Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Komisi IV DPR Bakal Panggil Menteri KKP soal Tanggul Beton di Cilincing

    Komisi IV DPR Bakal Panggil Menteri KKP soal Tanggul Beton di Cilincing

    JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan pihaknya akan memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menyusul viralnya video tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

    “Informasi awal yang diterima Komisi IV DPR, tanggul beton yang membentang sekitar 2–3 km di pesisir Cilincing itu, merupakan bagian dari DLKr DLKp Pelabuhan Marunda,” ujar Alex, Jumat, 12 September.

    Sebagai informasi, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah darat dan perairan yang digunakan langsung untuk kegiatan pelabuhan. Sementara Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) merupakan perairan di sekitarnya yang digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Secara sederhana, DLKr adalah area inti operasional pelabuhan, sedangkan DLKp merupakan zona pendukung.

    Berdasarkan laporan yang diterima komisi IV DPR, Alex menyebut pembangunan tanggul itu merupakan bagian dari rencana pengembangan pelabuhan oleh sebuah perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

    “Tanggul beton ini, rencananya akan dijadikan lokasi pelabuhan sebuah entitas perusahaan PMDN (penanaman modal dalam negeri-red),” ungkapnya.

    “Dari laporan awal yang kita terima, mereka telah mengantongi perizinan. Selain itu, lokasinya juga disebutkan sudah sesuai dengan Perda Provinsi DKI Jakarta No 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tambah Alex.

    Meski dokumen perizinan dinyatakan lengkap, pimpinan komisi DPR yang membidangi urusan kelautan itu menegaskan Komisi IV akan tetap menindaklanjuti keluhan masyarakat. Tentunya, kata Alex, sepanjang masih dalam lingkup kewenangan DPR.

    “Kita akan mengonfirmasi ke KKP, apakah perairan di sekitar tanggul beton itu memang diperuntukan untuk nelayan melaut,” tutur Legislator dari Dapil Sumatera Barat I itu.

    “Jika memang untuk nelayan, tentunya akan kita minta untuk meninjau ulang izin yang diberikan,” tutup Alex.

    Awal mula keberadaan tanggul beton di Cilincing itu berasal dari video berdurasi 1 menit 9 detik warganet yang diunggah di media sosial X.

    Video itu memperlihatkan beton yang berdiri memanjang di pesisir Cilincing sepanjang 2–3 kilometer. Nelayan pun mengeluhkan keberadaan beton itu karena menyulitkan untuk melintas.

    Adapun keberadaan tanggul beton di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikelola oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN).

  • Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Gibran ingatkan Menteri KKP punya PR percepat bangun kampung nelayan

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan percepatan dalam membangun kampung nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai titik, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran mengatakan bahwa dalam sidang kabinet dan rapat terbatas terakhir bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Trenggono mendapat mandat untuk segera merealisasikan KNMP yang termasuk dalam salah satu program prioritas Presiden.

    “Sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan di berbagai titik,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Gibran meminta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titik Soeharto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengawal program Presiden itu.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, KKP akan membuat 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai tahap awal di tahun ini.

    “Ini nanti tolong dikawal betul. Nanti dari Bu Ketua Komisi, Bapak Kepala Bappisus ikut mengawal, ikut memonitor, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Ini potensinya besar dan tanpa dukungan Bapak, Ibu semua ini enggak mungkin bisa berjalan dengan baik,” kata Gibran.

    Secara keseluruhan, KKP menargetkan pembangunan 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih secara bertahap hingga 2027, dengan target 100 kampung pada 2025 untuk meningkatkan kesejahteraan pesisir dan ekonomi kelautan nasional.

    Program itu dirancang khusus untuk mengubah wajah desa pesisir dan kampung budi daya menjadi lebih produktif dan terintegrasi dalam menghasilkan produk perikanan yang berdaya saing, seperti di Kalamo, Biak, Papua.

    KKP memiliki percontohan dalam membangun KNMP seperti di Kampung Nelayan Modern (Kalamo) Samber-Binyeri, Biak Numfor, Papua. Kampung itu direplikasi menjadi percontohan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Indonesia.

    Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dihadirkan sebagai langkah strategis mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, produktif dan berdaya saing tinggi.

    Oleh karenanya, KKP juga akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Gibran dorong Perpres anti penyelundupan benih lobster segera rampung

    Batam (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono turut mendorong Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal sanksi penyelundupan benih bening lobster (BBL) segera rampung demi menjaga kekayaan komoditas laut.

    “Terkait Perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa. Harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita,” kata Wapres Gibran saat memberikan keterangan usai melakukan panen budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9).

    Wapres menilai Perpres tersebut yang juga ditekankan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati (Titiek) Soeharto untuk segera difinalkan, sehingga tidak ada penyelundupan benih lobster yang merugikan Negara.

    Menurut Gibran, pemodelan budidaya lobster di Batam sudah menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi awal 1,7 ton untuk sebagian diekspor ke Singapura.

    “Dari ukurannya dan cara-cara pengembangbiakannya sudah tepat sekali. Ini tinggal ditingkatkan produktivitasnya, direplikasi, dieksekusi di tempat-tempat lain,” kata Gibran.

    Selain lobster, sejumlah komoditas laut lain yang menjadi potensi ekonomi biru, yakni ikan Napoleon, jade perch, bawal bintang dan kerapu macan yang harus ditingkatkan produktivitasnya.

    Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pemerintah sedang memproses penetapan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Benih Bening Lobster (BBL) Ilegal.

    “Perpres Satgas Pemberantasan BBL ilegal sedang dilakukan. Segera diteken. Kemarin saya juga sudah menyampaikan langsung kepada Pak Presiden, dan katanya sedang diproses,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan di Batam, Kepri, Rabu.

    Perpres ini menjadi instrumen hukum dalam memperkuat pengawasan dan mencegah penyelundupan BBL yang kerap terjadi.

    Ia juga mengatakan bahwa Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan sudah tidak berlaku, terutama terkait ekspor luar dengan skema joint venture.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Menteri Kelautan tetapkan 5 KNMP di Kepri berpotensi budi daya ikan

    Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna.

    Batam (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menetapkan lima Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau (Kepri) untuk mengembangkan potensi budi daya ikan di wilayah pesisir.

    “Totalnya ada lima kampung nelayan yang sudah fix dan akan dibangun, jadi ada tiga di Batam dan dua di Natuna. Proses kontrak dengan pelaksana sudah berjalan, dan mudah-mudahan minggu depan sudah mulai dibangun,” ujar Sakti Wahyu Trenggono saat berkunjung di Batam, Rabu.

    Tiga kampung nelayan berada di Batam, yakni Tanjung Banun, Pulau Kasu, dan Sekanak Raya. Sementara dua lainnya berada di Kabupaten Natuna, yaitu Desa Cemaga Utara dan Kampung Sungai Bulan.

    Menteri Sakti menekankan bahwa kampung nelayan di Kepri dirancang untuk tidak hanya bergantung pada penangkapan ikan.

    “Harapan kita, kampung nelayan tidak hanya fokus melaut, tetapi juga membangun usaha budi daya. Ini akan menjadi penularan ekonomi dengan nilai yang sangat besar bagi masyarakat pesisir,” ujar dia.

    Ia menjelaskan terdapat banyak potensi budi daya laut, seperti lobster, kakap, ikan napoleon, bawal bintang, hingga komoditas bernilai tinggi lainnya.

    “Nanti kampung nelayan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti cold storage,” katanya lagi.

    Kehadiran fasilitas ini diharapkan memperkuat rantai pasok hasil perikanan agar lebih terjamin kualitasnya.

    “Untuk potensi ekspor di kawasan Asia Tenggara kuat, namun dengan kampung nelayan kita juga bisa ekspor ke Eropa dan Asia Pasifik. Mereka akan mulai percaya karena mutu ikan kita juga semakin bagus,” katanya pula.

    Kepala Dinas Perikanan Kota Batam Yudi Admajianto mengatakan tiga lokasi di Batam siap untuk dikembangkan.

    “Tiga KNMP tersebut akan menyerap kurang lebih 1.000 tenaga kerja. Sudah kami rancang untuk pengembangannya seperti apa. Ketiganya ada budi daya ikan kerapu yang memiliki daya jual tinggi dan biasa di ekspor,” kata dia.

    Dengan fasilitas yang segera dibangun, KNMP Kepri diharapkan akan memberdayakan nelayan tradisional dan pembudidaya lokal yang menetap di wilayah pesisir provinsi itu.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    KKP dorong ekonomi biru lewat budidaya lobster perdana di Batam

    Pasar global ‘seafood’ diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS

    Batam (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong perkembangan ekonomi biru yakni pemanfaatan sektor sumber daya laut, dengan panen perdana budidaya lobster di Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Kota Batam, Kepulauan Riau.

    Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa penelitian dan riset pengembangan lobster telah dilakukan selama hampir dua tahun.

    “Sekarang kita sudah berhasil. Keberhasilan ini menjadi langkah awal agar Indonesia bisa memiliki kekuatan di sektor perikanan dan kelautan. Nilai panen perdana ini mencapai sekitar 1,7 ton dengan harga Rp400 ribu per kilogram,” ujar Sakti Wahyu Trenggono pada acara panen lobster perdana di BPBL Batam, Rabu.

    Ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar karena ketersediaan bibit lobster yang melimpah secara alami.

    “Pasar global seafood diperkirakan mencapai 414 miliar dolar AS, sementara kontribusi ekspor Indonesia baru sekitar 5 miliar dolar AS. Jadi kami memiliki potensi yang sangat besar di Kepri dan Batam,” kata dia.

    Sebagai informasi, lobster yang berhasil dipanen sebanyak 6.000 ekor, terdiri dari tiga macam yakni jenis pasir, bambu dan mutiara.

    Panen perdana ini juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

    Wapres Gibran menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam pengembangan ekonomi biru, serta mempercepat finalisasi Peraturan Presiden (Perpres) terkait pencegahan penyelundupan benih-benih lobster (BBL).

    “Survival rate lobster kita sudah 80 persen. Tinggal digencarkan lagi dan dimodelkan ke daerah lain,” katanya.

    Sementara itu, Titiek Soeharto memberikan apresiasi tinggi atas capaian KKP. Menurut dia, teknologi pembesaran lobster ini memberi nilai tambah signifikan.

    “Selama ini benih banyak diekspor, namun sekarang kita bisa membesarkan sendiri. Ke depan, kerja sama luar negeri harus diarahkan agar pembesaran dilakukan di Indonesia, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan devisa,” katanya.

    Melalui program ini, KKP menargetkan pengembangan lobster tidak hanya untuk pasar ekspor, tetapi untuk menggerakkan ekonomi biru secara nasional dengan melibatkan nelayan, masyarakat pesisir, hingga industri perikanan lokal.

    Pewarta: Amandine Nadja
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut Nasional 10 September 2025

    Kompaknya Wapres Gibran dan Titiek Soeharto Panen Lobster di Batam, Kepala Bapissus Juga Ikut
    Tim Redaksi
    BATAM, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming melakukan panen lobster bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto di Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/9/2025) siang.
    Pantauan Kompas.com, Gibran melakukan panen lobster didampingi istrinya, Selvi Ananda.
    Tampak, Gibran memakai baju kemeja safari warna coklat yang senada dengan Titiek.
    Di area BPBL Batam juga hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto.
    Kemudian, Gibran dan rombongan terbatas mendapat penjelasan singkat tentang budi daya laut yang ada.
    Di lokasi yang sama, mereka juga melakukan prosesi seremonial pelepasan benih hingga memanen lobster.
    Saat melakukan panen, Gibran sempat berbincang dengan para nelayan yang ada di lokasi, namun tak begitu jelas suaranya.
    Mereka juga tampak berjalan mengelilingi area keramba untuk mengecek panen komoditas laut yang ada, di antaranya lobster, bawal bintang, hingga ikan napoleon.
    Adapun di BPBL Batam ini juga melakukan budidaya ikan hias seperti ikan clownfish.
    Usai memanen lobster, Wapres RI turut memberikan bantuan berupa benih lobster kepada para perwakilan nelayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Momen Wapres Gibran Panen Lobster Bersama Titiek Soeharto di Batam

    Momen Wapres Gibran Panen Lobster Bersama Titiek Soeharto di Batam

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi panen perdana lobster di Balai Prasarana Budi Daya Laut (BPBL) Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (10/9/2025).

    Gibran didampingi istrinya Selvi Gibran Rakabuming dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Plt. Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto, serta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa.

    Berdasarkan keterangan resmi Setwapres, kegiatan Gibran tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat industrialisasi pada sektor perikanan, mendorong peningkatan ekspor, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama produk kelautan bernilai tinggi.

    Panen perdana tersebut juga diharapkan menjadi model pengembangan budi daya perikanan berkelanjutan yang mampu membuka lapangan kerja baru di Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat daya saing produk kelautan Indonesia di pasar global.

    Sebelum panen lobster di BPBL, Gibran juga dijadwalkan meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Batam untuk mendorong program Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi pelajar sekaligus menekan angka stunting.

    Selain itu, Gibran dijadwalkan mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, Batam, untuk meninjau berbagai fasilitas unggulan di bidang industri digital.

    Setelah seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilaksanakan, Gibran dan istrinya akan kembali ke Bandara Internasional Hang Nadim untuk bertolak ke Jakarta.

  • KKP perkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur

    KKP perkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur, meliputi Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur guna meningkatkan tata kelola, produktivitas, serta kesejahteraan nelayan setempat.

    “KKP terus melalukan berbagai upaya penguatan tata kelola dan pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan berbagai program dan pembiayaan dilakukan secara masif, baik yang dilakukan langsung KKP maupun melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

    Bantuan yang disalurkan secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota bertujuan meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan.

    “Bentuknya berupa pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan, bantuan sarana produksi di kampung nelayan, serta bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan bagi nelayan kecil,” ujarnya.

    Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, KKP mengucurkan dana dari APBN untuk Indonesia Timur sebesar Rp70,9 miliar, DAK provinsi sebesar Rp415,13 miliar, dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp502,16 miliar.

    “Selain melalui DAK, pembangunan di Indonesia Timur juga dilakukan melalui anggaran yang di kelola KKP,” katanya.

    Tahun 2023, KKP berhasil membuat kampung nelayan modern (Kalamo) percontohan di Samber Binyeri Biak yang sukses dan menjadi inspirasi model pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dilaksanakan secara masif di tahun 2025-2027.

    “Dari 65 lokasi yang direncanakan dapat dibangun tahun 2025, beberapa calon lokasi berada di Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua,” tuturnya.

    Demikian pula dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dari jumlah Kopdes Merah Putih yang memiliki unit bisnis di sektor kelautan perikanan sebanyak 34.606 lokasi, 5.077 diantaranya berada di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

    Lebih lanjut, Ridwan menerangkan pembangunan di Indonesia timur juga dibiayai melalui dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

    Baik Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dikelola dan hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan sebagian besar dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme DBH.

    Sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), 80 persen dari realisasi PNBP SDA Perikanan ditransfer langsung kepada pemerintah daerah melalui mekanisme DBH.

    KKP mencatat pada tahun 2024, realisasi PNBP SDA Perikanan mencapai Rp951,01 miliar. Dari penerimaan tahun 2024 tersebut, pada APBN 2025 sebesar Rp737 miliar diantaranya ditransfer ke daerah melalui mekanisme DBH. Untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua mencapai Rp195,9 miliar.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menegaskan transformasi tata kelola perikanan tangkap melalui kebijakan penangkapan ikan terukur menjadi strategi KKP untuk menopang ketahanan pangan yang berkelanjutan, selain menyeimbangkan aspek ekonomi dan ekologi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil Airlangga, Bahlil, hingga Raja Juli ke Istana

    Prabowo panggil Airlangga, Bahlil, hingga Raja Juli ke Istana

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan, Selasa, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di lapangan, para menteri mulai berdatangan ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB untuk mengikuti rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo.

    Airlangga mengatakan dirinya dipanggil Presiden untuk membahas isu terkait ekonomi.

    “Nanti kita lihat, ya biasalah kalau di tempat saya kan ekonomi, update,” kata Airlangga.

    Airlangga menyebut, selain dirinya Presiden Prabowo juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Sementara itu, Raja Juli mengatakan dirinya telah menyiapkan data terkait hutan sebagai cadangan pangan, energi, dan air.

    “Saya kira nanti saya akan menyiapkan bahan tentang hutan cadangan pangan dan energi dan air,” kata dia.

    Selain itu, dirinya juga akan menyampaikan kepada Presiden Prabowo tentang perkembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh serta rencana restorasi hutan di Way Kambas.

    “Kemungkinan Pak Presiden akan menanyakan progres PECI, Peusangan Elephant Conservation Initiative di aceh yang lahannya Pak Presiden yang diberikan untuk koservasi gajah dan juga rencana restorasi hutan di way kambas,” ucapnya.

    Nampak hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya Regional 4 September 2025

    Demo Koalisi Masyarakat Sipil di Kantor DPRD Maluku, Berikut Sejumlah Tuntutannya
    Tim Redaksi
    AMBON, KOMPAS.com
    – Koalisi masyarakat sipil di Kota Ambon, Maluku, menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Maluku pada Kamis (4/9/2025).
    Aksi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga sosial itu dikawal ketat puluhan aparat kepolisian dan TNI.
    Dalam aksinya, para pendemo mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Keluatan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dari jabatannya.
    Pendemo menilai ketiga pejabat tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik di tengah situasi bangsa yang sedang terpuruk saat ini.
    “Kami mendesak Bapak Presiden segera mencopot Kapolri, Menteri Keuangan dan Menteri Keluatan dan Perikanan,” kata Koordinator aksi, Burhanudin Rumbouw saat membacakan tuntutan.
    Para pendemo juga mendesak pemerintah dan aparat berwenang segera menindak tegas para mafia tambang dan mafia perikanan yang selama ini mengeruk hasil kekayaan alam di wilayah Maluku dengan cara merusak lingkungan.
    Selain itu, pendemo juga menyuarakan pemerintah memangkas tunjangan DPR RI dan menaikkan gaji guru.
    Massa aksi menilai, pemerintah dan DPR RI tidak punya kepedulian dan kepekaaan terhadap kondisi bangsa dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Kondisi itulah yang diklaim menjadi penyebab warga bersuara di mana-mana.
    “Kami heran di saat kondisi masyarakat sedang dalam kesusahan, tapi pejabat kita malah hidup bermewah-mewahan dan tidak mau peduli dengan kondisi masyarakat,” teriak massa aksi.
    Selain isu nasional, para pendemo juga menyuarakan sejumlah isu lokal, salah satunya meminta pemerintah memberikan otonomi khusus kepada Maluku.
    Menurut pendemo, hasil kekayaan laut Maluku yang melimpah selama ini dikeruk dan diambil oleh nagara, namun masyarakat lokal tidak mendapatkan apa-apa.
    “Sehingga kami juga mendesak Presiden RI segera memberikan Otsus di bidang perikanan bagi Maluku,” kata pendemo.
    Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun didampingi sejumlah anggota langsung menemui para pendemo berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo.
    “Saya atas nama Ketua DPRD Maluku berjanji tuntutan dan aspirasi saudara-saudara akan kami tindaklanjuti,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.