapal untuk zona Teluk dan sekitar 0,7% untuk rute Red Sea/Israel.

    Belum lagi, kenaikan harga energi yang sempat melonjak dan berdampak langsung pada biaya transportasi logistik internasional dan domestik. 

    “Tarif sewa kapal tanker VLCC ke Jepang naik 20%, biaya spot container naik 55% dari Shanghai ke Jebel Ali,” ujarnya. 

    Kadin mendorong pelaku usaha untuk melakukan diversifikasi negara asal impor (misal dari kawasan Asia Tenggara atau Afrika), penguatan substitusi bahan baku dalam negeri, meskipun ini butuh waktu dan insentif, serta kolaborasi antar industri dengan membentuk sistem logistik bersama untuk menjamin ketersediaan bahan baku strategis.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberikan dukungan berupa insentif impor bahan baku strategis, jaga stabilitas logistik, dan fasilitasi akses pembiayaan.

    Dalam jangka panjang, pemerintah juga perlu mempercepat hilirisasi industri, membangun cadangan bahan baku strategis, dan perluasan kerja sama perdagangan non-tradisional.

  • Video: Harga Gas Non-HGBT Naik, Dunia Usaha dan Investor Tertekan

    Video: Harga Gas Non-HGBT Naik, Dunia Usaha dan Investor Tertekan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti potensi dampak serius dari terus melonjaknya harga gas untuk sektor industri dan komersial non-Harga Gas Bumi Tertentu (non-HGBT). Menurutnya, situasi ini dapat menghambat ekspansi pelaku usaha dan mengurangi daya tarik investasi di sektor industri.

    Saleh juga menilai, inilah saatnya pemerintah hadir dan melakukan intervensi yang diperlukan. Ia pun mendorong agar ada evaluasi terhadap kebijakan harga gas industri dan mempertimbangkan perluasan sektor penerima HGBT.

    Selengkapnya saksikan dialog Shania Alatas bersama Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin di Program Evening Up CNBC Indonesia yang tayang pada Senin (02/06/2025).

  • Saleh Husin tuntaskan One Run sejauh 10 km

    Saleh Husin tuntaskan One Run sejauh 10 km

    Saleh Husin selesaikan One Run sejauh 10 km. HO-Dokumentasi Pribadi

    Saleh Husin tuntaskan One Run sejauh 10 km
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 26 Mei 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menutup akhir pekannya dengan berolahraga bersama lima ribuan peserta di ONE Run 1OK pada hari Minggu (25/5). Acara lari ini merupakan event tahunan dari stasiun televisi TvOne yang berlangsung di areal sekitar Kuningan dan Menteng, Jakarta. di mana para peserta dibagi dalam dua kategori yaitu 10 K dan 5 K.

    “Saya sendiri ambil yang 10 kilometer jadi berlari dari start di depan Epicentrum – Rasuna Said – berbalik arah Rasuna Said menuju Menteng, memutar menuju Rasuna Said – dan finis di Epicentrum Kuningan Jakarta Selatan. Ya alhamdulillah saya bisa finis,” kata Saleh Husin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin.

    “Tadinya saya pikir kalau diperjalanan terasa capek ya langsung putar balik arah saja tidak perlu ngotot, eh ternyata bisa sampai selesai, karena sehari sebelumnya saya bersepeda lumayan jauh,” ujar Saleh.

    Selain untuk olahraga, mantan Menteri Perindustrian itu menganggap acara lari ini sebagai tempat untuk bisa berkumpul bersama para sahabat dari berbagai komunitas, yang biasanya sulit untuk bisa bertemu karena kesibukannya masing-masing.

    “Jadi tadi saya jumpa dengan teman kuliah program doktor di Universitas Indonesia yaitu Dr. Ecep Yasa sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara ONE Run 10K serta artis Ira Wibowo dan Luluk Lumiyati dari BUMN serta presenter Yaser Nene Ana dan rekan rekan lainnya,” kata Saleh.

    “Semoga kegiatan olahraga seperti ini semakin banyak peminatnya dan berlangsung juga diberbagai daerah, sehingga lahir masyarakat yang sehat , bugar dan berpikiran positif serta saling berbaur tanpa terhalang oleh status sosialnya,” tambah mantan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia itu.

    Sumber : Antara