Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • KKP Siapkan Modeling Budi Daya Rajungan di Jepara

    KKP Siapkan Modeling Budi Daya Rajungan di Jepara

    Semarang –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal menyiapkan modeling rajungan di Jepara, Jawa Tengah. Komitmen itu disampaikan dalam dialog bersama pelaku industri hilir perikanan dan kelautan di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pihaknya akan membuat modeling budi daya rajungan di Jepara. Adapun saat ini, mayoritas rajungan sendiri diperoleh dari hasil penangkapan di laut.

    “Modeling yang akan kita buat itu, ini adalah, tadi permintaan dari (pelaku industri) Jepara itu adalah soal rajungan. Rajungan ini, selama ini masih menangkap dari laut,” kata Trenggono, Sabtu (28/12/2024).

    Saat ini, kata Trenggono, pemerintah berhasil membuat tempat pembenihan atau hatchery rajungan. Melalui modeling ini, anakan rajungan bisa tumbuh lebih besar dan berkelanjutan.

    “Sudah mampu melakukan hatchery, lalu kemudian membuat anakan yang kita bisa besarkan. Artinya bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah ini yang akan kita buat untuk kemudian kita buat model dalam satu skala tertentu di Jepara,” ungkapnya.

    Melalui modeling ini, kata Trenggono, pemerintah juga akan mendorong para penangkap rajungan menjadi pembudidaya. “Kalau ini bisa terjadi, nanti seluruh penangkap rajungan itu, kita bisa geser mereka menjadi pembudidaya,” tutupnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb. Haeru Rahayu mengaku, telah berhasil memijahkan rajungan melalui modeling di Takalar, Sulawesi Selatan. Adapun inovasi yang diadopsi dikenal sebagai individual compartment dengan skema pemeliharaan satu per satu.

    “Sederhananya, artinya pemeliharaan itu satu satu. Kenapa? Kan dia kanibal, jadi kita anukan (pisahkan),” jelasnya.

    Dengan teknologi ini, Tb menyebut budi daya rajungan bisa dilakukan dengan tepat. Dalam hal ini, tingkat kematian rajungan, penyakit, dan pertumbuhan, bisa dikontrol dengan baik. Ia juga menyebut, modeling ini bisa segera diterapkan di Jepara.

    “Jepara juga balai kita, di sana sebenarnya pengembangannya kepiting sebenarnya, tapi beda-beda tipis sebenarnya. Tapi kalau memang nanti pangsa pasarnya banyakan di Jepara, ya, kita dorong. Sama saja,” tutupnya.

    (ara/ara)

  • Menteri KP Buka-bukaan soal Pembatasan Penangkapan Kepiting 12 cm

    Menteri KP Buka-bukaan soal Pembatasan Penangkapan Kepiting 12 cm

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membatasi penangkapan komoditas kepiting lewat Peraturan Menteri KP Nomor 16 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, KKP menetapkan penangkapan kepiting minimal lebar karapas minimal 12 cm atau berat minimal 150 gram per ekor.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap, pembatasan penangkapan dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kepiting dalam negeri. Sebab, penangkapan kepiting sebelumnya dianggap masif tanpa memerhitungkan kelangsungan komoditas.

    “Sekarang itu sampai ukuran-ukuran kecil kita keluarin ukuran maksimal 12. ‘Di bawah 12 ini terlalu kecil. Kita butuh agak, ini terlalu gede. Kita butuh yang kecil lagi’. Dalam hati saya, ini orang cara berpikirnya sempit. Hanya untuk kepentingan bisnis,” kata Trenggono saat berdialog dengan pengusaha di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024).

    Ihwal aturan tersebut, Trenggono mengaku sempat dikeluhkan pelaku usaha di Kalimantan Utara. Saat itu, pelaku usaha mengklaim habitat kepiting banyak di wilayahnya. Akan tetapi, jumlah kepiting dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industri secara berkelanjutan. Karenanya, ketentuan pembatasan penangkapan kepiting diterapkan dengan harapan keberlanjutan ekosistem tercapai.

    “‘Di Kalimantan Utara kepiting banyak, Pak. Di sini banyak (kepiting)’. Iya banyak. Tapi begitu masuk industri seperti saudara, kelar. Disedot 2 hari saja, selesai,” tutupnya.

    Diketahui, KKP menetapkan lima komoditas perikanan yang dapat mengoptimalkan potensi pasar seafood dunia yang ditaksir sebesar US$ 419,09 miliar di tahun 2030. Sementara di tahun 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030.

    Kelima komoditas tersebut adalah

    1. Udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 6,1% dunia.

    2. Rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 13,8% dunia.

    3. Nila salin atau tilapia dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 10,9% dunia.

    4. Kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 7,3% dunia.

    5. Lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dan pangsa pasar 0,5%.

    (fdl/fdl)

  • Trenggono: Revitalisasi tambak Pantura penopang hilirisasi perikanan

    Trenggono: Revitalisasi tambak Pantura penopang hilirisasi perikanan

    Bayangkan satu pabrik kecil di sini butuh 3.600 ton tilapia setiap tahun, tapi tidak bisa dipenuhi. Tentu yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik

    Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program revitalisasi tambak idle Pantai Utara Jawa (Pantura) akan menjadi penopang pertumbuhan industri hilir perikanan di Pulau Jawa.

    Trenggono di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan bahwa ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan. Salah satunya Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya yang ada di daerah tersebut membutuhkan pasokan 3.600 ton tilapia per tahun.

    “Bayangkan satu pabrik kecil di sini butuh 3.600 ton tilapia setiap tahun, tapi tidak bisa dipenuhi. Tentu yang menjadi concern adalah bagaimana sisi hulu betul-betul bisa disiapkan dengan baik,” katanya.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menjalankan program revitalisasi tambak mangkrak di wilayah Pantura Jawa seluas 78 ribu hektare secara bertahap.

    “Inilah yang kemudian menjadi bagian dari belanja masalah, yang untuk kemudian kita bisa lihat bahwa revitalisasi tambak Pantura seluas 78 ribu hektare itu menjadi sangat dibutuhkan. Kenapa demikian? Kalau itu bisa dilakukan, betul-betul hal-hal seperti yang dialami oleh PT Tilapia ini tidak terjadi,” ucap Trenggono.

    Pelaksanaan tahap awal dilaksanakan pada 2025 menyasar sekitar 20 ribu hektare tambak idle yang berada di lahan milik pemerintah. Jenis ikan yang dikembangkan adalah nila salin.

    Menurut Trenggono, nila salin menjadi pilihan karena memiliki survival rate tinggi, harga jualnya juga tinggi, dapat diolah menjadi beragam produk turunan, serta sudah dilakukan pengembangan budi daya secara modern melalui program modeling di Karawang, Jawa Barat.

    “Pasarnya sendiri menurut data, menurut riset, market riset yang kita terima itu sekitar 23 miliar dolar AS,” ucap Trenggono.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kiri) melakukan kunjungan kerja di Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Pada kunjungan kerjanya di kawasan industri tersebut, Trenggono melihat langsung proses pengolahan ikan milik PT Tilapia Nusantara Jaya. Salah satu produk yang dihasilkan adalah fillet nila beku.

    Perusahaan ini sebenarnya mampu mengolah 15 ton ikan setiap hari namun realisasi produksi baru di angka 4 – 5 ton per hari. Hal itu dipengaruhi ketersediaan bahan baku. Selain mengolah ikan nila, perusahaan juga mengolah ikan-ikan pelagis dan demersal.

    “Tadi prosesnya bagus sekali, ternyata tilapia itu bisa diproses demikian rupa, lalu kemudian tidak ada satu pun yang tersisa, karena sisanya pun akan punya nilai yang tinggi,” tutur Trenggono.

    Perusahaan juga siap melakukan ekspor produk olahan perikanan karena sudah memiliki sertifikat jaminan mutu yang dikeluarkan oleh KKP.

    Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tiapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Trenggono siap buat modeling budidaya rajungan di Jepara pada 2025

    Trenggono siap buat modeling budidaya rajungan di Jepara pada 2025

    Modeling yang akan kita buat itu salah satunya adalah tadi permintaan dari (nelayan) Jepara itu adalah soal rajungan

    Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan siap mengembangkan model budidaya rajungan di Jepara, Jawa Tengah, pada tahun 2025, untuk meningkatkan produksi dan mendukung keberlanjutan sektor kelautan serta perikanan di wilayah tersebut.

    “Modeling yang akan kita buat itu salah satunya adalah tadi permintaan dari (nelayan) Jepara itu adalah soal rajungan,” kata Trenggono di sela inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Trenggono menyampaikan hal itu, merespons Ketua Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara (Forkom Nelangsa) Jepara, Mustain yang menyatakan perlu adanya budidaya rajungan di Jepara, karena permintaan mencapai 1 ton per hari.

    Oleh karena itu, Trenggono menyampaikan bahwa modeling budidaya yang akan dilakukan sebagai inisiatif untuk meningkatkan produksi rajungan dan mendukung keberlanjutan sektor kelautan serta perikanan di wilayah tersebut.

    Dia menekankan pentingnya perubahan dari penangkapan rajungan di laut menuju budidaya untuk menciptakan kestabilan produksi yang lebih terkontrol.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan), Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) KKP Ishartini (kiri), berdiskusi dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan di sela meninjau Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menurut dia, salah satu alasan pengembangan budidaya rajungan ini adalah keberhasilan dalam pembuatan hatchery atau tempat pemijahan.

    Dengan kemampuan untuk memproduksi benih rajungan dan membesarkannya, Trenggono berharap bisa memastikan kelangsungan produksi rajungan yang berkelanjutan.

    “Rajungan ini selama ini masih menangkap dari laut. Nah, karena kita sudah mampu membuat hatchery, lalu kemudian membuat anakan yang kita bisa besarkan. Artinya bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah ini yang akan kita buat untuk kemudian kita buat model dalam satu skala tertentu di Jepara,” jelas Trenggono.

    Menurut dia, model budidaya rajungan ini dirancang dengan skala tertentu di Jepara. Dengan demikian, masyarakat pesisir Jepara yang selama ini bergantung pada penangkapan rajungan di laut dapat beralih ke kegiatan pembudidayaan rajungan.

    “Kalau ini bisa terjadi nanti seluruh penangkap rajungan itu kita bisa geser mereka menjadi pembudidaya,” imbuh Trenggono.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu diwawancara di sela mendapingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Sementara itu Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mengembangkan model budidaya rajungan di Jepara.

    Ia menjelaskan bahwa KKP telah berhasil mengembangkan teknologi budidaya rajungan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang dapat diterapkan di Jepara untuk mendukung pengembangan sektor perikanan.

    Menurut Tb, teknologi yang diterapkan di Takalar menggunakan metode “individual compartment” atau pemeliharaan satu per satu. Metode ini penting karena rajungan memiliki sifat kanibal, di mana mereka cenderung saling memangsa satu sama lain.

    Dengan menggunakan teknologi ini, tingkat kematian rajungan dapat dikendalikan, pertumbuhannya dapat dipantau dengan baik, dan penyakit dapat dicegah.

    Dia menyebutkan bahwa teknologi yang dikembangkan di Balai Takalar telah berjalan selama dua tahun dan kini telah berhasil memijahkan serta membesarkan rajungan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi.

    Meskipun pengembangan teknologi ini dimulai di Takalar, Tb menyatakan bahwa model budidaya rajungan dapat diterapkan di daerah lain, termasuk Jepara.

    “Jadi dengan teknologi seperti ini sudah oke ini. Tingkat kematiannya sudah bisa kita kendalikan, kontrol pertumbuhannya, penyakit, dan seterusnya. Jadi kita sudah bisa dan kita akan bikin modeling. Barusan tadi arahannya di Jepara, oke kita akan coba,” kata Tb.

    Target pengembangan model budidaya rajungan ini di Jepara ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2025.

    Dia berharap bahwa dengan adanya pengembangan ini, Jepara dapat menjadi pusat budidaya rajungan di wilayah Pantura, sejalan dengan pengembangan budidaya kepiting yang sudah berjalan di Takalar.

    Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara (Forkom Nelangsa) Jepara, Mustain menyatakan perlu adanya budidaya rajungan di Jepara, karena permintaan mencapai 1 ton per hari.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • 2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan bantuan dua unit kapal perikanan asing hasil rampasan kasus illegal fishing kepada nelayan Indonesia. Kapal itu dipastikan telah diperbaiki untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

    Langkah baru yang ditempuh pemerintah ini, kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, merupakan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam penanganan lebih lanjut kapal perikanan asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia.

    Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas nelayan tradisional menggunakan kapal berukuran lebih besar. Hal ini dikatakan saat penyerahan kapal di Pelabuhan Perikanan Masami, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jumat (27/12) kemarin.

    “Melalui kebijakan ini KKP sudah tidak lagi melakukan peledakan dan penenggelaman kapal pelaku IUUF yang malah menimbulkan resiko lingkungan hidup di wilayah perairan. Kami juga mengapresiasi Ditjen PSDKP yang telah menangkap dan mengamankan kapal tersebut untuk direnovasi kemudian dihibahkan dan dimanfaatkan untuk nelayan tradisional,” ujar Latif dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    Kapal perikanan eks-IUUF yang kini bernama kapal Kalamo Wangi 01 berukuran 60 GT dan Kalamo Wangi 02 berukuran 110 GT ini diserahkan kepada Koperasi Pemasaran Pasir Mutiara Pancer dan Koperasi Unit Desa Mina Blambangan Muncar.

    “Kami berharap agar kapal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh koperasi penerimanya. Koordinasi dengan pemerintah daerah akan terus dilakukan dalam rangka pendampingan dan monitoring pemanfaatan bantuan ini,” imbuhnya.

    2 Kapal Asing Maling Ikan Tak Ditenggelamkan, Diberikan ke Nelayan Foto: Dok. KKP

    Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas menilai hal ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan nelayan.

    “Ini merupakan peluang atas kebijakan pemerintah pusat yang berkomitmen bersama dengan Banyuwangi sebagai pilot project penerima hibah kapal hasil rampasan pertama dalam sejarah panjang penanganan IUUF di Indonesia,” lanjutnya.

    Ipuk juga mengaku optimis kapal-kapal hibah ini nantinya dapat menjadi percontohan dan menjadi kisah sukses bagaimana kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan output yang maksimal dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di perairan Indonesia.

    (ada/ara)

  • Peluang Besar RI Garap Pasar Seafood Global

    Peluang Besar RI Garap Pasar Seafood Global

    Jakarta –

    Indonesia memiliki peluang memanfaatkan pasar seafood dunia. Seafood memiliki nilai pasar hingga US$ 419,09 miliar pada 2030. Sementara pada 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut KKP telah menerapkan kebijakan untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Adapun kebijakan tersebut tertuang dalam peta jalan ekonomi biru.

    Peta jalan ekonomi biru memuat lima fokus utama; memperluas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    Berkenaan dengan potensi pasar seafood, Trenggono menyebut Indonesia bisa mengoptimalkan lima komoditas utama dengan nilai pasar dunia yang besar dan sejalan dengan peta jalan ke tiga ekonomi biru. Adapun KKP juga telah melakukan sejumlah modeling di lima komoditas tersebut.

    “Ini ada 5 commodity, sebetulnya lebih dari itu yang kita sudah lakukan modeling-modeling. Jadi sebagai pemerintah tentu kita buat modeling,” kata Trenggono dalam arahannya di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

    Komoditas pertama, tutur Trenggono, KKP melakukan modeling terhadap udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023. Adapun udang sendiri memiliki pangsa pasar 6,1% dunia.

    “Udang itu value pasarnya 60 miliar dolar. Indonesia itu ekspornya rata-rata di 1,7 sampai 2,2 miliar dolar,” ungkapnya.

    Selain udang, Trenggono menyebut Indonesia juga memiliki potensi rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023. Adapun rumput laut sendiri memiliki pangsa pasar 13,8% dunia.

    Ia menyebut, Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah produksi rumput laut yang besar tetapi lebih sering menjual dalam bentuk raw material. Padahal, rumput laut menjadi salah satu komoditas kelautan yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia.

    “Nilai tambah yang tingginya dikuasai oleh Filipina, oleh Korea, oleh China, yang lebih lucu lagi setelah diproses di Korea sana balik lagi ke sini sudah dalam bentuk itu (nilai tambah). Kenapa itu tidak dibikin di sini,” jelasnya.

    Selain itu, Trenggono juga menyebut Indonesia juga memiliki potensi nila salin dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023. Adapun nila salin sendiri memiliki pangsa pasar 10,9% dunia.

    “Masa iya kita nggak bisa. Mesir dia bikin 8.000 hektar dia bikin. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin seperti itu?” jelasnya.

    Trenggono juga menyebut Indonesia memiliki potensi kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023. Adapun kepiting sendiri memiliki pangsa pasar 7,3% dunia. Terakhir, Trenggono menyebut Indonesia memiliki potensi lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 0,5%.

    Trenggono menegaskan, optimalisasi nilai pasar bisa dilakukan dengan seiring langkah hilirisasi. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat sektor hulu kelautan dan perikanan yang dianggap masih tertinggal.

    “Indonesia ini lucu, ngomongnya soal hilirisasi, nggak pernah mikir, hilirisasi itu bisa terjadi dengan sendirinya otomatis kalau hulunya kuat. Pertanyaannya hulunya kita kuat nggak? Udang saja kita nggak kuat, kadang-kadang panen, kadang-kadang gagal,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • KKP tegaskan PNBP perikanan untuk bantu nelayan kecil

    KKP tegaskan PNBP perikanan untuk bantu nelayan kecil

    PNBP merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan para pelaku usaha yang telah diberikan izin untuk menangkap atau mengangkut ikan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) perikanan tangkap adalah untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan kecil.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan PNBP SDA perikanan tangkap merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan pelaku usaha yang telah diberikan izin sesuai porsi perhitungan yang telah disepakati bersama berdasarkan aturan yang berlaku.

    “PNPB tersebut diatur oleh negara dalam pemanfaatannya digunakan juga untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Latif menjelaskan PNBP SDA perikanan tangkap tahun 2024 sampai saat ini telah mencapai Rp926 miliar atau lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

    Latif menyampaikan terima kasih kepada para pelaku usaha yang tertib dan patuh, namun juga berdasarkan data dan monitoring pantauan pergerakan kapal perikanan di Command Centre, masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi, sehingga sangat mempengaruhi dalam perhitungan PNPB yang merupakan kewajiban para pelaku usaha perikanan.

    Lebih lanjut, Latif mengatakan bahwa hasil dari PNBP tersebut nantinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, alat penangkapan ikan dan peningkatan kompetensi teknis nelayan kecil.

    “Penggunaan PNBP SDA ini, proporsinya 80 persen dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota dan 20 persen dikelola pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan semakin baik,” terang Latif.

    Lebih lanjut, Latif mengatakan pelaksanaan PNBP SDA perikanan sangat tergantung kepada kepatuhan pelaku usaha terhadap berbagai ketentuan, di antaranya tidak melakukan kegiatan alih muat di tengah laut secara ilegal, menggunakan alat tangkap sesuai dengan izin yang sudah diberikan, mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan sesuai dengan yang tertera dalam dokumen izin, dan melaporkan data hasil tangkapan secara akurat.

    “PNBP merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan para pelaku usaha yang telah diberikan izin untuk menangkap atau mengangkut ikan,” tuturnya.

    Apabila ada masih ada kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan, lanjut Latif, sebenarnya pelaku usaha itu juga menjadi bagian yang merugikan nelayan kecil yang seharusnya mendapatkan bantuan dari penggunaan PNBP.

    “Peran negara melalui KKP mengatur rasa keadilan antara pengusaha besar dan nelayan kecil,” ungkap Latif.

    Menurut Latif, PNBP telah ditetapkan mekanismenya agar berjalan baik dan optimal. Untuk itu, pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada pelaku usaha perikanan agar bisnis perikanan tangkap semakin efisien, maju, dan berkelanjutan.

    “Penerapan PNBP pascaproduksi telah dilakukan selama dua tahun terakhir. Ini menjadi bentuk keadilan berusaha dan memberikan kepada pelaku usaha agar ketentuan yang ada benar-benar dijalankan dan produksi dilaporkan dengan akurat dan jangan ada lagi upaya-upaya melakukan kecurangan atau pelanggaran di lapangan,” tuturnya.

    KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2024 untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha. Regulasi ini mengamanatkan kewajiban pelaku usaha untuk melakukan evaluasi atas data produksi yang sudah dilaporkan dalam satu musim penangkapan ikan.

    “Apabila terdapat data produksi yang belum dilaporkan, pelaku usaha wajib melaporkan data tersebut ke dalam aplikasi (e-PIT) menu LPS (Laporan Perhitungan Sendiri ) evaluasi dan membayarkan PNBP-nya ke kas negara,” katanya.

    Ia menambahkan, saat ini KKP sedang melakukan klarifikasi dan pencocokan data akhir tahun sesuai aturan yang telah ditetapkan.

    “Ke depan jangan ada lagi pelanggaran yang dilakukan dan laporan produksi akan di klarifikasi bersama para pelaku usaha secara periodik per tiga bulan bersama para pelaku usaha perikanan.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP SDA perikanan pascaproduksi diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • KKP jamin ketersediaan dan mutu ikan untuk natal-tahun baru

    KKP jamin ketersediaan dan mutu ikan untuk natal-tahun baru

    Aktivitas bongkar muat ikan di Pelabuhan Perikanan Karangsong di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024). ANTARA/Harianto

    KKP jamin ketersediaan dan mutu ikan untuk natal-tahun baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan stok dan mutu hasil perikanan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim libur Natal 2024 hingga Tahun Baru 2025.

    Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDS) KKP Budi Sulistiyo mengatakan bahwa ketersediaan ikan melalui produksi dalam negeri pada bulan Desember 2024 diperkirakan mencapai 1,22 juta ton atau naik 5,39 persen dibandingkan bulan November 2024.

    Sedangkan kebutuhan ikan konsumsi diperkirakan meningkat 5,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan November 2024 sebesar 0,9 juta ton menjadi 0,95 juta ton.

    “Jadi bisa kami pastikan bahwa stok ikan sampai akhir tahun nanti aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Budi melalui keterangan, di Indramayu, Jawa Barat, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa data estimasi tersebut merupakan hasil koordinasi dengan 38 Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi seluruh Indonesia.

    “Pemerintah, baik pusat maupun daerah, berkomitmen untuk bersama-sama memastikan distribusi ikan di seluruh wilayah Indonesia berjalan lancar dan tidak ada gangguan, sehingga kebutuhan protein ikan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

    Adapun preferensi jenis ikan segar yang diprediksi permintaannya akan meningkat adalah nila, udang, bandeng, cumi-cumi, kakap, kerapu, dan cakalang. Sedangkan untuk produk olahan beku, seperti bakso ikan, dumpling, chikuwa, crabstick, kemudian bandeng presto, dan ikan kaleng.

    Budi memperkirakan dengan kondisi pasokan ikan yang surplus, maka harga ikan cenderung stabil sampai akhir tahun nanti.

    Hanya beberapa ikan yang akan mengalami sedikit kenaikan harga dengan besaran kenaikan antara 3-7 persen, seperti nila dari semula berkisar Rp32.000 per kg saat bulan November, menjadi Rp33.600 per kg di bulan Desember. Begitu pula udang semula di harga rata-rata Rp77.770 per kg menjadi Rp80.385 per kg.

    “Secara umum, kenaikan harga tersebut masih dalam batas wajar, karena adanya kenaikan permintaan konsumen disertai siklus tahunan di setiap natal dan tahun baru terutama ikan-ikan yang diminati,” ujar Budi pula.

    Budi merinci kecenderungan kenaikan permintaan produk olahan, ikan karang, cumi-cumi, dan udang. Kenaikan permintaan ikan berkisar antara 5-10 persen.

    Merujuk survei yang dilaksanakan di Kota Semarang tanggal 17 Desember 2024, prediksi kenaikan permintaan ikan akan terjadi di hotel, restoran, dan katering (horeka) dengan melihat telah terjadi peningkatan pesanan hotel dan restoran khususnya di lokasi pariwisata untuk libur natal dan tahun baru.

    “Kamar hotel yang sudah banyak dipesan dan full booked, permintaan ikan horeka saat natal dan tahun baru diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan kondisi normal, sehingga horeka telah menyiapkan stok ikan,” katanya pula.

    Budi menegaskan pihaknya aktif berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) untuk memantau kondisi ketersediaan dan kebutuhan ikan serta menjamin kestabilan harga ikan di masa liburan sampai akhir tahun.

    “KKP juga memantau distribusi ikan bekerja sama dengan pelaku jasa logistik hasil perikanan,” ujarnya.

    KKP melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) tetap memberikan pelayanan penerbitan sertifikat mutu kepada pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas pengiriman untuk tujuan ekspor di momen natal-tahun baru.

    Begitu juga Inspektur Mutu Badan Mutu KKP sigap melakukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan di pasar domestik, melalui pengambilan sampel dan pengujian organoleptik dan uji formalin.

    “Selain memastikan stok perikanan untuk kebutuhan domestik, kualitasnya pun kami pantau agar masyarakat aman mengonsumsi ikan. Layanan terkait mutu untuk kegiatan ekspor juga tetap berjalan,” ujar Kepala BPPMKP KKP Ishartini.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut peningkatan konsumsi ikan erat kaitannya dengan pemenuhan protein masyarakat sekaligus membantu kesejahteraan pelaku utama perikanan, seperti nelayan dan pembudidaya.

    Sumber : Antara

  • Begini Jurus KKP Kurangi Polusi Laut di RI

    Begini Jurus KKP Kurangi Polusi Laut di RI

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat polusi laut yang disebabkan sampah plastik memiliki estimasi kerugian hingga US$ 450 juta atau setara dengan Rp 7,2 miliar per tahun. Selain itu, tercatat hingga 0,55 juta ton sampah plastik masuk ke laut Indonesia setiap tahunnya.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, KKP telah menetapkan sikap tegas untuk mengatasi polusi di laut Indonesia. Sejak tahun 2022, KKP telah meminta nelayan tradisional membersihkan sampah laut dalam satu bulan.

    Hal itu juga masuk dalam salah satu poin di peta jalan ekonomi biru, di mana KKP menetapkan fokus pada pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

    “Kita sudah lakukan sosialisasi sejak tahun 2022 bahwa seluruh nelayan, khususnya nelayan tradisional agar mereka betul-betul dalam satu bulan tidak mengambil ikan, tapi membersihkan plastik di laut,” kata Trenggono di Universitas Diponegoro, Jepara, Jawa Tengah, Jum’at (27/12/2024).

    Selain itu, KKP juga meningkat pengawasan logistik bagi kapal-kapal nelayan yang hendak dan pulang melaut. Dalam pengawasan itu, petugas KKP akan menyesuaikan data barang bawaan, khususnya plastik.

    “Kapal mau melaut, logistiknya dicek, plastiknya berapa, pulang harus sama. Kalau enggak, didenda,” tegasnya.

    Selain itu, Trenggono juga serius mengelola karbon biru. Adapun pengelolaan karbon biru dilakukan melalui konservasi dan revitalisasi di wilayah laut untuk mengoptimalkan penyerapan karbon.

    Ia menuturkan, KKP telah melakukan konservasi laut sebanyak 29,9 juta hektar. Konservasi yang dilakukan juga telah melampaui target sebesar 29,7 juta hektare.

    “Itu yang kita sebut dengan marine protection area yang tentu itu dinilai dengan UNOC (United Nations Ocean Conference). Jadi dari situ nanti kemudian kita pasangin sensoring digital untuk kemudian kita bisa memonitor apakah sea grass-nya tetap baik, lalu coralnya baik, lalu kemudian tidal marshes-nya juga baik, mangle-nya baik, karena semua terkait dengan sistem ini,” jelasnya.

    Trenggono menuturkan, konservasi laut menjadi hal utama untuk mengelola karbon biru yang diproduksi, baik oleh manusia maupun industri.

    “Emisi itu akan merusak, menjadi gas rumah kaca yang kemudian menjadi pemanasan global dan seterusnya. Sehingga kehidupan juga akan menjadi tidak baik,” jelasnya.

    Laut, kata Trenggono, memiliki tingkat serapan karbon yang tinggi daripada wilayah hutan. Selain itu, konservasi laut juga perlu dilakukan sebagai tempat pemijahan biota laut. Karenanya, konservasi laut perlu dilakukan dengan baik.

    “Yang ketiga, (laut) adalah tempat produksi oksigen. Ini kehidupan, kalau itu (konservasi) tidak kita lakukan, kehidupan selesai,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Jerit Petambak Garam Keluhkan Harga dan Irigasi Air

    Jerit Petambak Garam Keluhkan Harga dan Irigasi Air

    Jakarta –

    Koperasi Garam Inti Rakyat asal Indramayu, mengeluhkan harga jual garam petani yang tergolong rendah. Adapun harga garam saat ini ada di kisaran Rp975 per kg (K1), Rp850 per kg (K2), dan Rp750 per kg (K3).

    Ketua Koperasi Garam Inti Rakyat Amin Muhaemin, mengakui mengeluhkan hal tersebut saat dikunjungi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, di Gudang Garam Nasional (GGN) Krangkeng, Indramayu, Jawa Barat.

    “Kalau keluh kesah dari petambak garam itu satu, harga,” kata Amin seusai berdialog dengan Trenggono di GGN, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (26/12/2024).

    Ia mengungkap, hal itu yang membuat petani garam memilih untuk memproduksi garam konsumsi ketimbang industri. Pasalnya, jangka waktu pemanenan garam industri terlampau lebih lama ketimbang garam konsumsi. Pada saat yang sama, kebutuhan rumah tangga para petani perlu segera dipenuhi.

    “Sementara ini kendalanya kalau kita mengikuti garam industri, kita panen itu bisa sampai 15-20 hari. Sedangkan uang sudah ditunggu sama keluarga untuk makan,” ungkapnya.

    Sementara untuk garam konsumsi, hanya butuh 5 hingga 7 hari untuk memasuki masa panen. Kebutuhan perut petani ini yang menyebabkan produksi garam industri terlampau kecil. Hal itu juga sejalan dengan kegiatan impor yang dilakukan pemerintah khusus garam industri.

    “Makanya itu ada impor. Caranya (untuk memacu produksi garam industri) itu harus sadar. Artinya masyarakat petani itu mengikuti zaman lah, kemajuan. Kita sudah dituntut meningkatkan kualitas,” jelasnya.

    Masalah kedua, tutur Amin, masalah di irigasi air. Ia menuturkan, pada musim kemarau banyak muara yang tersumbat. Akibatnya, banyak petani yang gagal panen.

    “Kadang kita nggak panen seminggu untuk mengakali supaya air bisa masuk,” ungkapnya.

    Amin berharap, pemerintah bisa segera melakukan normalisasi irigasi air di sekitar tambak. Selain itu, ia juga berharap pemerintah dapat memberi alat pomanisasi untuk meningkatkan produksi garam.

    Lebih jauh, Amin juga berharap pemerintah bisa memberi geomembran yang saat ini para petani garam menggunakan ukuran 50 mikron untuk kualitas K2. Dengan menggunakan geomembran setipis itu, kata Amin, lahan hanya mampu dilakukan dua kali.

    “Jadi kita panen itu 2 sampai 3 kali sudah ada kebocoran, karena saking tipisnya. Akhirnya itu kan kualitas berubah menjadi KW2 dan KW3. Sementara yang 250 mikron sampai 300 itu kekuatannya sampai 5 sampai 6 tahun. Dan kualitasnya itu stabil KW1,” tutupnya.

    (kil/kil)