Xcloud.id

Tag: Saleh Daulay

  • Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Respons putusan MK, Saleh Daulay: PAN beri ruang perempuan di AKD DPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan partainya selalu memberikan ruang bagi perempuan untuk menempati posisi strategis di alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI.

    Saleh menyampaikan hal itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 169/PUU-XXII/2024 yang mengharuskan komposisi anggota maupun pimpinan AKD mengakomodasi keterwakilan perempuan.

    “Di pimpinan fraksi PAN, ketua dan bendahara kami adalah perempuan, [yakni] Putri Zulkifli Hasan dan Widya Pratiwi. Keduanya sangat kompeten. Sejauh ini, seluruh urusan fraksi dikerjakan dengan baik,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Putri Zulkifli Hasan juga duduk sebagai Wakil Ketua Komisi XII yang mengurusi bidang energi dan sumber daya mineral. Selain itu, imbuh dia, kader PAN lainnya, Desy Ratnasari, dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

    “Dan banyak anggota perempuan fraksi PAN yang dipercaya menjadi kapoksi (ketua kelompok fraksi) di berbagai komisi,” ujar Saleh Daulay.

    “Sejauh ini, para srikandi PAN tersebut bekerja dengan baik. Mereka selalu memberikan laporan yang sangat baik kepada fraksi secara reguler. Bahkan, dalam beberapa isu tertentu, mereka justru menginisiasi program khusus dalam menunjang komisi dan kerja-kerja pemerintah,” sambung dia.

    Dia mengatakan fraksi PAN setuju dengan putusan MK tersebut. Ia berharap seluruh fraksi di DPR akan melaksanakan putusan yang bersifat final dan mengikat itu, sekaligus berlomba menjaring calon anggota legislatif (aleg) perempuan yang berkualitas.

    “Selain jumlahnya, partai-partai juga harus memikirkan agar para aleg perempuannya bisa menjadi pimpinan di AKD dimulai dari rekrutmen, pelatihan, pembinaan, dan penempatan. Semua proses itu harus benar-benar dilaksanakan secara baik agar kualitas dan hasil kerja DPR semakin bagus dan berorientasi bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

    Sejalan dengan pertimbangan hukum MK, Saleh mengatakan partai harus memikirkan agar perempuan diberi kesempatan untuk menjadi pimpinan di fraksi masing-masing. Hal ini mengingat keputusan penting dan strategis dibicarakan lintas pimpinan fraksi.

    “Kalau perempuan yang memimpin, otomatis seluruh kepentingan dan kebijakan yang diambil akan berorientasi pada gender dan pemberdayaan perempuan. Ini tidak mudah, tetapi harus dilaksanakan. Fraksi PAN dengan senang hati telah memulainya,” ujar dia.

    Di samping itu, dia mengatakan perempuan turut memiliki kepentingan di berbagai komisi. Oleh sebab itu, ia mendorong semua fraksi memperhatikan keterwakilan perempuan di semua komisi, sebagaimana yang diamanatkan MK.

    “Perlu dipertegas bahwa dimana pun dan kapan pun, perempuan harus mendapat tempat yang baik dan terhormat. Laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. Bahkan, sangat banyak perempuan yang secara kualitas di atas laki-laki,” kata Saleh yang juga Ketua Komisi VII DPR RI.

    Sebelumnya, Kamis (30/10), MK mengabulkan pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh Perkumpulan Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dan pakar kepemiluan Titi Anggraini.

    MK memutuskan komposisi anggota maupun pimpinan alat kelengkapan dewan atau AKD di DPR RI harus mengakomodasi keterwakilan perempuan berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota perempuan di tiap-tiap fraksi.

    AKD itu meliputi Badan Musyawarah (Bamus), komisi, Badan Legislasi (Baleg), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP), Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), dan panitia khusus (pansus).

    Dalam hal ini, MK memberi pemaknaan baru terhadap Pasal 90 ayat (2), Pasal 96 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 108 ayat (3), Pasal 114 ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 151 ayat (2), dan Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Pasal 427E ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Komisi VII DPR sebut 5,9 juta wisman Bali sasaran KEK Kesehatan Sanur

    Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan.

    Denpasar (ANTARA) – Komisi VII DPR RI menyebutkan sebanyak 5,9 juta wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk Bali tahun 2025 ini merupakan sasaran calon pengguna layanan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan Sanur.

    “Kunjungan wisman yang datang ke Bali sudah mencapai 5,9 juta, artinya buat rumah sakit internasional di sini (di KEK Kesehatan Sanur) sebetulnya calon pasiennya sudah ada kan,” kata Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay.

    Saleh Daulay dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI bersama Gubernur Bali, di Denpasar, Kamis (30/10), melihat perlu upaya mendorong lebih banyak lagi wisman maupun masyarakat dalam negeri datang ke Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur.

    Dengan modal awal tingginya kunjungan wisman ke Bali, menurutnya, ke depan Bali International Hospital yang dikelola InJourney itu tak akan kalah dengan rumah sakit serupa di Singapura atau Malaysia.

    “Maka kita pelajari apa-apa saja, kalau sudah tertata dengan baik, maka saya yakin Indonesia tidak akan kalah dengan negara-negara lain, kami harapkan nanti Bali akan menjadi tempat kunjungan wisman yang lebih besar lagi,” ujar Ketua Komisi VII itu pula.

    Saleh Daulay menyampaikan, saat ini untuk pariwisata Bali saingannya adalah internasional bukan lagi provinsi atau daerah dalam negeri, sebab pariwisata Bali sudah memiliki kekhususan tersendiri.

    Menurutnya, DPR sendiri saat menyusun Undang-Undang Kepariwisataan berharap besar agar Indonesia memiliki Indonesia Tourism Board seperti Bali Tourism Board yang sudah kokoh menaungi industri pariwisata Bali. Menunjukkan bahwa Bali selalu menjadi acuan dalam merumuskan regulasi kepariwisataan.

    DPR RI berkomitmen mendukung pariwisata Bali, lebih jauh juga mendukung pengembangan sumber daya manusia Bali bukan hanya di bidang pariwisata namun juga kedokteran.

    Dia mengatakan dengan banyaknya lulusan kedokteran hebat dari Bali, maka mereka bisa mendukung sektor pariwisata medis.

    Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa hingga saat ini jumlah kunjungan wisman 5,9 juta dengan proyeksi hingga akhir tahun 2025 sebanyak 7,1 juta kunjungan.

    “Perkiraannya bertambah lagi 2 bulan ke depan, karena tiap hari wisatawan asing yang datang ke Bali di kisaran 20 ribu-23 ribu orang, stabil meskipun bulan Oktober sebenarnya adalah musim sepi,” ujar Koster.

    Pemprov Bali melihat kunjungan wisman ini tetap tinggi, sebab wisman mencintai budaya Bali, meski belum membawa mereka masuk ke Bali International Hospital, saat ini wisatawan-wisatawan tersebut memadati hotel-hotel seperti The Meru Bali Beach yang berada di KEK Kesehatan Sanur.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Ada Zulhas, Penampakan Para Menteri Prabowo Lomba Makan Kerupuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar sejumlah perlombaan untuk merayakan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kantor DPP PAN, Jakarta, hari ini, Senin (18/08/2025). Dalam acara tersebut, Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) turut ikut serta dalam sejumlah perlombaan.

    Kemeriahan acara tersebut itu pun sudah terlihat sejak pagi hari. Para kader PAN dengan pakaian biru berkumpul di Kantor DPP PAN. Selain dimeriahkan oleh para kader, sejumlah pelaku UMKM pun turut hadir di acara itu, diantaranya UMKM ketoprak, bakso, siomay, minuman es dawet, es teh.

    Kemeriahan acara Perayaan HUT Ke-80 RI di Kantor DPP Pan makin terasa ketika Zulhas yang juga Menteri Koordinator Bidang (Menko) Pangan turut ikut serta dalam perlombaan tersebut. Zulhas nampak mengikuti sejumlah lomba seperti makan kerupuk hingga memasukan estafet belut untuk dimasukan ke botol.

    Foto: PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)
    PAN gelar lomba 17an bersama para Menteri. (Istimewa)

    Selain itu, lomba tersebut turut diikuti oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ketua Fraksi PAN di DPR Putri Zulkifli Hasan, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eko Patrio, dan sejumlah pimpinan DPP PAN lainnya.

    Keseruan acara tersebut terasa ketika perlombaan makan kerupuk di mulai. Zulhas bersama pimpinan DPP PAN nampak berbaris rapih dengan tangan berada di belakang dan siap mengikuti perlombaan tersebut.

    Sesekali, Eko Patrio nampak jail dengan menggoyangkan tali yang mengikat kerupuk tersebut. Kerupuk yang bergoyang membuat sejumlah perserta mengalami kesulitan untuk memakannya.

    “Ternyata (lomba makan kerupuk) tidak semudah itu. Apalagi saat kerupuk bergoyang mesti lombat-lompat. Tapi seru,” kata Putri Zulhas.

    Tidak hanya itu, seluruh peserta juga nampak kompak saat lomba estafet belut untuk dimasukan ke dalam botol. Mereka nampak bekerja sama agar belut yang licin tersebut bisa masuk ke delam botol.

    Selain untuk merayakan HUT ke-80 RI, lewat acara tersebut diharapkan seluruh kader PAN mampu menjaga solidaritas.

    (hoi/hoi)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Perusak Alam

    Komisi VII Minta Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Tambang Perusak Alam

    GELORA.CO – Pemerintah diminta untuk segera mencabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat yang telah merusak alam.

    Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay menegaskan pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang mengeruk kekayaan alam di Raja Ampat tersebut.

    “Perusahaan yang dinilai merusak, harus segera dicabut izinnya. Mereka harus membuat skema ketahanan lingkungan sehingga tidak mengganggu masyarakat,” tegas Saleh Daulay dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Juni 2025.

    Legislator PAN itu menegaskan pemerintah perlu menjaga kelestarian kekayaan alam Raja Ampat dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan.

    “Jangan sampai, perusahaannya dapat untung, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya rusak. Alam dan lingkungan harus dijaga untuk masa depan anak-anak Papua,” ucapnya.

    Saleh menuturkan, ada dua isu yang sempat mengemuka di Raja Ampat, yaitu soal peningkatan kualitas Raja Ampat sebagai destinasi wisata dan soal kerusakan ekosistem dan lingkungan akibat pertambangan yang ada. 

    Menurutnya, kedua isu ini saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

    “Kalau pertambangan dibiarkan merusak alam dan lingkungan, maka Raja Ampat sebagai destinasi wisata strategis akan terganggu,” pungkasnya.

  • Ashabul Kahfi Naik Jadi Bappilu, Husniah Talenrang Berpeluang Jadi Ketua PAN Sulsel

    Ashabul Kahfi Naik Jadi Bappilu, Husniah Talenrang Berpeluang Jadi Ketua PAN Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, secara resmi mengumumkan struktur lengkap kepengurusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN dalam acara halal bihalal yang digelar di Kantor DPP PAN pada Minggu (20/4/2025).

    Struktur ini merupakan susunan kepengurusan penuh di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan setelah ia kembali terpilih sebagai ketua umum melalui Kongres PAN yang berlangsung pada Agustus 2024 lalu.

    “Ini sudah diumumkan pengurus yang kemarin, tetapi ini saya ulang saja, karena kemarin baru secara umum sekarang mulai agak dibagi,” ujar Zulhas.

    Zulkifli Hasan menyatakan bahwa penyusunan struktur kepengurusan dilakukan dengan prinsip efisiensi demi mencapai tujuan utama partai, yakni memenangkan pemilu.

    “Kita bikin ringkas saja, ringkas, itu tujuannya pemenangan pemilu, itu yang paling penting,” tegasnya.

    Dalam struktur terbaru ini, Zulkifli Hasan kembali menduduki posisi Ketua Umum.

    Ia didampingi oleh sembilan Wakil Ketua Umum, yaitu Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Zita Anjani, Eddy Soeparno, Saleh Daulay, Nazaruddin Dek Gam, Sakti Wahyu Trenggono, dan Priyo Budi Santoso.

    Posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Eko Hendro Purnomo atau lebih dikenal sebagai Eko Patrio, sementara jabatan Bendahara Umum dipegang oleh Pangeran Khairul Saleh.

    Untuk urusan pemenangan pemilu di wilayah-wilayah strategis, PAN menunjuk beberapa tokoh kunci.

    Yandri Susanto untuk wilayah Banten, Papua, dan Maluku. Bima Arya Sugiarto bertanggung jawab atas wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.

  • PAN umumkan jajaran pengurus DPP periode 2024-2029

    PAN umumkan jajaran pengurus DPP periode 2024-2029

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PAN umumkan jajaran pengurus DPP periode 2024-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 20 April 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan susunan jajaran lengkap pengurus DPP periode 2024-2029, pada Minggu (20/4) hari ini. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (20/4), seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    “Ini sudah diumumkan pengurus yang kemarin, tetapi ini saya ulang saja. Karena kemarin baru secara umum sekarang mulai ada dibagi. Nanti yang belum kebagian akan disusulkan kemudian,” sambungnya.

     

    Dari nama-nama yang disebutkan, mereka juga diberikan tugas untuk Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan datang.

     

    “Saudara-saudara, ada dua yang kita lakukan. Partai kita bikin ringkas saja. Satu tujuannya pemenang Pemilu. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, pemenang Pemilu-nya kita bagi tugas,” ujar Zulhas

     

    Dalam kepengurusan baru tersebut, Zulkifli Hasan (Zulhas) masih menjabat sebagai Ketua Umum. Sementara posisi Sekretaris Jenderal PAN baru diisi oleh Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

     

    Berikut susunan kepengurusan DPP PAN 2024-2029:

    Ketua Umum: Zulkifli Hasan

    Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

    Bendahara Umum: Pangeran Khairul Saleh

    Wakil Ketua Umum:

    Viva Yoga Mauladi

    Yandri Susanto

    Zita Anjani

    Eddy Soeparno

    Saleh Partaonan

    Nazaruddin Dek Gam

    Sakti Wahyu Trenggono

    Priyo Budi Santoso

    Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu):

    Yandri Susanto: Banten, Papua, Maluku

    Bima Arya Sugiarto: Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali

    Sakti Wahyu Trenggono: Jawa Tengah

    Dudi Purwagandhi: Kalimantan

    Ashabul Kahfi: Sulawesi

    Budi Santoso: DKI Jakarta, Sumatera, Yogyakarta

     

    Badan Pengawas dan Disiplin Partai:

    Ketua: Putri Zulkifli Hasan

    Wakil: Irvan Herman

     

    Badan Strategi dan Komunikasi Partai: Zita Anjani

     

    Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan:

    Ketua: Viva Yoga Mauladi

    Wakil: Tedi Kurniawan

     

    Badan Pencalegan:

    Ketua: Dessy Ratnasari

    Wakil: Slamet Nur Achmad

     

    Badan Advokasi:

    Ketua: Sarifuddin Suding

    Wakil: Endang Agustina

     

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

    Ketua: Lulu Kamal

    Wakil: Nisya Ahmad

     

    Badan Saksi Nasional:

    Erwin Izharuddin

     

    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy:

    Ketua: Saleh Daulay

    Wakil: Arizal Tom Luwafa

     

    Badan Sosial:

    Ketua: A. Bakri

    Wakil: Farah Putri Nahlia

     

    Badan Pendidikan Nasional:

    Dewi Coryati

     

    Badan Pemberdayaan Bantu Desa (Buruh, Nelayan, Tani, UMKM, Desa):

    Ketua: Intan Fauzi

    Wakil: Herry Dermawan

     

    Badan Luar Negeri:

    Ketua: Eddy Soeparno

    Wakil: Surya Utama (Uya Kuya)

     

    Badan Sayap Partai:

    Slamet Ariyadi

     

    Badan Pengembangan Seni dan Budaya:

    Sigit Purnomo (Pasha Ungu)

     

    Badan Kepemudaan dan Olahraga:

    Ketua: Varrel Bramasta

    Wakil: Abdul Hakim Bafagih

     

    Badan Instruktur Nasional:

    Didik J. Rachbini

     

    Badan Tenaga Kerja:

    Muazzim Akbar

     

    Badan Hubungan Antar Lembaga:

    Ketua: Priyo Budi Santoso

    Wakil: Simon Petrus Kamlasi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Susunan Pengurus PAN 2024-2029: Zulhas Tetap Ketum, Trenggono Waketum

    Susunan Pengurus PAN 2024-2029: Zulhas Tetap Ketum, Trenggono Waketum

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Amanat Nasional (PAN) telah mengumumkan susunan kepengurusan terbaru untuk periode 2024-2029. Zulkifli Hasan tercatat menduduki posisi sebagai Ketua Umum PAN.

    Selain Zulhas, raja menara BTS sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum PAN.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di sela-sela acara Halal Bihalal yang digelar di Rumah DPP PAN Jakarta Selatan, hari ini Minggu 20 April 2025.

    Tidak hanya Wahyu Sakti Trenggono yang ditunjuk menjadi wakil ketua umum, tetapi masih ada tujuh wakil ketua umum lainnya yaitu Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto, Zita Anjani, Eddy Soeparno, Nazaruddin Dek Gam, Saleh Partaonan Daulay, dan Priyo Budi Santoso.

    Sementara itu, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dipercayakan mengisi posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN. Sementara posisi Bendahara Umum DPP PAN diisi oleh Pangeran Khaerul Saleh.

    Bapillu DPP PAN:

    Wilayah Jabar, Jatim, NTT, NTB, Bali: Bima Arya
    Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
    DKI Jakarta, Sumatra, Yogyakarta: Budi Santoso
    Badan Pengawas & Disiplin Partai: Putri Zulkifli Hasan
    Badan Strategis & Komunikasi: Zita Anjani
    Badan Pencalegan: Desy Ratnasari
    Badan Advokasi: Sarifuddin Sudding
    Badan Pemberdayaan Perempuan & Anak: Lula Kamal
    BSN (Badan Saksi Nasional): Erwin Izharuddin
    Badan Luar Negeri: Eddy Soeparno dan Uya Kuya
    Badan Seni dan Budaya: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)
    Badan Kepemudaan dan Olahraga: Verrel Bramastya, Rasyid Rajasa dan Abdul Hakim Bafagih
    Badan Pendidikan Nasional: Dewi Coryati
    Badan Gubungan Antar Lembaga: Priyo Budi Santoso, Sudibyo dan Simon Petrus Kamlasi
    Badan Tenaga Kerja: Muazzim Akbar
    Badan Instruktur Nasional: Didik J Rachbini 
    Badan Pemberdayaan Bantu Desa: Intan Fauzi dan Herry Dermawan
    Badan Sosial: A. Bakri dan Farah Putri Nahlia
    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy: Saleh Daulay dan Arizal Tom Liwafa
    Badan Pembinaan Organisasi dan Keanggotan: Viva Yoga Mauladi dan Tedi Kurniawan

  • Zulkifli Hasan Umumkan Susunan Pengurus DPP PAN Periode 2024–2029​, Ini Daftarnya – Halaman all

    Zulkifli Hasan Umumkan Susunan Pengurus DPP PAN Periode 2024–2029​, Ini Daftarnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) telah mengumumkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN untuk periode 2024–2029. Pengumuman ini disampaikan dalam acara halal bihalal yang digelar di Kantor DPP PAN, Jakarta, pada Minggu (20/4/2025).​

    Susunan pengurus ini merupakan hasil dari Kongres ke-VI PAN yang berlangsung pada 23 Agustus 2024, di mana Zulhas terpilih kembali sebagai Ketua Umum secara aklamasi, melanjutkan kepemimpinannya sejak 2015.

    Dalam struktur kepengurusan baru pan ini, sejumlah tokoh lama tetap menempati posisi strategis, didampingi oleh sejumlah wajah baru.​

    Berikut adalah susunan lengkap DPP PAN periode 2024–2029:

    Ketua Umum: Zulkifli Hasan​

    Wakil Ketua Umum:

    Viva Yoga Mauladi
    Yandri Susanto
    Zita Anjani
    Eddy Soeparno
    Saleh Partaonan Daulay
    Nazaruddin Dek Gam
    Sakti Wahyu Trenggono
    Priyo Budi Santoso​

    Sekretaris Jenderal: Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)​

    Bendahara Umum: Pangeran Khaerul Saleh​

    Badan Pemenangan Pemilu:

    Wilayah Banten, Papua, Maluku: Yandri Susanto
    Wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Bali: Bima Arya Sugiarto
    Wilayah Jawa Tengah: Sakti Wahyu Trenggono
    Wilayah Sulawesi: Ashabul Kahfi
    Wilayah DKI Jakarta, Sumatra, Yogyakarta: Budi Santoso​

    Badan Pengawas dan Disiplin Partai:

    Badan Strategis dan Komunikasi Partai:

    Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan:

    Ketua: Viva Yoga Mauladi
    Wakil Ketua: Tedi Kurniawan​

    Badan Pencalegan:

    Ketua: Desy Ratnasari
    Wakil Ketua: Slamet Nur Achmad​

    Badan Advokasi:

    Ketua: Sarifuddin Sudding
    Wakil Ketua: Endang Agustina

    Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak:

    Ketua: Lula Kamal
    Wakil Ketua: Nisya Ahmad​

    Badan Saksi Nasional (BSN):

    Ketua: Erwin Izharuddin​

    Badan Pengkaderan dan Amanat Academy:

    Ketua: Saleh Daulay
    Wakil Ketua: Arizal Tom Liwafa​

    Badan Sosial:

    Ketua: A. Bakri
    Wakil Ketua: Farah Putri Nahlia

    Badan Pendidikan Nasional:

    Badan Pemberdayaan Bantu Desa:

    Ketua: Intan Fauzi
    Wakil Ketua: Herry Dermawan​

    Badan Luar Negeri:

    Ketua: Eddy Soeparno
    Wakil Ketua: Surya Utama (Uya Kuya)​

    Badan Sayap Partai:

    Badan Pengembangan Seni dan Budaya:

    Ketua: Sigit Purnomo (Pasha Ungu)​

    Badan Kepemudaan dan Olahraga:

    Ketua: Verrel Bramastya
    Wakil Ketua: Abdul Hakim Bafagih

    Badan Instruktur Nasional:

    Ketua: Didik J Rachbini​

    Badan Tenaga Kerja:

    Badan Hubungan Antar Lembaga:

    Ketua: Priyo Budi Santoso
    Wakil Ketua: Simon Petrus Kamlasi​

    Dengan terbentuknya struktur kepengurusan ini, PAN diharapkan dapat lebih solid dan efektif dalam menjalankan peran politiknya, serta memperkuat kontribusinya dalam pembangunan bangsa.

  • Pemkab Madina-Kadin manfaatkan lahan tidur wujudkan ketahanan pangan

    Pemkab Madina-Kadin manfaatkan lahan tidur wujudkan ketahanan pangan

    Jadi bukan hanya dengan Kadin, dengan TNI, Polri, juga kita kerja sama untuk kesuksesan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Harapan kita segala program yang dijalankan membuahkan hasil yang maksimal

    Medan (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) bersama Kantor Dagang dan Industri setempat berkolaborasi memanfaatkan sejumlah lahan tidur di Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, guna mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

    Kepala Dinas Pertanian Madina, Siar Nasution mengatakan, kolaborasi yang dilakukan tersebut memanfaatkan luas lahan sekitar empat hektare yang ditanami berbagai macam tanaman, seperti cabai, jagung dan labu.

    “Jadi bukan hanya dengan Kadin, dengan TNI, Polri, juga kita kerja sama untuk kesuksesan ketahanan pangan di Kabupaten Mandailing Natal. Harapan kita segala program yang dijalankan membuahkan hasil yang maksimal,” ujar Siar Nasution, di Panyabungan, Kamis.

    Dia menyampaikan dalam kolaborasi itu Dinas Pertanian Madina nantinya akan melakukan pendampingan sehingga program yang digagas oleh Kadin itu berjalan dengan lancar dan berhasil.

    Siar menyebutkan, dalam satu hektare lahan cabai nantinya akan menghasilkan 7,5 ton cabai bilamana cuaca mendukung dan pupuk yang digunakan yang terbilang cukup.

    “Harapannya hasil dari pertanian kita hari ini untuk bisa menutupi kebutuhan pangan masyarakat Madina, jadi kita tak perlu lagi menampung cabai dari luar daerah,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Kadin Madina Bahran Saleh Daulay mengatakan, luas lahan tanaman cabai yang sudah tanam dalam kolaborasi ini seluas dua hektare serta ditambah dua hektare untuk menanam jagung

    “Jadi, tanaman kita ini kita tanam secara berkesinambungan, ini tanam kedua sejak tahun 2024. Alhamdulillah hasilnya maksimal. Ini adalah program prioritas kita di Kadin menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Bahran Saleh.

    Bahran berharap gagasan buat tersebut dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk kembali bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan tidur.

    “Mudah-mudahan masyarakat bisa mencontoh apa yang kita lakukan ini,” kata dia.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean dan Holik
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    Komisi VII dalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI-RRI-ANTARA

    hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan

    Medan (ANTARA) – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik yang melakukan peninjauan ke Lembaga Penyiaran TVRI, RRI dan Perum LKBN ANTARA.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Daulay mengatakan bahwa hasil rapat kerja spesifik tersebut terlebih dahulu akan dikonsolidasikan, mengingat kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi.

    “Tentu nanti pada saat kita rapat ini akan dikonsolidasikan. Ini-kan ada tiga provinsi yang dikunjungi, nanti ketiga provinsi ini akan ditanya satu-satu bagaimana hasilnya,” ujar Saleh Daulay pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI di Sumut, di Medan, Rabu.

    Dari hasil konsolidasi tersebut, dia mengatakan jika masih menemukan keluhan dari kebijakan efisiensi anggaran, maka tidak menutup kemungkinan akan kembali menggelar rapat dengar pendapat dengan tiga lembaga tersebut.

    Namun, kata dia, jika tidak menemukan keluhan, maka kebijakan efisiensi anggaran di tiga lembaga tersebut dapat berjalan lancar sehingga persoalan itu dianggap selesai.

    “Sehingga kesimpulan rapat yang sudah pernah diambil DPR itu bisa dijalankan dengan baik. Tidak ada kendala apapun,” kata dia.

    Kendati demikian, Ketua Tim kunjungan kerja spesifik di Sumut itu menegaskan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan berbagai upaya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

    “Efisiensi tetap berjalan dalam konteks menyukseskan program pemerintah, tetapi sampai mengorbankan karyawan,” katanya.

    Dalam kunjungan di Sumut, Daulay yang didampingi sejumlah Anggota Komisi VII lainnya berkesempatan untuk berdialog langsung dengan pegawai dari tiga lembaga tersebut.

    Dia menyebut bahwa hasil keterangan yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari tiga lembaga tersebut menjalankan hasil rapat dengar pendapat di Jakarta karena tidak ada yang di-PHK maupun dirumahkan.

    “Harapan kami ini terjadi di seluruh Indonesia.Jadi kalau terjadi di seluruh Indonesia, persoalan efisiensi dengan merumahkan karyawan tidak ada,” ujarnya.

    Dalam kunjungan tersebut juga Saleh Daulay didampingi sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI lainnya seperti Bane Raja Manalu, Eric Hermawan Rycko Menoza (anggota) dan Rahmawati, Jamal Mirdad, Erna Sari Dewi, Achmad Daeng Sere, Kaisar Au Hanifah, dan Dina Lorenza Audria.

    Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025