Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Anggaran Kementerian Kelautan Melonjak Jadi Rp13 Triliun untuk 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan tambahan pagu anggaran menjadi sebesar Rp13 triliun untuk 2026. 

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa alokasi tersebut meningkat dari Rp3,6 triliun yang sebelumnya ditetapkan dalam pagu indikatif.

    “Pada akhirnya pada tahun anggaran 2026 KKP mendapatkan peningkatan anggaran dari sebesar Rp3,6 triliun pada pagu indikatif menjadi sebesar Rp13 triliun pada pagu anggaran. Sudah 4 tahun, baru kali ini [anggaran naik],” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (3/9/2025).

    Secara terperinci, Trenggono menyampaikan bahwa pihaknya akan mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional melalui berbagai target kinerja utama tahun depan.

    Target pertama ialah peningkatan luas kawasan konservasi perairan menjadi 30,7 juta hektare (ha). Kedua, produksi perikanan ditargetkan mencapai 25,84 juta ton.

    Lebih lanjut, KKP mematok produksi garam mencapai 2,5 juta ton. Target keempat adalah nilai ekspor hasil perikanan sebesar US$6,7 miliar, dan terakhir target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan pada rentang 4% hingga 6%.

    “Agenda prioritas pembangunan nasional terutama terkait swasembada pangan, ekonomi biru, hilirisasi sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Trenggono.

    Sementara itu, sebanyak Rp12,7 triliun dari pagu anggaran tersebut akan digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional perkantoran dan pelaksanaan program prioritas presiden.

    Terdapat pula alokasi untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pembangunan pergaraman nasional, revitalisasi tambak udang rakyat, pembangunan kawasan tambak udang terintegrasi, modeling budidaya rumput laut, lobster dan bawal bintang, revitalisasi laboratorium jaminan mutu, dan keperluan lainnya.

    Dalam perkembangan sebelumnya, pemerintah memperluas percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) No.19/2025. 

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa beleid itu mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Sumber Pangan, Energi, dan Air Nasional. Zulhas akan menjadi ketua tim tersebut yang beranggotakan 27 kementerian dan lembaga terkait.

    “Tugas pertama dari Keppres sudah rapat bagaimana mengkoordinasi hingga nanti lahir kebijakan yang tadi. Itu adalah proyek strategis nasional kawasan prioritas untuk pangan, energi, dan air, termasuk energi baru terbarukan lahannya,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).

  • Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir? Nasional 2 September 2025

    Benarkah Ada Mafia di Balik Kerusuhan saat Unjuk Rasa Sepekan Terakhir?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto menengarai adanya keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa di berbagai daerah beberapa waktu terakhir. Mafia itu disebut sengaja menggerakkan perusuh di sejumlah titik unjuk rasa guna melakukan pembakaran dan mengganggu kehidupan masyarakat.
    Saat menjenguk korban unjuk rasa di Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025), Prabowo mengatakan, aparat keamanan telah mengantongi indikasi adanya pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir.
    “Semua aparat negara akan selidiki, siapa yang bertanggung jawab, saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita tidak akan ragu-ragu,” kata Prabowo.
    “Saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun, saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi, sekuat apapun mereka,” imbuh Presiden.
    Adapun unjuk rasa yang berlangsung beberapa waktu terakhir ditengarai oleh beberapa hal. Mulai dari sikap dan anggota DPR yang dinilai nirempati terhadap kondisi publik soal tunjangan yang mereka terima, hingga kematian driver ojek online, Affan Kurniawan, usai dilindas rantis Brimob Polri.
    Namun, aksi penyampaian pendapat yang semula berlangsung damai, justru diciderai oleh aksi sekelompok perusuh yang diduga sengaja diturunkan ke berbagai titik unjuk rasa.
    Presiden Prabowo pun menyebut berbagai aksi pembakaran instansi negara hingga gedung DPRD, bukan merupakan bagian dari penyampaian aksi damai yang hendak dilakukan masyarakat, tetapi dilakukan oleh sekelompok pihak yang berniat membuat kerusuhan. 
    “Kita lihat di banyak tempat gedung DPRD, ini adalah instansi negara yang menjalankan kedaulatan negara, alat demokrasi, dibakar,” kata Prabowo.
    “Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat, niatnya adalah bikin rusuh, niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat, niatnya adalah menghancurkan upaya pembangunan nasional untuk menghilangkan kemiskinan,” ujar dia.
     
    Seturut dengan pernyataan Presiden soal dugaan keterlibatan mafia di balik kerusuhan pada saat unjuk rasa, para menteri Kabinet Merah Putih mengunggah dukungan kepada Prabowo.
    Mereka memakai caption yang serupa dalam unggahannya, yang mana mereka memuji Prabowo karena berani melawan mafia.
    Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, misalnya. Dia mengunggah gambar Prabowo bernuansa hitam-putih dengan teks di dalamnya yang memuat nama “Reza Chalid”.
    Terlepas dari kemungkinan penulisan nama yang disengaja atau sekadar saltik (typo), namun dalam konteks pemberitaan penanganan kasus korupsi yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), publik biasa mengenal nama “Riza Chalid”.
    ”
    Kami bersamamu Pak Presiden,
    ” tulis Sakti dalam keterangan gambar unggahannya itu, di akun Instagram-nya, @Swtrenggono, Minggu (31/8/2025).
    Begini bunyi teks di atas gambar Prabowo yang sedang hormat itu (redaksi tidak menyunting salah ejaan dan penulisan yang ada pada unggahan asli):
    Dear Mr. President
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia beras.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia minyak goreng.
    Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas.
    Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya.
    Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan Negara.
    Tidak pernah ada pendahulu melawan korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada pendahulu yang pernah berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN.
    Tidak pernah ada orang-orang pintar yang sekarang bersuara, sok berada di barisan rakyat membuka semua masalah-masalah di BUMN padahal mereka pernah berada di dalam BUMN.
    Kenapa di saat semua itu Bapak buka dan mulai bersih-bersih, semakin Bapak yang diserang?
    A post shared by Sakti Wahyu Trenggono (@swtrenggono)
     
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI Abdul Kadir Karding juga menyampaikan konten serupa pada 31 Agustus 2025.
    Teks yang dicantumkan di atas gambar sama dengan teks yang dicantumkan di gambar unggahan Sakti Wahyu Trenggono, hanya saja foto Prabowo yang diunggah Karding sedikit berbeda dari unggahan Sakti Wahyu Trenggono.
    Karding memberikan keterangan di gambar unggahannya di akun Instagram-nya, @abdulkadirkarding itu.
    “
    Sebagai Menteri, saya berdiri bersama Presiden Republik Indonesia. Tugas kami adalah memastikan agenda ‘bersih-bersih’ ini terus berjalan, bukan mundur karena tekanan,
    ” tulis Karding.
    Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pariwisata, Zita Anjani, yang juga putri dari Ketua Umum PAN dan Menko Bidang Pangan, Zukifli Hasan, juga mengunggah gambar senada di akun Instagram-nya, @zitaanjani, 31 Agustus 2025.
    ”
    Kami bersamamu pak… Stay strong Mr. President,
    ” tulis Zita dalam keterangan gambar unggahannya.
    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, akan menindak siapa pun pelaku yang berbuat kerusuhan pada saat unjuk rasa beberapa waktu terakhir, berdasarkan bukti yang dimiliki.
    Sigit menyampaikan itu usai ditanya awak media ihwal ada atau tidaknya peran Riza Chalid di balik kerusuhan yang terjadi.
    “Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan,” ujar Sigit menanggapi, saat ditemui di RS Polri, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).
    Sigit mengatakan, polisi akan bergerak berdasarkan data yang didapat untuk menginvestigasi kerusuhan yang terjadi pada waktu belakangan ini. Dia pun menegaskan bahwa polisi bakal terus mencari siapa pelaku yang membiayai kerusuhan yang terjadi beberapa hari belakangan ini.
    “Akan terus kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari,” imbuhnya
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    3 Menteri Kompak Posting Dukungan ke Prabowo, Singgung Riza Chalid

    Bisnis.com, JAKARTA – Tiga menteri kabinet merah putih kompak memposting dukungan ke Presiden RI Prabowo Subianto di media sosial instagram pada minggu (31/8/2025). Narasi dalam postingan tersebut tampak senada.

    Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kedaulatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Namun pada akun Instagram Zulhas, postingan dukungan ke Prabowo tampak telah dihapus. Dalam narasi yang disampaikan, Prabowo dianggap satu-satunya presiden yang berani mengungkapkan skandal di Pertamina oleh Riza Chalid dan kasus-kasus lainnya yang merugikan negara.

    “Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis narasi tersebut, dikutip Senin (1/8/2025).

    Prabowo dinilai menjadi presiden yang mampu menindak tegas mafia dan mafia minyak goreng. Bahkan dinarasikan tidak ada pendahulu yang mengungkapkan kasus korupsi di BUMN.

    “Tidak pernah ada pendahulu yang berbicara soal tantiem yang nilainya triliunan setiap tahun, malah semua partai-partai yang pernah berkuasa mereka semua menikmati korupsi di BUMN,” lanjutnya.

    Di akhir narasi menyatakan bahwa Prabowo kini dihujat karena berani membongkar semua masalah tersebut.

    Sebagai informasi, pada minggu (31/8/2025), Prabowo memanggil ketua umum partai dan para menteri untuk sidang kabinet menyikapi polemik pekan lalu.

    Salah satu hasil dari sidang tersebut adalah DPR diminta melakukan evaluasi terkait tunjangan bagi anggota dewan seperti tunjangan rumah. Selain itu, meminta Polri menindak tegas 7 anggota Brimob yang melindas Affan Kurniawan seorang pengendara ojek online. 

  • KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pengajuan anggaran itu telah dilayangkan secara resmi oleh KKP melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait, sambil menunggu undangan paparan lebih detail.

    “Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun, untuk fase satu,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025, di Jakarta, Kamis.

    Menurut KKP, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan memadai agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.

    “Kami sudah sampaikan (surat pengajuan anggaran ke Danantara), kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detailnya,” ujar Tebe.

    Selain kepada Danantara, KKP juga tengah mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut, mengingat program budi daya skala besar ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.

    Menurut KKP, fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 20.413,25 hektare dari target revitalisasi secara keseluruhan mencapai 78.550 hektare.

    Lebih lanjut Tebe menuturkan dengan adanya revitalisasi tambak di Pantura Jawa untuk tahap pertama diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.

    “Coba bayangkan kalau 20 ribu hektare, kalau satu hektare dua orang saja (yang kelola) maka 20 kali dua sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end-to-endnya yang dari hulu hingga ke hilirnya, baik yang pembenihan, pakannya, prosesingnya, dan seterusnya,” kata Tebe.

    Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar menghasilkan manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

    “Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini,” kata Tebe lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Menteri Trenggono: KNMP ubah kampung nelayan tradisional jadi modern

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    “KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif,” kata Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, lanjut Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    “Seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan, hingga area kuliner,” ujar dia.

    Dengan fasilitas tersebut KKP ingin kawasan pesisir menjadi lebih tertata, produktif menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi.

    “Sehingga rantai pasok hasil laut bisa lebih kuat dan menguntungkan nelayan,” kata Trenggono.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    Sejauh ini, ia mengatakan KKP telah menerima 910 proposal pengajuan pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih dari berbagai daerah pesisir dan kampung perikanan budi daya di Indonesia. Untuk tahap awal di 2025, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih.

    Proses penetapan 100 lokasi terpilih dipastikan berlangsung ketat dan transparan dan KKP tengah menyiapkan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program tersebut.

    KKP saat ini, menurut dia, memiliki percontohan dalam membangun KNMP yakni Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih si seluru wilayah Indonesia.

    Menteri Trenggono meninjau sejumlah calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau. Kunjungan itu untuk memastikan kesiapan calon lokasi sekaligus sebagai upaya percepatan realisasi program strategis tersebut.

    Adapun calon lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cemaga Utara di Kabupaten Natuna; Desa Sembulang, Pulau Rempang, Kota Batam, serta Kelurahan Kasu dan Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

    Menteri Trenggono mengatakan peninjauan itu penting agar lokasi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    “Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” kata Trenggono.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP membangun pasar ikan modern di Natuna

    KKP membangun pasar ikan modern di Natuna

    Pengelolaan pasar ini nanti akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih.

    Natuna (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun pasar modern di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mendorong pengembangan sektor perikanan yang lebih maju dan berkelanjutan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke Natuna, Selasa, mengatakan pasar modern dibangun di Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur.

    Ia bersama tim KKP dan Pemerintah Kabupaten Natuna telah meninjau langsung lokasi pembangunan pasar tersebut pada Selasa sore.

    Lahan yang akan digunakan untuk pembangunan pasar ini memiliki luas total 17.653 meter persegi, dengan rincian 7.629 meter persegi berupa lahan darat dan 10.024 meter persegi merupakan lahan di laut yang akan di reklamasi.

    Pada area seluas itu, nantinya akan dibangun berbagai fasilitas seperti pabrik es, gudang pendingin untuk menjaga kualitas ikan, toilet umum, instalasi pengelolaan air limbah, dermaga, pasar ikan, tempat kuliner berbasis hasil laut, area parkir, taman, sumber daya listrik (power supply), serta tempat pembuangan sementara.

    “Kami sepakat membangun pasar ikan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga menyediakan fasilitas kuliner yang bersih dan nyaman, serta tidak menimbulkan bau tidak sedap,” ujar dia lagi.

    Papan plang pembangunan pasar ikan modern di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (26/8/2025). ANTARA/Muhamad Nurman

    Sudah ada pemenang tender pembangunan pasar modern ini dan dijadwalkan mulai dalam waktu dekat dengan total anggaran sebesar Rp91,2 miliar. Dana tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

    Hibah ini merupakan bentuk kerja sama internasional yang bertujuan mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia, khususnya di wilayah terluar seperti Natuna.

    Menteri Trenggono menambahkan rencana pembangunan pasar ini sebenarnya telah digagas sejak lama. Namun, ia mengaku baru yakin untuk merealisasikannya setelah melakukan kunjungan dan mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Natuna.

    “Sekarang saya sudah datang ke sini, didukung oleh ibu bupati banyak hal yang harus diselesaikan beliau akan segera menyelesaikan,” katanya optimis.

    Ia juga menegaskan pasar modern ini tidak hanya akan menjadi fasilitas perdagangan biasa, melainkan akan menjadi ikon pengembangan ekonomi perikanan di Natuna dan bisa dijadikan percontohan untuk wilayah kepulauan lain di Indonesia.

    “Pengelolaan pasar ini nanti akan dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih,” ujar dia.

    Pewarta: Muhamad Nurman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

    Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

    Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

    Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

    “Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu. Ia mengklaim adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.

    Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.

    Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.

    “Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.

    Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.

    Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%.

    Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti.

    Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.

    Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari om bensin asing.

    Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.

    PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir.

    Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.

    Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut.

    Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium.

    Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.

    Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo.

    Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.

    Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan.