Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    Presiden Prabowo Tegaskan Tak Ada Ampun untuk Korporasi Pembakar Lahan

    JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen tegas pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya yang melibatkan pihak korporasi. Ia menyatakan tidak akan ada ruang toleransi bagi perusahaan yang membuka lahan dengan cara membakar.

    “Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar tidak akan diberi toleransi oleh pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, seperti dikutip ANTARA.

    Pernyataan tersebut, lanjut Budi, juga merupakan penegasan agar setiap perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola lahan yang diberikan oleh negara, sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengantisipasi bencana karhutla yang berulang setiap musim kemarau.

    Dalam upaya pencegahan, pemerintah merancang pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum secara tegas, pemanfaatan teknologi modern, serta kesiapsiagaan yang terus-menerus.

    Presiden Prabowo, menurut Budi, juga siap memberikan dukungan penuh terhadap penggunaan alat berat dan teknologi ramah lingkungan dalam proses pembukaan lahan, sebagai alternatif pengganti metode pembakaran yang merusak.

    “Presiden ingin proses pembukaan lahan dilakukan secara modern, menggunakan peralatan canggih yang ramah lingkungan agar tidak menimbulkan risiko kebakaran,” ujar Menko Polhukam.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut difokuskan pada upaya mitigasi karhutla menjelang musim kemarau yang diprediksi akan berdampak serius di berbagai wilayah.

    Rapat dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala Sekretariat Pribadi Presiden Rizky Irmansyah.

    Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Presiden, Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA)

    Selain itu, sejumlah menteri turut berpartisipasi secara daring melalui konferensi video, antara lain Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Jajaran lainnya yang ikut serta termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan.

  • Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Menko Zulhas Bidik 10.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 10.000 Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih beroperasi pada Agustus 2025.

    Kendati begitu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini jumlah tersebut dapat melampaui target yang diharapkan pemerintah.

    “Segera Agustus ini, 10.000 Kopdes sudah beroperasi, paling kurang di Agustus,” kata Zulhas usai menghadiri rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (29/7/2025).

    Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan kembali melakukan roadshow ke sejumlah provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan provinsi lainnya di Pulau Jawa.

    Adapun, Zulhas hari ini menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dihadiri oleh sejumlah Menteri seperti Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Rapat ini membahas tindak lanjut peluncuran kelembagaan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih serta implementasi peraturan menteri yang mendukung operasional program tersebut.

    Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa poin yang telah disepakati pemerintah. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kopdes/Kel Merah Putih di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

    Kedua, agar Kementerian BUMN dan Danantara menyempurnakan model bisnis petunjuk teknis (juknis) Kopdes/Kel Merah Putih. Ketiga, akses pembiayaan, hingga penyempurnaan Permendes PDT dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dana desa dan kelurahan.

    “Kemudian digitalisasi, nanti di koperasi itu diusahakan cashless, nggak ada uang cashnya,” ujarnya. 

    Terakhir, pelatihan sumber daya manusia. Zulhas menjelaskan, pemerintah dalam melakukan pelatihan sebisa mungkin tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    “Kita sebisa mungkin tidak mempergunakan APBN, tidak mengurangi anggaran belanjaan APBN kita ke Kopdes ini,” pungkasnya.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?

    Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?

    Prabowo Gelar Ratas di Lanud Halim Perdanakusuma Minggu Siang, Siapa Saja yang Hadir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto menggelar rapat terbatas (
    ratas
    ) bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya lewat Instagram @sekretariat.kabinet menyebut bahwa ratas ini digelar Minggu (20/7/2025) siang.
    Adapun rapat ini berlangsung tepat sebelum Prabowo melakukan perjalanan ke Kota Solo, Jawa Tengah, di sore harinya.
    “Di hari Minggu siang ini,
    Presiden Prabowo
    Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dalam keterangan Instagram @sekretariat.kabinet, Minggu.
    Dari akun media sosial tersebut, terlihat rapat digelar secara terbatas dan secara virtual.
    Terlihat pejabat yang hadir langsung yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.
    Sementara ada beberapa menteri yang hadir virtual, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Wakil Menteri (Wamen) Koperasi Ferry Juliantono, dan Wamen Pertanian Sudaryono.
    Seskab Teddy mengungkapkan, ratas ini digelar untuk membahas berbagai isu strategis sebelum Kepala Negara melakukan beberapa agenda pekan depan.

    Ratas
    ini dilaksanakan untuk membahas berbagai isu strategis, seperti ketersediaan beras dan bahan pangan, hingga percepatan pembangunan kampung nelayan,” ujar Teddy.
    Selain itu, Teddy mengungkapkan bahwa ratas juga membahas kesiapan program Koperasi Desa Merah Putih.
    “Dibahas juga mengenai kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah di Indonesia, pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda, serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” katanya.
    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah pada sore hari ini.
    Prabowo direncanakan akan menghadiri Kongres PSI di Kota Solo pada Minggu malam.
    Kemudian, pada Senin (21/7/2025), Kepala Negara direncanakan akan meluncurkan program Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDMP dan KKMP) di Klaten, Jawa Tengah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab: Prabowo ratas di Halim bahas pangan hingga kampung nelayan

    Seskab: Prabowo ratas di Halim bahas pangan hingga kampung nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu siang.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan ratas tersebut membawa sejumlah isu, mulai dari ketersediaan beras dan bahan pangan hingga percepatan pembangunan kampung nelayan.

    “Di hari Minggu siang ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Minggu.

    Teddy mengatakan rapat tersebut digelar menjelang pelaksanaan sejumlah agenda Presiden pada pekan depan.

    Selain bahan pangan dan pembangunan kampung nelayan, turut pula dibahas kesiapan Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah dan pelaksanaan inisiatif pemberian pendidikan lanjutan kepada para ekonom muda.

    “Serta sejumlah program prioritas pemerintah lainnya,” ucap Seskab Teddy.

    Dalam unggahan tersebut, Presiden Prabowo nampak melakukan konferensi video dengan sejumlah menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.

    Selanjutnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam ratas tersebut di antaranya Seskab Teddy, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

    Diketahui, Presiden Prabowo dijadwalkan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Kopdes Merah Putih merupakan satu dari trisula pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Prabowo yang akan diluncurkan sepanjang Juli 2025.

    “Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Hasan dalam keterangan yang diterima, Minggu.

    Ketiga senjata itu terwujud masing-masing dalam Program Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga program ini merupakan upaya dan komitmen serius pemerintah untuk memastikan pemerataan kesejahteraan yang nyata.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Hadiri Peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten Besok 21 Juli

    Prabowo Hadiri Peluncuran Kopdes Merah Putih di Klaten Besok 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan, Presiden Prabowo Subianto hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih pada Senin (21/7/2025).

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus menyampaikan, peluncuran dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    “Insya Allah [Presiden], hadir. Dihadiri oleh Pak Presiden,” kata Panel kepada Bisnis, Minggu (20/7/2025).

    Selain dihadiri oleh Kepala Negara, Panel menyebut bahwa peluncuran akan dihadiri oleh sejumlah Menteri yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Kopdes Merah Putih.

    Diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    “Yang diluar Satgas juga banyak yang hadir, kayak Menhan [Sjafrie Sjamsoeddin],” ungkapnya. 

    Panel juga mengatakan, peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih turut dihadiri oleh Kepala Daerah dari 38 provinsi melalui telekonferensi.

    Adapun, menjelang peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih, Panel mengungkap setidaknya sudah ada sekitar 80.048 unit yang sudah berbadan hukum per 20 Juli 2025.

    Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).

    “Yang berbadan hukum sudah 80.048 [unit],” ujarnya.

    Menkop Budi Arie sebelumnya mengungkap, persiapan peluncuran Kopdes/Kel Merah Putih telah mendekati 100%. Dia mengatakan, seluruh daerah di Indonesia mengikuti acara peluncuran ini melalui daring di 80.000 lebih Kopdes/Kel Merah Putih di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

    Data terkini, Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah terbentuk 81.140 unit di seluruh Indonesia, sedangkan yang telah berbadan hukum 80.048 unit.

    “Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

    Dia menuturkan, Kemenkop akan melakukan penguatan sistem dan digitalisasi, serta mengupayakan adanya manajer-manajer koperasi untuk membina menjadi inkubator startup. Pihaknya juga akan memperkuat pengawasan Kopdes/Kel Merah Putih berbasis partisipasi masyarakat.

  • KKP ungkap kerugian penyelundupan telur penyu di Kalbar Rp9,6 miliar

    KKP ungkap kerugian penyelundupan telur penyu di Kalbar Rp9,6 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap jaringan pelaku penyelundupan telur penyu lintas negara yang menyebabkan kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp9,6 miliar akibat mengancam kelestarian satwa laut dilindungi.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pengungkapan itu merupakan tindak lanjut dari digagalkannya penyelundupan telur penyu di Pelabuhan Sintete Sambas pada Sabtu (6/7).

    Dari kasus itu dua orang terduga pelaku berinisial SD (laki-laki) dan MU (perempuan) diamankan. Kedua terduga pelaku berhasil diamankan pada operasi gabungan PSKDP Pontianak bersama Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura, Sabtu (12/07).

    “Ini merupakan wujud sinergi yang baik antar aparat penegak hukum di lapangan. Didukung informasi intelijen, kedua terduga pelaku berhasil diamankan di Singkawang pada Sabtu (12/07) siang,” kata Pung Nugroho dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Berdasarkan pengakuan terduga pelaku MU, 96.050 telur penyu tersebut berasal dari Tambelan, Kepulauan Riau. Pelaku bertugas menampung dan mengirim menggunakan kapal sejak tahun 2024 ke Kota Batam, Kepulauan Riau kemudian pada tahun ini ke Sintete, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

    Pung menuturkan jika dihitung berdasarkan harga di pasaran Serawak Malaysia senilai Rp12.000 per butir, maka nilai ekonomi yang telah ditimbulkan dari aksi penyelundupan itu sebesar Rp1.152.600.000.

    “Namun, jika dihitung dari nilai ekologis, ekowisata dan pengganti konservasi buatan, maka valuasi ekonomi dari aksi penyelundupan ini sebesar Rp9,6 miliar,” ucapnya.

    Dia menekankan agar masyarakat tidak lagi mengambil dan mengkonsumsi telur penyu karena tindakan tersebut akan mengancam keberlangsungan spesies penyu dan akan ditindak tegas oleh Ditjen PSDKP.

    Pung menegaskan pemanfaatan spesies penyu maupun telur penyu melanggar undang-undang perikanan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan diancam pidana penjara delapan tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar.

    “Kami serius untuk kasus ini, jadi bagi para pemain untuk stop, karena akan ditindak tegas sebagai efek jera. Untuk penguatan personel kita juga akan terus mengadakan operasi gabungan antara Ditjen PSDKP dengan TNI dan Polri,” tegas Ipunk.

    Berdasarkan hasil pendalaman kasus, terduga pelaku MU menjual telur penyu di Singkawang kepada BB dan di Pemangkat kepada IEP.

    Sehari sebelum kedua terduga pelaku diamankan, tim PSDKP mendapat informasi dari otoritas Malaysia, bahwa operasi penindakan praktik ilegal perdagangan telur pada Jumat (11/07) berhasil mengamankan empat orang Warga Negara Indonesia (WNI) yang kedapatan menjual telur penyu di Pasar Serikin, Sarawak.

    Selanjutnya Tim PSDKP Pontianak melakukan koordinasi dengan Polis Diraja Malaysia untuk mendapatkan informasi keterkaitan dengan kasus yang sedang ditangani.

    “Hasilnya, salah satu yang ditangkap oleh Otoritas Malaysia adalah IEP, pembeli telur-telur penyu MU dan menjual di Serawak Malaysia,” terang Pung.

    Ke depan, pihaknya juga akan terus menjalin kerja sama dengan otoritas Malaysia melalui Perwakilan Pemerintah RI di Kinabalu untuk menelusuri jaringan dan mencegah adanya perdagangan telur penyu lintas negara.

    Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan akan terus memerangi praktik ilegal perdagangan maupun penyelundupan telur penyu karena mengancam keberlanjutan biota laut tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    KKP gandeng Polda Sulsel laksanakan Kampung Nelayan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) melaksanakan Kampung Nelayan Merah Putih guna mendorong perikanan tangkap berkelanjutan dan mendukung terwujudnya ekonomi biru berbasis masyarakat pesisir.

    Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif menilai dukungan Polda Sulawesi Selatan berperan penting untuk menyukseskan program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan pengelolaan pelabuhan perikanan di daerah tersebut.

    “Pembangunan kampung nelayan merah putih sejalan juga dengan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih yang akan menjadi penggerak kampung nelayan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif bertemu langsung Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Rusdi Hartono di Kota Makassar, Sulsel, pada Kamis (17/7). Dalam pertemuan itu, dia mengajak jajaran Polda Sulsel untuk bersinergi menyukseskan program KNMP.

    Berbagai program telah disiapkan KKP untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya pembangunan fisik namun juga penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) nelayan.

    KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budidaya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budidaya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    Kapolda Sulsel Irjen Pol. Rusdi Hartono menyambut baik inisiasi KKP untuk mengembangkan Sulawesi Selatan di sektor perikanan tangkap.

    Pihaknya mengaku siap untuk mendukung berbagai program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    “Kolaborasi ini adalah hal yang positif dan kami siap mendukung program nasional ini sesuai tusi kami,” ujarnya.

    Menurut Kapolda Sulsel melalui sinergi KKP, Polri dan pemerintah daerah, sejalan dengan pembangunan fisik, para nelayan akan didampingi dalam hal pengembangan usaha, legalitas koperasi, hingga akses permodalannya.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dukungan berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan program prioritas.

    Dengan adanya kerja sama dengan Polri, diharapkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Arie Novarina
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri dukung penuh peluncuran Kopdeskel Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih yang akan digelar secara hybrid dari salah satu lokasi Kopdeskel di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025.

    Dukungan tersebut ditegaskan Mendagri dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Peluncuran 80.000 Kopdeskel Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Mendagri mengatakan, dirinya akan mengingatkan 38 gubernur, 98 wali kota, dan 416 bupati agar hadir mengikuti rangkaian acara peluncuran tersebut secara daring. Sementara itu, sebanyak 103 kepala daerah yang wilayahnya menjadi mock-up atau percontohan Kopdeskel mengikuti acara peluncuran di lokasi Kopdeskel-nya masing-masing.

    Kepala daerah yang menjadi percontohan juga diarahkan agar melibatkan kepala desa, lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

    “Bupati nanti mengajak Pak Kades dan BPD. Wali Kota juga kami minta nanti untuk menghadirkan Lurah,” kata Tito di Jakarta, Selasa.

    Di samping itu, Mendagri juga akan melaksanakan Rakor khusus dengan Pemda terkait untuk meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dasar Kopdeskel, termasuk jenis gerai koperasi yang dikelola. Rakor tersebut juga untuk memantapkan persiapan acara peluncuran.

    Selain itu, Mendagri juga telah mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) dalam mendukung operasional peluncuran Kopdeskel Merah Putih di daerah masing-masing.

    Sebelumnya, dana BTT juga diarahkan agar dimanfaatkan untuk mendukung pembentukan Kopdeskel seperti pembiayaan akta notaris.

    “Sehingga nanti kalau ada [pembiayaan] yang kurang-kurang, itu acara digital launching ini mereka (Pemda) bisa memanfaatkan anggaran tersebut,” kata Mendagri.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi.

    Sumber : Antara

  • Trump Pangkas Tarif Impor Jadi 19%, Positif buat Ekspor Perikanan RI?

    Trump Pangkas Tarif Impor Jadi 19%, Positif buat Ekspor Perikanan RI?

    Jakarta

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono menanggapi terkait tarif impor untuk barang-barang asal Indonesia dari 32% menjadi 19% ke Amerika Serikat (AS). Pria yang akrab disapa Trenggono menilai hal tersebut merupakan sinyal positif bagi Indonesia.

    Menurut Trenggono, hasil itu tak lepas dari diplomasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Bahkan Trenggono menyebut Trump memuji Prabowo.

    “Ya sangat (sinyal baik), Alhamdulillah. Ini kan diplomasi yang luar biasa. Trump aja memuji,” kata Trenggono kepada awak media, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Kendati begitu, Trenggono menjelaskan tarif tersebut masih berpengaruh pada ekspor perikanan Indonesia. Apalagi Amerika masih menjadi tujuan ekspor perikanan Indonesia.

    Ekspor perikanan Indonesia ke AS menyentuh US$ 2 miliar. Angka ini mempunyai porsi besar dari nilai rata-rata ekspor perikanan Indonesia dengan total US$ 5,5 miliar.

    “Ya kalau kena pajak yang tinggi, pasti (berpengaruh). Karena ekspor kita ke sana lumayan besar hampir US$ 2 miliar dolar, dari rata-rata USS$ 5,5 ekspor perikanan, US$ 2 miliar ke Amerika,” terang dia.

    Untuk itu, Trenggono menilai perlunya menambah pasar lain, seperti China, Eropa, hingga ke Jepang. Saat ini, pihaknya masih menghitung dampak dari tarif tersebut.

    “Belum, kita lagi cek seberapa besar (dampaknya). Saya sih berharap 19% itu tidak semua komoditas, ada produk pertanian yang dari mereka diimpor kan tentu juga bisa di offset juga,” jelas Trenggono.

    Sebelumnya, Presiden Donald Trump mengatakan AS telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Indonesia setelah berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Trump pada Selasa (15/7/2025).

    Mengutip CNN Business, Rabu (16/7/2025), beberapa jam setelah mengumumkan kesepakatan tersebut di Truth Social, Trump menyampaikan isi kesepakatan itu adalah Indonesia tidak mengenakan tarif apapun atas ekspor dari AS, sementara AS akan mengenakan tarif sebesar 19% atas produk dari Indonesia, turun dari sebelumnya 32%.

    Dalam unggahan berikutnya di Truth Social, Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut telah “diselesaikan”. Namun, pemerintah Indonesia belum membuat pengumuman serupa hingga Selasa sore.

    (kil/kil)