Xcloud.id

Tag: Salamuddin Daeng

  • Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Ekonom sebut Presiden berharap pembangunan perumahan dongkrak ekonomi

    Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama.

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memiliki harapan besar terhadap pembangunan perumahan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Pak Presiden punya harapan besar terhadap pembangunan perumahan sebagai penggerak utama,” ujar Salamuddin Daeng saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Ekonom itu juga mengatakan bahwa target 770 ribu unit rumah yang mendapatkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 merupakan hal yang signifikan.

    “Harapan Presiden bahwa sektor perumahan ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi,” katanya lagi.

    Target 770 ribu unit rumah pada tahun depan tersebut, juga mencerminkan adanya kepercayaan pemerintah yang besar kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan Presiden Prabowo.

    “Kementerian PKP harus menunjukkan kemampuannya untuk meningkatkan penyerapan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah bagi perumahan subsidi,” kata Salamuddin Daeng.

    Dirinya menyampaikan bahwa rumah subsidi ini masih tetap harus dibeli masyarakat dan bukan rumah gratis. Rumah subsidi itu rumah yang disalurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan berbagai insentif seperti penghapusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan juga Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

    Hal itu tentunya membutuhkan ketangguhan sumber daya manusia Kementerian PKP yang luar biasa, dan para pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian PKP bank penyalur, BP Tapera, Kementerian PKP harus menjemput masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki hunian layak dan terjangkau.

    “Jadi harus secara langsung, tangannya harus menjangkau lapisan terbawah dari masyarakat kita ini,” kata Salamuddin Daeng

    Presiden Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari APBN Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersial.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekonom senior paparkan dampak positif kebijakan Prabowo soal devisa ekspor 

    Ekonom senior paparkan dampak positif kebijakan Prabowo soal devisa ekspor 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ekonom senior paparkan dampak positif kebijakan Prabowo soal devisa ekspor 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto sudah resmi memberlakukan kebijakan 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) wajib disimpan di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai salah satu langkah paling berani dan strategis dalam sejarah ekonomi Indonesia untuk mengamankan kedaulatan fiskal dan memperkuat posisi rupiah di tengah tekanan global.

    Ekonom senior Salamuddin Daeng menyebut kebijakan ini sebagai terobosan besar yang selama puluhan tahun tidak pernah disentuh. “Ini langkah yang berani. Kita punya sumber daya alam nomor satu di dunia, tapi pendapatan negara stagnan. Sekarang ada terobosan,” ujarnya dalam sebuah wawancara di YouTube Malaka Project, dikutip Selasa (6/5).

    Menurut Daeng, selama ini devisa hasil ekspor dibiarkan bebas mengalir ke luar negeri. Akibatnya, meski Indonesia mencatat volume ekspor batu bara, nikel, sawit, dan timah yang sangat tinggi, kontribusinya terhadap penguatan fiskal dan sektor perbankan dalam negeri tetap minim.

    “Bayangkan, satu miliar ton batu bara kita ekspor dengan harga 100 dolar per ton. Itu potensi 100 miliar dolar devisa dari batu bara saja. Belum sawit, belum nikel. Tapi devisanya langsung lompat ke luar negeri,” ujar Daeng.

    Dengan kebijakan baru ini, pemerintah ingin memastikan devisa dari SDA tetap berputar di dalam negeri. Daeng menyebut penyimpanan DHE akan mendorong stabilitas nilai tukar rupiah dan memberi ruang lebih besar bagi bank-bank nasional untuk ekspansi ke sektor riil.

    “Kalau devisa bisa kita tahan setahun saja, kita bisa tambah cadangan devisa 200 miliar dolar. Total kita bisa punya 340 miliar dolar. Itu akan mengubah struktur ekonomi kita,” ungkapnya.

    Kebijakan ini menurut Daeng bukanlah bentuk intervensi yang melanggar rezim internasional, karena sifatnya terbatas—hanya berlaku pada sektor SDA dan dalam jangka waktu tertentu. Ia menyebut skema ini sebagai bentuk “nasionalisme ekonomi yang masuk akal”.

    “Selama ini pengusaha bawa uang ke luar negeri karena mata uang kita lemah. Tapi justru karena devisa dibawa keluar itulah mata uang kita makin lemah. Ironis. Harusnya devisa diparkir di dalam, sirkulasikan di bank, buat stimulus ekonomi,” jelasnya.

    Ia juga menyoroti bahwa tidak adanya resistensi berarti dari pelaku usaha menunjukkan bahwa kebijakan ini disusun dengan parameter yang masuk akal. “Saya tunggu-tunggu siapa yang ribut. Nggak ada. Artinya kebijakan ini solid,” katanya.

    Daeng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah pemerintah ini, karena beban mengatur ekonomi nasional tidak bisa hanya ditanggung pemerintah.

    “Kalau meja ini ditopang satu kaki dan disepak lawan politik, jatuh. Tapi kalau ada kaki tambahan dari rakyat—buruh, media, gerakan sosial—meja ini akan kuat. Dukungan rakyat itu penting,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com