Tag: Saleh Daulay

  • 8
                    
                        Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto"
                        Nasional

    8 Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai "Prabowo-Subiyanto" Nasional

    Momen Presiden Sebut Kapolri dan Panglima TNI sebagai “Prabowo-Subiyanto”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden Republik Indonesia
    Prabowo Subianto
    mengungkapkan candaan mengenai tidak adanya pergantian
    Kapolri
    dan
    Panglima TNI
    , yang ia kaitkan dengan nama akhir mereka yang jika digabungkan menjadi “Prabowo Subiyanto”.
    Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menyapa para tokoh yang hadir dalam Pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad Muhammadiyah ke-112 di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu (4/12/2024).
    “Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Jadi, kalau nama terakhir mereka digabung, bisa menjadi Prabowo Subiyanto. Jangan-jangan enggak diganti-ganti. Jangan-jangan hehe,” ujar Prabowo sambil terkekeh.
    Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut nama para tokoh yang hadir, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Ketua Komisi VII DPR Saleh Daulay, Gubernur NTT terpilih Melkiades Laka Lena, serta Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.
    Prabowo menilai banyak tokoh yang hadir memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah.
    Ia mengaku sedikit takjub ketika menyebut nama Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah.
    “Tadi saya baca, banyak tokoh yang hadir ternyata memiliki hubungan dekat dengan Muhammadiyah. Apakah mereka pernah menjadi pengurus Muhammadiyah, atau lulusan Universitas Muhammadiyah, atau SMA Muhammadiyah,” tuturnya.
    “Demikian bukti keberhasilan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, sebagai organisasi dakwah. Dan lebih dari itu, organisasi pendidikan dan kesehatan,” imbuh Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Dorong Pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di DPR
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        29 Oktober 2024

    KPK Dorong Pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di DPR Nasional 29 Oktober 2024

    KPK Dorong Pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal di DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengatakan, selain Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga perlu dilakukan di DPR.
    “Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa selain
    RUU Perampasan Aset
    , kita juga mendorong terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembatasan Uang Kartal di DPR,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
    “Informasi terakhir bahwa RUU tersebut (RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal) belum menjadi prioritas oleh para wakil rakyat di Senayan,” ucapnya.
    Tessa mengatakan, para anggota DPR harus memahami bahwa kehadiran RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal akan memitigasi temuan kasus korupsi dalam bentuk uang tunai.
    Ia mengatakan, tanpa RUU tersebut pemberantasan korupsi cukup menyulitkan aparat penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian.
    “Rancangan undang-undang tersebut yang mana bertujuan untuk bisa memitigasi risiko seperti yang sudah disampaikan tadi, ditemukannya suap dalam bentuk uang tunai, baik itu rupiah maupun valuta asing,” ujarnya.
    Sebelumnya, Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak ada di dalam daftar usulan RUU yang masuk ke program legislasi nasional (prolegnas).
    Hal itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (28/10/2024), yang membahas evaluasi periode sebelumnya dan usulan prolegnas 2025-2029.
    Berdasarkan surat Komisi III DPR RI per 24 Oktober lalu, hanya ada RUU tentang hukum acara perdata dan RUU tentang hukum perdata internasional yang dicanangkan di dalam prolegnas.
    Anggota Baleg yang juga eks Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay, mengungkapkan bahwa secara politik RUU ini memang tidak mudah.
    “Kami sudah membahas itu dan kami sudah komunikasi dengan partai-partai lain. Tetapi kelihatannya di partai-partai lain juga tidak mudah, kan mereka semuanya sama seperti kita,” ujar Saleh usai rapat Baleg, Senin (28/10/2024).
    “Saya juga menunggu inisiatif dari pemerintah seperti apa. Ini kan inisiatif pemerintah. Jadi jangan semua mata tertuju ke Baleg DPR,” katanya. 

    Dengan tak masuknya RUU Perampasan Aset ke Prolegnas, artinya RUU yang sudah diusulkan pemerintah ini lagi-lagi tak jelas nasibnya.
    Padahal, DPR periode lalu sempat berdalih bahwa RUU yang diyakini dapat memiskinkan koruptor itu tak dapat dikerjakan karena waktu yang mepet.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saleh Daulay Harapkan Presiden Prabowo Tak Hanya Larang Penggunaan Mobil Mewah Impor, Tapi juga Barang-Barang Lain

    Saleh Daulay Harapkan Presiden Prabowo Tak Hanya Larang Penggunaan Mobil Mewah Impor, Tapi juga Barang-Barang Lain

    GELORA.CO – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang melarang seluruh menteri dan pejabat eselon I memakai mobil mewah impor. Menurutnya, arahan tersebut merupakan manifestasi aktual dari kecintaan pada produk dalam negeri. 

    Ia menyebut, arahan Presiden Prabowo diharapkan dapat berimplikasi sangat baik dalam memperkokoh perekonomian nasional.

     

    “Langkah awal dimulai dari pejabat dulu. Selanjutnya, bisa diikuti dengan langkah sosialisasi agar tokoh-tokoh lain turut serta. Jika semua memiliki kerelaan, gerakan ini akan cepat berdampak positif,” kata Saleh kepada JawaPos.com, Selasa (29/10).

     

    Terkait dengan penggunaan mobil Maung pada saat pelantikan Presiden kemarin, lanjut Saleh, secara tidak sengaja dirinya menonton TV Malaysia yang memberitakannya. Salah satu yang disorot yakni mobil Maung produk lokal dalam negeru. 

     

    Dalam pemberitaan itu, Media Malaysia menilai bahwa penggunaan mobil Maung oleh Presiden Prabowo merupakan awal kebangkitan industri otomotif lokal di Indonesia.

     

    “Jujur, bangga juga menonton berita itu. Paling tidak, Indonesia diharapkan dapat berjaya dalam bidang ini di kawasan Asean,” ucap Saleh.

     

    Selain mobil produksi dalam negeri, lanjut Saleh, Presiden Prabowo diharapkan dapat mengimbau penggunaan produk-produk lokal lainnya di luar otomotif. Menurutnya,

    Indonesia banyak sekali produk luar negeri.

     

    Mulai dari pakaian, sepatu, kosmetik, elektronik, dan ratusan bahkan ribuan produk lainnya. Secara ekonomis, tentu tidak menguntungkan Indonesia.

     

    “Jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Semua negara mengharapkan dapat menjual produknya di sini. Kalau tidak diantisipasi, kita akan menjadi pasar yang menguntungkan buat mereka,” ujar Saleh.

     

    Lebih lanjut, politikus PAN itu berharap arahan Presiden Prabowo terhadap pengguaan produk dalam negeri bisa meningkatkan prekonomian lokal.

     

    “Ya wajarlah hal ini menjadi presiden Prabowo. Tinggal bagaimana semua aparat lainnya bisa mengikuti dan melaksanakan. Saya yakin, ekonomi Indonesia bisa tumbuh cepat jika proteksi produk dalam negeri ini diseriusi,” tegasnya.

     

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan Maung buatan Pindad sebagai mobil dinasnya.

     

    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin (28/10).

     

    Hasan menjelaskan, Prabowo bangga menggunakan Maung Limosin Garuda sebagai kendaraan dinasnya sebagai presiden. Terlebih, pembuatan Maung Pindad sudah 70 persen produksi dalam negeri.

     

    “TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Maung sekarang sudah 70 persen,” paparnya.