Tag: Saleh Husin

  • Video: Jalankan TKDN Baru, Pengusaha Minta Ego Sektoral Dihilangkan

    Video: Jalankan TKDN Baru, Pengusaha Minta Ego Sektoral Dihilangkan

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan baru Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui Permenperin Nomor 35 Tahun 2025 yang akan berlaku per 12 Desember 2025.

    Aturan baru TKDN memberikan sejumlah insentif yang diharapkan dapat mendorong investasi dan menumbuhkan industry dalam negeri. Insentif ini diantaranya berikan lewat insentif nilai TKDN minimal 25% bagi perusahaan yang berinvestasi dan menyerap tenaga kerja lokal, perhitungan TKDN yang disederhanakan, insentif bagi usaha yang melakukan hingga memberikan kemudahan sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM).

    Sektor usaha disebut Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin menyambut positif aturan TKDN yang baru. Berbagai insentif melalui TKDN ini akan meningkatkan kepastian berusaha sekaligus menumbuhkan industri lokal.

    Meski demikian, Saleh menyebutkan pentingnya dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pasar maupun kestabilan regulasi akibat ketidakselarasan kebijakan diantara Kementerian/Lembaga yang kerap mempersulit dunia usaha dalam berekspansi bisnis.

    Seperti apa tanggapan pelaku usaha terhadap aturan baru TKDN mendorong kinerja industri dalam negeri? Selengkapnya simak dialog Andi Shalini dengan Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Husin dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Jum’at, 24/09/2025)

  • IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    IEU-CEPA Diteken, Kadin: Jangan Sampai RI Jadi Pasar Produk Impor

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mewanti-wanti agar kesepakatan dalam Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) tidak membuat Indonesia menjadi pasar bagi produk impor Eropa. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kesepakatan yang akan berlaku efektif pada 2027 tersebut menjadi peluang besar untuk meningkatkan akses ke pasar Uni Eropa, transfer teknologi antar kedua negara, dan foreign direct investment (FDI). 

    “Tetapi harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar bagi produk impor,” kata Saleh kepada Bisnis, Rabu (24/9/2025). 

    Dia menekankan bahwa pemerintah tetap perlu mengutamakan kepentingan nasional ketika ingin menyetujui perjanjian ini. Meskipun tak dipungkiri bahwa IEU-CEPA menjadi angin segar di tengah ketidakpastian pasar global. 

    Pengusaha menilai hal ini dapat menjadi cara bagi Indonesia untuk diversifikasi pasar dan rantai pasok sehingga dapat mendukung perkembangan industri dalam negeri. 

    Selain kerja sama antarpemerintah, pelaku usaha juga dapat memanfaatkan kesepakatan tersebut untuk meningkatkan kerja sama sesama business-to-business (B2B) yang memungkinkan terjadinya transfer teknologi dan peningkatan kerja sama investasi. 

    “Kami juga harus mempelajari regulasi teknis dan ketentuan yang berlaku dalam kerangka kerja sama tersebut sehingga dapat memanfaatkan fasilitas kerja sama secara optimal,” imbuhnya. 

    Untuk bersiap jelang pemberlakuan efektif IEU-CEPA 2027 mendatang, Kadin menilai pemerintah harus mulai melakukan harmonisasi regulasi dan standar agar produk Indonesia dapat diakui di pasar Uni Eropa (mutual recognition agreement). 

    Kemudian, penyediaan infrastruktur sertifikasi dan laboratorium uji sesuai standar internasional, serta pendampingan bagi UMKM dan industri kecil melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi, dan dukungan pembiayaan.

    Tak hanya itu, pihaknya juga meminta perbaikan sistem logistik dan digitalisasi dokumen untuk memperlancar ekspor dan sosialisasi serta monitoring dan evaluasi berkala atas dampak implementasi IEU-CEPA terhadap industri nasional.

    Sementara itu, dari sisi pengusaha akan melakukan pemahaman menyeluruh terhadap regulasi Uni Eropa terutama terkait standar teknis, keamanan, dan keberlanjutan.

    “Lalu, pemenuhan sertifikasi internasional yang diakui di pasar Uni Eropa dan peningkatan kualitas produk dan proses produksi melalui modernisasi fasilitas dan penguatan pengendalian mutu,” jelasnya. 

    Dari segi kesiapan modal untuk membiayai sertifikasi, audit, dan investasi perbaikan fasilitas juga harus dipersiapkan, serta penguatan rantai pasok dengan memastikan legalitas dan keberlanjutan bahan baku.

    Tak kalah penting, menjalin kemitraan strategis dengan asosiasi industri maupun mitra dagang di Uni Eropa. Adapun, dalam perjanjian ini sejumlah produk lokal berpotensi makin gencar ke Eropa yakni minyak sawit, tekstil dan alas kaki.

    Sementara itu, Eropa juga mendapatkan tarif hingga 0% untuk produk dari industri pertanian, pangan, kimia, mesin, dan otomotif. Langkah ini diperkirakan akan meningkatkan ekspor UE ke Indonesia setidaknya sebesar 30%, atau sekitar €3 miliar.

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Jakarta

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menanggapi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.

    Saleh mengatakan kehadiran Menkeu baru juga sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.

    “Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin Bidang Perindustrian memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global, dan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Selama transisi ini, kata Saleh, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan. Hal itu dinilai perlu agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

    “Kami optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil,” ucap Saleh.

    Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menkeu, diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan,” imbuhnya.

    (fdl/fdl)

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Jakarta

    Industri Tanah Air berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa mampu menciptakan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan atau pro-growth. Salah satu di antaranya dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.

    Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Kebijakan fiskal yang diharapkan seperti keringanan pajak, pembiayaan/kredit yang lebih terjangkau, hingga stimulus investasi.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Kehadiran Menkeu baru diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dari sektor riil. Harmonisasi tarif dan bea masuk dinilai perlu ditata lagi agar industri dalam negeri lebih kompetitif.

    “Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Saleh menilai Menkeu baru perlu melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana dan mendorong kepatuhan sukarela.

    “Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” tambahnya.

    Saleh berharap forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

    “Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Momentum Tumbuh Masih Ada: Manufaktur Membaik, Ekonomi Digital Kian Atraktif

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor manufaktur menjadi penopang perekonomian. Meski mengalami tantangan karena PMI manufaktur Indonesia tidak berada level ekspansif, di bawah angka 50% per Juli 2025, namun nilai tambah bruto (NTB) manufaktur terus mengalami penguatan.

    Kalau menilik rapor ekonomi selama kuartal II/2025, kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih bisa bertahan di angka 18,67%. Sektor manufaktur juga mampu tumbuh 5,68% year on year (y-o-y). Kinerja pertumbuhan manufaktur itu melesat dibandingkan dengan kuartal II/2024, yang hanya di angka 3,95%.

    Tidak heran, jika kinerja positif sektor manufaktur itu menjadikannya sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi II/2025. Kontribusinya bahkan naik dari 0,79% (kuartal II/2024) menjadi 1,13% pada kuartal II/2025.  

    Tren membaiknya sektor manufaktur itu juga dapat dilihat dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipublikasikan Mei 2025, mencatat pekerja di sektor manufaktur mencakup 13,45% dari total pekerja per Februari 2025. Jumlah pekerja manufaktur itu naik karena pada Februari 2024 hanya 13,28%.

    BPS sendiri secara rutin mempublikasikan data-data mengenai kinerja ekonomi. Data BPS menjadi rujukan bagi pemerintah, ekonom, hingga pelaku usaha untuk memproyeksikan target sekaligus menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan.

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan bahwa tren positif kinerja sektor manufaktur akan terus berlangsung pada kuartal III/2025 meski kemungkinan akan terjadi perlambatan. Hal ini dipicu pada kuartal ketiga ini masyarakat akan fokus belanja untuk kebutuhan rutin, sehingga tingkat permintaan tidak setinggi saat liburan. 

    “Dampaknya ke manufaktur cukup terasa, subsektor yang bergantung pada konsumsi non-rutin seperti pakaian, rekreasi, barang tahan lama mengalami perlambatan order,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

    Meski demikian, Saleh melihat masih ada industri yang akan stabil permintaannya seperti sektor yang memproduksi kebutuhan dasar yakni makanan-minuman, farmasi, dan perlengkapan sekolah relatif lebih stabil. Di samping itu, dia menyebut tren normalisasi konsumsi masyarakat ini membuat sumbangan permintaan domestik ke pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tetap ada, namun tidak sekuat kuartal sebelumnya. 

    Menurut Saleh, kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan kuartal III/2025 diproyeksi tetap positif, meskipun kecepatan pertumbuhannya lebih moderat dibanding kuartal kedua.  Jika dilihat dari sisi kredit perbankan periode ini mengalami penurunan ke 7,03% dari bulan sebelumnya  7,77%. Penurunan ini terutama terjadi pada kredit modal kerja. 

    “Ini sejalan dengan sikap hati-hati pelaku usaha di tengah permintaan yang melandai pasca liburan dan pasar global yang tidak terlalu kondusif,” imbuhnya.

    Manufaktur Jadi Kunci

    Di sisi lain, Office of Chief Economist (OCE) Bank Mandiri menilai percepatan produktivitas sektor manufaktur menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ke level yang lebih tinggi. Meski ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% dalam tiga tahun terakhir, kontribusi sektor-sektor besar dinilai belum maksimal.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan, data historis menunjukkan sejumlah sektor mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional, namun dengan kontribusi relatif kecil.

    Misalnya, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh rata-rata 13,5% sejak kuartal I/2022 hingga kuartal II/2025. Hanya saja, kontribusi ke pembentukan produk domestik bruto (PDB) hanya 6,2%.

    Pada periode yang sama, sektor jasa lainnya tumbuh 10%, sektor akomodasi dan makanan minuman tumbuh 9,7%, dan sektor jasa perusahaan tumbuh 8,6%. Kendati demikian, kontribusi semua sektor itu hanya di bawah 3% terhadap pembentukan PDB.

    “Memang catatannya atau challenge-nya adalah memang sektor-sektor tersebut masih memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor besar seperti industri pengolahan,” ujar Asmo dalam forum Mandiri Economic Outlook Q3 2025 secara daring, Kamis (28/8/2025).

    Ilustrasi pekerja sektor manufaktur

    Sebaliknya, sektor-sektor dengan kontribusi besar justru mencatat pertumbuhan yang lebih lambat. Contohnya industri pengolahan atau manufaktur yang menyumbang hampir 19% terhadap PDB, tetapi hanya tumbuh rata-rata 4,7%.

    Sementara sektor pertanian yang menyumbang 13,8% terhadap PDB, namun hanya mencatatkan pertumbuhan sekitar 2% dalam periode yang sama. “Jadi memang PR dari kita dalam membangun atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi sudah clear [jelas] sebenarnya, bagaimana kemudian mendorong pertumbuhan di sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar.,” kata Asmo.

    Dia menambahkan bahwa terjadi tren perlambatan pertumbuhan di sektor agrikultur sejak 2015. Berbagai inisiatif program swasembada pangan pemerintah, kata dia, menjadi momentum untuk mengakselerasi transformasi sektor ini. “Kalau misalnya pertumbuhannya bisa naik dari 2% menjadi 4%, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi nasional akan signifikan,” ungkapnya.

    Tren Shifting ke Ekonomi Digital

    Terlepas dari naik turunnya sektor manufaktur, menguatnya peran ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan tidak bisa dianggap sebelah mata. BPS telah memotret fenomena dalam Statistik e-Commerce 2023 yang dirilis pada Januari 2025. Kendati cakupan pendataannya masih tahun 2023, namun data yang dirilis BPS tersebut bisa menjadi referensi untuk mengetahui size ekonomi digital di Indonesia.

    BPS dalam data tersebut mencatat bahwa populasi penjualan melalui e-commerce terus naik. Pada tahun 2023 tercatat ada sebanyak 3,82 juta atau naik 27,4% dibandingkan tahun 2022. Nilai transaksinya bahkan menembus angka senilai Rp1.100,87 triliun atau naik dibandingkan 2022 yang hanya tercatat sebesar Rp783 triliun.

    Data BPS itu juga sejalan dengan data-data yang dipaparkan oleh lembaga seperti e-Conomy SEA 2024. Lembaga ini mencatat bahwa nilai transaksi ekonomi digital di Indonesia telah menembus angka Rp1.454,6 triliun pada tahun 2024 atau naik dari tahun 2023 yang hanya tercatat sebesar Rp1.233,3 triliun. Kendati ada selisih, baik data data BPS dan e-Conomy SEA, telah menunjukkan bahwa adanya pergeseran pola belanja yang semula dilakukan secara konvensional beralih melalui perantara daring atau online.

    Tren pergeseran pola belanja inilah yang menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga selama kuartal II/2025 masih terjaga. Kalau merujuk data BPS, pertumbuhan konsumsi masyarakat masih tumbuh di angka 4,97% year on year. Kontribusi konsumsi rumah tangga juga masih dominan di kisaran angka 54,53% pada kuartal II/2025.

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menjelaskan bahwa fenomena peralihan atau shifting belanja ke mode daring atau online menjadi motor penggerak konsumsi masyarakat yang kemudian mendorong pertumbuhan atraktif kuartal II/2025.

    “Jadi, ada hal yang baru, yang mungkin belum diungkap adanya fenomena shifting belanja secara offline ke online, barangkali belum pernah diungkap. Kita memang mudah melihat fenomena secara langsung atau secara offline. Tapi secara online barangkali cukup sulit untuk dilihat,” jelas Edy, Selasa (5/8/2025) lalu.

    Sementara itu, Direktur Kebijakan dan Program Lembaga Riset Prasasti Pieter Abdullah menuturkan perubahan pola belanja masyarakat dari konvensional ke daring merupakan sebuah keniscayaan. Dia menuturkan bahwa saat ini memang persebarannya masih terbatas, mayoritas berada di perkotaan. Namun Pieter memproyeksikan bahwa ke depan, penetrasi belanja via daring itu akan menjangkau individu di setiap wilayah.

    “Perubahan gaya hidup menjadi lebih digital berpengaruh terhadap cara dan struktur belanja. Dulu kita tidak mengenal biaya pulsa. Sekarang sudah tidak terelakkan. Dulu belanja di supermarket, sekarang sudah mulai biasa belanja online di e-commerce atau belanja ke indomaret secara online.”

    Pieter berkeyakinan perubahan pola belanja di masyarakat inilah yang kemudian memunculkan fenomena Rojali alias rombongan jarang beli dan Rohana alias rombongan hanya nanya. Jadi menurutnya tidak ada penurunan daya beli. “Masyarakat tetap belanja tetap berkonsumsi. Rojali dan rohana bukan ukuran bahwa konsumsi masyarakat turun.”

    Adapun Piter menambahkan bahwa perubahan pola belanja kemudian mengubah sejumlah indikator yang tadinya bisa dianggap leading indicator dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi, sekarang tidak lagi sepenuhnya bisa digunakan sebagai leading indicator.

    “Misalnya angka penjualan mobil dan penjualan semen. Tidak bisa sepenuhnya menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Melambatnya pertumbuhan penjualan mobil dan penjualan semen tidak bisa serta merta mengindikasikan perlambatan pertumbuhan konsumsi atau juga pertumbuhan ekonomi.”

  • Kadin Proyeksi Pesanan Produk Manufaktur Melambat Kuartal III/2025

    Kadin Proyeksi Pesanan Produk Manufaktur Melambat Kuartal III/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut sejumlah sektor manufaktur akan mengalami pelemahan permintaan pasar pada kuartal III/2025. 

    Sebab, umumnya periode libur sekolah Juni–Juli yang memicu lonjakan belanja seperti wisata, transportasi, makanan-minuman, hingga pakaian, masuk ke kuartal ketiga konsumsi rumah tangga biasanya kembali ke pola normal. 

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan pada kuartal ketiga ini masyarakat akan fokus pada belanja untuk kebutuhan rutin, sehingga tingkat permintaan tidak setinggi saat liburan. 

    “Dampaknya ke manufaktur cukup terasa, subsektor yang bergantung pada konsumsi non-rutin seperti pakaian, rekreasi, barang tahan lama mengalami perlambatan order,” kata Saleh kepada Bisnis, Kamis (28/8/2025). 

    Namun, Saleh melihat masih ada industri yang akan stabil permintaannya seperti sektor yang memproduksi kebutuhan dasar yakni makanan-minuman, farmasi, dan perlengkapan sekolah relatif lebih stabil.

    Di samping itu, dia menyebut tren normalisasi konsumsi masyarakat ini membuat sumbangan permintaan domestik ke pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga tetap ada, namun tidak sekuat kuartal sebelumnya. 

    “Sektor manufaktur yang melambat akibat turunnya permintaan barang non-rutin ikut menahan laju pertumbuhan. Di sisi eksternal, ekspor masih tertekan oleh harga komoditas dan permintaan global yang lesu,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, kombinasi faktor ini membuat pertumbuhan kuartal III/2025 diproyeksi tetap positif, meskipun kecepatan pertumbuhannya lebih moderat dibanding kuartal kedua. 

    Jika dilihat dari sisi kredit perbankan periode ini mengalami penurunan ke 7,03% dari bulan sebelumnya  7,77%. Penurunan ini terutama terjadi pada kredit modal kerja. 

    “Ini sejalan dengan sikap hati-hati pelaku usaha di tengah permintaan yang melandai pasca liburan dan pasar global yang tidak terlalu kondusif,” imbuhnya.

    Saleh menyebut banyak perusahaan memilih mengerem ekspansi atau menggunakan kas internal untuk menopang operasional. Alhasil, perlambatan kredit ini lebih mencerminkan strategi efisiensi dan mitigasi risiko, bukan berhentinya aktivitas bisnis.

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Manufaktur Harus Tumbuh di Atas 5% Demi Kejar Ekonomi RI 5,4% di 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha menilai pertumbuhan kinerja industri pengolahan atau manufaktur harus didorong naik ke atas 5% jika Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,4% pada 2026. 

    Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) David Leonardi mengatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, maka industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesti tumbuh 6%-7%. 

    “Saat ini, kontribusi industri TPT terhadap PDB [produk domestik bruto] nasional tercatat di kisaran 1,02%. Dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4% tahun depan, sektor ini perlu tumbuh minimal 6–7% agar kontribusinya signifikan,” kata David kepada Bisnis, Kamis (21/8/2025). 

    Menurut David, jika industri TPT hanya mampu tumbuh di bawah 5% maka dampak terhadap laju ekonomi nasional tidak akan signifikan. 

    Adapun, pada kuartal II/2025, industri tekstil dan pakaian jadi tumbuh 4,35% (year-on-year/yoy) atau turun dari sebelumnya kuartal sebelumnya 4,64% yoy. 

    “Namun, jika mampu didorong, industri TPT bukan hanya akan memperkuat ekspor nonmigas, tetapi juga menjadi penopang daya serap tenaga kerja yang saat ini mencapai sekitar 3 juta orang,” tuturnya. 

    Senada, Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin mengatakan, kontribusi manufaktur terhadap PDB saat ini masih stagnan di kisaran 18%-19%. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB mencapai 18,67% yoy pada kuartal II/2025. 

    Namun, angka tersebut turun dari kuartal sebelumnya yakni 19,25% yoy. Sementara itu, jika dibandingkan dengan kuartal II/2024 yang mencapai 18,52% yoy, kontribusi periode kuartal kedua tahun ini masih lebih tinggi. 

    “Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 5,4%, maka manufaktur perlu tumbuh di kisaran 4,8%–5,5%,” jelasnya. 

    Menurut Saleh, angka ini relatif lebih tinggi dibandingkan tren 5 tahun terakhir yang cenderung stagnan di bawah 4,5%. Artinya, dibutuhkan akselerasi signifikan melalui perbaikan iklim usaha, dorongan investasi, serta peningkatan ekspor produk bernilai tambah.

    Lebih lanjut, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan dan sektor padat karya sebagai fungsi pemerataannya harus tumbuh lebih tinggi dibandingkan laju ekonomi nasional.

    “Kalau target pertumbuhan ekonomi 5,4% sektor manufaktur harus 8,7%. Maka ini akan menjadi kontributor terhadap PDB-nya di atas 25%,” pungkasnya. 

  • Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Insentif Pajak Manufaktur Naik tapi Tak Mampu Dongkrak Kinerja, Ada Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah kembali menaikkan belanja perpajakan untuk sektor industri pengolahan menjadi Rp141,7 triliun pada 2026 atau naik dari proyeksi tahun ini yang mencapai Rp137,2 triliun. 

    Kenaikan belanja pajak sektor industri pengolahan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2021, insentif pajak yang diberikan pemerintah ke sektor manufaktur mencapai Rp72,3 triliun. 

    Stimulus yang diberikan meningkat pada 2022 menjadi Rp82,2 triliun, kemudian naik menjadi Rp88,8 triliun pada 2023 dan mencapai Rp98,9 triliun pada 2024. 

    Meski terus meningkat, kinerja industri pengolahan dari segi laju pertumbuhan industri dan kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan. 

    Dari segi kinerja pertumbuhan, industri pengolahan nonmigas tumbuh pesat ke angka 5,60%% yoy pada kuartal II/2025 atau lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya 4,31% yoy.

    Capaian pertumbuhan periode baru ini juga naik dibanding periode yang sama tahun lalu 4,63% yoy dan 4,67% pada kuartal II/2023. Angkanya nyaris sama dengan kinerja tahun kuartal II/2022 yakni 5,47% yoy. Meskipun stagnan sedekade terakhir atau pada periode yang sama 2015 lalu sebesar 5,22% yoy.

    Tak hanya itu, laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan sektor industri pengolahan masih memberikan sumbangsih terhadap PDB mencapai 18,67% (year-on-year/yoy).

    Jika dilihat secara tahunan, capaian kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya, yakni 18,52% yoy pada kuartal II/2024 dan 18,25% pada kuartal II/2023. Angka tersebut terus tumbuh sejak terperosok ke level 17,84% yoy pada 2022.

    Sayangnya, kontribusi manufaktur periode baru ini masih cenderung stagnan, bergeming jika dibandingkan sedekade lalu atau kuartal II/2015 yang mampu tembus ke angka 20,91% yoy.

    Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Ariyo Irhamna mengatakan, industri dalam negeri sudah mendapatkan banyak insentif perpajakan, tetapi kemajuannya tidak sepesat Vietnam, Thailand dan Malaysia. 

    “Kenapa tidak optimal insentif-insentif pajak tersebut karena insentif itu seperti icing on the cake atau hanya pemanis saja, jadi hal-hal lain yang lebih fundamental tidak dibenahi maka industri tidak akan bisa optimal,” kata Ariyo kepada Bisnis, Rabu (20/8/2025). 

    Menurut dia, insentif fiskal yang diberikan pemerintah harus sejalan dengan perbaikan polemik fundamental seperti kepastian hukum untuk industri, persaingan usaha, dan penguatan inovasi dan teknologi pelaku industri. 

    “Jadi belanja perpajakan harus dievaluasi terkait efektivitasnya, sebab ini salah satu sumber kebocoran APBN, insentif-insentif yang tidak optimal,” jelasnya. 

    Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, turunnya kontribusi sektor manufaktur perlu menjadi perhatian karena sektor ini memiliki daya ungkit atau multiplier effect yang besar terhadap PDB, lapangan kerja, dan ekspor. 

    “Dengan kebijakan yang pro-manufaktur dan responsif terhadap kebutuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDB berpeluang tumbuh kembali di atas 19% dalam beberapa kuartal ke depan,” kata Saleh, dihubungi terpisah. 

  • Saleh Husin ikut ramaikan HUT RI dengan lomba kerupuk hingga panco

    Saleh Husin ikut ramaikan HUT RI dengan lomba kerupuk hingga panco

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ikut meramaikan perayaan HUT ke-80 RI dengan berbaur bersama masyarakat mengikuti sejumlah lomba rakyat seperti lomba makan kerupuk dan adu panco.

    Ia bercerita rutin mengikuti lomba rakyat yang digelar warga perumahan bahkan sejak dulu masih menjabat sebagai menteri.

    “Saya memang rutin setiap tahun mengikuti lomba tersebut termasuk saat saya masih menjabat sebagai menteri. Pagi saya hadiri acara di istana. Terus buru buru balik untuk ikut meramaikan acara kemerdekaan bersama warga dan selalu seru dan meriah,” kata Saleh dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Saleh mengikuti berbagai lomba rakyat seperti lomba makan kerupuk, adu panco, lomba mengeluarkan bola dari dalam kotak dan lain lain.

    Lomba ini juga diikuti oleh sejumlah warga perumahan tanpa melihat status sosialnya semua berbaur menjadi satu. Tampak ada mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan beberapa perwira tinggi TNI maupun Polri ikut berbaur mengikuti lomba di kawasan tersebut

    Acara menjadi tambah meriah lantaran anak maupun cucu juga turut serta mengikuti lomba guna meramaikan perayaan hari kemerdekaan.

    Memang kami warga komplek perumahan ini dikenal sangat guyub dimana setiap tahun selalu semarak melaksanakan berbagai aneka lomba rakyat khas 17 Agustus dan selalu ramai,” kata Saleh yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perindustrian itu.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.