Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • Kemenko Pangan beri penugasan impor daging sapi kepada BUMN Pangan

    Kemenko Pangan beri penugasan impor daging sapi kepada BUMN Pangan

    Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, karena pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memberi penugasan importasi daging sapi sebanyak 100 ribu ton dan daging kerbau 100 ribu ton kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan.

    Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tentang Penetapan Perubahan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait di Jakarta, Rabu (5/2), disepakati alokasi importasi daging lembu untuk pelaku usaha umum sebanyak 80 ribu ton.

    Menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, penugasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dipicu dengan musim hujan.

    “Penugasan kepada BUMN diharapkan dapat membatasi potensi penyebaran PMK, karena pemerintah dapat memantau pelaksanaan importasi yang dilakukan BUMN dengan lebih ketat,” kata Zulkifli dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Rakortas dilaksanakan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis menjelang momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

    Keputusan penetapan perubahan neraca komoditas pada diharapkan dapat menjamin ketersediaan stok daging di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar harga daging kerbau di pasar dapat turun, sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat secara luas.

    Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga menyoroti implementasi Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 126 tahun 2022 terkait larangan impor garam untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

    Zulkifli meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono untuk segera menindaklanjuti kebijakan tersebut, mengingat ketentuan dalam Perpres 126 tahun 2022 disebutkan bahwa impor garam untuk industri makanan minuman hanya berlaku hingga 2024.

    Lebih lanjut, ia berharap ada sinergi dari seluruh kementerian/lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan bahan pangan yang terjangkau.

    Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan harga di tingkat petani, peternak, dan nelayan tetap terjaga.

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan guna memastikan kebijakan yang diambil memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Trenggono minta program ekonomi biru diawasi ketat

    Menteri Trenggono minta program ekonomi biru diawasi ketat

    khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya terkait swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta jajarannya agar mengawasi ketat pelaksanaan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terutama berkaitan dengan ekonomi biru.

    “Kepada Inspektorat Jenderal sebagai pengawas intern agar mengawal ketat pelaksanaan program KKP, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi biru dan program prioritas nasional salah satunya terkait swasembada pangan,” kata Trenggono saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Inspektorat Jenderal Tahun 2025 sebagaimana keterangan di Jakarta, Rabu.

    Menurut Trenggono, pengawasan internal yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

    “Kita harus terus bercermin agar terus berupaya menjadi baik. Sudah kah saya menjalankan fungsi saya dengan baik? Lakukan terus perbaikan,” ujar Trenggono.

    Untuk mendorong percepatan pencapaian kebijakan ekonomi biru, Inspektorat Jenderal harus memberikan pengawasan secara berkelanjutan yang dapat mendeteksi adanya penyimpangan, mencegah tindak kecurangan dan meningkatkan kualitas pencapaian program KKP.

    Dia menekankan Inspektorat Jenderal KKP harus mampu memberikan penjaminan kualitas dan menjadi mitra kerja unit eselon I lainnya dalam bentuk konsultansi yang memberikan mitigasi atas potensi risiko terhadap seluruh program pendukung Astacita, kebijakan Ekonomi Biru, dan program prioritas nasional lainnya.

    Sementara itu, Inspektur Jenderal KKP Tornanda Syaifullah menjelaskan Rakerwas diikuti sekitar 310 orang yang hadir langsung di lokasi acara maupun secara daring.

    Para peserta Rakerwas di antaranya kepala unit pelaksanaan teknis sebagai garda terdepan pelaksana dan pemberi layanan ke masyarakat.

    Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional, pengawasan dijalankan melalui pendekatan pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada pengawalan program blue economy dan program prioritas nasional serta kegiatan yang didanai Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), program prioritas nasional, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KKP.

    “Pada pelaksanaannya, pengawasan kami lakukan dengan strategi embedded advisory dan collaboration Quality Control-Quality Assurance dengan Unit Kerja Eselon I, dan pelaksanaan Post Audit sebagai bentuk perbaikan secara berkelanjutan (continuous improvement) serta sinergi pengawasan program prioritas antar instansi,” kata Tornanda.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Daging Kerbau Resmi Masuk Neraca Komoditas 2025

    Daging Kerbau Resmi Masuk Neraca Komoditas 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi memasukan daging kerbau dalam neraca komoditas 2025. Sebelumnya, komoditas ini tidak masuk dalam data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi itu. 

    Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi usai menghadiri rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu (5/2/2025).

    “Sebelum ini kan tidak ada daging kerbau [dalam neraca komoditas]. Tadi itu ada penugasan daging kerbau,” kata Arief, Rabu (5/2/2025).

    Kendati begitu, Arief belum bisa mengungkap berapa banyak daging kerbau yang bakal diimpor selama 2025. Pasalnya, pihaknya masih menunggu risalah.

    Namun, dalam waktu dekat, pemerintah akan mendatangkan 100.000 ton daging kerbau untuk memenuhi kebutuhan daging untuk persiapan Lebaran.

    Kementerian/lembaga yang mengurusi pangan menggelar rapat evaluasi dan perubahan neraca komoditas 2025 pada hari ini, Rabu (5/2/2025).

    Rapat digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Lembaga National Single Window.

    Pemerintah sebelumnya telah menyepakati impor 180.000 ton daging sapi untuk memenuhi kebutuhan tahun ini. Rencana itu telah disepakati pemerintah sejak tahun lalu.

    “Sudah diputuskan 180.000 ton daging, itu bisa daging beku atau bakalan. Nanti ada perhitungannya,” kata Kepala Bapanas Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sementara itu, untuk pengadaan 100.000 ton daging kerbau, pemerintah akan menunggu hasil putusan rakortas. Mengingat, pengadaan daging kerbau biasanya dilakukan untuk stabilisasi stok dan harga di dalam negeri.

    Adapun, hingga saat ini, Bapanas belum memberikan penugasan ke BUMN Pangan untuk mendatangkan 100.000 ton daging kerbau.

    Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan, penugasan importasi daging kerbau memang belum dilakukan. Pasalnya, Bapanas masih menunggu keluarnya risalah rapat koordinasi terbatas (rakortas).

    “Kami masih menunggu hasil risalah rakortasnya keluar, begitu ada [hasil rakortas] nanti kita bisa tahu,” kata Ketut usai menghadiri seminar nasional: Outlook Sektor Pertanian 2025, Senin (3/2/2025).

    Dia mengatakan, kondisi ini tidak akan mengganggu ketersediaan daging selama Ramadan dan Lebaran. Pasalnya, Ketut menyebut bahwa stok daging yang ada saat ini masih mencukupi. Dia tidak mengungkap berapa banyak stok daging yang saat ini dimiliki oleh pemerintah.

  • TNI AL sudah bongkar pagar laut sejauh 20 kilometer

    TNI AL sudah bongkar pagar laut sejauh 20 kilometer

    Kalau cuaca buruk, berbahaya bagi para operator, bagi personel TNI AL, maupun nelayan.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa pihaknya sudah membongkar pagar laut perairan pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, sejauh 20 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer.

    Dikatakan bahwa pembongkaran pagar laut itu diutamakan di area-area yang merupakan akses nelayan. Dengan demikian, pagar laut itu hanya tinggal sedikit lagi yang perlu dibongkar dan bakal segera tuntas.

    “Yang diutamakan adalah akses nelayan dahulu, akses nelayan bisa melaut dengan mudah, tidak membebankan bahan bakar mereka,” kata Laksamana TNI Ali di Markas Komando Pushidrosal, Jakarta, Selasa.

    KSAL mengatakan bahwa upaya pembongkaran itu sempat terhenti beberapa hari lalu karena faktor cuaca. Namun, jika cuaca membaik, pembongkaran akan dilanjutkan, termasuk pada hari ini.

    “Kalau cuaca buruk, berbahaya bagi para operator, bagi personel TNI AL, maupun nelayan,” kata dia.

    Pada hari Kamis (23/1), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, bisa terselesaikan dalam sepekan.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan pun menegaskan bahwa pemanfaatan ruang laut tanpa memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) merupakan pelanggaran aturan.

    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten Eli Susiyanti mengatakan bahwa pemagaran sepanjang 30,16 km di Tangerang telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudi daya ikan.

    DKP Banten pun telah menerima laporan sejak Juni 2024, kemudian melakukan inspeksi lapangan pada bulan September 2024 untuk mencari solusi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Intip Isi Garasi 5 Pejabat Terkaya, Raffi Ahmad Paling Banyak

    Intip Isi Garasi 5 Pejabat Terkaya, Raffi Ahmad Paling Banyak

    Jakarta –

    Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ada beberapa pejabat terkaya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya, lima menteri dan utusan khusus presiden ini memiliki harta terbanyak berdasarkan LHKPN. Siapa saja dan apa saja isi garasi mereka?

    Menurut LHKPN 2025 yang dipublikasikan KPK, setidaknya ada lima pejabat di Indonesia yang memiliki harta paling banyak. Salah satunya Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

    Berikut lima pejabat terkaya berdasarkan data LHKPN:

    1. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, total kekayaan Rp 5,4 triliun

    2. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, total kekayaan Rp 2,6 triliun

    3. Menteri BUMN Erick Thohir, total kekayaan Rp 2,3 triliun

    4. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, total kekayaan Rp 1,2 triliun

    5. Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, total kekayaan Rp 1 triliun.

    Isi Garasi Menteri Terkaya Widiyanti Putri

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menjadi pejabat paling tajir. Total kekayaannya mencapai Rp 5,4 triliun. Soal isi garasinya dia mengoleksi berbagai mobil mewah. Berikut ini daftarnya:

    1. Mercedes-Benz S63 Tahun 2014, hasil sendiri, Rp 2.964.000.000

    2. Mobil Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp 506.000.000

    3. Mobil Bentley Continental GT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp 2.879.000.000.

    4. Mobil Land Rover Range 5.0 Autobiography A/T Tahun 2013, hasil sendiri, Rp 2.387.000.000

    5. Mobil Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022, hasil sendiri, Rp 4.577.000.000

    6. Mobil Lexus LM350H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp 2.500.000.000

    7. Mobil Lexus LS500H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp 3.650.000.000.

    Isi Garasi Sakti Wahyu Trenggono

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi kedua sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tajir dengan kekayaan Rp 2,6 triliun.

    Dari isi garasinya, Sakti Wahyu Trenggono dalam LHKPN terbaru masih menyimpan tiga unit kendaraan bermotor, antara lain:

    1. Mobil Audi RS 5 Sedan tahun 2015 senilai Rp 800 juta

    2. Mobil Mini Cooper S Countryman F60 tahun 2023 senilai Rp 1.010.000.000 (Rp 1 miliaran)

    3. Motor Honda BeAT tahun 2018 senilai Rp 3.250.000.

    Isi Garasi Erick Thohir

    Lanjut ke pejabat terkaya ketiga, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Erick Thohir mempunyai harta kekayaan Rp 2,3 triliun. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Erick Thohir menjadi menteri yang sudah memakai mobil listrik. Untuk lebih lengkapnya, berikut isi garasi Erick Thohir.

    1. Mercedes-Benz W108280S tahun 1969, hibah tanpa akta senilai Rp 110 juta

    2. Motor Honda NF125TR tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 6,5 juta

    3. Hyundai Ioniq 5 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 862,5 juta

    4. Genesis G80 Electrified tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 3,99 miliar.

    Isi Garasi Amran Sulaiman

    Beirkutnya adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang punya harta dengan total kekayaan Rp 1,2 triliun. Khusus isi garasinya, Andi Amran Sulaiman punya total sebesar Rp 15.964.760.000 (15,9 miliaran). Berikut ini daftarnya:

    1. Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp 2,5 miliar

    2. Toyota Camry tahun 2005 senilai Rp 300 juta

    3. Toyota Fortuner tahun 2006 senilai Rp 450 juta

    4. Toyota Kijang Innova tahun 2005 senilai Rp 170 juta

    5. Toyota Alphard 2.5 G A/T tahun 2019 senilai Rp 1,8 miliar

    6. Mini Cooper S Countryman tahun 2018 senilai Rp 1 miliar

    7. Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp 160 juta

    8. Mercedes-Benz Maybach S-Class tahun 2021 senilai Rp 8.184.760.000

    9. Toyota Alphard 3.5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp 1,4 miliar.

    Isi Garasi Raffi Ahmad

    Berikutnya adalah Raffi Ahmad. Raffi Ahmad melaporkan memiliki total harta kekayaan senilai Rp 1.033.996.390.568 (Rp 1 triliun). Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 27 Desember 2024 itu, terungkap Raffi memiliki banyak aset.

    Raffi Ahmad memiliki 23 unit kendaraan yang terdiri dari 12 mobil dan 11 motor. Total nilai kendaraan yang dimiliki Raffi Ahmad mencapai Rp 55 miliar. Berikut rinciannya:

    1. Mobil Rolls Royce Phantom tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 14 miliar

    2. Mobil Toyota Alphard tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp 1,35 miliar

    3. Mobil Morgan Plus Six tahun 2021, hasil sendiri senilai Rp 3,6 miliar

    4. Mobil MINI Cooper Morris tahun 1979 hasil sendiri senilai Rp 500 juta

    5. Mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 14 miliar

    6. Mobil Lamborghini Aventador LP 700 tahun 2013, hasil sendiri senilai Rp 9 miliar

    7. Mobil MINI Cooper Cooper S tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 875 juta

    8. Mobil Dodge SRT Hellcat tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 4,5 miliar

    9. Mobil Porsche Bettle 1303 tahun 1973, hasil sendiri senilai Rp 2,2 miliar

    10. Mobil BMW 318 tahun 1990, hasil sendiri senilai Rp 40 juta

    11. Mobil Toyota Innova Zenix tahun 2023, hasil sendiri senilai Rp 620 juta

    12. Mobil Volkswagen 1500 tahun 1967, hasil sendiri senilai Rp 500 juta

    13. Motor Yamaha V110 ZHE tahun 2003, hasil sendiri senilai Rp 15 juta

    14. Motor Harley-Davidson FXCWC tahun 2010, hasil sendiri senilai Rp 427,5 juta

    15. Motor Piaggio GTV 250 tahun 2009, hasil sendiri senilai Rp 171 juta

    16. Motor SOIB Naked Bike 400 tahun 2015 hasil sendiri senilai Rp 81 juta

    17. Motor Ducati Superbike 848 tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 225 juta

    18. Motor Ducati Diavel tahun 2012, hasil sendiri senilai Rp 270 juta

    19. Motor Piaggio Vespa 946 tahun 2021, hasil sendiri senilai Rp 427,5 juta

    20. Motor KTM 1290 Super Duke tahun 2016, hasil sendiri senilai Rp 328,5 juta

    21. Motor Vespa Sprint S 150 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 54 juta

    22. Motor Triumph Bonneville T100 tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 360 juta

    23. Motor BMW M 1000 RR tahun 2021, hasil sendiri senilai Rp 1,6 miliar.

    (rgr/din)

  • Intip Garasi 5 Menteri Paling Tajir di Kabinet Prabowo-Gibran

    Intip Garasi 5 Menteri Paling Tajir di Kabinet Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Beberapa harta kekayaan yang dilaporkan pejabat ke komisi pemberantasan korupsi (KPK) sudah diumumkan. Berikut ini daftar lima menteri paling kaya.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tercatat memiliki harta Rp 5,4 triliun. Dengan harta sebesar itu, dirinya menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih.

    Isi Garasi Widiyanti Putri Wardhana

    Soal isi garasinya dia mengoleksi berbagai mobil mewah. Berikut ini daftarnya:

    1. Mercedes-Benz S63 Tahun 2014, hasil sendiri, Rp 2.964.000.000
    2. Mobil Toyota Vellfire 3.5 AT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp 506.000.000
    3. Mobil Bentley Continental GT Tahun 2011, hasil sendiri, Rp 2.879.000.000.
    4. Mobil Land Rover Range 5.0 Autobiography A/T Tahun 2013, hasil sendiri, Rp 2.387.000.000
    5. Mobil Bentley Flying Spur W12 Tahun 2022, hasil sendiri, Rp 4.577.000.000
    6. Mobil Lexus LM350H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp 2.500.000.000
    7. Mobil Lexus LS500H Tahun 2024, hasil sendiri, Rp 3.650.000.000.

    Setelah Widiyanti, selanjutnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berada di posisi kedua sebagai menteri kabinet Merah Putih paling tajir dengan kekayaan Rp 2,6 triliun. Jumlah kekayaannya ini ia laporkan pada 26 Maret 2024 lalu untuk periodik 2023.

    Isi Garasi Sakti Wahyu Trenggono

    Dari isi garasinya, Sakti Wahyu Trenggono dalam LHKPN terbaru masih menyimpan tiga unit kendaraan bermotor, antara lain:

    1. Mobil Audi RS 5 Sedan tahun 2015 senilai Rp 800 juta
    2. Mobil Mini Cooper S Countryman F60 tahun 2023 senilai Rp 1.010.000.000 (Rp 1 miliaran)
    3. Motor Honda BeAT tahun 2018 senilai Rp 3.250.000

    Posisi ketiga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mempunyai harta kekayaan Rp 2,3 triliun. Laporan itu ia sampaikan ke KPK pada 27 Maret 2024 untuk periodik 2023.

    Isi Garasi Erick Thohir

    Erick Thohir menjadi menteri yang sudah memakai mobil listrik. Untuk lebih lengkapnya, berikut isi garasi Erick Thohir.

    Isi Garasi Erick Thohir
    1. Mercedes-Benz W108280S tahun 1969, hibah tanpa akta senilai Rp 110 juta
    2. Motor Honda NF125TR tahun 2011, hasil sendiri senilai Rp 6,5 juta
    3. Hyundai Ioniq 5 tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 862,5 juta
    4. Genesis G80 Electrified tahun 2022, hasil sendiri senilai Rp 3,99 miliar

    Isi Garasi Amran Sulaiman

    Berdasarkan laporan LHKPN miliknya pada Desember 2024, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali masuk jajaran menteri terkaya dengan harta kekayaan Rp 1,24 triliun. Dia menduduki posisi empat.

    Khusus isi garasinya, Andi Amran Sulaiman punya total sebesar Rp 15.964.760.000 (15,9 miliaran). Berikut ini daftarnya:

    1. Hummer Jeep tahun 2009 senilai Rp 2,5 miliar
    2. Toyota Camry tahun 2005 senilai Rp 300 juta
    3. Toyota Fortuner tahun 2006 senilai Rp 450 juta
    4. Toyota Kijang Innova tahun 2005 senilai Rp 170 juta
    5. Toyota Alphard 2.5 G A/T tahun 2019 senilai Rp 1,8 miliar
    6. Mini Cooper S Countryman tahun 2018 senilai Rp 1 miliar
    7. Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD tahun 2021 senilai Rp 160 juta
    8. Mercedes-Benz Maybach S-Class tahun 2021 senilai Rp 8.184.760.000
    9. Toyota Alphard 3.5 Q A/T tahun 2018 senilai Rp 1,4 miliar

    Isi Garasi Rosan Roeslani

    Kemudian Rosan Perkasa Roeslani mempunyai harta kekayaan sebesar Rp 864,6 miliar. Hal ini terungkap dalam LHKPN pada 28 November 2024 lalu untuk jabatan sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Model (BKPM). Berikut isi garasinya:

    1. Mobil Lexus LM350 A/T tahun 2020, hasil sendiri Rp 1,588 miliar
    2. Motor Piaggio VSET 4 -150 tahun 2001, hasil sendiri senilai Rp 9,5 juta
    3. Mobil VW tahun 1962, hibah tanpa akta senilai Rp 250 juta

    (riar/dry)

  • KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    KKP Periksa Kepala Desa Kohod dan 13 Nelayan Terkait Pagar Laut Tangerang

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memeriksa Kepala Desa Kohod Arsin Asip berserta 13 nelayan terkait keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

    Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) KKP terus mengembangkan pemeriksaan kasus pagar laut di Tangerang.

    “Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil kepala desa Kohod dan 13 nelayan untuk dimintai keterangan,” kata Doni, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, yakni PP 2 Tahun 2021, PP 85 Tahun 2021, dan Permen Kelautan Perikanan No 31 Tahun 2021.

    Doni menuturkan pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, merupakan pengembangan dari pemeriksaan sebelumnya terhadap dua perwakilan Jaringan Rakyat Pantura (JRP) pada 21 Januari 2025.

    Dengan demikian, hingga saat ini secara keseluruhan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang terkait kasus pagar laut Tangerang yang tidak mengantongi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

    Meski begitu, Doni tak menyebutkan identitas seperti nama orang-orang yang telah diperiksa. Termasuk materi pemeriksaan dengan pertimbangan tahap penyelidikan masih akan panjang.

    “Sebelumnya (yang diperiksa) dua orang, tambah yang kemarin (kepala desa dan 13 nelayan),” ucap dia dikutip dari Antara.

    Ia menambahkan, pemeriksaan akan terus dilakukan karena KKP akan melakukan pengembangan terhadap keterangan dari hasil interogasi kepala desa Kohod dan 13 nelayan lainnya.

    KKP, kata Doni, memastikan penyelidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum.

    “KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

    Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta KKP agar berani mengungkap dalang pembuatan pagar laut di Tangerang, tanpa harus takut terhadap oligarki.

    “Semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki karena kita DPR sebagai wakil rakyat, kementerian juga menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat juga,” katanya seusai rapat kerja bersama KKP di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

    Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penyelesaian persoalan pagar laut Tangerang bisa secepat mungkin.

  • 1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia ungkap usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan lintas kementerian di Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Selain Inpres irigasi, Zulhas juga membahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang neraca komoditas yang telah dirampungkan. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Perpres tentang penyaluran pupuk subsidi serta Perpres tentang penyuluh tani.

    “Inpres mengenai irigasi sudah selesai, sudah di tangan Bapak Presiden. Dua, Perpres mengenai naraca komoditas sudah selesai. Tiga, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. Empat, mengenai penyuluh sudah selesai,” kata Zulhas usai rapat di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Berdasarkan hasil rapat, Zulhas mengatakan, produksi padi dan jagung dalam negeri naik 50% pada bulan Februari dan Maret berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut juga menghasilkan kepastian Inpres tentang irigasi untuk memacu produksi dalam negeri.

    “Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok, agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga menekankan penyerapan gabah dan jagung yang akan dilakukan Perum Bulog. Ia mengatakan, saat ini Bulog memiliki uang sebesar Rp 39 triliun.

    Melalui dana tersebut, Zulhas menekankan, tidak ada alasan menyerap gabah dan jagung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), di mana gabah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 dan jagung sebesar Rp 5.500.

    “Uang bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panjang raya. Jadi tidak ada adalasan bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tutupnya.

    Adapun rapat ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-POLRI, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    (rrd/rrd)

  • ATR/BPN Berani Copot Pegawai Imbas SHGB dan SHM Pagar Laut, KKP Bagaimana?

    ATR/BPN Berani Copot Pegawai Imbas SHGB dan SHM Pagar Laut, KKP Bagaimana?

    loading…

    Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan jajarannya sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025). FOTO/ARIF JULIANTO

    JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang membangun pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten. Pencopotan jabatan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) terhadap 6 pegawai yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) harus ditindaklanjuti dengan tidak tegas pelaku pagar laut.

    “Selain tindakan dari ATR/BPN, kami juga menilai bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu mengambil langkah tegas terhadap pelaku yang membangun pagar laut ini,” tegas Johan saat dihubungi, Jumat (31/2/2025).

    Johan mengatakan, keberadaan pagar misterius itu jelas menyalahi aturan pemanfaatan ruang laut, mengganggu akses nelayan, serta berpotensi merusak ekosistem pesisir.

    “Kami mendorong Menteri KKP untuk segera mengusut dan menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut ini, baik yang melakukan secara langsung maupun yang memberikan izin atau mendukung secara tidak sah,” terang Johan.

    Ia menilai ada sejumlah cara yang bisa dilakukan KKP. Pertama, melakukan penyelidikan “dalang” yang membangun pagar laut tersebut dan mencabut izin korporasi bila ada keterlibatan dalam penanaman pagar laut tersebut.

    “Mengusut secara hukum pihak yang membangun pagar laut tanpa izin KKPRL dan mencabut izin pemanfaatan ruang laut jika ada penyalahgunaan,” terang Johan.

    Kedua, ia menyarankan KKP untuk menyusun regulasi yang lebih ketat untuk mencegah privatisasi ruang laut secara ilegal. Ketiga, kata Johan, KKP bisa .elakukan pemulihan wilayah pesisir yang terdampak oleh pembangunan pagar laut ini.

    “Berkoordinasi dengan ATR/BPN dan aparat penegak hukum untuk memastikan ada tindakan hukum bagi pihak yang terlibat dalam proyek ini,” tandas Johan.

    Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjatuhkan sanksi kepada delapan pegawai terkait polemik pagar laut Tangerang. Sebanyak enam di antaranya dicopot dari jabatannya.

    Sanksi itu dijatuhkan buntut penerbitan sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan pagar laut Tangerang. Adapun kedelapan pegawai ATR/BPN yang diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat di wilayah pagar laut itu sebagai berikut:

    1. JS (eks Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang)
    2. SH (eks Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran)
    3. ET (eks Kepala Seksi Survei dan Pemetaan)
    4. WS (Ketua Panitia A)
    5. YS (Ketua Panitia A)
    6. NS (Panitia A)
    7. LM (eks Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET)
    8. KA (eks Plt Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran).

    (abd)

  • Nominal Denda untuk Pembuat Pagar Laut Tangerang Menurut Menteri KKP, Cuma Rp18 Juta Per Km

    Nominal Denda untuk Pembuat Pagar Laut Tangerang Menurut Menteri KKP, Cuma Rp18 Juta Per Km

    loading…

    Pagar Laut Tangerang sepanjang 30 meter yang telah meresahkan nelayan pada akhirnya dibongkar dan akan ditetapkan denda terhadap pihak yang telah memasangnya. Foto/Ist

    JAKARTA – Pagar Laut Tangerang sepanjang 30 meter yang telah meresahkan nelayan pada akhirnya dibongkar dan akan ditetapkan denda terhadap pihak yang telah memasangnya.

    Nominal denda pemasangan pagar laut ilegal sendiri adalah Rp18 juta per meter menurut penuturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

    Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan jika pihaknya akan terus melakukan upaya penanganan permasalahan itu serta berkoordinasi dengan berbagai pihak dengan tujuan menemukan siapa yang memasang pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang tersebut.

    Meski begitu, Trenggono mengungkapkan jika sampai saat ini pemilik pagar laut masih belum diketahui. Pihak kepolisian juga telah diterjunkan untuk menganalisis kasus ini.

    Apabila pihak bertanggung jawab sudah ditemukan, kemungkinan besar mereka akan mendapat sanksi yang cukup berat.

    Sebab pihak yang memasang pagar laut ini harus membayar denda sebesar Rp18 juta per meter untuk pemasangan pagar laut ini.

    Apabila di total dengan panjang pagar laut yang mencapai 30 km, maka total denda yang harus dibayarkan bisa mencapai sekitar Rp540 juta lebih.

    Pemasangan pagar laut ini telah memberikan cukup banyak dampak negatif kepada pelayan dan penduduk setempat.

    Sebab dengan adanya pagar ini, para nelayan harus menempuh perjalanan yang jauh lebih panjang untuk mendapat ikan.

    Tidak hanya itu, keberadaan pagar laut ini juga telah merusak habitat laut dengan aktivitas penimbunan tambak dan aliran sungai yang mengganggu alur air.

    (shf)