Xcloud.id

Tag: Saleh Daulay

  • Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Komisi VII minta efisiensi anggaran tidak kurangi kualitas siaran

    Medan (ANTARA) – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Erna Sari Dewi mengatakan kebijakan efisiensi yang merupakan instruksi pemerintah pusat tidak mengurangi kualitas pada program siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA.

    “Dengan efisiensi ini tidak boleh mengurangi kualitas,” ujar Erna Sari Dewi dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII Ke Sumatera Utara, di Medan, Rabu.

    Menurutnya, LPP TVRI, LPP dan Perum LKBN Antara berperan penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat hingga ke pelosok daerah di seluruh Indonesia.

    “Kita pahami lembaga-lembaga itu bisa mengakses yang memberikan informasi-informasi kepada masyarakat di pelosok, di desa yang tidak mendapatkan informasi dari siaran lain,” kata dia.

    Oleh karena itu, Erna meminta kepada lembaga-lembaga tersebut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kreativitas sehingga kualitas program yang selama ini dilaksanakan dapat terus terjaga.

    “Saya pikir program-program yang menyentuh kerakyatan itu sebenarnya harus bisa dipertahankan. Nah ini butuh kreativitas dari lembaga dengan keadaan seperti ini,” sebut dia.

    Kunjungan kerja spesifik yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay ini merupakan komitmen Komisi VII terkait hasil rapat dengar pendapat dengan LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA yang telah dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

    “Kunjungan ini merupakan komitmen Komisi VII yang ingin melakukan peninjauan langsung terkait hasil rapat dengar pendapat kami dengan Dirut LPP TVRI, LPP RRI dan Perum LKBN ANTARA terkait beberapa isu besar yang kemarin sempat mencuat dipermukaan,” sebut dia.

    Sebelumnya, Saleh Partaonan Daulay yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI ini menyebut kunjungan kerja spesifik di Sumatera Utara guna memastikan tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tiga lembaga tersebut.

    “Tujuan kunjungan kami untuk memastikan bahwa tidak ada yang dirumahkan dari dampak efisiensi anggaran di TVRI, RRI dan ANTARA,” ujar Saleh Daulay.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah pusat menjadi tantangan bagi tiga lembaga tersebut yang harus dihadapi tanpa ada pihak yang dirugikan.

    Saleh meminta kepada tiga lembaga tersebut untuk memastikan agar tidak ada pemotongan honor karyawan dari dampak efisiensi anggaran itu.

    “Mereka juga harus bekerja seperti biasa seperti sebelum adanya efisiensi anggaran,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara 100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius Bersama Aiman Witjaksono, Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara 100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius Bersama Aiman Witjaksono, Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    loading…

    Saksikan Malam Ini Rakyat Bersuara 100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius Bersama Aiman Witjaksono, Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan Narasumber Lainnya, Live Hanya di iNews

    JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari, sebuah tonggak awal yang menjadi sorotan publik. Pemerintahan ini mengusung visi besar untuk memperkuat kesejahteraan rakyat. Dan, salah satu program andalan pemerintah Prabowo-Gibran adalah penyediaan akses makan bergizi khususnya bagi anak-anak. Namun, di balik program-program unggulan, pemerintahan juga dihadapkan pada isu serius, kasus pagar laut misterius.

    Dalam episode terbaru Rakyat Bersuara malam ini bersama Aiman Witjaksono , Immanuel Ebenezer, Ray Rangkuti, dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam berbagai capaian dan tantangan memasuki 100 hari pemerintahan Prabowo-Giran.

    Program 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respons dari masyarakat. Di bidang pangan, banyak pihak mengapresiasi langkah pemerintah yang proaktif, meskipun tantangan masih ada, seperti distribusi pangan di daerah terpencil dan keberlanjutan program. Sementara itu, langkah tegas kasus pagar laut kian menuai kontra dari berbagai kalangan, terutama para nelayan dan masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Lantas, bagaimana para pakar membahas persoalan ini?

    Simak terus perkembangan 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Rakyat Bersuara “100 Hari, Makan Bergizi hingga Pagar Misterius” malam ini bersama para narasumber, Immanuel Ebenezer-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Astrio Feligent-Jubir Partai Gerindra, Saleh Daulay-Politisi PAN, Ray Rangkuti-Pengamat Politik, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Iqbal Ramadhan- Aktivis, Yanuar Rizky-Pengamat Ekonomi, Pukul 19.00 WIB, Live hanya di iNews.

    (zik)

  • Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    Pasien Makin Banyak Sementara Pemasukan Tidak Bertambah, Pemerintah Diminta Waspadai Defisit BPJS Kesehatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bulan November lalu, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa pihaknya diperkirakan mengalami defisit sebesar 20 Triliun di tahun 2025.

    Jika tidak segera diantisipasi, defisit ini akan terus berlanjut pada waktu dan tahun berikutnya. Dalam kurun waktu tertentu, bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadi gagal bayar.

    Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mewaspadai defisit BPJS Kesehatan.

    “Waktu itu (November lalu), Dirut BPJS Kesehatan menyatakan bahwa penyebab utama defisit adalah peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang datang ke rumah sakit semakin banyak seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat pada BPJS Kesehatan,” beber Saleh

    Semakin banyak pasien yang datang, lanjut Wakil Ketua Umum DPP PAN itu, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah.

    “Bahkan, para peserta BPJS Kesehatan banyak yang tidak disiplin membayar iuran. Tentu itu juga akan menjadi beban,” ujar Saleh, Sabtu (11/1/2025).

    Dalam konteks itu, pemerintah diminta untuk segera mencari solusi. “Saya mendapat informasi bahwa salah satu solusi yang akan diambil adalah menaikkan iuran peserta. Dan itu direncanakan akan dilakukan pada bulan Juli 2025,” ungkapnya.

    Menurut Saleh Daulay, menaikkan iuran tentu alternatif kurang populis dan berpotensi menimbulkan gejolak penolakan. Faktanya, dengan iuran yang sekarang saja banyak anggota masyarakat yang tidak sanggup. Sementara itu, program dan agenda Prabowo-Gibran banyak yang berorientasi membantu dan mengurangi beban masyarakat.

  • Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    Prabowo Bilang PPN 12 Persen untuk Barang Mewah, Saleh Daulay: Masyarakat Patut Bersyukur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat yang telah diputuskan Prabowo.

    Dengan kebijakan itu, semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju. Kesempatan untuk berkembang terbuka lebar bagi semua yang ingin maju dan berkontestasi secara sehat.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo pada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di medsos yang tidak berujung,” kata Saleh, Rabu (1/1/2025).

    Sebagai bagian dari keberpihakan itu, Prabowo ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 38,6 Triliun. Paket stimulus ini khusus dipersiapkan untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN.

    Di dalam paket itu, misalnya, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah 10 juta, bansos, dan banyak bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak. Ini adalah keputusan yang diambil secara bijaksana. Stabilitas sosial, ekonomi, dan politik dijunjung tinggi. Sangat jauh dari politik pencitraan untuk sekedar mencari popularitas dan publisitas,” urainya.

    “Saya punya harapan besar pada presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” tutup Ketua Komisi 7 DPR RI itu. (sam/fajar)

  • Komisi VII DPR RI ajak masyarakat akhiri polemik soal kenaikan PPN

    Komisi VII DPR RI ajak masyarakat akhiri polemik soal kenaikan PPN

    ANTARA – Komisi VII DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang meningkatkan PPN menjadi 12 persen untuk berbagai barang mewah. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay di Jakarta, Rabu (1/1). Ia pun mengajak masyarakat untuk mengakhiri polemik terkait kebijakan tersebut. (Aria Cindyara/Rayyan/Nanien Yuniar)

  • Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Presiden Prabowo Lindungi Masyarakat Kecil

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan konsistensi dan kesungguhan dalam meringankan beban masyarakat. Hal ini terbukti dari keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya untuk barang mewah. Meski sebelumnya dijadikan polemik, tetapi Prabowo dengan cerdas dan cepat dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.

    “Prinsipnya, Presiden Prabowo konsisten menjalankan UU. Namun, tetap konsisten juga melindungi kepentingan masyarakat kecil. Keputusan tetap dijalankan dan hanya masyarakat yang mampu yang dibebani,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay pada Rabu (1/1/2025).

    “Kemarin kan sempat ramai. Katanya, PPN naik pada semua produk. Padahal, Prabowo tidak pernah sedikit pun berpikir membebani masyarakat kurang mampu. Bahkan sebaliknya, sudah puluhan kebijakan yang diambil sebagai bagian dari paket pemberdayaan masyarakat,” lanjut dia.

    Kemarin, lanjut Saleh, telah dipertegas dan diputuskan bahwa seluruh barang dan jasa yang selama ini dengan tarif PPN 11 persen, maka tetap 11 persen. Tidak ada kenaikan PPN untuk hampir seluruh barang dan jasa yang selama ini tetap 11 persen. Bahkan ada barang dan jasa yang PPN nya 0 persen tidak pernah dipersoalkan dan tidak akan diminta bayar. Maka, sangat jelas bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah.

    “Apa itu barang mewah? Sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2023. Termasuk jet pribadi, yach, apartemen, kondominium, pesawat udara, balon udara, helikopter, kapal mewah, dan barang-barang mewah dan luxury lainnya,” ungkap Ketua Komisi VII DPR itu.

    Dengan keputusan ini, semua pihak diminta untuk berhenti berpolemik dan berspekulasi. Justru sebaliknya, keputusan ini harus didukung. Ini adalah keputusan Prabowo yang kesekian kalinya yang benar-benar berpihak pada rakyat.

    Disebutkan, tidak ada gunanya menghina dan menyudutkan suatu keputusan yang baik. Itu hanya menghabiskan energi positif dan membuat terpuruk dalam kubangan kejumudan berpikir.

    “Tolong dicatat. Prabowo selalu hadir aktif dalam menyelesaikan setiap potensi masalah yang ada. Tidak hanya melepas pada kementerian terkait tetapi dia ada di sana untuk mencari solusi komprehensif bagi bangsa dan negara,” pungkas Saleh Daulay dalam menanggapi kenaikan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah.
     

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.

  • Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    Saleh Daulay Sebut Artis dari PAN yang Masuk DPR Tampil Memukau, Kamu Sepakat?

    ERA.id – Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai artis yang menjadi Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, tampil memukau dan bisa mengubah persepsi publik kepada artis yang nyemplung jadi politisi.

    Seperti Anggota DPR Verrell Bramasta yang kata Saleh memiliki kemampuan baik saar berbicara dalam agenda Regional Confrence for Parliament of The Asia Pacific Region di Thailand.

    “Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis kemarin.

    Penampilan dan penguasaan Verrell itu menurutnya menjadi bukti bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, kata dia, Verrell juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat, dan diharapkan bisa menjadi daya tarik bagi para anak muda untuk terjun ke dunia politik.

    Anggota Badan Legislasi DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada sebuah kegiatan. (ANTARA/Ho-Dokumen Pribadi) (1)

    Dia mengatakan bahwa kader PAN yang berlatar belakang artis berpendidikan dan berprestasi. Contohnya, kata dia, Desy Ratnasari yang merupakan seorang doktor dalam bidang psikologi, yang spesifik kepada psikologi feminis.

    Kemudian, dia mengatakan ada juga Eko Patrio yang sudah berkiprah sebagai legislator di Senayan selama empat periode. Menurut dia, ada sejumlah posisi di partai yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk ketua DPW PAN DKI Jakarta hingga diangkat sebagai Sekretaris Jenderal DPP PAN.

    Selain Verrell, artis kader PAN lainnya yang baru dilantik menjadi Anggota DPR RI yaitu Pasha Ungu dan Uya Kuya. Menurut dia, kapasitas mereka sebagai wakil rakyat pun sudah tak perlu diragukan lagi.

    “Pasha Ungu kemarin rapat sampai jam 02.00 pagi mengawal ongkos haji. Uya Kuya bicara kritis soal kesehatan dan tenaga kerja,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Dengan begitu, dia pun berharap agar para kader PAN yang berlatar belakang artis mampu semakin berkontribusi dan memiliki makna.

  • Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Komisi VII dorong Kemenperin berikan pelatihan bagi pelaku industri

    Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,

    Padang (ANTARA) – Komisi VII DPR RI yang salah satu ruang lingkupnya terkait perindustrian mendorong Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Padang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pelatihan bagi pelaku industri di Ranah Minang.

    “Komisi VII berharap balai ini tidak hanya mengeluarkan sertifikasi saja namun juga memberikan pelatihan kepada masyarakat,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay saat melakukan kunjungan kerja ke BSPJI Padang, di Padang, Jumat.

    Saleh Daulay mengatakan, dengan memberikan pelatihan maka masyarakat bisa memahami apa saja tantangan dunia industri sehingga mereka bisa menyiapkan barang dan jasa yang berkualitas serta berdaya saing.

    “Jadi, kalau kualitasnya baik maka itu akan meningkatkan harga dan nilai sehingga lebih kompetitif,” kata dia.

    Bersamaan dengan itu, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII ke BSPJI Padang, pihaknya juga meminta masyarakat khususnya pelaku industri agar lebih meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.

    Apalagi, saat ini persaingan usaha semakin ketat termasuk pemasaran lewat platform digital atau e-commerce. Di sisi lain Saleh menilai hal tersebut sekaligus menjadi peluang bisnis yang menjanjikan apabila masyarakat bisa memaksimalkan.

    Ia mengatakan, agar produk dalam negeri termasuk asal Ranah Minang bisa bersaing dengan produk dari negara lain, maka kualitas serta standardisasi menjadi kunci penting yang harus diperhatikan.

    “Kalau barang itu berkualitas, mempunyai standardisasi dan bermutu maka akan dibeli orang sehingga bisa membantu perekonomian,” ujar dia.

    Selain itu, ia bersama rombongan Komisi VII juga menyarankan agar pelaku usaha berani menciptakan produk baru. Sebab, selama ini masyarakat cenderung menjual produk warisan seperti songket dan lainnya.

    Ia menyakini apabila pelaku usaha bisa lebih kreatif maka produk baru tersebut akan lebih diminati pasar karena menyesuaikan kondisi terkini. Namun, produksi produk warisan juga tetap harus dipertahankan sebagai ciri khas Nusantara.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, persepsi publik atas artis yang berkiprah di PAN berubah. Terutama setelah mendengar beberapa pemaparan dan tanggapan Varel Bramastha dalam bahasa Inggris.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa partainya merasa bahagia dan senang pada penguasaan dan penampilan menggembirakan kader PAN berlatar belakang artis.

    “Selama ini, mungkin banyak yang meragukan. Banyak juga yang tidak punya waktu untuk mendalami kiprah mereka selama bertugas di parlemen. Wajar jika kemudian penilaiannya didasarkan pada asumsi dan praduga,” ujar Saleh kepada fajar.co.id, Kamis (5/12/2024).

    Selain penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik, kata Saleh, isi dan materi yang disampaikan Varrel juga sangat berbobot dan kontekstual. Bahkan, dia tampil di depan anggota DPR dari berbagai negara lain.

    “Saya tentu sangat senang dan gembira. Pertama waktu menyapa calon pemain naturalisasi. Kedua, waktu bicara di the regional confrence for parliament of the asia pacific region di Thailand. Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” sambung Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Penampilan dan penguasaan Varel ini tentu meneguhkan bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, Varel juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat. “Semoga saja ini membuka daya tarik bagi para anak muda kita untuk terjun ke dunia politik,” harapnya.

    Di PAN, lanjut Saleh, para artisnya tergolong berpendidikan dan berprestasi. Katakanlah, misalnya, Desy Ratnasari. Dia adalah doktor dalam bidang psikologi. Lebih spesifik lagi, kalau tidak salah, psikologi feminis. Selama menjadi anggota DPR selalu melaksanakan tugas dengan baik.