Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Pemerintah Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan, Produksi Nasional Cukup? – Page 3

    Pemerintah Setop Impor Garam Konsumsi Tahun Depan, Produksi Nasional Cukup? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah akan menyetop impor garam konsumsi mulai tahun depan. Dengan pengentian impor ini, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah langkah peningkatan produksi garam dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Meko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, setop impor garam ini sebenarnya sudah ditetapkan sejak dua tahun lalu. Ia mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.

    “Dari Menteri Kelautan, karena tanggung jawab untuk garam itu bagian dari pangan, harus swasembada dan tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi (impor),” kata Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Jumat (29/11/2024).

    Menko Pangan menegaskan bahwa tanggung jawab peningkatan produksi garam lebih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Komoditas tersebut harus mencapai swasembada.

    Dia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan agar mampu memperkuat kapasitas produksi garam dalam negeri guna memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab besar untuk memastikan produksi garam industri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa perlu bergantung pada impor.

    Sementara pihak industri diminta melaporkan kebutuhan garam mereka secara transparan untuk perencanaan yang akurat. Karena dalam dua tahun ke depan, penyetopan impor garam industri juga diberlakukan.

    “Nanti perindustrian silahkan menyampaikan jumlah yang dibutuhkan berapa, tapi tanggung jawab Menteri Kelautan dua tahun (ke depan penyetopan impor garam induatri). kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang sini, nggak boleh lagi impor garam untuk industri,” tegas Zulhas.

    Zulhas menambahkan bahwa hal itu sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2027.

    “Semua ini adalah dalam rangka kita menuju swasembada pangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) di depan MPR, APEC, di depan G20. Yang tadinya (swasembada di tahun) 2028, kemarin di G20, Bapak Presiden sudah menyampaikan maju lagi, 2027 (swasembada pangan),” kata Zulkifli Hasan.

  • Program Makan Bergizi Gratis Pakai Menu Ikan, Begini Rencana Trenggono

    Program Makan Bergizi Gratis Pakai Menu Ikan, Begini Rencana Trenggono

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Sakti Wahyu Trenggono memastikan kesiapan sektor perikanan dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan asupan protein masyarakat, terutama anak-anak.

    Katanya, peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam program ini akan mengedepankan produk perikanan lokal yang disesuaikan dengan selera masyarakat di berbagai daerah.

    “Yang pasti, kita harus pastikan di dapur-dapur seluruh wilayah itu ada produk perikanan. Kalau tidak ada produksi perikanan, harus ada stok-stok perikanan di situ,” kata Trenggono saat ditemui di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Dalam rangka mendukung program MBG, KKP telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk mengembangkan kampung tematik berbasis perikanan di berbagai wilayah. Seperti, Kampung Lele di Jawa Tengah, Kampung Nila, dan Kampung Gurame di lokasi lain. Produksi di kampung-kampung ini akan menjadi penopang utama ketersediaan protein dari sektor perikanan.

    “Kalau di Jawa Tengah, orang lebih suka lele. Di Jawa Barat, mungkin nila atau gurame. Kami sesuaikan dengan selera tiap daerah. Yang pasti ketersediaan soal protein dari setiap perikanan harus tersedia di seluruh wilayah dapur-dapur makanan,” ujarnya.

    Foto: Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDS Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)
    Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDS Angkasa 5 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (26/11/2024). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)

    Trenggono menyampaikan, pemetaan daerah untuk implementasi program MBG masih berlangsung. Program ini akan memastikan setiap daerah memiliki akses terhadap produk perikanan berkualitas sesuai kebutuhan lokal, baik dalam bentuk ikan segar maupun olahan.

    Melalui program MBG, pemerintah berharap dapat memperkuat asupan protein masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara optimal. “Kami ingin protein dari ikan bisa tersedia di setiap dapur makanan di seluruh wilayah Indonesia,” lanjutnya.

    Sementara itu, Trenggono menyebut susu ikan sudah dipastikan menjadi salah satu produk inovatif yang diusulkan KKP masuk ke dalam program MBG. Meski bukan menjadi substitusi penuh untuk susu sapi, susu ikan dinilai cocok untuk wilayah tertentu, khususnya Indonesia Timur, di mana masyarakat lebih familiar dengan produk tersebut.

    “Susu ikan itu salah satu yang kita sampaikan (masuk dalam program MBG). Tapi kan tidak semuanya (suka susu ikan). Kalau di Indonesia Timur, susu ikan kan pasti suka ya kan. Susu ikan juga sekarang sudah dimodifikasi dengan rasa-rasa yang macam-macam ya,” pungkasnya.

    (wur)

  • RI Mau Setop Impor Garam, Butuh Rp 2 Triliun!

    RI Mau Setop Impor Garam, Butuh Rp 2 Triliun!

    Jakarta –

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mendapatkan mandat untuk membuat Indonesia tidak lagi impor garam mulai 2025. Ia membeberkan upaya yang akan dilakukan agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri atau swasembada.

    Trenggono mengatakan pihaknya akan membuat proyek percontohan untuk produksi garam yang akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Ia telah melakukan identifikasi dan nantinya proyek tersebut akan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

    “Kita pengin ngebangun satu model nanti di bawahnya BUMN tentu, kita akan serahkan kepada BUMN tapi kita akan membangun suatu model untuk bikin produksi. Kita sudah identifikasi di NTT itu adalah wilayah yang bagus,” kata Trenggono kepada wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan di Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Sebelumnya, pemerintah menargetkan mulai 2025 impor garam konsumsi dilarang. Selanjutnya, dua tahun setelahnya atau 2027 akan dilarang impor garam industri.

    Trenggono menyebut saat ini pihaknya sedang menyiapkan tim untuk kemudian bisa langsung bekerja. Untuk menjalankan program ini dinilai butuh setidaknya Rp 2 triliun.

    “Kita mengusulkan tapi nanti itu dialihkan kepada BUMN. Kita mengusulkan supaya ada paling tidak sedikitnya Rp 2 triliunan lah,” ungkapnya.

    Sejauh ini, kata Trenggono, belum ditentukan BUMN yang akan mengelola proyek percontohan garam tersebut.

    “Nanti disiapkan. Belum (ada), sedang disiapkan. Kita sedang siapkan tim,” imbuhnya.

    Lihat juga video: Cegah Karhutla, BMKG Tabur 13 Ton Garam di Langit Kalbar

    (acd/acd)

  • KKP pastikan produk perikanan RI penuhi standar mutu ekspor AS

    KKP pastikan produk perikanan RI penuhi standar mutu ekspor AS

    Kami menyadari Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor memiliki persyaratan standar mutu dan keamanan pangan yang sangat ketat untuk menjamin produk pangan yang masuk betul-betul berkualitas bagus dan aman konsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakinkan otoritas Amerika Serikat terkait mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Kami menyadari Amerika Serikat sebagai negara tujuan ekspor memiliki persyaratan standar mutu dan keamanan pangan yang sangat ketat untuk menjamin produk pangan yang masuk betul-betul berkualitas bagus dan aman konsumsi,” kata Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Ishartini yang merupakan pimpinan delegasi Republik Indonesia menyampaikan hal itu saat bertemu United States Food and Drug Administration (US FDA).

    Dalam pertemuan dengan US FDA, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP memastikan telah melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan hulu – hilir dengan bersinergi antar unit eselon 1 di KKP.

    BPPMHKP sekaligus menyampaikan hasil investigasi, pendampingan, technical assistance, serta pengetatan survalince terhadap tiga eksportir perikanan yang masuk dalam list Detention Without Physical Examination (DWPE) oleh otoritas AS.

    Ishartini juga mengapresiasi US FDA yang akhirnya telah melepaskan dua dari tiga perusahaan yang masuk dalam DWPE. Sedangkan satu perusahaan tinggal menunggu pemenuhan pernyaratan administratif.

    Dalam kesempatan tersebut, Ishartini juga memaparkan pembinaan hulu-hilir yang dilakukan oleh seluruh unit kerja teknis KKP. Mulai dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Budi Daya yang membina para pembudidaya, baik pembesaran dan pembenihan.

    Kemudian Ditjen Perikanan Tangkap yang membina kapal penangkap ikan, pengangkut, pelabuhan, hingga tempat pendaratan.

    Selanjutnya Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) di sisi hilir dengan membina suplier, pengangkut ikan, serta unit pengolah ikan (UPI).

    “Dari sisi kami menjalankan pengendalian hulu hingga hilir atau memastikan bahwa proses hulu-hilir menerapkan standar mutu dan keamanan,” jelas Ishartini.

    Adapun bukti pengendalian di sisi hulu ditunjukkan dengan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Produksi Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), serta Cara Penganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal.

    Sementara di sisi hilir, terdapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta saat ini ada Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI).

    Tak hanya itu, BPPMHKP juga telah menyiapkan sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SJMKHKP), salah satunya adalah sarana laboratorium yang berfungsi untuk memastikan penerapan SJMKHKP sudah memenuhi standar, baik nasional maupun internasional terhadap mutu dan keamanan ikan dan/atau hasil perikanan.

    “Laboratorium dilengkapi peralatan yang memiliki sensitifitas tinggi sehingga hasil yang dikeluarkan valid dan akurat,” katanya.

    Dikatakannya, khusus produk yang diekspor, BPPMHKP mewajibkan UPI yang akan memperdagangkan produknya ke pasar internasional untuk melaksanakan penjaminan mutu sesuai persyaratan internasional melalui penerapan HACCP serta health certificate (HC) produk berdasarkan mutu.

    Selanjutnya KKP melalui BPPMHKP melakukan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di seluruh UPI tersebut melalui kegiatan official control atau pemantauan resmi oleh pemerintah seperti inspeksi, surveilan, pengambilan sampel dan pengujian.

    Ishartini memastikan, sejauh ini, KKP dapat menjamin lebih dari 99 persen produk perikanan hingga diterima di negara tujuan ekspor, atau kurang dari 1 persen penolakan produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

    “Pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami kepada pemerintah dan konsumen di negara tujuan ekspor,” kata Ishartini.

    KKP menyebutkan bahwa pasar AS menjadi salah satu tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia. Dari total ekspor komoditas perikanan Indonesia sebesar 658 juta ton pada semester pertama 2024, ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai 100,7 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut nilai ekspor hasil perikanan periode Januari-September 2024 mencapai 4,23 miliar dolar AS atau naik 3,1 persen dibanding periode serupa di tahun lalu.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB

    Trenggono paparkan rencana revitalisasi tambak idle di Pantura ke ADB

    Kami harap kerja sama ADB dengan Pemerintah mencakup pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan rencana revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle udang di pantai utara Jawa (Pantura) ke Asian Development Bank (ADB) perwakilan Indonesia.

    Trenggono dalam keterangan di Jakarta, Sabtu mengatakan bahwa pihaknya telah bertemu dengan Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia Jiro Tominaga di Kantor KKP, Jakarta, Jumat (22/11) sore.

    “Dalam pertemuan itu, kami memaparkan implementasi program ekonomi biru KKP, termasuk rencana program revitalisasi puluhan ribu hektare tambak idle di pantai utara Jawa (Pantura),” kata Trenggono.

    Menteri Trenggono mengatakan, ada lima program ekonomi biru dalam membangun sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang berkelanjutan, di mana program tersebut menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi.

    “Kami harap kerja sama ADB dengan Pemerintah mencakup pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Menteri Trenggono menjelaskan sejumlah rencana pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satunya yaitu membangun kembali 78 ribu hektare tambak udang yang tidak terpakai alias idle di sepanjang Serang, Banten hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

    Menurutnya, jika program tersebut berhasil, harapannya akan ada penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu.

    Selain itu, masyarakat di Pantura juga bisa kembali melakukan budi daya udang windu. Program ini juga tentunya dapat mendongkrak jumlah produksi perikanan Indonesia untuk mendukung swasembada pangan.

    “Saya sudah buatkan modelnya di Karawang 80 hektare dan hasilnya bagus,” ucap Menteri Trenggono.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Trenggono memiliki lima program ekonomi biru untuk menyejahterakan nelayan serta menjaga keberlanjutan ekosistem.

    Lima program tersebut meliputi perluasan wilayah konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur, pembangunan budi daya ramah lingkungan, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program ekonomi sirkuler pengentasan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    Sementara itu, Direktur Asian Development Bank perwakilan Indonesia, Jiro Tominaga menyambut baik program KKP dalam membangun sektor kelautan melalui program ekonomi biru.

    “Saya siap meningkatkan kemitraan kita yang kuat dan bekerja sama dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung agenda pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” kata Jiro.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi Regional 21 November 2024

    Swasembada Pangan Dipercepat 2027, Wamentan Optimistis Bisa Terealisasi
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono angkat bicara soal wacana
    swasembada pangan
    dipercepat pada tahun 2027.
    Menurut Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu, target percepatan swasembada pangan bisa diwujudkan pada 2027.
    “Kita pernah swasembada beras 2017, 2019, 2020, dan 2021. Kami maunya swasembada ini longlasting,” kata dia usai acara konsolidasi tim pemenangan calon kepala daerah Partai Gerindra di Wisma Sejahtera, Kota Magelang, Jateng, Kamis (21/11/2024).
    Sudaryono membantah, proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto itu terlalu ambisius.
    “Kata Bung Karno, kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak sampai langit, kamu jatuh di antara bintang-bintang,” cetusnya.
    Dalam kesempatan itu, dia membeberkan tiga masalah besar pertanian, yakni soal pupuk, air, dan harga komoditas pertanian yang sering rendah.
    “Kasih kami waktu sedikit (untuk membenahi semua masalah pertanian),” ucap dia.
    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas percepatan swasembada pangan pada 2027 merupakan perintah Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil.
    “Perintah Presiden swasembada 2028, sekarang sudah maju lagi. Kemarin Bapak Presiden sudah mengumumkan di G20, di APEC, bukan 2028, (tapi) 2027,” kata Zulhas usai rapat koordinasi bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024).
    “Jadi tinggal tahun depan kan, tahun satunya sudah tuh, sampai. Jadi kita punya waktu dua tahun. Dua tahun harus bekerja keras,” lanjutnya.

    Untuk mencapai target tersebut, Zulhas mengumpulkan para menteri di bidang pangan membahas beberapa peraturan, pada hari ini.
    Hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdaganga Budi Santoso, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi hingga Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.
    “Kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi. Pertama, ada beberapa usulan mengenai peraturan presiden (perpres), ada perpres mengenai neraca komoditas, perpres mengenai penyaluran pupuk subsidi,” kata Zulhas.
    Lalu, ada usulan kewenangan Bapanas dan Badan Karantina Nasional diatur oleh Menteri Pertanian.
    “Kemudian, Badan Usaha Bidang Pangan juga tadi usulan Pak Menteri Pertanian untuk di bawah kepemimpinan Kementerian Pertanian,” tutur Zulhas.
    Perum Bulog yang akan bertransformasi sebagai lembaga di bawah Presiden Prabowo langsung juga dibahas dalam rapat selama lebih kurang dua jam itu.
    Sebelumnya, Presiden Prabowo berencana mengatasi persoalan kekurangan pangan dalam waktu tiga tahun mendatang.
    Hal itu disampaikan Presiden saat berbicara pada sesi pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada Senin (18/11/2024) waktu setempat.
    Selain mengatasi kekurangan pangan, Prabowo juga menegaskan pemerintah Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu empat tahun ke depan.
    Sehingga dalam lima tahun yang akan datang, Indonesia sudah bisa berkontribusi mengatasi persoalan kemiskinan dan kelaparan di dunia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Usul CPO Masuk Program MBG, Gimni: Minyak Sawit Mirip Air Susu Ibu

    Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) mengusulkan agar komponen minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) menjadi salah satu bagian yang masuk ke program unggulan makan siang bergizi gratis (MBG).

    Direktur Eksekutif Gimni Sahat Sinaga mengatakan bahwa nutrisi dalam minyak kelapa sawit setara dengan air susu ibu.

    “Saya tanya ke 100 dokter, cuma 3 yang tahu bahwa sawit itu mirip dengan air susu ibu. Berarti, pengenalan sawit itu sangat kuat,” kata Sahat dalam acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Sahat pun mengaku telah menyampaikan kandungan nutrisi minyak sawit untuk MBG kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono agar dimasukkan bersama dengan ikan laut sebagai alternatif daging.

    Pasalnya, konsep menu 4 sehat 5 sempurna yang didesain selama ini di Indonesia berasal dari peternak Switzerland. Padahal, dia menjelaskan, komponen daging yang ada di menu itu memicu kolesterol.

    Untuk itu, dia mengusulkan konsep 4 sehat 5 sempurna yang dikenalkan oleh ahli gizi dari Switzerland kepada Indonesia perlu diubah.

    “Di tengah itu susu boleh, tapi tambah sawit, di kanan jangan daging, kita archipelago, daging itu bikin kolesterol. Ikan dan ayam saja,” tuturnya.

    Sahat menyebut, sawit dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena nutrisi dan vitamin yang terkandung di dalamnya cocok untuk semua orang. Sayangnya, tidak banyak yang paham dengan kandungan hebat nutrisi sawit ini.

    Dia mengatakan bahwa minyak sawit bebas lemak trans dan memenuhi kebutuhan gizi yang memberikan manfaat untuk kesehatan manusia. Sejumlah kandungan nutrisi dari sawit di antaranya beta-karoten, tokoferol, tokotrienol yang merupakan komponen antioksidan Vitamin E. “Untuk kebutuhan kesehatan, sudah banyak penelitiannya,” terangnya.

    Setali tiga uang, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG.

    “Sepertinya Gapki perlu berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional, lambat atau cepat dugaan saya,” ujar Bustanul.

    Menurutnya, pengusaha kelapa sawit dapat berkontribusi pada ketahanan pangan, baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan peningkatan pendapatan.

    Dia menyebut ketahanan pangan meliputi ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Adapun, peningkatan produktivitas mutlak sangat penting, utamanya pangan pokok. Serta, penguatan akses, kecukupan gizi, pemanfaatan dan keamanan pangan.

  • Dukungan China dan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Dukungan China dan AS untuk Program Makan Bergizi Gratis Prabowo

    Jakarta –

    Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perjalanan ke sejumlah negara beberapa hari belakangan. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat memperkenalkan program makan bergizi gratis yang disambut dukungan oleh China dan Amerika Serikat (AS).

    China

    Pemerintahan China mendukung program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan itu tertuang melalui kesepakatan pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.

    Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.

    Selain pendanaan, MoU itu juga menyepakati tujuh hal, meliputi Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok, Pedoman Kerja Sama Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan, Nota Kesepahaman Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru.

    Kemudian, Nota Kesepahaman Kerja Sama Sumber Daya Minera, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Mineral Hijau, Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian, dan Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air.

    Penandatangan MoU itu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Simak dukungan Amerika Serikat di halaman berikutnya.

  • Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI

    Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping bersalaman saat bertemu di Balai Agung Rakyat, Beijing, China pada Sabtu (9/11/2024). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

    Kunjungan Prabowo ke China, hasilkan investasi dan tegaskan sikap RI
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 11 November 2024 – 13:33 WIB

    Elshinta.com – Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke China pada 8-10 November 2024 telah menghasilkan sejumlah hasil konkret, baik bidang ekonomi dan bisnis maupun juga politik luar negeri. Selama kunjungan tiga hari di China, Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (National People Congress atau NPC) Zhao Leji.

    Presiden Prabowo juga menghadiri pertemuan forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing. Forum tersebut mempertemukan pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan para pengusaha China.

    Berikut poin-poin penting hasil kunjungan Prabowo di China:

    1. Mendatangkan Investasi 10,07 miliar dolar AS

    Kunjungan Presiden Prabowo ke China berhasil mendatangkan investasi ke Indonesia sebesar 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun. Kerja sama itu dilakukan antarpengusaha dari kedua negara. Para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi.

    2. Tujuh Kesepakatan Kerja Sama Bilateral Indonesia-China.

    Disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping, Indonesia dan China juga menandatangani tujuh kesepakatan kerja sama bilateral. Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Balai Besar Rakyat Beijing, pada Sabtu (9/11).

    Adapun kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan China yang ditandatangani adalah:

    1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke China;
    2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;
    3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;
    4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;
    5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;
    6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan
    7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

    3. Pendanaan Program Makan Bergizi Gratis

    Di luar tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis 10,07 miliar dolar AS itu, pemerintahan China juga sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Kedua negara dalam hal ini menyepakati pendanaan “Food Supplementaion and School Feeding Programme in Indonesia”.

    Kesepakatan itu dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah China yang disaksikan langsung oleh Prabowo dan Xi Jinping. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa China yang akan mendukung program Indonesia ini telah lebih dulu melaksanakan program tersebut untuk rakyat mereka.

    “Ya mereka (pemerintah Tiongkok) akan ‘men-support’ karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini,” kata Airlangga kepada wartawan di Beijing, Minggu (10/11/).

    4. Pedoman Kerja Sama Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat RI

    Dalam tujuh kesepakatan kerja sama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menandatangani pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China Han Jun. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari “Implementing Arrangement” yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu.

    Di dalam pedoman ini berisi poin kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan. TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia-China, di antaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan.

    Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan.

    Menteri KKP juga menyebut TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan.

    5. Penegasan Sikap Politik Luar Negeri Indonesia

    Presiden Prabowo di China menegaskan bahwa kerja sama antara Indonesia-CHina dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak dan berkolaborasi dengan semua kekuatan di dunia. Dalam acara forum bisnis Indonesia-China, Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar.

    “Saya melaksanakan pertemuan-pertemuan yang baik dengan presiden Anda dan pemerintahan Anda. Kita berkomitmen untuk melanjutkan langkah-langkah dari kolaborasi dan sinergi kita di berbagai sektor. Sektor pendidikan, bisnis, industri, kolaborasi antar pelaku usaha,” kata Prabowo di forum tersebut.

    “Dan kita sangat optimistis dan ‘bullish’ untuk prospek ini, dan kita menilai bahwa kolaborasi antara kedua negara ini akan menjadi faktor untuk stabilkan dan menaikkan atmosfer kerja sama di kawasan,” lanjutnya.

    Prabowo melanjutkan bahwa secara keseluruhan kerja sama antara Indonesia-China ini memberikan contoh ke dunia bahwa di era modern ini kolaborasi adalah jalan yang tepat ditempuh untuk mencapai perdamaian.

    “Kolaborasi, bukan konfrontasi, adalah jalan untuk perdamaian. Indonesia sangat jelas, kita selalu non-align (tidak memihak). Kita selalu menghormati semua kekuatan besar di dunia,” ujar Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Dampingi Prabowo, Menteri KKP perkuat kerjasama perikanan dengan China

    Dampingi Prabowo, Menteri KKP perkuat kerjasama perikanan dengan China

    Presiden Prabowo Subianto (kiri baris belakang) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan baris belakang) menyaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan baris depan) melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan Tiongkok, Han Jun (kanan baris depan), di Beijing, Tiongkok, Sabtu (9/11/2024). ANTARA/HO-Humas KKP

    Dampingi Prabowo, Menteri KKP perkuat kerjasama perikanan dengan China
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memperkuat kerjasama sektor perikanan dengan China, saat mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke negara tersebut.

    Berdasarkan keterangan tertulis diterima di Jakarta, Minggu menyebutkan, Menteri KKP melakukan penandatanganan pedoman kerja sama teknis (Technical Cooperation Guidelines/TCG) dengan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Han Jun, di Beijing, China Sabtu (9/11) sore waktu setempat.

    Proses penandatangan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada acara pertemuan kenegaraan. Penandatanganan TCG menjadi bagian dari Implementing Arrangement yang sebelumnya sudah ditandatangani kedua belah pihak pada awal September tahun lalu. Penandatanganan ini sekaligus mempererat kerja sama perikanan yang berkelanjutan antara kedua negara.

    “Tiongkok merupakan mitra kerja sama yang strategis dan masuk dalam lima besar pasar perikanan Indonesia. Dengan penandatanganan TCG ini, kerjasama perikanan dua negara bisa memperkuat sektor perikanan kita,” kata Trenggono.

    TCG mencakup 12 bagian pengaturan kerja sama Indonesia – Tiongkok, diantaranya mengenai perusahaan patungan, kapal hingga kuota penangkapan ikan. Sedangkan ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

    Di dalamnya juga mencakup perjanjian terkait pembangunan fasilitas perikanan di darat, termasuk pelabuhan perikanan, pertukaran keterampilan, pelatihan, dan data relevan terkait sektor perikanan.

    “Serta kolaborasi untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan,” jelasnya.

    Dalam pelaksanaan kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat dan kontinu agar sumber daya ikan dan lingkungan tetap terjaga dengan baik serta mencegah terjadinya kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing).

    “TCG ini merupakan bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan,” terang Trenggono.

    Menteri KKP menambahkan, TCG merupakan perjanjian strategis untuk membangun ketahanan pangan serta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan negara bagi kesejahteraan masyarakat nelayan.

    Menteri Trenggono mengunjungi China untuk mendampingi Presiden Prabowo pada sejumlah agenda kenegaraan. Di antaranya pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Ketua Komite Kongres Rakyat Nasional Zhao Leji, Perdana Menteri Li Qiang serta Presiden Xi Jinping.

    Sumber : Antara